Menurut Ketua DPW SRMI Sultra, Kardin Jaki Nata, lahirnya Prima sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat terhadap partai politik saat ini yang menurutnya belum bisa menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

Menurutnya, Prima merupakan partai alternatif bagi masyarakat banyak, terlebih Prima mengusung tagline “Partainya Rakyat Biasa”.

“Makanya kami menyambut dengan gembira atas deklarasinya Prima ini, karena partai inilah yang akan selalu bersama dengan rakyat nantinya,” papar Kardin, ditemui Minggu (30/5/2021).

Kata dia, pihaknya di SRMI secara nasional mendukung penuh Prima yang digagas oleh kaum muda.

Selain partainya rakyat biasa, Prima juga dinilai anti terhadap oligarki, di mana sekelompok orang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia.

Dia mengatakan, perjuangan SRMI sejalan dengan Prima yang selalu berdiri di tengah-tengah masyarakat untuk selalu berjuang bersama-sama.

“Itulah alasan mengapa kami mendukung Prima karena kami memiliki visi yang sama,” ujarnya.

Untuk diketahui, Prima bakal menggelar deklarasi pada 1 Juni 2021, tepat di hari lahirnya Pancasila. (bds*)

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post SRMI Sultra Sambut Lahirnya Parpol Baru Prima first appeared on DetikSultra.com.

Ridwan Bae yang sebelumnya menahkodai partai berlambang pohon beringin selama dua periode itu, digantikan oleh Herry Asiku yang dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke – X DPD I Golkar Sultra, Rabu (11/3/2020) kemarin.

Terpilihnya wakil ketua DPRD Provinsi Sultra ini, Herry Asiku berkomitmen bakal meneruskan apa yang sebelumnya telah dikerjakan dimasa kepemimpinan Ridwan Bae. Salah satunya soal usulan kader partai yang bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

“Yang sudah diusulkan itu sudah berjalan semua, dan apa yang sudah dikerjakan oleh DPD I sebelumnya kita akan teruskan,” ujarnya.

Baca Juga :

Terkait pengusulan Bakal Calon Bupati (Bacabup), Herry Asiku tetap pada mekanisme sebelumnya yang dimana ketua DPD II menjadi skala prioritas untuk diusung maju Pilkada.

“Banyak yang mendaftar di Golkar diluar dari kader partai, tapi kita utamakan kader,” katanya.

Meski demikian, Ketua DPD I Golkar Sultra terpilih ini, tetap berkaca pada hasil survei untuk melihat potensi kemenangan Bacabup yang akan diusung partai.

“Tapi tetap kita gunakan survei, masa kita mau cari yg tidak menang. Kita lihat potensinya siapa yang kuat untuk menangkan Pilkada. Ada incumbent dari partai Golkar, seperti Wakatobi,” bebernya.

“Di Konsel juga ada incumbent dan ketua DPD II Golkar Konsel yang bakal maju. Nanti dilihat hasil survey, karena kami sementara melakukan survei,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Haikal

The post Dukungan Partai Golkar, pilkada 2020 Herry Asiku merujuk pada hasil survei first appeared on DetikSultra.com.

KONAWE KEPULAUAN, DETIKSULTRA.COM – Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Bacabup-Cawabup) Konawe Kepulauan (KonKep), Abdul Halim-Untung Taslim yakin mendapat rekomendasi dari lima partai usungan dalam Pilkada Konkep 2020.

Ke lima partai tersebut masing-masing Gerindra, PDIP, PKPI, PPP, dan Golkar.

Liasion Officer (LO) Jamal Aslan mengatakan dari lima partai yang telah dilamar pasangan dengan tagline “Fajar Baru Wawonii” ini, kesemuanya potensi mengusungnya menantang calon petahana di pilkada nanti.

Keyakinan tersebut bukan hanya sekedar harapan semata, tim Halim-Untung telah melakukan komunikasi politik dengan pengurus lima partai tersebut.

“Pasca mendaftar kami tetap melakukan komunikasi politik. Berbicara pintu, wakil kita hari ini adalah Ketua DPC Gerindra Konkep yang memiliki satu kursi. Jadi kita tinggal butuh tiga kursi untuk mengusung satu calon,” kata dia kepada Detiksultra.com, Senin (9/12/2019).

BACA JUGA:

“Hingga hari ini kami berkeyakinan dapat rekomendasi dari partai yang sudah kami lamar,” sambungnya.

Walaupun nanti Abdul Halim-Untung Taslim tidak mendapat rekomendasi dari partai, lanjut Jamal Aslan, maka pihaknya sudah siap maju melalui jalur perseorangan atau independen.

Hngga saat ini KTP sebagai syarat dukungan jika melalui jalur independen, sudah melebihi target dari ketentuan KPU KonKep.

“Untuk maju perseorangan itu kan 2 ribu lebih, kami sudah memenuhi daripada target. Sekarang sudah 6 ribu lebih KTP yang terkumpul dan itu langsung ditanda tangani langsung oleh yang bersagkutan. Jadi itu alternatif kita,” katanya.

Saat ini Abdul Halim dan Untung Taslim, tengah intens melakukan sosialisasi di masyarakat, kata dia, jika turun sosialisasi keduanya selalu disambut riuh masyarakat.

“Alhamndulillah setiap kami turun tidak pernah disambut dengan jumlah masyarakat yang kecil, selalunya banyak,” bebernya.

“Bahkan Halim – Untung ini kekuatannya berada di Kecamatan Wawonii Selatan, Tenggara, Timur dan Timur laut,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Halim-Untung, Yakin Kantongi Lima Rekomendasi Partai first appeared on DetikSultra.com.

Pengamat Hukum Tata Negara Sultra, La Ode Bariun menilai masuknya Gerindra di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan oleh partai politik.

Tentu dengan sikap politik Partai Gerindra akan menuai berbagai tanggapan di masyarakat. Bukan hanya Gerindra, sikap politik beberapa Parpol pasca pemilihan presiden seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih menjadi oposisi, juga mengundang pro kontra.

[artikel number=3 tag=”politik,partai”]

Menurut La Ode Bariun, ada yang keliru terkait istilah oposisi. Jika partai berada di luar kekuasan, kata lain bukan oposisi tapi check and balance atau keseimbangan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Iya di negara presidensial tidak ada istilah oposisi. Itu keliru. Yang tepat adalah kalimat check and balance, dimana dalam sistem pemerintahan harus ada kontrol di luar kekuasaan,” imbuh Direktur Pasca Sarjana Hukum Unsultra ini.

Ketua Granat Sultra ini juga menilai adanya partai politik di luar kekuasan penting agar terjadi kontrol di luar sistem pemerintahan.

Reporter: Muhajirin Haikal
Editor: Rani

The post Tidak Ada Istilah Oposisi di Sistem Presidensial first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengaku PAN Sultra harus bersyukur dan bangga masih bisa meloloskan 8 kadernya dan sebagai ketua DPRD Sultra.

“Sultra harus bersyukur karena masih menjadi ketua DPRD daerah lain tidak ada yang begini, makanya mari sama-sama mendukung DPW terlepas dari masih ada kekurangannya,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan pembekalan dan konsolidasi Anggota DPRD Provinsi kabupaten/kota se Sultra, Jumat (11/10/2019).

Selain bisa menempatkan 8 anggota DPRD Sultra, PAN Sultra juga meloloskan satu anggota DPR RI.

Ketua DPW PAN Sultra Abdurrahman Saleh mengaku, dari 17 kabupaten koya di Sultra, PAN berhasil menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPRD di 12 kabupaten dan Kota, serta Ketua DPRD di DPRD Sultra.

“Untuk memperkuat konsolidasi saya minta kita siapkan 17 ambulance dan rumah PAN di semua kabupaten kota, agar kita lebih kuat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil sekretaris DPW PAN Sultra Bahar yang juga panitia mengatakan, persiapan konsolidasi ini mendadak, namun bisa dihadiri hampir seluruh anggota DPRD terpilih disemua kabupaten kota.

“Persiapan hanya dua hari dilakukan termasuk menyebarkan undangan, Alhamdulillah hampir semua hadir,” jelasnya.

Konsolidasi PAN di Sultra ini cukup istimewa karena dihadiri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekjen DPP PAN Edi Suparno dan Ketua Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi (POK) DPP PAN Yandri Susanto.

Sumarlin

The post PAN Sultra Masih Terbaik di Indonesia first appeared on DetikSultra.com.

Kamis siang (19/9/2019), Hj Nur Santri bersama ratusan pendukung dan simpatisannya berkonvoi mendatangi kantor DPC Gerindra Kolaka Timur (Koltim).

Kedatangan istri pengusaha besar ini, untuk mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan Bacabup Koltim. Partai Gerindra bagi Nur Santri adalah salah satu amunisi dukungan politiknya untuk melenggang maju bertarung di Pilbup Koltim tahun 2020. Keinginannya bertarung head to head dengan bupati petahanan, Tony Herbiansyah.

“Alhamdulillah, saya melihat antusias masyarakat besar sekali untuk bersama saya mengembalikan formulir pendaftaran, melebihi antusias waktu pendaftaran di PDIP kemarin,” ujarnya.

Tak sampai disini, Nursanti masih bakal membidik beberapa partai besar lainnya, untuk menjadikan payung politik saat berkontestasi di pilbup Koltim, menantang bupati petahana, Tony Herbiansyah.

“Alhamdulillah yah, sudah dua tempat pendaftaran yaitu PDI-P dan hari ini Gerindra kedepan masih ada beberapa lagi yakni PKS, Golkar, PBB dan PAN dan partai Demokrat,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPC Gerindra Koltim, Supriadi, mengatakan sudah terceklisi tiga bacabup yang telah mengambil formulir yakni Nursanti, Irwansyah (anggota DPRD Koltim), dan Samsul Bahri Madjid. Sementara ini, petahana dikabarkan belum masuk daftar Gerindra.

“Hj Nursanti merupakan yang pertama kali mengembalikan formulir ke DPC,” ungkapannya.

Partai besutan Prabowo Subianto ini masih akan membuka pendaftaran untuk menjaring putra putri terbaik daerah yang akan diusung dalam pemilihan mendatang.

“Setelah pendaftaran selesai kita akan plenokan,” pungkasnya.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Tambah Amunisi Dukungan, Nursanti Daftar ke Gerindra first appeared on DetikSultra.com.

Sebab menghadapi acara lima tahunan di tujuh daerah itu, PPP memiliki cerita kurang beruntung. Pada pemilu yang baru saja dilalui, PPP mengalami penurunan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari sebelumnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sultra, Abdul Rasyid Syawal, mengakui bahwa hasil perolehan kursi partainya berlambang Ka’bah itu menurun, namun dibeberapa daerah PPP sukses meraih tambahan kursi dewan.

“Kami memohon maaf pada pemilu kali ini banyak hal yang sangat menyedihkan walaupun kursi kabupaten banyak yang menurun, ada beberapa kabupaten yang bertambah yaitu Kolaka Utara, tadinya tidak dapat pimpinan sekarang dapat dan di Kabupaten Buton dari satu, alhamdulillah sekarang menjadi dua kursi,” ujarnya saat Membawakan pidato Muskerwil dan konsolidasi pilkada 2020 disalah satu hotel Kendari Rabu (21/8/2019).

Mengahadapi situasi ini, Abdul Rasyid Syawal menegaskan, meskipun secara total PPP mengalami penurunan, namun pemilu 2019 bukan akhir dari perjuangan partai. Apalagi kata Rasyid, banyak kader yang memiliki potensi untuk maju pada Pilkada tahun depan.

Menanggapi hasil itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Suharso Monoarfa, mengatakan walaupun saat ini PPP Sultra mengalami penurunan perolehan kursi, Suharso tetap menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh Kader yang ada di bumi anoa ini, sebab atas perjuangan kader pada Pemilu 2019 lalu turut berkontribusi menyumbang suara untuk PPP sehingga berhasil lolos Parliamentary Threshold (PT).

Sebagaimana diketahui PPP sukses meraih 4,65 persen dari standar 4 persen batas parlemen yang telah diatur dalam pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“La-in syakartum la-aziidannakum, jadi kita mesti bersyukur, karena kalau kita tidak maka, inna ‘adzaabii lasyadiid,” ujarnya.

Suharso menyadari, perekrutan Caleg hanya untuk memenuhi kuota daerah pemilihan (Dapil) merupakan kesalahan sehingga terkadang, lanjut Suharso, orang yang telah ditunjuk sebagai caleg tidak bekerja, sehingga mempengaruhi suara partai.

“Kedepan kita tidak perlu malu jika di dapil itu hanya ada dua, tiga maupun enam caleg saja, tidak usah dipenuhi, tetapi yang paling penting 35 persen sepertiganya itu perempuan,” paparnya.

Selain itu, Suharso meminta pada waktu yang akan datang PPP mesti menarik generasi muda dalam partai, sebab dia menilai cara pandang maupun sudut pandang generasi muda berbeda.

“Muskerwil yang akan datang yang muda muda harus banyak, jadi silahkan rekrut,” jelasnya.

Disisi lain untuk menghadapi agenda lima tahunan yang akan diselenggarakan serentak tahun depan, Suharso berharap dan meminta kepada seluruh kader agar tidak menjadi sumber konflik antara kader yang ingin mengajukan diri untuk berkompetisi. Sebab keputusan-keputusan perlu dilakukan secara bijaksana di internal partai.

“Saya tidak ingin kita memproduksi benih-benih konflik,” pintanya

Dari tujuh daerah yang akan menggelar pilkada nantinya, PPP akan turut menurunkan sejumlah kader potensial untuk berkompetisi, sementara untuk daerah yang tidak memiliki kursi, jika kader bertekad maju untuk bertarung pada daerah tersebut, maka DPP akan memberikan rekomendasi.

“Kalau ada kader yang mau maju maka kita tidak buka untuk yang lain, tapi kita akan beri rekomendasi kepada kader itu,” bebernya.

Suharso menjelaskan, dalam menentukan figur yang akan bertarung di Pilkada mendatang, dia menekankan tidak ada mekanisme penjaringan di tingkat DPP. Lebih lanjut, kata Suharso jika dalam kompetisi lima tahunan itu, beberapa kader nantinya mengajukan diri untuk maju, maka DPP menyerahkan kepada internal partai untuk membuat mekanisme sehingga menghasilkan satu nama untuk ditunjuk maju.

“Tidak ada rekomendasi dari pusat karena yang tau daerah itu, perspektif daerah yang ngerti itu adalah kearifan lokal, jadi kita akan hormat itu,” pungkasnya.

Reporter: Musdar
Editor: Sumarlin

The post Muskerwil, Ketua Umum PPP Kroscek Hasil Pemilu Kader di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Buton Utara (Butur) itu ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Sultra masa Bhakti 2019 – 2024 pada Konferda (27/7/2019) menggantikan Hugua, yang sudah menjabat sebagai ketua selama dua periode atau dalam waktu 10 tahun.

Pengamat Politik Sultra, Najib Husein mengatakan, dalam penetapan Ketua DPD PDIP, selama ini dia melihat ada semacam konvensi yang dilakukan partai dengan pertimbangan kaderisasi dan regenerasi, sehingga seorang ketua saat sudah menjabat selama dua periode, periode ketiganya tidak terpilih kembali.

Kemampuan Abu Hasan menakhodai PDI-P selama lima tahun ke depan, menurut Akademisi UHO itu, tidak perlu diragukan lagi.

“Abu Hasan tidak perlu lagi diragukan. Dia sudah punya pengalaman oraganisasi yang cukup kental di organisasi HMI, sehingga untuk organisasi kepartaian bukan hal yang baru,” bebernya.

Menurutnya, saat ini tantangan yang dihadapi Abu Hasan adalah bagaimana dia dapat membagi waktu antara perannya sebagai bupati dan sebagai Ketua DPD, karena ini dinilai cukup berat.

“Saat ini Abu Hasan bukan lagi hanya berfikir untuk memenangkan pilkada di Butur tapi bagamana memenangkan tujuh kabupaten lainnya yang ada Sultra,” jelas Najib.

Selain itu, bagaimana Ketua DPD PDI-P Sultra yang baru itu dapat membangun konsolidasi dengan semua DPC yang ada di Sultra, menyakinkan kader-kader PDI-P bahwa dia layak untuk itu.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Nakhodai PDIP, Kemampuan Abu Hasan Tak Diragukan Lagi first appeared on DetikSultra.com.

Terpilihnya Abu Hasan sebagai ketua DPD PDIP Sultra pengganti Hugua, cukup mengagetkan para kader, karena sebelumnya tak dijagokan.

Hal ini menuai tanggapan sejumlah kader, salah satunya Umar Bonte (UB). Politisi PDIP Sultra ini menilai bahwa, pergantian ketua bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan putusan tersebut merupakan proses kaderisasi partai.

Menurut anggota DPRD Kota Kendari ini, PDIP merupakan partai demokrasi terpimpin, dimana putusan tersebut diambil oleh ketua umum Megawati Soekarno Putri.

“Iya setelah di tetapkannya Abu Hasan sebagai ketua umum, ini bukan soal siapa menang dan siapa yang kalah, melainkan lebih pada kaderisasi partai di Sultra,” ungkapnya.

Selain itu, keputusan mandat yang diberikan kepada Abu Hasan yang resmi mengganti Hugua sebagai ketua umum, lebih kepada pertimbangan Hugua yang sudah dua kali menjadi ketua umum di Provinsi Sultra, sehinga harus diberikan ruang bagi kader lain untuk menjadi ketua umum.

Harapan UB, dibawah nahkoda Abu Hasan, partai berlambang banteng tersebut akan lebih besinar lagi di bumi anoa ini.

Sebelumnya kompetisi perebutan kursi ketua PDIP Sultra, mencuat tujuh nama diantaranya, Rusman Emba, Lukman Abunawas, Abu Hasan dan Hugua.

Reporter: M7
Editor: Dahlan

The post Umar Bonte: Konferda PDIP Bukan Soal Menang atau Kalah first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu disampaikan mantan Anggota DPRD Sultra tiga periode, Abdul Hasan Mbou (AHM), yang menilai semangat kerja Ali Mazi di Sultra saat ini belum diimbangi dengan kinerja OPD, sehingga Gubernur Sultra harus tegas mencopot OPD nya yang tidak dapat bekerja dengan baik.

“Kalau saya melihat semangat membangun gubernur sudah bagus, tinggal sekarang yang perlu dibenahi di bawahnya yang tidak bisa mengimbangi,” ujarnya pada Detiksultra, Kamis 25/7/2019).

AHM yang juga merupakan Ketua DPW Partai Berkarya Sultra mengatakan, jika OPD tak mampu mengimbangi kinerja gubernur, maka segera mungkin harus ada pergantian. Pasalnya, jika itu dibiarkan, hanya akan memperlambat kemajuan daerah. Di samping itu, kegagalan membangun akan nyata.

“Tidak ada tawar menawar, kalau tidak profesional, ganti. Buat apa OPD tapi tidak produktif, OPD itu harus yang benar-benar berpengalaman,” tegas Hasan Mbou.

AHM turut mengapresiasi keberhasilan Ali Mazi yang dinilai sukses melobi proyek pembangunan jembatan penghubung antara Kabupaten Muna dan Buton yang akan direalisasikan tahun 2020 mendatang, sebab hal ini bukan menjadi persoalan yang mudah untuk menyakinkan pemerintah pusat.

“Seperti misalkan lagi lobi-lobi di pusat itu harus kuat, jangan gubernurnya yang dibiarkan melobi. OPD itu lebih berperan, jangan OPDnya tunggu Ali Mazi berhasil melobi baru kerja, bukan OPD itu namanya,” tambah Hasan Mbou.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Tak Becus, Pimpinan OPD Harus Diganti first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, dipastikan bakal menjadi calon petahana pilkada untuk periode keduanya.

Kendati demikian, Surunuddin Dangga tidak akan mudah mendapatkan pintu dari Partai Golkar. Sebab, ketua DPD Partai Golkar Konsel, Irham Kalenggo, juga di gadang-gadang ikut bertarung dengan kendaraan partai Golkar.

[artikel number=3 tag=”politik,pilkada”]

Menyoal isu keduanya maju tarung, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhamad Basri, menuturkan Golkar memberikan ruang besar kepada kader partai Golkar yang ingin maju Pilkada Konsel nanti.

“Tidak ada masalah, mau dua mau tiga dan seterusnya kan pada akhirnya mengerucut jadi satu,” ujar Basri saat dihubungi melalui telepon seluler oleh Detiksultra.com, Senin (1/7/2019).

Untuk menentukan siapa yang bakal mendapatkan pintu partai, beber Basri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terlebih dahulu menurunkan tim survei.

Tujuan menurunkan tim survei, yakni untuk melihat seberapa besar peluang kader partai memenangkan Pilkada Konsel.

“Mekanismesnya nanti akan ada survei yang diturunkan oleh DPP. Disitu bakal dipelajari siapa yang berpeluang untuk memenangkan Pilkada,” paparnya.

Seperti biasanya, rapat usulan bakal calon akan di sampaikan Kabupaten ke Provinsi, dari provinsi ke DPP. Setelah itu dilihatlah kira-kira siapa yang akan diberikan pintu oleh partai.

“Silahkan sosialisasikan diri sebagai kader partai, tak ada yang melarang hal itu. Jelasnya pintu akan diberikan kepada satu orang,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Surunuddin dan Irham Kalenggo Berebut Pintu Partai first appeared on DetikSultra.com.

Pengadilan Tinggi (PT) menjatuhi putusannya pada 15 Mei 2019. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan PN Kendari.

“Menyatakan para terdakwa (Sulkhani dan RIki Fajar) terbukti secara sah dan menyakini bersalah melakukan tindak pidana pemilu, melakukan kegiatan berkampanye menyertakan ASN,” jelas, Bambang Kusmunandar, Humas Pengadilan Tiinggi Sultra, Kamis (16/5/2019).

[artikel number=3 tag=”partai,konsel”]

Selain dijatuhi vonis bersalah, dua terdakwa juga dijatuhi pidana kurungan dua bulan dengan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan.

“Putusan tingkat banding untuk pelanggaran pemilu tidak bisa diajukan kasasi,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kendari Nanang Ibrahim mengatakan, sejak awal mereka yakin perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana.

“Perkara tersebut sudah melalui beberapa tahapan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan meskipun pada proses di persidangan terkendala degan ketidakhadiran saksi dan Pengadilan Negri membebaskan, namun Alhamdulillah di Pengadilan Tinggi, banding kita diterima dan para terdakwa dinyatakan bersalah,” ungkapnya.

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post Sulkhani dan Riki Fajar divonis Bersalah oleh Pengadilan Tinggi first appeared on DetikSultra.com.

Meski merupakan partai baru, partai besutan Hary Tanoe Sudibyo, tidak bisa dipandang sebelah mata. Perindo berhasil menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2019.

Melaui kerja yang ekstra dan sosialisasi kader yang masif, dua kadernya berhasil lolos menduduki kursi wakil rakyat.

Caleg Perindo yang berhasil mengamankan kursi DPRD Kota Kendari masing-masing Hj Hamida Sudu, Caleg Dapil lima Kadia-Wuawua. Caleg petahana yang pernah menggunakan partai Hanura ini, berhasil meraih suara 2.161 suara, dengan rincian Kecamatan Kadia sebanyak 968 suara dan untuk Kecamatan Wuawua sebanyak 1.193 suara.

[artikel number=3 tag=”petani,kendari”]

Caleg Perindo yang juga kedua adalah Hasbulan, asal Dapil 1 Kecamatan Mandonga-Puuwatu. Hasbulan berhasil memperoleh 1.330 suara dengan rincian Kecamatan Mandonga 384 suara dan Kecamatan Puuwatu 946 suara.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Caleg Perindo Amankan Dua Kursi Wakil Rakyat. first appeared on DetikSultra.com.

Dari data yang diterima detiksultra.com, di kecamatan Kendari Barat, perolehan suara tertinggi untuk caleg DPRD Sultra dipegang oleh caleg nomor urut asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sudirman, dengan mendapatkan 2.418 suara.

Disusul, caleg partai Nasdem nomor urut 1 Sudarmanto Saeka dengan perolehan 1.972 suara, kemudian caleg Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra) nomor Urut 4, Yudhianto Mahardika, dengan jumlah 1.686 Suara.

[artikel number=3 tag="ramadhan,kpu"]

Untuk diketahui, Pemilih yang masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 29.025 yang terdiri dari laki-laki 14.166 perempuan 14.859 orang, sedangkan untuk pemilih yang masuk sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 75 yang terdiri dari laki-laki 36 perempuan 39, sedangkan Pemilih yang masuk dalam daftar pemilih Khusus (DPK) berjumlah 1.480 yang terdiri dari laki-laki 704 perempuan 776, untuk jumlah keseluruhan 30.580 yang terdiri dari laki-laki 14.906 Perempuan 15.674 orang.

Jumlah pemilih pengguna hak Pilih DPT berjumlah 23.023 yang terdiri dari laki-laki 11.146 Perempuan 11.877, sedangkan pengguna hak pilih DPTb berjumlah 50 yang terdiri dari laki-laki 22 perempuan 28, dan jumlah pemilih pengguna DPK berjumlah 1.466 yang terdiri dari laki-laki 697 perempuan 769, untuk jumlah keseluruhan 24.539 terdiri laki-laki 11.865 perempuan 12.674 orang.

Kemudian jumlah pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK berjumlah 47 yang terdiri dari laki-laki 20 perempuan 27, untuk yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 41 yang terdiri dari laki-laki 18 Perempuan 23 orang.

Untuk jenis surat suara yang diterima termaksud  cadangan 2% dari DPT berjumlah 29.696, sedangkan yang dikembalikan atau tidak terpakai 71, dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 5.086 kemudian jumlah yang digunakan sebayak 24.539 lembar, 23.538 suara sah dan 1.001 suara tidak sah.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Caleg DPRD sultra Asal PKS Tertinggi di Kendari Barat first appeared on DetikSultra.com.

Menurut pengamat politik Sultra, Najib Husen, harusnya PKS mengalah, dengan tidak membuka ruang untuk menyodorkan calon Wawali.

Sebaliknya, memberikan kesempatan bagi kader PAN untuk menjadi kosong dua karena selama dua periode sebelumnya, PKS dan PAN menunjukkan keharmonisan melalui pasangan Asrun (PAN) dan Musaddar Mappasomba (PKS) mengurus Kota Kendari.

[artikel number=3 tag=”partai,kendari”]

“Karena selama ini, kita ketahui PAN dan PKS ibaratnya sebagai pasangan sejoli yang selalu tampil harmonis. Untuk menjaga keharmonisan yang sudah terbina dari dulu, PKS harus legowo memberikan kursi Wawali ke PAN setelah kursi Wali Kota Kendari beralih ke PKS,” ungkap Najib.

Dengan formasi birokrasi seperti itu, PAN dan PKS bisa saling mendukung dalam mewujudkan visi-misi Kota Kendari.

Untuk diketahui, dua partai koalisi telah menyodorkan dua kandidat Wawali ke DPRD. PAN sendiri mengusulkan Wakil Ketua DPD PAN, Sisca Karina Imran, yang tak lain istri mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Sementara PKB merekomendasikan Rahman Tawulo.

PKS sampai hari ini belum menyodorkan nama yang akan direkomendasikan. Menurut Ketua DPD PKS Kota Kendari yang juga Wali Kota Kendari, Sulkarnain, PKS tengah membuka pendaftaran calon di internal.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Penetapan Wawali, PKS Harus Mengalah first appeared on DetikSultra.com.

Mbaluga geram terhadap sikap Bawaslu Konsel yang mempersoalkan kegiatan sosial tersebut, padahal tujuannya murni untuk masyarakat.

“Itu bukan soal pelanggaran money politik yang ditujukan kepada Ibu Nirna, itu murni kegiatan sosial,” katanya.

[artikel number=3 tag=”tokoh,konsel,pelanggaran,” ]

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat Desa Lamoen menyatakan sangat berterima kasih atas kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan tim Sahabat Nirna pada 2 Februari 2019.

“Kalau obat yang mereka (Bawaslu) nyatakan ada indikasi money politik saya kira itu keliru. Obat diberikan hanya kepada masyarakat yang sakit. Sedangkan masyarakat yang dinyatakan sehat tidak diberikan obat,” imbuhnya.

“Kehadiran ibu pun tidak dalam berkampanye, malah mengedukasi masyarakat agar hidup sehat. Ibu Nirna saat berbicara juga hanya memperkenalkan diri. Dan itu wajar sebagai caleg karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang,” ungkapnya.

Diketahui, Pengobatan Gratis yang dilaksanakan Tim dan Relawan Sahabat Nirna diduga melanggar pemilu oleh Bawaslu Konsel.

Tidak hanya Bawaslu Konsel, Bawaslu Konawe pun turut menuding Nirna Lachmudin melakukan pelangaran pemilu saat melakukan kegiatan di daerah itu bebebrapa waktu lalu.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Tokoh Adat Konsel Geram Soal Aduan Pelanggaran Pengobatan Gratis first appeared on DetikSultra.com.

Dikatakannya, sebagai Ketua DPRD, dirinya harus secepatnya mengambil langkah untuk mengoptimalkan kembali organisasi DPRD, baik tugas dan fungsi terutama trifungsi DPRD.

“Trifungsi DPRD itu salah satunya adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintah daerah dan saya kira kita akan lebih banyak memberikan masukan dan kontrol dalam rangka membangun kemitraan yang baik,” ujarnya.

[artikel number=3 tag=”dprd,pdip,partai,” ]

Lanjutnya, untuk proses PAW beberapa anggota DPRD terutama dari Partai Hanura dan PDIP yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Wakatobi, diharapkan bisa berjalan sesuai perundang-undangan

“Dalam waktu dekat kita akan komunikasi dengan provinsi dan tentu sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang ada, dan muda-mudahan bisa mendapatkan titik temu sehingga proses ini berjalan dengan baik,” tuturnya.

Reporter : Ema
Editor : Rani

The post Resmi Jabat Ketua, Sudirman A Hamid Akan Optimalkan Trifungsi DPRD first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu caleg Dapil Kambu-Baruga nomor urut lima, Rosna, mengutarakan kekesalannya di hadapan Panwascam Kambu.

Rosna membeberkan, ada caleg dari partai lain yang melakukan sosialisasi dan kampanye membagi-bagi sembako atau amplop. Padahal dalam PKPU itu dilarang, yang diperbolehkan yakni memberikan bingkisan berupa pakaian, sarung, ataupun songko yang harganya di bawah 60 ribu rupiah.

[artikel number=3 tag=”partai,golkar,caleg” ]

“Terus terang saya banyak bertanya kepada KPU terkait larang-larangan itu jadi saya tahu. Nah kebanyakan teman-teman caleg dari partai lain ketika di lapangan melakukan hal demikian. Disini kan ada kemirisan buat kami, yang ingin berkompetisi secara adil dan bersih,” ungkapnya.

Bahkan diakuinya, ada salah satu caleg mengatakan bahwa amunisi menuju 17 April 2019 nanti sudah dia siapkan untuk diberikan kepada masyarakat untuk mengamankan suaranya.

“Ada caleg, tapi tidak usah saya sebut namanya, katanya dia sudah menyiapkan uang. Kalau caleg lain menghambur 100 ribu, maka dia 250. Padahal secara pribadi saya tidak melalukan hal itu karena melanggar aturan,” jelasnya.

Olehnya itu, dirinya meminta kepada pihak Panwascam untuk lebih jeli bekerja demi menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Bahkan usul dia, kalau bisa Panwascam mensosialisasikan hal-hal yang dilarang bagi caleg dalam bentuk spanduk.

“Kalau saya beri usul Panwascam buat dalam bentuk spanduk larangan itu, dan dipasang di tempat umum, supaya caleg dan masyarakat tahu dan paham,” tukasnya.

Sementara Ketua Panwascam Kecamatan Kambu, Rosmawati, sangat mengapresiasi aduan salah satu caleg Golkar tersebut. Dirinya meminta teman-teman caleg untuk senantiasa berkordinasi dengan Panwascam untuk lebih memudahkan kinerja mereka.

“Masukan bagi saya, insyaallah teman-teman koordinasi kami akan tangani persoalan yang mereka sampaikan. Ketika
mereka banyak berkomunikasi dengan kami, maka kami akan turun lapangan dengan menangani sesuai aturan yang ada, terus melakukan pengawasan sesuai regulasi yang,” tanggapnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Koordinasi Golkar di Kambu, Caleg Curhat ke Panwascam first appeared on DetikSultra.com.

The post Maju Bertarung, Anak Muda Angata Incar Posisi Ketua DPRD Konsel first appeared on DetikSultra.com.

The post Hari Lahir Pancasila, Momentum Ciptakan Suasana Kondusif Jelang Pilkada first appeared on DetikSultra.com.