Berita pelayanan publik Terbaru Hari Ini

Mahasiswa Kembali Demo, Pelayanan Publik Tetap Jalan

Redaksi — Mon, 30 Sep 2019 03:28:34 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Merespon atas tewasnya dua mahasiswa Univeristas Halu Oleo (Kendari) dalam unjuk rasa beberapa waktu yang lalu, mahasiswa se-Kota Kendari kembali turun berunjukrasa di depan Gedung Polda Sultra.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra meminta agar pemerintah memastikan kenyamanan warga sekitar.

“Gubernur Sultra, Forkopimda dan Wali Kota Kendari harus memastikan rasa aman dan nyaman khususnya kepada warga Kota Kendari. Sedikitpun rasa aman tidak boleh dikurangi oleh siapa pun dalam situasi apa pun,” kata dia, Senin (30/9/2019).

Selanjutnya Mastri Susilo menegaskan, penyelenggaraan pelayanan publik tidak boleh terbengkalai. Tidak boleh mengenyampingan tugas, warga harus mendapatkan jaminan pelayanan pemerintahan.

“Misalnya, tidak boleh ada alasan tidak masuk kantor, hanya karena alasan merasa tidak aman. Sementara ini belum ada peningkatan status keamanan dari otoritas keamanan. Artinya Kota Kendari masih aman untuk beraktivitas,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat di semua lapisan diimbau untuk tetap menjaga kesejukan, menjaga suasana damai, menjaga kondusifitas dan menjaga suasana kebatinan dari keluarga korban.

“Diharapkan untuk tidak membuat stateman atau komentar baik melalui media sosial, facebook, instagram, twitter maupun media lainnya yang bisa membuat suasana gaduh dan mengganggu hubungan sosial kemasyarakatan di Sultra,” tutupnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Mahasiswa Kembali Demo, Pelayanan Publik Tetap Jalan first appeared on DetikSultra.com.

Cara Mudah Adukan Pelayanan Publik Lewat E-Humas

Redaksi — Sat, 03 Nov 2018 09:27:51 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kota Kendari akan membuat portal layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang disebut e-humas.

Kepala Bagian Administrasi Humas dan Protokol Sekretariat Kota Kendari, Astibar Karu, mengatakan, program pelayanan publik tersebut akan mulai diberlakukan tahun 2019 mendatang.

E-humas memudahkan masyarakat mengakses layanan pengaduan atau laporan atas keluhan dan masalah yang mereka temukan yang berhubungan dengan pelayanan publik atau kinerja ASN.

“Jadi warga yang merasa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, silahkan komplain lewat aplikasi yang kita sediakan, e-humas,” ungkapnya.

Dikatakan Astibar, aplikasi layanan pengaduan akan terbuka satu kali 24 jam. Kapanpun dan dimanapun masyarakat bisa mengakses layanan tersebut.

“Apabila ada temuan warga di lapangan terkait dengan birokrasi Pemerintahan Kota Kendari, jangan sungkan-sungkan langsung laporkan, tidak ada yang menghalangi warga untuk melapor,” tambahnya.

Namun sebelumnya, warga yang hendak melaporkan aduan terlebih dahulu harus menulis nama dan alamat kemudian dikirim ke admin Humas. Selanjutnya, seluruh laporan atau aduan admin Humas inilah yang akan mengumpul semua aduan-aduan yang bersumber dari masyarakat, untuk diteruskan kepada instansi yang dituju.

“Kemudian admin Humas menyusun aduan tersebut untuk disampaikan kepada admin masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), seperti aduan pengurusan KTP ditujukan kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil,” katanya.

Setelah laporan itu disampaikan, OPD yang bersangkutan akan menjawab keluhan warga.

Sementara itu, apabila dalam satu kali 24 jam OPD itu tak kunjung memberikan jawaban, maka pihak Humas akan meneruskan informasi via pesan dan whatsApp.

Reporter: Ningsih
Editor: Rani

The post Cara Mudah Adukan Pelayanan Publik Lewat E-Humas first appeared on DetikSultra.com.

Tahan Mayat Bayi, Ombudsman Sultra Akan Panggil Pemda dan DPRD Muna

Redaksi — Wed, 06 Jun 2018 15:33:08 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Citra pelayanan publik di Sultra kembali tercoreng. Seorang bayi yang telah meninggal dunia, ditahan di RSUD Muna karena orangtuanya tak sanggup membayar biaya RS.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo, sangat prihatin dengan kejadian itu.
“Ini peristiwa kemanusiaan yang menyayat hati publik, hati kita semua. Ini terjadi di rezim otoda, dimana rentang kendali pelayanan publik ada di daerah,” ungkapnya melalui rilis hari ini, Rabu (6/6/2018).

Melihat pemberitaan di media, dimana pelayanan RSUD Muna seringkali dikeluhkan oleh penggguna layanan, Mastri meminta Pemda Muna (Bupati dan DPRD) secepatnya membenahi manajemen RSUD Muna. Dengan mendiagnosis masalahnya, apakah terkait dengan manajemen, kesejahteraan pegawai atau kurangnya dukungan anggaran dari Pemda.
Mastri menganggap Pemda Muna tidak menunjukkan keseriusan untuk membenahi pelayanan RSUD. Karena itu, publik tidak kaget dengan peristiwa ini karena kejadian seperti ini bukan hal baru.
Terkait hal ini pihaknya akan meminta keterangan Bupati Muna, Ketua DPRD Muna dan Manajemen RSUD Muna.
“Sebetulnya, mandat UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Bupati. Di sana ada tanggung jawab DPRD. Selanjutnya kami akan meminta keterangan dan masukan dari organisai perawat, bidan dan IDI atau Kolegium Dokter, serta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Ombudsman akan mendengar pendapat stakeholders kesehatan. “Kita akan cek semuanya agar diperoleh keterangan dan informasi yang kredibel,”
Pihaknya juga akan meminta Manajemen RSUD Muna untuk menetapkan dan mematuhi standar pelayanan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15 dan 21 UU 25 thn 2009 yang mengatur standar, biaya, waktu dan prosedur pelayanan.
“UU tersebut mengukur apakah manajemen pelayanan di instansi layanan baik atau buruk,” tambahnya.
Mastri Susilo berharap kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang.
Sebagai mana diketahui, bayi tak berdosa itu adalah Putra dari Muhammad Olo (20) dan Asrina (18), warga Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna. Karena terkendala pelunasan biaya perawatan, anaknya yang meninggal harus ditahan oleh RSUD Muna.
Bayi laki-laki ini meninggal sekitar pukul 01.00 Selasa dinihari (05/06/2019), di ruang Teratai kelas Nicu RUSD Muna. Namun, karena Muhammad Olo tidak punya biaya, jenazah anaknya baru bisa diambil dari rumah sakit milik pemerintah itu, sekitar pukul 09.00 Wita.
Reporter: Putra
Editor: Rani

The post Tahan Mayat Bayi, Ombudsman Sultra Akan Panggil Pemda dan DPRD Muna first appeared on DetikSultra.com.