Menurutnya proses telah dia ikuti, mulai dari pendaftaran Bacabup di sejumlah partai politik (Parpol), hingga mengikuti pemaparan visi misi.

“Kita ikut prosesnya, saya sudah mendaftar di PAN, Gerindra, Nasdem dan di Demokrat sendiri, saya juga sudah ikut pemaparan visi misi,” kata dia, Selasa (26/11/2019).

BACA JUGA :

“Saya sudah izin sama pak SBY, tapi izinnya masih dalam pertimbangan. Karena saya ini Kader utama. Kalau pak SBY mengatakan saya tetap di DPRD, saya di DPRD, jika sebaliknya maka saya akan mundur dari DPRD,” sambungnya.

Namun yang paling penting, kata Endang yakni restu keluarga, hasil survei dan kehendak masyarakat Konsel sendiri.

“Apabila diizinkan saya maju, dengan survey bagus, ada koalasi serta izin keluarga kita bismillah,” tuturnya.

Lanjut Anggota DPRD Sultra periode 2019 – 2024 ini mengatakan dunia ini sudah ada yang dipilih Tuhan untuk menjadi apa saja. Hanya manusia sendiri belum tahu, sehingga tugas manusia hanya berusaha dan berikhtiar.

“Maka keyakinan itu, saya yakin kalau memang garis tangan saya sebagai Bupati Konsel insyah Allah akan ada jalan. Kalau memang tidak, saya tanam kepala pun itu tetap tidak bisa,” tegasnya.

“Saya sudah pernah mundur di DPRD, istri saya juga sudah pernah mundur, jadi bukan soal tidak berani,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Endang Tunggu Restu SBY Maju Pilkada 2020 first appeared on DetikSultra.com.

Sampai saat ini, Bupati Konsel ini telah mendaftar di PDIP, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, Gerindra dan Golkar. Tidak berhenti disini, politisi Golkar ini akan terus memanfaatkan peluang di setiap parpol yang membuka pendaftaran calon kepala daerah.

Surunudin menerangkan akan membidik parpol yang potensial memenangkan pilkada ke depan.

[artikel number=3 tag=”parpol,politik”]

“Kita mengikuti proses, tiap parpol yang buka kita ambil formulir,” ujarnya saat ditemui di salah satu hotel di Kendari, Rabu (30/10/2019).

Di tengah banyaknya kader bermunculan yang akan menantang petahana ini, Surunudin mengaku menyambut baik, sebab menurutnya kompetisi akan semakin baik jikalau masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengisi kursi 01 di Konsel.

“Kompetisi itu bagus, kalau banyak berarti masyarakat banyak pilihan, siapatau masyarakat melihat ada yang lebih bagus lagi,” tambahnya.

Dikonfirmasi terkait calon yang yang akan mendampinginya dalam pilkada, Surunudin masih akan melihat setelah ditetapkannya partai pengusung.

“Kemungkinan Arsalim kalau partai pengusung menghendaki,” pungkasnya.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Surunudin Terus Bidik Parpol Potensial first appeared on DetikSultra.com.

Keduanya berebut parpol yang sama. Parpol yang membuka penjaringan, semuanya dijejaki.

Pertama mereka mendaftar di PDIP. Lalu Golkar, Demokrat dan NasDem. Kini, PKS dan PKB sudah mulai membuka penjaringan. Keduanya juga dipastikan akan mendaftar pula.

[artikel number=3 tag=”politik,muna”]

Namun, dari beberapa parpol yang telah menerima berkas mereka, belum ada yang memberi sinyal dukungan. Semua parpol menyatakan, balon yang telah mendaftar memiliki peluang sama. Kini, dibutuhkan tinggal ‘lobi-lobi’.

Baik RE maupun RT, sudah mulai melakukan manuver untuk meraih rekomendasi dukungan dari masing-masing DPP. RE misalnya, optimis akan mendapatkan pintu parpol yang telah dilamarnya.

“Komunikasi dengan sejumlah parpol terus kita bangun. Insya Allah, akan indah pada waktunya,” kata mantan Ketua DPRD Sultra itu.

Selama pemerintahannya kurang lebih tiga tahun, RE mengaku telah banyak melakukan gebrakan-gebrakan pembangunan.

Hal itu menurutnya, tidak terlepas dari dukungan seluruh steakholder dan kader-kader parpol. Makanya, Ia menaruh harapan parpol pemilik kursi di DPRD senantiasa dapat bersama-sama pemerintahanya untuk bekerja memajukan daerah.

Reporter : Naryo
Editor: Dahlan

The post Rusman dan Rajiun Berebut Pintu Parpol yang Sama first appeared on DetikSultra.com.

Keempat partai tersebut adalah Golkar, Nasdem dan Demokrat, dan hari ini kembali akan mengembalikan formulir pendaftaran di Partai Gerindra.

Tak hanya empat parpol, Ketua DPD Golkar Konsel ini menjelaskan, akan mendaftar di seluruh Parpol yang membuka pendaftaran Bakacada.

[artikel number=3 tag=”parpol,pilkada”]

“Semua Parpol kita bangun komunikasi, karena faktor kemenangan juga ditentukan seberapa banyak teman kita,” ujarnya pada detiksultra melalui sambungan telepon, Senin 21/10/2019).

Ketua DPRD Konsel ini berharap seluruh partai dapat menerima dirinya sebagai bakal calon bupati Konsel tahun 2020 mendatang.

Sementara untuk dukungan Golkar, di tengah persaingan mendapatkan dukungan partai bersama petahana Bupati Konsel Surunudin Dangga, Irham menjelaskan, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan partai baik ketua DPD Golkar Sultra maupun ketua DPP.

“Saya sudah berbuat yang terbaik, saya sebagai pimpinan partai lagi-lagi semuanya saya kembalikan kepada pimpinan untuk memutuskan,” pungkasnya.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Siap Tampil, Irham Kalenggo Bangun Komunikasi Seluruh Parpol first appeared on DetikSultra.com.

Lima parpol dengan tingkat popularitas tinggi ditempati oleh partai Golkar dengan angka 93,5 persen, disusul PDIP diangka 92,4 persen, PAN diangka 91,8 persen, Demokrat 90,7 persen, dan Gerindra dengan 90,4 persen.

Ada yang menarik dengan partai berlambang moncong putih, PDIP. Pada tingkat kesukaan parpol, partai yang pimpinan Ir Hugua di Sultra ini, justru turun di urutan ke lima, dengan angka persentase kesukaan hanya 59,5 persen. Urutan pertama tingkat kesukaan parpol adalah Golkar diangka 66,7 persen, disusul Demokrat 63, 7 persen, Gerindra 63,1 persen dan PAN 61,1 persen.

[artikel number=3 tag=”parpol,populer,” ]

Direktur THI, Naslim Sarlito Alim memprediksi tak berbanding lurusnya tingkat popularitas dan kesukaan PDIP karena maraknya informasi miring kepublik soal partai milik penguasa pemerintah itu.

“Kemungkinan karena gencarnya informasi negatif soal PDIP dimasyarakat,” ujar Naslim.

Sementara itu, PKS, NasDem, Hanura, PPP, PBB, dan PKB masing-masing berada diposisi ke enam s.d sepuluh urutan parpol tingkat popularitas dan kesukaan.

Sedangkan partai pendatang baru dipemilu 2019, berada dilima urutan bawah, yakni Perindo dengan popularitas 73,2 persen dan kesukaan 45 persen, Berkarya dengan 39,5 persen dan 20,7 persen, PSI 41,7 persen dan 20,5 persen, dan Garuda 38,5 persen dan 19,7 persen, serta PKPI popularitas 35,3 persen dan kesukaan 17,7 persen.

Reporter : Dahlan
Editor: Sumarlin

The post Ini Lima Parpol Paling Populer dan Disukai di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

WON tegas bahwa Partai Hanura dan seluruh kadernya tak pernah menuhankan survey.

“Survey jadi semangat iya. Tapi survey jadi kepercayaan tidak,” ungkapnya, Rabu (6/3/2019).

[artikel number=3 tag=”parpol,lolos,parlemen,” ]

Semua kader Hanura, kata WON, diperintah Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta, terus bekerja keras tanpa lelah, tanpa ragu dengan keyakinan penuh Hanura melebihi angka 5% ambang batas.

“Pemilu lalu juga Hanura diprediksi tak lolos Parlemen Threshold, tapi faktanya lolos. Kami menghargai survey tapi tidak membuat survey menghilangkan kepercayaan kami,” tutupnya.

Sebelumnya, Survei dari PolMark Research Center (PRC)-pusat riset yang bernaung di dalam PolMark Indonesia. Dalam kutipan beritajatim.com menyebutkan, survei 73 Dapil Pemilu 2019 menunjukkan ada tujuh partai yang diprediksi bakal tumbang karena tak lolos ambang batas parlemen.

Parpol itu adalah Perindo, Hanura, PSI, PBB, Berkarya, PKPI dan Garuda.

Sedangkan sembilan partai yang diprediksi lolos memenuhi ambang batas parlemen adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Partai Demokrat, PAN, Partai NasDem, PKS dan PPP.

Elektabilitas partai pada 73 dapil menunjukkan PDIP sebesar 28,6 persen, Gerindra 14,1 persen, Golkar 13,3 persen, PKB 11,5 persen, Partai Demokrat 6,9 persen, PAN 5,9 persen, Partai NasDem 5,6 persen, PKS 4,6 persen, PPP 4,5 persen, Perindo 2 persen, Hanura 1,1 persen, PSI 0,6 persen, PBB 0,5 persen, Berkarya 0,4 persen, PKPI 0,2 persen dan Garuda 0,1 persen.

Wawancara responden dilakukan rentang waktu Oktober 2018-Februari 2019. Ke-73 Dapil ini meliputi 172.008.099 atau 92,9 pemilih dari pemilih Pemilu 2019. Di 73 Dapil ini diperebutkan 534 kursi atau 92,9 persen dari 575 kursi DPR RI.

Reporter : Dahlan
Editor: Sumarlin

The post Masuk Tujuh Parpol Tak Lolos Parliamentary Threshold, WON: Kami Tak Tuhankan Survey first appeared on DetikSultra.com.

APK Caleg yang ditertibkan, umumnya karena melanggar aturan dan tak memuat visi misi Parpol.

Menanggapi aksi penertiban atribut kampanye ini, mantan anggota DPRD Sultra tiga periode, Abdul Hasid Pedansa, menyayangkan adanya syarat pencantuman visi misi pada APK Caleg.

Menurutnya, tidak perlu ada visi misi Parpol di baliho. Pasalnya, mereka bukan pemegang kekuasaan.

BACA JUGA:
>   Diduga Kesal, Wanita di Konsel Siram Suaminya dengan Air Panas
>   Pengacara Asrun-ADP masih Pikir-pikir untuk Banding
>   Polisi di Muna Curi Dua Ekor Sapi
>   Lima Formasi Jabatan Dokter Tidak Ada Pelamarnya

“Yang pantas ada visi misi itu calon kepala daerah, bukan Parpol atau calegnya,” ujar Hasid Pedansa saat ditemui di kantor Gubernur Sultra, Kamis (1/11/2018).

Politisi senior PDIP Sultra ini menambahkan, penertiban APK harus melihat tatanan prosedural, dan tidak asal menertibkan. Karena yang dirugikan Caleg bersangkutan, karena sudah mengeluarkan uang banyak untuk pembuatan APK. Namun dengan mudah dirusak atau ditertibkan.

Pandangan Hasid soal APK, atribut kampanye boleh ditertibkan jika terpasang pada pohon pelindung, karena ada Perda terkait ketentuan itu.

Termasuk APK yang terpasang bukan pada tempatnya seperti rumah ibadah, lingkungan pendidikan dan kantor pemerintah.

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Hasid Pedansa: APK Caleg Tak Perlu Pasang Visi Misi first appeared on DetikSultra.com.

Komisioner Bawaslu Buton, Irfan, mengatakan, kebanyakan APK yang terpasang di lapangan, tidak sesuai dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Sehingga Bawaslu Buton menggelar rapat guna menyatukan pemahaman terkait pemasangan APK dalam tahapan kampanye.

Baca Juga: BKD Wakatobi Gelar Bintek Bagi Teknisi UNBK CPNS

“Pemasangan APK harus sesuai aturan yang telah ditentukan. Karena itu kami bangun pemahaman terlebih dahulu, agar ke depannya tidak terdapat kesalahan dalam pemasangan APK,” katanya, Rabu (17/10/2018).

Ditambahkan Irfan, dalam tahapan kampanye, terutama pemasangan APK, telah diatur dalam ketentuan KPU. Dimana Parpol yang melaksanakan kampanya baik dalam bentuk terbuka, tatap muka ataupun bentuk lain, terlebih dahulu mengirim surat pemberitahuan minimal satu hari sebelum melaksanakan kampanye.

Baca Juga: Penyaluran Bansos Non Tunai Dorong Inklusi Keuangan

Bawaslu telah mengirimkan surat himbauan kepada seluruh Parpol di Kabupaten Buton, agar mengacu kepada ketentuan dalam setiap melaksanakan kampanye.

“Sebelumnya kami telah mengirimkan surat himbauan, dan sukurnya, Parpol menaati himbauan kami dan hingga sampai saat ini, belum ada laporan pelanggaran kampanye,” tutupnya.

Reporter: Safrin
Editor: Rani

The post Bawaslu Buton Ingatkan Parpol Tidak Langgar Aturan Pemasangan APK first appeared on DetikSultra.com.

Tony diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena menginstruksikan kepada jajarannya yang notabene adalah ASN, untuk memilih caleg dari Partai Nasdem. Hal itu dilakukan Tony dalam video yang beredar di media sosial dan saat ini tengah viral.

“Iya tadi ada dua belas partai politik yang mengunjungi kantor kami untuk melaporkan Pak Bupati,” ujar Ketua Bawaslu Koltim, Rusniyati Nur Rakibe saat dikonfirmasi Detiksultra.com, Jumat (5/10/2018).

Kata Rusniyati, hingga saat ini Bawaslu Koltim belum bisa menyimpulkan kebenaran video yang tengah viral tersebut, karena pihaknya masih melakukan proses tahapan penelusuran video tersebut.

“Untuk sementara kami masih dalam proses investigasi. Dan jika benar video mengandung unsur pelanggaran, maka kami akan panggil Tony Herbiansyah untuk proses selanjutnya,” tegasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Dua Belas Parpol Laporkan Bupati Koltim ke Bawaslu first appeared on DetikSultra.com.

”Dengan ketentuan kampanye di media itu, kita harap Parpol dan caleg patuh. Yang melanggar akan ada sanksi,” tegas Almunardin, Kamis (4/10/2018).

Larangan berkampanye di media massa, sudah disampaikan saat rapat bersama Parpol dan caleg. Untuk itu, dirinya meminta agar para caleg mematuhi aturan kampanye.

“Kepada semua pihak agar menghormati ketentuan kampanye, karena ada konsekuensinya. Nanti kita akan sampaikan lagi ke mereka, mungkin mereka masih belum tahu,” ungkapnya.

Iklan kampanye di media massa, akan difasilitasi oleh KPU dan waktu iklan kampanye akan dibatasi, hanya 21 hari.

KPU memberikan kesempatan kepada Parpol untuk melakukan sosialisasi internal di Parpol masing-masing.

“Metodenya adalah melalui pemasangan bendera dan nomor urut partai, serta pertemuan terbatas yang bersifat internal yang harus dilaporkan ke KPU dan Panwaslu setempat,” ucapnya.

Terkait pelarangan kampanye di media massa, menurutnya sebagai bentuk keadilan untuk seluruh peserta pemilu 2019.

Waktu kampanye caleg masih sekitar tujuh bulan. Waktu tujuh bulan harus diatur dalam menjaga ketertiban dan keadilan proses sosialisasi kampanye.

Bagi partai politik atau kandidat yang melanggar aturan kampanye ini, akan mendapat sanksi dari KPU dan Bawaslu.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sultra, Munsir Salam, mengatakan, kampanye di media massa di luar jadwal termasuk dalam kategori pidana.

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Kampanye di Luar Jadwal, Masuk Kategori Pidana first appeared on DetikSultra.com.

Di KPU Kota Kendari terpantau sampai pukul 13.30 wita, baru dua Parpol yang melakukan penyerahan perbaikan LADK dari total 11 Parpol yang dinyatakan tidak lengkap. Dua Parpol itu adalah Hanura dan Golkar. Sementara 9 Parpol lainnya yakni PAN, Nasdem, Gerindra, PSI, PPP, PKB, PBB, Garuda dan Berkarya, berkas perbaikannya masih ditunggu KPU hingga pukul 18.00 sore.

Wakil Ketua I Hanura Kota Kendari, La Ode Abdul Aziz Nadia menyatakan, baru memasukkan dokumen LADK setelah seluruhnya rampung khususnya kelengkapan beberapa item yang menjadi bahan verifikasi mulai LDK 1 sampai LDK 7, termasuk rekening khusus Parpol dan 23 caleg Hanura di lima Dapil di Kota Kendari.

Khusus Partai Hanura, laporan awal dana kampanye yang dilaporkan ke KPU sebesar Rp250.000.

“Kita laporkan dana kampanye Hanura ke KPU itu Rp250 ribu, verifikasi LADK Hanura masuk beberapa item mulai LDK1 sampai LDK 7,” ujar Abdul Aziz Nadia di kantor KPU.

Untuk nilai besaran LADK 14 Parpol lainnya, bakal diumumkan KPU setelah tanggal 27 September ini.

Sejak ditetapkan tahapan perbaikan 23 hingga 27 September, hanya ada empat Parpol tidak melakukan perbaikan karena dinyatakan lengkap, yakni PDIP, Perindo, PKS dan Demokrat.

Keempat Parpol itu dinyatakan lengkap dokumen LADK-nya utamanya melampirkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Komisioner KPU Kota Kendari, Alasman Mpesau menegaskan, Parpol yang terlambat memasukkan dokumen perbaikan LADK, terancam batal mengikuti pemilu 2019, dan jika batal, maka usungan caleg Parpol di lima Dapil Kota Kendari juga gugur secara otomatis.

“Ya baru dua Parpol yang serahkan perbaikan dokumen LADK, masih ada sembilan Parpol batasnya sampai jam 6 sore ini,” tutup Alasman Mpesau saat ditemui di Kantor KPU, Kamis (27/9/2018).

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Batas Terakhir LADK, Laporan Awal Kampanye Hanura Rp250 Ribu first appeared on DetikSultra.com.

Plt Wali Kota Kendari kepada Detiksultra.com mengatakan, pertemuan yang baru saja digelar bersama Partai Demokrat hanyalah sebatas silaturahmi. Ia juga meminta kepada Partai Demokrat untuk mendukung program pemerintah Kota Kendari.

“Pertemuan itu hanya silaturahmi biasa saja, tidak ada hal urgen yang dibahas. Saya juga minta dukungan untuk bisa bersinergi sama-sama mendukung program pemerintah,” bebernya.

Selain itu, Sulkarnain juga meminta kepada peserta pemilihan legislatif turut serta menjaga kondusifitas Kota Kendari.

“Kendari merupakan wilayah yang cukup kondusif dibanding kawasan Timur Indonesia, kita jaga itu dengan tidak menyebar berita hoax, dan tidak provokatif,” tambahnya.

Sementara itu, Muhammad Endang juga mengungkapkan hal yang serupa. Pertemuan Partai Demokrat dan Plt Wali Kota Kendari hanya sebatas silaturahmi biasa.

“Pak Plt Wali Kota kan pembina politik di Kota Kendari, kami ingin meminta izin kepada beliau bahwa caleg kami sudah mau jalan (kampanye),” kata mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra itu.

Tambah Endang, dalam pertemuan tersebut Sulkarnain memastikan bahwa ia siap memfasilitsai semua partai politik (Parpol) dalam posisi yang sama. Dan memastikan seluruh ASN Kota Kendari akan menjunjung tinggi sportifitas dan netralitas.

“Semua Parpol dilayani, dalam posisi yang sama. Pak Plt Wali Kota memastikan ASN akan netral,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Gelar Pertemuan, Inilah yang Dibahas Ketua DPW Demokrat Sultra dan Plt Wali Kota first appeared on DetikSultra.com.

The post Parpol Diberi Waktu Enam Hari Ganti Bacaleg first appeared on DetikSultra.com.

The post Tujuh Parpol Masukkan Berkas Perbaikan Syarat Calon Legislatif first appeared on DetikSultra.com.

The post Dua Parpol di Wakatobi Batal Ikut Pilcaleg first appeared on DetikSultra.com.

The post Parpol di Wakatobi Belum Mendaftar Bacalegnya, Ini Penyebabnya first appeared on DetikSultra.com.

The post Parpol Wajib Tandatangani Pakta Integritas Untuk Ajukan Caleg first appeared on DetikSultra.com.

The post Ingin Jadi Calon Anggota DPR/DPRD? Ini Syaratnya first appeared on DetikSultra.com.

The post Jaring Bacaleg, Partai Garuda bakal Ciptakan Tokoh Sendiri first appeared on DetikSultra.com.

The post Tiga Parpol di Buton Belum Serahkan Nama Operator Silon first appeared on DetikSultra.com.