Tujuan kegiatan diskusi tripilar, untuk bertukar gagasan dan menyatakan kesamaan persepsi seluruh ormas pemuda Tolaki, bersama LAT, Polda Sultra, dan Korem 143/HO untuk menjaga keamanan Sultra dan mengawal pembangunan daerah.

Ketua DPP LAT Sultra, Masyhur Masie Abunawas, dalam sambutannya menegaskan arah diskusi tripilar untuk mencapai keamanan daerah. Hal ini dinyatakan menyusul akhir-akhir ini marak unjukrasa menyampaikan aspirasi oleh ormas pemuda Tolaki, namun dianggap menyalahi aturan.

Salah aturan diperjelas mantan Wali Kota Kendari, yakni ormas dalam unjukrasanya kerap membawa-bawa dan mempertunjukkan alat tradisional suku Tolaki yakni Taawu, padahal alat tradisional tersebut sangat sakral.

“Harus ormas pemuda Tolaki harus paham juga dengan semboyan Inae Konasara, Ie Pinasara, Inae Liasara, Ie To Pinekasara. Semboyan ini melekat pada setiap individu masyarakat Tolaki,” katanya.

Masyhur Masie Abunawas, juga mengingatkan seluruh ormas pemuda Tolaki agar konsisten memegang teguh falsafah nenek moyang suku tolaki yakni Medulu Mepokoaso.

“Saya ingatkan agar ormas pemuda Tolaki, teguh melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah Medulu Mepokoaso,” tegasnya.

Lanjutnya, dengan falsafah ini jangan lagi ada gerakan unjukrasa dibarengi pertunjukkan alat tradisional tolaki.

Karena katanya, hal itu bisa memprovokasi apalagi dipertunjukkan di media sosial.

Masyhur Masie berharap, agar diskusi tripilar bersama Pemda, Polda Sultra dan Korem 143/HO, bisa menegaskan aturan soal penggunaan alat atau senjata tradisional, dan menindak pelaku yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban daerah.

” Jadi tolong ditindak pak aparat, jangan sungkan-sungkan jika kondisinya mengancam,” tukasnya.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Diskusi Tripilar, Masyhur Masie Imbau Ormas Pemuda Tolaki Hayati Falsafah first appeared on DetikSultra.com.

Namun rencana kedatangannya itu sudah tercium publik di Kendari, dan spontan mulai memunculkan reaksi penolakan dari sejumlah pihak, lantaran sosok artis muda itu, tampilnya selalu sensasional.

Hal ini sangat bertentangan dengan etika sosial, terlebih slogan Kota Kendari terkenal sebagai Kota Bertaqwa.

Adanya reaksi atas Nikita Mirzani, kuasa hukum D’liquid Claro, Kaisar Ismail Kalenggo angkat bicara.

Menurutnya, upaya penolakan terhadap Nikita Mirzani melalui aksi oleh sekelompok ormas, Jumat kemaren,
dinilai sangat tebang pilih.

“Kami selaku kuasa hukum pihak D’liquid Claro Sebenarnya sepakat Kota Kendari dengan slogannya Kota Bertaqwa. namun aksi penolaknnya terkesan tebang pilih,” ujarnya, Sabtu(30/11/2019).

BACA JUGA :

Tambahnya, selain tebang pilih penolakan Nikita ke Kota Lulo ini juga penuh tendensius, karena masih banyak Tempat Hiburan Malam yang lebih butuh perhatian dari ormas dibanding kedatangan Nikita ke Kendari.

“Mengenai kedatangan Nikita mirzani itu penempatanya sudah tepat itu didalam D’liquid yang mana sangat terbatas sekali untuk penontonnya. Baik dari segi umur dan kelas pengunjung. Bukan di tengah umum tepatnya, bukan di pelataran terbuka atau stadion,” paparnya.

Katanya lagi, kedatangan Nikita Mirzani ke Kendari sebagai seorang entertainer, bukan seperti yang ditakutkan oleh ormas-ormas, dimana Nikita Mirzani akan tampil terlalu vulgar.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Nikita Mirzani ke Kendari: Ormas Tolak, Kuasa Hukum Bicara first appeared on DetikSultra.com.

Seruan penolakan itu pula terungkap dari beberapa Ormas meliputi Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan tokoh agama atau rohaniawan seperti, Imam Masjid, Pendeta di seluruh wilayah di Bombana.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Bombana, Firdaus menegaskan pihaknya sama sekali tidak menginginkan adanya pergerakan yang dinilai radikal hingga melibatkan massa, utamanya keterlibatan masyarakat dari wilayah Bombana.

” Saya selaku pimpinan GP Ansor wilayah Bombana menolak keras ajakan atau intervensi dari pihak manapun terkait adanya rencana aksi people power. Sebab, itu tidak sesuai konstitusi. Kalau pun tidak menerima hasil Pemilu 2019, jangan libatkan Ormas , silahkan menempuh langkah sesuai jalur perundang-undangan yang berlaku,” tegas Fitdaus di Rumbia.

[artikel number=3 tag=”demo,kendari”]

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Kecamatan Rarowatu, La Ode Andimura menekankan agar seluruh masyarakat di Bombana tidak terpengaruh dengan adanya rencana perlawanan terhadap keputusan hasil pemilu 2019.

” Apapun keputusan atas hasil perhitungan suara di tingkat Nasional pada 22 Mei nanti, kami harapkan seluruh masyarakat Bombana, utamanya di Rarowatu agar menolak ajakan dari pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang bertentangan hukum. Sebab, semua sudah ada jalurnya,” pintanya.

Sementara itu, Imam Masjid Agung Nurul Iman, Kecamatan Rumbia, Arfani menolak dengan keras adanya ajakan untuk pergerakan people power. Menurut dia, pergerakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama ataupun aturan konstitusi NKRI.

” Kami tokoh agama di Bombana sudah mendengar akan adanya rencana itu. Tapi kami disini menegaskan tidak akan pernah mengikuti ajakan yang melawan norma agama karena tentunya mengarah keranah radikal atau melawan hukum, kami harapkan semua mampu menghindari adanya tindakan yang nantinya memecah persatuan antar umat beragama,” ungkapnya.

Hal serupa juga diungkapkan Agustinus selaku Pendeta Israi di Gereja Taubonto, Kecamatan Rarowatu mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya rencana pergerakan mobilisasi massa bagi salah satu calon presiden di pemilu tahun 2019. Sehingga, sejak awal dirinya telah menekankan ke seluruh jemaat kristiani di wilayah Taubonto dan sekitarnya untuk menolak pergerakan yang menjurus pada kepentingan tertentu.

” Terus terang saja kami sudah mengetahui informasi itu, namun kami tegaskan sepenuhnya bahwa kami menolak untuk ikut-ikutan dalam rencana pergerakan itu, karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum di Negara kita. Ini pula akan memicu konflik sosial hingga menodai nilai keagamaan,” ujarnya

Reporter : Arif
Editor: Dahlan

The post Ormas dan Tokoh Agama di Bombana Menolak Rencana Aksi People Power first appeared on DetikSultra.com.

The post Belasan Komisioner Bawaslu Sultra Dilapor ke DKPP first appeared on DetikSultra.com.