Berita PAD Kota Kendari Terbaru Hari Ini

Pemprov Bersama Pemda se-Sultra Sepakat Optimalisasikan PAD di Sektor Pajak

DetikSultra — Tue, 15 Oct 2024 06:58:15 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak di Bumi Anoa.

Kesepakatan ini dilaksanakan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov Sultra dan Pemda se-Sultra, dalam mendorong kemandirian fiskal, bertempat di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (15/10/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, optimalisasi PAD merupakan kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal dengan mengurangi ketergantungan transfer dana dari pusat.

“Karena kondisi kapasitas fiskal Sultra saat ini lemah, dengan persentase PAD yang hanya mencapai 36,02 persen, sedangkan 63,97 persen masih bergantung pada transfer dana dari pusat,” katanya.

Olehnya itu, Andap menyampaikan perlu mengubah pola pikir dalam mengelola PAD, sehingga tidak terjebak dengan cara lama yang hanya mengandalkan sektor tertentu dan pendapatan dari pusat.

Kesepakatan dalam optimalisasi ini juga perlu dilakukan, sebab selama ini tidak ada PAD yang dipertukarkan dan dimanfaatkan data, sehingga datanya tidak terintegrasi.

“Untuk meningkatkan kondisi ini, maka perlu langkah pertukaran data terkait kendaraan bermotor, perusahaan Pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), perusahaan Pengguna Air Permukaan (PAP) dan lainnya,” terangnya.

Dari pertukaran data tersebut, langkah berikutnya diolah dan dimanfaatkan, sehingga menjadi data terintegrasi melalui verifikasi data yang valid bagi pemerintah.

Andap menjelaskan, sektor pajak yang menjadi fokus perhatian dalam kesepakatan tersebut, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2019 telah menetapkan mekanisme pembagian hasil pajak yang lebih transparan dan berkeadilan.

Pembagiannya yakni untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 70 persen untuk Provinsi Sultra dan 30 persen untuk kabupaten/kota.

Kedua, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 30 persen untuk provinsi dan 70 peraen untuk kabupaten/kota.

“Terakhir, Pajak Air Permukaan (PAP), 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten/kota. Namun jika sumber air hanya berasal dari satu kabupaten, maka pembagiannya menjadi 20 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota,” tutupnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pemprov Bersama Pemda se-Sultra Sepakat Optimalisasikan PAD di Sektor Pajak first appeared on DetikSultra.com.

Alat Perekam Pajak Bekerja, PAD Kota Kendari Meroket

Redaksi — Thu, 12 Dec 2019 12:12:58 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Realisasi alat perekam pajak ditempat wajib pungut pajak kurun waktu dua bulan terakhir berdampak real terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari hingga lebih 100 persen.

Wali Kota Kendari H Sulkarnain K, merincikan pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu dua bulan terakhir Oktober s.d November 2019 rata-rata 117 persen, dengan rincian Pajak Hiburan meningkat 195 persen, Pajak Hotel meningkat 150 persen, Pajak Restauran meningkat 118 persen dan Pajak Parkir meningkat 72 persen.

Berdasarkan data, perbandingan pemasukan pajak daerah tahun 2018 dan 2019 meningkat signifikan. Tahun 2018 Pajak Hotel Rp8.766.048.368 perbandingan s.d November 2019 Pajak Hotel mencapai Rp10.830.484.904, Pajak Restauran 2018 diangka Rp11.220.062.819, sedangkan s.d November 2019 mencapai Rp13.705 985.511.

Sementara pajak hiburan Rp7.223.069.710 perbandingan s.d November 2019 mencapai Rp7.350.910.091 dan Pajak Parkir Rp1.819.322.288. perbandingan s.d November 2019 mencapai Rp1.645.689.896.

Wajib Pajak Bandel, PAD Kota Kendari Tidak Capai Target

Redaksi — Thu, 09 Nov 2017 07:48:50 +0000

DETIKSULTRA.COM, Kendari – Hingga memasuki November 2017, realisasi PAD di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Kendari baru mencapai 60 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp22 milyar.
Menurut Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari, Nahwa Umar, kondisi ini disebabkan masih kurangnya partisipasi pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk segera membayarkan pajaknya. Padahal sebelumnya Pemerintah Kota Kendari telah berupaya untuk memudahkan pembayaran dan penagihan PBB warga.
Hal ini dilakukan dengan menggandeng PT Pos Kendari. Karena PT Pos memiliki jangkauan di setiap wilayah. Namun hal ini rupanya belum juga menunjukkan hasil yang maksimal.
“Kendalanya untuk Kantor Pos, jaringan sistem yang tidak bisa terjangkau hingga di Kecamatan. Makanya tahun 2018 kami tim TPAD akan menggunakan fiber optik, sehingga seluruh wilayah di Kendari bisa mengakses internet secara leluasa. Saya optimis tahun 2018 sudah bisa jalan sampai di kecamatan,. Itu sebenarnya kendala kami untuk pengoptimnalan IT di Badan Pengelolaan Pajak,” terangnya.
Selanjutnya untuk memaksimalkan PAD di penghujung tahun 2017, tim yustisi yang terdiri atas Kejaksaan, Kepolisian, Satpol PP dan BPPRD akan turun melakukan penagihan. Terutama untuk pajak dengan nominal di atas Rp4 juta. Bahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan expose di media terhadap sejumlah perusahaan yang belum membayar pajak. “Itu sasaran kita untuk melakukan penagihan atau kemungkinan peringatan. Kita juga akan masukkan di media, bahwa akan ada masyarakat, terutama perusahaan yang belum bayar,” tegasnya.
Reporter : Ann
Editor: harlina

The post Wajib Pajak Bandel, PAD Kota Kendari Tidak Capai Target first appeared on DetikSultra.com.