Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M) BNNP Sultra, Hj Harmawati mengatakan, program kerja yang dilakukan BNN tahun 2021 yakni memaksimalkan metode pelatihan softskill di tingkat pendidikan.

“Tahun 2021, kita terus melakukan terobosan baru dengan melakukan kegiatan pelatihan softskill di tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun ada metode baru yang saat ini kami akan menunggu petunjuk dari pusat,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya Kamis, (7/1/2021).

BNN Sultra mendapatkan dana hibah dari Pemda dengan pembentukan satgas antinarkoba yang juga merupakan bagian dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Aksi Nasional tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Lanjutnya, untuk itu ygP4GN wajib dilaksanakan dengan empat aksi generik yang harus melakukan yaitu melaksanakan sosialisasi, tes urine, membentuk satgas, dan regulasi di instansi masing-masing.

“Namun di tahun ini kita terkendala dengan dana, akan tetapi kami tetap melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran narkoba di Kota Kendari yakni dengan melakukan kerjasama pada pihak BNNK dengan upaya memasuki lingkungan dalam hal ini Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat dan dunia pendidikan.

Dengan begitu pihaknya akan bentuk pola rapat kerja dengan pejabat, melatih relawan antinarkoba, dan melibatkan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

“Jadi kita harapkan dengan dilakukan sosialisasi dan pelatihan tersebut, supaya masing-masing instansi bisa melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post BNN Sultra Giatkan Terobosan Baru dengan Pelatihan Softskill first appeared on DetikSultra.com.

Lokasinya terletak di Desa Ambakumina, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) .

PKBM Gaptokan Mendidoha sendiri, diresmikan langsung oleh Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Indah Megahwati, Minggu (24/11/2019).

[artikel number=3 tag=”demo,konsel”]

Ketua Gapoktan Mendidoha, Samsuddin mengatakan, kerjasama ini berawal dari Dirjen PSP Kementan dan Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (Perteta), yang merumuskan sebuah Konsep optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sejak tahun 2015.

Pada perjalananya, Dirjen PSP Kementan telah menyalurkan kurang lebih 600.000 unit Alsintan. Namun pada pelaksanaan ditemukan banyak Alsintan yang tidak optimal penggunaannya.

Pada tahun 2018, tim Ditjen PSP Kementan bersama Perteta merumuskan konsep PKBM. Dimana lanjut dia, pada pelaksanaannya di tahun 2019 telah ditetapkan lima lokasi percontohan.

Diantaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan (Kamsel), Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah (Jateng) Kabupaten Tuban Jawa Timur (Jatim) dan Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Ditjen PSP memberikan bantuan dana hibah kepada Gapoktan Mendidoha yang digunakan untuk membangun Kantor dan gudang Alsintan serta fasilitas yang dibangun pada Kawasan tanah Pemerintah Daerah (Pemda) seluas 4,2 hektar (Ha) yang diberi izin guna usaha selama 30 Tahun kepada Gapoktan dan diperbaharui setiap 10 tahun,” ujar dia.

“Pembangunan yang dilaksanakan sejak Maret – September 2019 kami lakukan dengan pengawasan dan pendampingan intensif oleh Perteta Sultra dan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konsel,” terangnya.

Dipilihnya Gapoktan Mondidoha sebagai salah percontohan PKBM se-Indonesia Timur, tambah Samsuddin dana hibah yang diberikan untuk pemembangunan kantor dan gudang Alsintan serta beberapa fasilitas sarana produksi didalamnya, dapat digunakan sesuai pemanfaatan yang diharapkan.

“Tak lupa kami ucapkan Terima Kasih kepada Kementan RI melalui Ditjen PSP atas ditunjuknya Gapoktan kami sebagai satu-satunya pelaksana percontohan PKBM terbesar di wilayah Indonesia Timur pada tahun anggaran 2019,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Konsel menyatakan ditunjuknya Konsel sebagai pelaksana kegiatan tersebut, tidak lepas dari tindak lanjut dari kunjungan bersama antara Pemda Konsel bersama Ketua Perteta Sultra, Prof Laode M Kamaluddin di Korea Selatan (Korsel) di tahun 2018 lalu.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di lokasi lain, khususnya di Kecamatan Laeya, sehingga dapat meningkatkan kemajuan desa, sejalan dengan visi Desa Maju Konsel Hebat.

“Lahan yang sebenarnya diharapkan pihak kementan untuk sediakan adalah 2 Ha namun, pemda konsel berinisiatif menyediakan 4,2 Ha karena diharapkan selanjutnya akan terus dibangun bangunan-bangunan lain yang terintegrasi seperti penggilingan dan pengering,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ditjen PSP Kementan berharap Warehouse ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat dikembangkan terus menerus.

“Melalui ini kami promosikan asuransi pertanian yang dapat menolong petani jika mengalami gagal panen,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Warehouse PKBM Pertama se-Indonesia Timur Diresmikan first appeared on DetikSultra.com.

Alokasi anggaran tahun 2019 ini meningkat delapan persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2018 di Sultra yang hanya sebesar Rp6,97 triliun. Dari alokasi sebesar Rp 7,53 triliun tersebut, sebanyak Rp4,65 triliun telah direalisasikan sampai dengan Triwulan III.

Menurut Kepala Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenku) perwakilan Sultra, Arif Wibawa
mengatakan jumlah realisasi tersebut mencapai 61,82 persen dari total pagu dan telah melampaui target penyerapan di Triwulan III yaitu 60 persen.

[artikel number=3 tag=”pemprov,kendari”]

“Hal tersebut tentu tidak lepas dari upaya seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan dari tugas dan fungsinya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).

Bahkan kata dia realisasi anggaran tahun 2019, karena masih beberapa bulan hingga menyebrang tahun, maka diproyeksikan akan mencapai kurang lebih sekitar 92 persen.

“Mengingat tahun anggaran 2019 hanya tersisa sekitar dua bulan lagi, maka untuk mencapai hal tersebut, perlu dukungan dari semua pihak baik satuan kerja, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara di Sultra sampai dengan Triwulan III menunjukkan hasil yang cukup positif. Penerimaan pajak di penghujung bulan September 2019 telah mencapai Rp 1,76 triliun, terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp1,32 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp444,61 miliar.

“Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp487,59 miliar. Kami atas nama perwakilan Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemprov dan pemda serta seluruh masyarakat Sultra yang telah berkontribusi untuk penerimaan negara. Kami juga mengapresiasi capaian ini kepada seluruh kantor pelayanan kementerian keuangan di Sultra,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Realisasi Belanja Sultra Triwulan III 2019 Capai Rp7,53 Triliun first appeared on DetikSultra.com.

“Hari sumpah pemuda merupakan momen bersejarah, dimana ada beberapa kelompok pemuda dari berbagai etnis yang menyadari kesewenang-wenangan penjajah, kemudian mereka bersatu untuk mendeklarasikan diri pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga lahirlah hari Sumpah Pemuda,” kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muna Barat La Ode Sariba di Laworo, Senin (28/10/2019).

Lanjut dia, sebenarnya dengan memperingati sumpah pemuda, dapat mempertegas sekaligus merefresh, bahwa sejarah mencatat setiap momentum perubahan dipelopori oleh pemuda. Sejak tahun 1908 ada kebangkitan bangsa, 1928 sumpah pemuda, 1945 rengas dengklok, 1998 pergantian orde baru ke reformasi tidak lepas dari campur tangan pemuda.

[artikel number=3 tag=”knpi,mubar”]

“Pemuda itu, ternyata memiliki andil yang besar dalam perubahan bangsa. Sehingga kedepannya mereka harus ambil bagian dalam setiap momentum dan tidak berdiam diri apalagi menjadi objek pembangunan. Tetapi harus berada di garda terdepan menjadi subjek pembagunan,” tegasnya.

Tambah dia, sumpah pemuda juga memiliki makna untuk menggiring pemuda kita. Karena fenomena menunjukkan bahwa banyak anak muda hari ini tidak tampil sebagai pemberi solusi bagi permasalahan bangsa, tapi malah sebaliknya, sebagai masalah yang harus dipikirkan pemerintah.

“Olehnya, penting untuk diingatkan bahwa terdahulu ada pendahulu kita yaitu pemuda-pemuda yang cukup belia. Mereka memikirkan bangsa ini sebagaimana yang terangkum dalam sumpah pemuda,” tuturnya.

Kata dia, dengan adanya hari sumpah pemuda ini, diharapkan kepada seluruh pemuda untuk tidak berdiam diri. Pemuda harus tampil di garda terdepan yaitu sebagai problem solving, bukan menjadi beban.

“Dari susunan kabinet pemerintahan juga dapat kita lihat ada milenial. Karena itulah kita di daerah jangan merasa minder dan marginal. Meskipun di daerah, harus ambil bagian di setiap momentum yang ada sesuai dengan kapasitas kita masing-masing,” ujarnya.

Selain menjabat sebagai Ketua KNPI, La Ode Sariba juga terpilih sebagai anggota legislatif milenial Mubar. Meskipun figur baru, dirinya yakin dengan usahanya, akan membuahkan hasil yang baik. Karena baginya, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Bertindak nyata untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

“Perhelatan politik selalu diisi dengan janji-janji, sejak awal saya melihat hampir semua figur kesulitan meyakinkan masyarkat karena janji yang diumbar oleh para caleg namun setelah mereka duduk di parlemen mereka tidak bisa merealisasikannya,” ungkapnya.

Tapi sebagai anak muda dan figur yang baru turun di arena politik, dirinya lebih berani karena belum ada beban masa lalu, tinggal menyesuaikan mulai dari sisi performa pribadi (style) sampai pada opsi performa politik yang digandrungi masyarakat setempat.

“Prinsip saya satu, jika kita ingin tampil dan dicitrakan menjadi orang yang luar biasa maka aktivitas tidak boleh biasa-biasa saja,” tegasnya.

Dan lebih penting dari itu, kata dia, memahami perkembangan dan konstalasi setiap waktu, jadi elaborasi situasi terkini memang menjadi penting. Sehingga memudahkan untuk mengambil langkah termasuk pilihan isu yang dikemas untuk digelontorkan yang bisa produktif untuk langkah lebih maju.

“Jadi karakter footer itu kan beda-beda. Olehnya, kemasan narasi yang dibawa juga harus pas. Tidak heran selalu ada caleg yang mengeluh habis dana tapi tidak dipilih, karena tdk mampu mengelaborasikan konstalasi dan terpolarisasi dengan “kawinto” kata orang-orang,” ujarnya.

Reporter: Herni
Editor: Rani

The post La Ode Sariba: Pemuda Harus Tampil Sebagai Problem Solving first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pendampingan pelaksanaan kelompok kerja (pokja) advokasi yang merupakan akselerasi program KKBPK bersama lintas di Kabupaten Wakatobi 2019, Selasa (15/10/2019).

Asisten I Pemda Wakatobi, La Kamalu mengatakan, program KKBPK menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah Wakatobi dalam menekan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

[artikel number=3 tag=”bkkbn,wakatobi”]

“Wakatobi ini 97 persen wilayahnya adalah laut, hanya 3 persen daratan. Kalau tidak ditekan angka kelahiran maka ditakutkan kedepan lahan yang seharusnya untuk pertanian bisa jadi dialihfugsikan menjadi kawasan pemukiman,” katanya.

Menurutnya, program KB nasional menjadikan sebagai program prioritas pembangunan Wakatobi yakni program pelayanan kontrasepsi dan pemberdayaan masyarakat.

“Hal ini sebagai bagian dari realisasi visi dan misi menjadi kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing, khususnya perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan yang besar terhadap program KB di daerah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin mengungkapkan, berbicara kesuksesan program KKBPK merupakan tugas atau kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah yang ada di daerah.

“Selain itu, berbicara kependudukan bukan hanya membahas tentang jumlah penduduk tetapi lebih pada kualitas penduduk, sehingga tercipta SDM yang berkualitas,” ungkapnya.

Dimana, tambah dia, BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta mengarahkan persebaran penduduk.

“Diperlukan kemampuan yang memadai dari para pengelola program KKBPK, serta pemangku kepentingan yang terkait, agar mampu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi advokasi kepada para pengambil keputusan, guna mendapat dukungan politis berupa kebijakan atau peraturan, dukungan dana sehingga masyarakat memahami dan melaksanakan program KKBPK dengan mudah, baik dan tepat,” tambahya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Sumarlin

The post BKKBN Gandeng Pemda Wakatobi Tekan Populasi Penduduk first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris DPRD Sultra, Trio Prasetio Prahasto saat ditemui di ruangannya, Selasa (8/10/2019).

Aset yang dimaksud seperti fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas bagi unsur pimpinan DPRD. Sementara untuk fasilitas secara umum bagi anggota DPRD seperti laptop dan fasilitas lainnya.

[artikel number=3 tag=”dprd,pemda”]

“Pengembalian aset tidak termasuk pin dan baju dinas karena itu bagian dari alat kelengkapan dan atribut. Itu tidak perlu dikembalikan,” katanya.

Dalam waktu dekat, Trio Prasetio Prahasto mengaku akan menyurat secara resmi kepada masing-masing anggota perihal pengembalian aset.

“Kami sudah sampaikan secara lisan kepada teman-teman yang sudah tak terpilih lagi untuk mengembalikan aset. Minggu depan saya akan mengirim surat resmi,” ungkapnya.

Pengembalian aset ini bukan hanya berlaku pada mantan anggota DPRD, namun kata dia, termasuk anggota DPRD yang kembali terpilih juga harus mengembalikan aset sebelumnya.

“Yang terpilih kembali juga tetap mengembalikan aset, setelah itu baru dibagi kembali,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, pengembalian aset ini juga berpengaruh pada pemberian kompensasi bagi setiap anggota dewan untuk periode 2014-2019. Sebab syarat untuk mendapat kompensasi harus mengembalikan aset terlebih dahulu.

“Karena persyaratan untuk mendapatkan kompensasi selama menjadi anggota dewan itu harus kembalikan aset. Dalam proses pencairannya itu harus ada surat bebas aset yang dikeluarkan oleh sekertariat DPRD,” jelasnya.

Besaran kompensasi yang bakal diterima masing-masing anggota DPRD yakni, lima kali dari gaji pokok selama lima tahun masa bhakti.

“Gaji pokok untuk ketua Rp 3.000.000, wakil ketua itu Rp 2.500.000 dan anggota Rp 2.400.000,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Mantan Anggota DPRD Sultra Diminta Kembalikan Aset first appeared on DetikSultra.com.

La Kore, Plt Kadinsos Muna menerangkan, jumlah RTLH yang akan dibeda sebanyak 200 unit yang tersebar di Kecamatan Towea dan Duruka.

“Rincianya 130 unit di Towea dan 70 di Duruka,” kata La Kore.

Pasti publik bertanya kenapa lebih besar di Kecamatan Towea. Karena, jumlah RTLH di Towea sangat banyak.

“Program ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kekumuhan,” sebutnya.

Penerima bantuan dibagi dalam kelompok. Satu unit rumah yang dibedah dibandrol dengan biaya sebesar Rp 15 juta. Namun, yang diberikan bukan dana cash. Melainkan berupa bahan bangunan.

“Tergantung permintaan pemilik rumah,” timpalnya.

Penerima bantuan itu ditetapkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) yang melakukan survei berdasarkan basis data terpadu. Dinsos, hanya memfasilitasi dan melakukan pendampingan.

Reporter : Naryo
Editor: Sumarlin

The post Dinsos Muna Bedah 200 Rumah first appeared on DetikSultra.com.

Pemberangkatan umrah gratis tersebut merupakan salah satu program Bupati Wakatobi, Arhawi yang telah tertunaikan.

Program umrah gratis tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor 645 Tahun 2016. Tentang penetapan umroh gratis Wakatobi religius dibidang keagamaan.

Dalam SK Bupati Wakatobi Nomor 645 Tahun 2016 tersebut, peserta umroh gratis dibagi menjadi enam kategori. Dimana setiap kategori merupakan terbaik.

Kategori tersebut yakni Imam terbaik, Guru Taman Pengajian Qur’an (TPQ) terbaik, anggota Majelis Taqlim terbaik, Sara Hokumu terbaik, Taqbir Mesjid terbaik serta masyarakat berprestasi dibidang keagamaan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) Wakatobi, Usman mengapresiasi program Bupati Arhawi, pasalnya dengan Program ini telah mendorong masyarakat lebih meningkatkan aktivitas keagamaan.

Bahkan, kata Usman, Jumlah tersebut direncanakan akan bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Saya melihat dengan program beliau ini telah membangkitkan semangat aktivitas keagamaan masyarakat, misalanya guru mengaji menjadi lebih rajin, imam masjid begitupula yang lainnya,” ujarnya pada detiksultra,” Minggu (6/10/2019).

Sementara untuk keberangkatan umrah gratis selanjutnya di tahun 2020 akan diumumkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Wakatobi 18 Desember 2019 mendatang.

“Kita akan umumkan lagi siapa-siapa yang akan berangkat umrah di 2020 yang sebelumnya telah memenuhi syarat dari seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten,” pungkasnya.

Reporter: Musdar
Editor: Sumarlin

The post Program Umrah Gratis, Pemda Wakatobi Telah Berangkatkan 150 Orang first appeared on DetikSultra.com.

Anggaran pembangunan tersebut dilucurkan dari APBN 2018 sebanyak Rp 6 miliar. Masing-masing penerima BSPS mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 15 juta. Bantuan ini tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Wakatobi yakni di Pulau Wangi-wangi sebanyak 80 unit, Pulau Kaledupa 80 unit, Pulau Tomia 120 unit, dan Pulau Binongko sebanyak 80 unit rumah.

Bantuan yang sudah direalisasikan tersebut tersebar disejumlah desa dengan rincian, Desa Koroe Onawa, Wandoko Utara, Kapota, Matahora, Ambeua, Buranga, Sandi, Langge, Onemay, Patua II, Lamanggau, Tongano Timur, Timu, Kahiyanga, Wawotimu, Palahidu, Wali, Sowa dan Popalia masing-masing 20 unit.

Kuota BSPS Kabupaten Wakatobi meningkat dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 Wakatobi mendapat kuota sebanyak 200 unit, tahun 2018 meningkat menjadi 400 unit.

Capaian ini tak lepas dari trobosan Bupati Wakatobi H Arhawi bersama Kementrian PUPR untuk meningkatkan Kualitas Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

” Ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan persentase rumah layak huni sesuai target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wakatobi, Aswiadi, Selasa (18/9/2019).

Aswiadi menerangkan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperbaiki kualitas rumahnya.

Perekrutan calon penerima BSPS lanjut Aswiadi dimulai dari tingkat desa sebagai pengusul yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Jika dalam satu desa kuota tidak mencukupi dari total masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan maka pemerintah mengambil langkah berdasarkan tingkat keparahan rumah dari masing-masing kepala keluarga.

“Jadi seluruhnya dapat dipastikan tepat pada sasaran,” tambahnya.

Pada tahun 2016 sejak dimulainya Pemerintah Arhawi sebagai Bupati Wakatobi berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tercatat 4.895 unit rumah tidak layak huni. Dan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir perbaikan rumah telah direalisasikan sebanyak 1.848 unit.

Diketahui, Pemerintah Wakatobi pada APBN 2019 kembali mendapatkan tambahan kuota yakni 420 unit yang saat ini progres pembangunan fisiknya telah di 90,40 persen per 5 September dari awal pembangunan Juli 2019 lalu.

“Sampai akhir periode 2021 ditargetkan Kabupaten Wakatobi akan merampungkan cakupan ketersedian rumah layak huni hingga 93 persen,” pungkasnya.

Reporter: Musdar
Editor: Sumarlin

The post Pemda Wakatobi Realisasikan 400 Pembangunan Rumah Tak Layak Huni first appeared on DetikSultra.com.

Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TGR ) Kota Kendari menggelar sidang perdana tuntutan ganti kerugian daerah Kota Kendari, Senin (2/9/2019), di Kantor Inspektorat Kota Kendari.

MP TGR menyidangkan para tertuntut, yang sebelumnya sebagai terperiksa, untuk penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) maupun rekomendasi inpektorat baik yang bersifat material maupun non material.

[artikel number=3 tag=”asn,pemda”]

Sebelumnya Kota Kendari berhasil mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI dan Inspektorat melalui sidang MP TGR terkait kerugian atau penyelewengan penggunaan keuangan daerah jika ingin meraih predikat opini WTP tahun berikutnya.

Dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Kendari, kendarikota.go.id. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Susanti menjelaskan, sidang ini merupakan mekanisme lanjutan setelah laporan LHP sebelumnya tidak diindahkan oleh pihak tertuntut.

“Sebelum proses sidang ini digelar, pihak tertuntut telah diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan LHP dan jika tidak mampu terselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka pihak tertuntut harus menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM,” jelasnya.

Untuk memperoleh SKTJM harus melalui proses sidang MP TGR. Dalam SKTJM, termuat perjanjian tentang proses pengembalian kerugian daerah, baik melalui cicilan atau dibayar lunas disertai surat sita jaminan yang akan dicairkan jika dalam jangka waktu yang ditetapkan masih belum bisa melakukan pelunasan.

Sidang ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari sebagai ketua didampingi Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masing-masing sebagai wakil ketua satu dan wakil ketua dua, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kabag Hukum masing-masing sebagai sekretaris dan anggota.

Sidang kali ini menghadirkan 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kota Kendari yang diduga menghilangkan aset Pemda Kota Kendari, di antaranya kendaraan.

Setelah pembacaan tuntutan oleh pimpinan sidang, para tertuntut menyanggupi untuk melaksanakan hasil putusan sidang dengan menyelesaikan secara tunai maupun dicicil selama 60 hari sejak ditetapkan keputusan oleh Majelis Pertimbangan.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Hilangkan Aset Pemda, ASN Kendari Dituntut first appeared on DetikSultra.com.

Tahun ini, pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Perindag, mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp11,5 miliar lebih, untuk kebutuhan renovasi. Anggarannya bersumber dari Dana Tugas Pos Bantuan (TP) dan DAK.

“Sebenarnya kami mendapatkan 2 TP yang satu anggaran Rp 4 milyar lebih yang sekarang sudah dibangun, kemudian yang kedua ini Rp 6 milyar, dan ada juga dari anggaran DAK sekitar Rp 1,5 milyar,” ungkap Kepala Dinas Perindag Kabupaten Wakatobi, Safiuddin, Jum’at (30/8/2019).

Diungkap Safiuddin, bahwa untuk anggaran dana TP sebesar Rp 4 milyar akan dibangun kurang lebih 26 lods, sedangkan dari dana TP sebesar Rp 6 milyar lebih dan DAK sebesar Rp 1,5 milyar masih sementara proses pelelangan.

“Insyaallah tahun ini tinggal komitmennya kontraktor apakah nanti dengan waktu yang tersisa ini mereka bisa kerjakan,” tuturnya.

Meski berbeda sumber anggaran, kata dia, pelaksanaan perkerjaannya ditargetkan rampung secara bersamaan.

“Usaha kita untuk mendatangkan anggaran itu sudah maksimal dan pembagianya nanti mereka yang terkena bencana karena kami sudah mempunyai surat pernyataan, bahwa kalau sudah dibagun mereka bersedia runtukan sendiri bangunanya dan kami juga proritaskan mereka,” pangkasnya.

Reporter: Ema
Editor: Dahlan

The post Pemda Wakatobi Mulai Bangun Pasar Sentral first appeared on DetikSultra.com.

Terhitung di tahun ini, Pemda Wakatobi menggenjot pembangunan 7 dermaga dimana tiga di antaranya berada Pulau Wangi-wangi yakni Pelabuhan Panggulu Belo, Dermaga Wanci, Dermaga Numana Desa Liya One Melangka.

Sementara empat lainnya tersebar di Wakatobi II yakni dua di Pulau Kaledupa dengan pembangunan Dermaga Ambeua, dan dermaga fery di Kaledupa, serta Tomia dan Binongko akan dibangun dermaga fery.

[artikel number=3 tag=”wakatobi,pemda”]

Saat ditemui, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi, Hariadin, mengatakan, pembangunan 7 pelabuhan tersebut menggunakan tiga mata anggaran, yakni APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Wakatobi, dan akan dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita memanfaatkan tiga mata anggaran, APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Pelabuhan Panggulu Belo, dermaga fery, di Kaledupa, Tomia, Binongko, gunakan APBN, dermaga Numana Desa One Melangka gunakan APBD Proivinsi Sulawesi Tenggara, sementara Dermaga Wanci, dan Dermaga Ambeua di Pulau Kaledupa itu gunakan APBD kabupaten,” tuturnya, Rabu (28/8/2019).

Di samping melakukan pembangunan 7 pelabuhan tersebut, kata dia, tahun ini juga pihaknya tengah melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 100 unit di Jalan Nasional yang ada di Kecamatan Wangi-wangi.

“Kemudian lampu jalan sudah dipasang 100 unit di Jalan Nasional menuju Waha, sepanjang lima kilo meter dengan menggunakan anggaran APBN dan lampu jalan ini juga tahun lalu kita pasang 100 unit,” pungkasnya.

Reporter: Ema
Editor: Rani

The post Hubungkan Pulau-pulau, Pemda Wakatobi Bangun 7 Pelabuhan first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu pejabat yang tersingkir adalah Kabag Pembangunan, La Ode Hafili Pau. Pria yang merupakan loyalis Rusman itu diparkir menjadi staf di Sekretariat Daerah (Setda). Posisi jabatanya diisi oleh Kudus Muharam yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pembinaan SD Dikbud.

Hafili diganti karena selama ini tidak aktif menjalankan tugas. Pria yang kerap disapa Yaro itu malah fokus memasang baliho yang mempromosikan dirinya sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Muna.

Pelantikan para pejabat itu berdasarkan SK Bupati nomor 667 tahun 2019. Mereka dilantik oleh Pj Sekda, Ali Basa atas nama Bupati Muna, LM Rusman Emba, Selasa malam (27/8/2019).

Bupati dalam sambutanya yang dibacakan Ali Basa menerangkan, pelantikan pejabat itu untuk mengisi jabatan kosong. Oleh karenya, Ia menekankan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Ada tiga yang harus diperhatikan yakni, loyalitas, dedikasi dan integritas. Kalau itu dimaksimalkan saya yakin, karir anda akan cemerlang,” katanya.

Adapun pejabat yang baru saja dilantik :

1. Muhammad Syahrun Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kudus Muharam Kabag Pembangunan
3. ‎Marudia Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Muhamad Haidar Inspektur Pembantu Wilayah III
5. La Pamula jabatan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol
6. Meri Markdalena Jonas Kabid Politik dan Negara Kesbangpol
7. ‎Ramadan Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol
8. ‎Asmada Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas Kesbangpol
9. Wa Ode Sutriati Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penghargaan BKPSDM
10. ‎La Ode Muhamad Syahrulah Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM
11. ‎Hidayat Ardi Ponto Kabid Mutasi
12. Karim Darma Kabid Pembinaan SD Dikbud
13. Susanti Sumampe Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Pertanian san Non Perizinan PTSP
14. La Ase Kabid Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman
15. Saswati Ditu Kabid Retribusi dan Pendapatan
16. Aris Hamdia Kasubag Program dan Anggaran Kesbangpol
17. ‎Nursina Kasubag Umum dan Kepegawaian Kesbangpol
18. ‎Nurtila Wati Kasubid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol
19. ‎Muhamad Syahrir Kasubid Bela Negara dan Karakter Bangsa Kesbangpol
20. ‎Wa Ode Saprina Aindo Kasubid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Kesbangpol
21. Wa Ode Ndalndale Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Kesbangpol
22. ‎La Oge Kasubid Penanganan Konflik Kesbangpol
23. ‎Murtang Kepala UPTD Pendidikan Formal SMP 1 Napabalano
24. ‎La Jiwa Kepala UPTD Pendidikan Formal SMP 1 Lohia
25. ‎La Ode Ramudin Guru Muda SMP 1 Lohia
26. La Ode Safunu Kepala UPTD Pendidikan Formal SMP 1 Atap Tongkuno

Reporter : Naryo
Editor: Sumarlin

The post Kabag Pembangunan Pemda Muna ‘Diparkir’ first appeared on DetikSultra.com.

Direktur Oprasional PT GKP, Bambang Sutioso mengatakan, tudingan soal penerobosan lahan disebutnya tak berimbang. Pihaknya selalu dipersalahkan sebagai pihak yang salah dan dianggap menerobos.

Dirinya menjelaskan, dalam kegiatan pertambangan ada tiga hal penting yakni area pin tambang, area jalan holing dan area jetty.

“Nah kalau kita mau nambang kan kita punya yang namanya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), alhamdulilah PT GKP sudah dilengkapi IPPKH nya,” kata dia saat ditemui awak media di Kendari, Jum’at (23/8/2019).

Soal proses negosiasi antar pemilik lahan dan PT GKP, kata dia pihaknya telah berulangkali melakukan pendekatan demi pendekatan kepada ketiga warga yang belum mau membebaskan lahannya, yakni Labaa, Waana dan Amin.

Dia mengaku, pihaknya telah melakukan pertemuan selama 12 kali sejak 12 September 2018 lalu.

“Kami baik – baik kerumahnya, secara kekeluargaan, kami datangkan juga dari dinas kehutanan, bawah anda ini berkebun di hutan negara. Boleh ngga sih berkebun dihutan negara,” bebernya.

“Apalagi sampai membuka lahan untuk dilakukan penanaman di hutan negara apalagi sampai memanfaatkan hasil, ini ngga boleh ini menerobos hutan negara namanya. Ya ini jelas pelanggaran di kawasan hutan,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan kewajibannya untuk mengganti rugi tanam tumbuh lahan warga, tetapi ketiga warga dimaksud enggan untuk membebaskan lahannya.

Sehingga, lanjut Bambang mau tidak mau pihaknya harus membuka jalan holing, karena kata dia pihaknya sudah memiliki IPPKH dan disaat perusahaan yang dipimpinya sudah mau berorpasi.

“Alat kami harus berproduksi, ya kami terbentur dengan jalan yang belum dibebaskan . Ya kami tidak bisa bergerak ke pin tambangnya ,terpaksa kami lewati, saya langkahi dengan alat berat yang ada. Kalau ngga begitu saya nda bisa nambang disaat izin kami sudah lengkap,” sebutnya.

Dikatannya pula, PT GKP melakukan penambangan di kawasan hutan tersebut, karena pihaknya telah memiliki IPPKH sebagai legal standing untuk melakukan kegiatan penambangan.

“Kalau kami sudah memiliki hak dan sudah legal, kami punya hak dong untuk menggunakan. Dimana letak penerobosannya gitu, apa yang kami terobos, kadang – kadang kami disebut arogan karena menerobos lahan warga. Jadi tudingan ini ngga benar. Saya luruskan ini ngga benar,” tegas dia.

“Saya masuk disana karena hak kami, yang sudah saatnya kami gunakan lahan ini untuk membuat jalan holing kami,” sambungnya.

Terkait soal warga yang memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), justru beber Bambang agak unik ketika Pemerintah Daerah (Pemda) atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengeluarkan PBB di wilayah hutan negara.

“Ini kontradiktif, dimana ada PBB di hutan negara, PBB yang dimiliki sudah tidak relevan dengan titik kordinat lahan yang ada. Jadi agak lucu. Apalagi hutan ini belum diturunkan fungsinya sebagai area penggunaan lain, masih merupakan kawasan hutan Wawonii,” cetusnya.

Bahkan ujar Bambang program Tanah Objek Reformasi Agraria (Tora) saja belum berjalan. Artinya masyarakat yang mengaklaim bahwa itu lahan milikinya namun mereka belum memiliki sertifikat.

“Porgram Tora kan belum jalan ya, itu nanti akan diturunkan statusnya baru bisa masyarakat memiliki lahan itu dan dibuatkan sertifikat. Nah sekarang ngga ada yang punya surat distu. Jadi kalau secara legal, kami dianggap menerobos ini agak lucu kami sedih saja,” ngakunya.

Bambang pun menambahkan, PT GKP bukan perusahaan tambang abal – abal yang baru kemarin sore, menambang dua tiga tahun lalu gulung tikar.

“Kami bukan tambang abal – abal,” tukasnya.

Sebelumnya, PT GKP diduga kembali melakukan penyerobotan lahan milik warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep Kamis (22/8/2019) dinihari.

Lahan warga yang diserobot PT GKP atas nama Wa Ana, Labaa, Amin dan Nurbabaya.
Warga mengetahui kalau lahannya diserobot pada pukul 06:00 Wita.

Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW), Mando Maskuri warga yang pertama kali mendatangi lahannya Laririn yang tak lain merupakan anak kandung dari Amin dan Lamuhu yang merupakan suami dari Wa Ana.

“Padahal, malam sebelumnya, Laririn, sebagaimana warga lainnya, menjaga lahannya masing-masing, dan pulang ke rumah sekitar pukul 23:00 Wita. Jadi penyerobotan itu dipastikan terjadi diatas pukul 23:00 Wita semalam, pasca Laririn pulang ke rumah untuk beristirahat malam,” ungkap Mando Maskuri.

Lebih lanjut, Mando Maskuri menjelaskan di lokasi kejadian warga mendapti sepuluh orang karyawan PT GKP dan 18 bulldozer dan excavator yang tengah menggusur lahan masyarakat.

Akibatnya, tanaman warga seperti kelapa, pala, dan coklat tumbang dan hancur. Penyerobotan ini dilakukan PT GKP untuk membangun jalan tambang (holling) menuju konsesi tambang milik perusahaan.

Selain sepuluh karyawan dan 18 alat berat di lokasi kejadian, warga juga mendapati polisi yang jumlahnya lebih dari sepuluh orang, yang diketahui berasal dari Polda Sultra di Kendari.

“Polisi-polisi itu tampak hanya berdiam diri, dan setelah ditanyai warga, polisi-polisi itu menjawab jika keberadaannya di lokasi tambang hanya untuk mengantisipasi terjadinya konflik,” tukasnya.

Untuk diketahui, penyerobotan lahan ini bukan yang pertama kali. Berdasarkan keterangan warga, PT GKP tercatat sudah berulang kali melakukan penyerobotan, masing-masing terjadi pada Selasa 9 Juli 2019, sekitar pukul 11:00 Wita di lahan milik Marwah. Selanjutnya pada hari Selasa, 16 Juli 2019, sekitar pukul 15:00 di lahan milik Idris.

Lahan-lahan yang diserobot PT GKP ini adalah milik sah masyarakat yang telah dikelola selama lebih dari 30 tahun. Para pemilik lahan tidak pernah menyetujui, apalagi menjual lahannya kepada perusahaan. Sebab, lahan-lahan ini adalah ruang produksi masyarakat, di dalamnya terdapat jambu mente, kelapa, pala, pinang, kopi, dan pisang.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post PT GKP: Lucu Pemda Keluarkan PBB di Kawasan Hutan Negara first appeared on DetikSultra.com.

Prestasi ini diraih, karena Kabupaten Konawe Utara di bawah kendali Dr. Ruksamin, mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan transparan.

Kesuksesan Konut mengelola pemerintahan tersebut, membuat posisinya meningkat dari posisi ke 10 tahun 2016 menjadi posisi ke 3 tahun 2018.

[artikel number=3 tag=”pemda,konut”]

“Kemarin pada tanggal 15 Agustus 2019, tepat jam dua kita telah menerima laporan resmi dari Kemendagri, bahwa kita telah naik pada peringkat ke tiga yang sebelumnya berada diperingkat ke-10 seluruh kabupaten di Sultra,” katanya.

Ruksamin masih ingin berbuat lebih untuk daerahnya. Dia berusaha lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Dengan dasar itu, Ruksamin masih akan bekerja keras untuk masyarakat, tanpa harus dipusingkan dengan persoalan politik.

Terkait hal itu, ia pun mengklaim pencapaian tersebut bukan atas usahanya sendiri, melainkan bentuk kerja keras dari seluruh lembaga, pemerintah daerah maupun masyarakat yang bersama-sama membangun dan bekerjasama meningkatkan Kabupaten Konawe Utara.

Saat ditanyai tentang strategi politiknya setelah masa periode kepemimpinannya berakhir, ia mengaku masih akan fokus terhadap kinerja dan sisa masa kepemimpinannya saat ini, dibanding harus memikirkan langkah politiknya.

“Saat ini saya akan fokus dulu disisa masa jabatan saya, kalau kita berbicara politik nanti urusan pemerintahan banyak yang terbengkalai,” tegasnya kepada Detiksultra.com.

Tambahnya lagi, jika dirinya masih dipercaya masyarakat kembali memimpin Konawe Utara, maka tak perlu mengeluarkan banyak dana untuk biaya kampanye, karena kinerjanya sudah membuktikan pengabdiannya untuk membangun Konawe Utara.

“Tidak perlu saya pasang baliho kalau memang saya masih dipercaya memimpin kembali oleh masyarakat, biarkan masa kepemimpinan saya ini jadi penilaian buat masyarakat Konawe Utara kedepannya,” bebernya.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Ruksamin Fokus Genjot Kinerja Bukan Politik. first appeared on DetikSultra.com.

Seperti yang disampaikan oleh Bupati Konawe Utara, Ruksamin saat ditemui Kamis (15/8/2019), Huntara (Hunian Sementara) sudah disiapkan dan sedang dalam perjalanan.

“Untuk Huntara sementara dalam perjalanan. Insyaallah dalam beberapa hari akan tiba disini (Konawe Utara). Lahannya juga sudah ada, yang tersebar di beberapa titik lokasi,” ungkapnya.

[artikel number=3 tag=”pengugnsi,konut”]

Ruksamin menargetkan bulan Agustus ini akan dirampungkan hunian dan penunjang lainnya. Selain itu pengungsi yang menempati hunian sementara bakal mendapatkan tunjangan hidup.

“Saya juga telah menandatangani surat bagi korban banjir terkait tunjangan hidup dan peralatan lainnya. Saat ini masih dalam tahap transisi pemulihan, hingga tanggal 26 September 2019,” ucapnya.

Berdasarkan keputusan Bupati Konawe Utara, ada 25 lokasi yaitu kelurahan dan desa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya hanyut sebanyak 370 dan rusak berat sebanyak 471.

Adapun 6 kecamatan yang terkena dampak yaitu Andowia, Asera, Landawe, Langgikima, Wiwirano dan Kecamatan Oheo.

Reporter: Muhammad Israjab
Editor: Rani

The post Pengungsi Konawe Utara Segera Tempati Hunian Sementara first appeared on DetikSultra.com.

Langkah tersebut diambil guna memberikan kenyamanan dan kebasan kepada peserta dalam mengunjungi titik wisata di Kabupaten Wakatobi.

Wakil Ketua II Panitia Sail Wakatobi, Salehanan, menjelaskan, konsep penerimaan pesta Sail tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana dulunya pemerintah melakukan jamuan kepada peserta Sail dengan mengantar peserta Sail ke titik wisata. Di tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mulai meniadakan jamuan tersebut dengan memberikan kebebasan kepada pesert Sail untuk menentukan sendiri titik yang akan dikunjungi.

“Mereka ini adalah para petualang, maka konsepnya itu mereka diberi kebebasan, berbeda dengan dulu, dijamu dan diantar kemana-mana dengan bus. Padahal nampaknya mereka tidak suka. Mereka maunya sesuai kesukaannya,” ucap Salehanan, saat ditemui Rabu (14/8/2019).

Diungkapkan Saleh, pemerintah hanya menyediakan fasilitasi pelabuhan, kemudahan pengurusan administrasi ke imigrasi, keamanan dan kenyamanan dengan menawarkan beberapa paket wisata.

“Ada yang mau ke Benteng Keraton Liya, keliling Wangi-wangi. Mereka memakai fasilitas masyarakat, seperti motor, mobil rental, alat diving dan lain-lainnya dan mereka pakai operator lokal semua dari paket-paket itu tadi, pemerintah hanya menjamin kemanan dan fasilitas standar,” ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan Saleh, bahwa pada pelaksanan Sail kali ini, Wakatobi akan dikunjungi 60 yacht, dari kurang lebih 10 negara. Dimana kapal yacht sudah masuk ke Wakatobi sejak 21 hari yang lalu dan yang berlabuh di Wakatobi sekitar 30 kapal yang tersebar di tiga pulau yakni 10 kapal di Pulau Wangi-wangi, 10 kapal di Hoga dan 6 kapal di Pulau Tomia. Sementara yang sudah bertolak dari Wakatobi sekitar 10 kapal.

“Kapal yacht yang akan sampai ke Wakatobi itu sekitar 60 kapal tapi waktunya tidak bersamaan. Ada yang datang dan ada yang pergi. Mereka ini star dari Slandia baru terus ke Indonesia di salah satu pulau yang ada di Maluku Tenggara, rata-rata yang ada di sini ini yang star dari Ambon dan Buru Selatan, ada juga yang tidak singgah di Buru Selatan tapi langsung kesini,” ungkapnya

Reporter: Ema
Editor: Rani

The post Pemda Wakatobi Tidak Menjamu Peserta Wonderful Sail 2019 first appeared on DetikSultra.com.

Karena bila tidak, developer bisa dikenakan sanksi sesuai aturan yang termuat dalam Perda Kota Kendari Nomor 13 tahun 2014 yaitu ancaman kurungan 6 bulan serta denda Rp 50 juta.

Saat ini sudah 60 developer perumahan dari 244 Developer yang ada di Kota Kendari yang menyatakan kesediaannya menyerahkan PSU. Untuk tujuan itu, Pemkot Kendari membentuk tim verifikasi yang bertugas mengidentifikasi aset yang akan diserahkan oleh developer.

Penyerahan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 13 tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, dimana setiap pengembang wajib menyerahkan tanah dan bangunan kepada Pemkot Kendari.

Sementara pembentukan tim verifikasi PSU didasarkan pada Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 810 Tahun 2019.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Kendari, Nahwa Umar, dalam rapat pembentukan tim verifikasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman, Kamis (1/8/2019) mengatakan, dalam salinan keputusan itu, dibentuk susunan tim yang nantinya akan melakukan telaah serta mencocokkan berkas penyerahan PSU dengan kondisi real yang ditemukan di lapangan.

“Kebetulan dalam struktur tersebut, saya ditunjuk sebagai ketua tim dan akan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta camat dan lurah dimana perumahan itu dibangun,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Kendari, Mahmud Buburanda menjelaskan, sejauh ini, dari total 244 developer di Kendari, 60 di antaranya telah bersedia menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemkot Kendari.

Dalam melakukan verifikasi, lanjutnya, tim akan memilah mana aset yang kondisinya masih baik dan mana yang tidak. Apakah masih sesuai dengan site plannya atau tidak. Selain itu, katanya, pengembang wajib menyerahkan surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang ke Pemkot Kendari.

“Fakta di lapangan, PSU tidak semua dalam kondisi bagus. Kami juga minta lurah dan camat harus ikut membantu. Kita perlu data perumahan serta dimana alamatnya, baru kita verifikasi,” jelas Mahmud Buburanda.

Sebelumnya, pada rapat 12 Juli lalu, saat itu seluruh pengembang perumahan Kota Kendari belum menyerahkan PSU atau fasum dan fasos yang disebabkan beberapa kendala dalam penyerahan PSU oleh para pengembang perumahan.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Tidak Serahkan Fasilitas Umum ke Pemda, Developer Terancam Dipenjara first appeared on DetikSultra.com.

“Kalau hanya masuk jam tujuh sekedar apel lalu pulang, sore hari jam empat datang lagi apel, sebut saja dia pegawai tujuh kosong empat (704),” ujarnya disambut sorakan dan tepuk tangan.

Dia berharap, baik ASN maupun non ASN, harus memiliki sikap disiplin dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. Karena Pemda Koltim telah mengalokasikan banyak anggaran untuk perbaikan pendapatan para aparatur ini, seperti pemberian TPP bagi ASN dan penambahan honorarium bagi non ASN.

“Jadi saya mohon, seiring dengan peningkatan penghasilan, seluruh aparatur tunjukkan kedisiplinan dan kinerja yang baik demi Kolaka Timur yang kita cintai ini,” pungkas Tony Herbiyansah, dikutip dari Diskominfo Koltim.

Anggaran perubahan tahun 2019 ini, TPP ASN dan honorarium non ASN mulai naik. Sedang untuk tahun 2020 akan mengalam kenaikan sangat signifikan, hingga mencapai angka Rp 60 miliar lebih untuk kesejahteraan para ASN.

Reporter: Muhammad Israjab
Editor: Rani

The post Pegawai Pemda Koltim Dapat Julukan Pegawai 704 first appeared on DetikSultra.com.

Sulawesi Tenggara dipilih karena memiliki kedekatan dan juga memiliki sejumlah prestasi dalam bidang perizinan.

“Kami juga membaca kelebihan-kelebihan Sulawesi Tenggara terutama pengelolaan PTSPnya, kami baca track record penghargaannya bagus makanya lokus kami ada dua di PTSP dan BKPSDMnya,” ujar Widya Iswara Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulsel Andi Wahyu SE, MM.

[artikel number=3 tag=”pemkot,sultra”]

Andi Wahyu juga menambahkan, kegiatan ini juga dilakukan untuk mengetahui perkembang Sultra yang masih memliki hubungan erat dengan Sulsel.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sultra Masmudin, yang menerima rombongan peserta Diklatpim Tk IV BPSDM Sulsel, memaparkan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Sultra, diantaranya pertambangan dan kelautan dan perikanan.

Mantan Pj Bupati Kolaka ini juga, mempersentasikan serta berdiskusi dengan rombongan Pemda Sulsel tentang proses dan mekanisme perizinan yang telah mereka jalankan selama ini.

“Kalau mau dapat informasi jelasnya bisa lihat di web kami dialamat www.dpmptspsultraprov.go.id dan sispadu.sultraprov.go.id, ada juga kami pasang di ruangan layanan kantor di depan,” ujarnya.

Usai berdiskusi dan bertukar cinderamata, rombongan Pemda Sulsel langsung mendokumentasikan informasi yang dipasang di ruangan layanan DPMPTSP Sultra.

Peserta Diklatpim Tk IV BPSDM Sulsel berjumlah 50 orang yang dibagi menjadi 2 tim yakni di DPM PTSP dan BKPSDM Sultra.

Sumarlin

The post Pemda Sulsel Belajar Perizinan di Sultra first appeared on DetikSultra.com.