Berita Ombudsman RI Perwakilan Sultra Terbaru Hari Ini

Ombudsman Sultra Terima Ratusan Aduan, Dominasi Pertanahan

Redaksi — Tue, 10 Sep 2019 05:23:48 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Hingga akhir Agustus 2019, Ombudsman Perwakilan Sulawesi tenggara (Sultra) telah menerima 100 pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Berdasarkan data dari Ombusman Sultra, 100 laporan tersebut dari berbagai sektor, diantaranya adalah sektor agraria atau pertanahan sebanyak 20 laporan, pendidikan, Sumber Daya Alam (SDA) dan energy, masing-masing ada 14 laporan, kepegawaian sebanyak 13 laporan, pedesaaan ada 11 laporan, kepolisiaan sembilan laporan.

Berikutnya, pengadaan barang dan jasa tujuh laporan, perbankan, tenagakerjaan dan kesehatan masing-masing dua laporan, lembaga kemasyarakatan, lingkungan hidup, listrik, serta perhubungan atau infrastruktur dan transportasi yang masing-masing satu laporan.

[artikel number=3 tag=”aduan,ombudsman”]

Kepala Pelaksana Harian (Plh) Kantor Ombudsman Sultra, Ahmad Rustan mengatakan, dari 100 pengaduan yang diterima saat ini secara umum sudah tahap periksa.

“Kami memang ada target penyelesaian, untuk saat ini sudah mencapai 60 persen yang sudah selesai dan setidaknya pada bulan Oktober, 90 persen kami sudah selesaikan,” katanya kepada detiksultra.com, Senin (9/9/2019).

Selain itu, Ia menambahkan, dari ratusan laporan itu ada empat sektor yang menjadi perhatian, yakni sektor pertahanan, pendidikan, kepolisian dan pertambangan.

Untuk pertahanan ini, pihaknya mengaku proses penyelesaiaannya cukup berlarut-larut bakan sampai setahun seperti mengenai permintaan pengembalian bidang batas tanah, penerbitan sertifikat, dan tumpang tindih sertifikat.

Sedangkan bidang pendidikan, berkenaan dengan kebanyakan soal komite yang diduga berupa pungutan sumbangan liar yang berkedok iuran komite.

“Adapun pengaduan di bidang kepolisian ini cukup terbilang bidang yang paling cepat responnya, dan pengaduan yang masuk pada umumnya berkenaan pada pelambatan penanganan kasus-kasus yang dilaporkan di kepolisian,” tambahnya.

Ia melanjutkan, untuk substansi pertambangan terkait dengan perizinan yang pada intinya adalah adanya dugaan pertambangan illegal dan pengajuan perpanjangan IUP tapi tidak cepat direspon.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Dahlan

The post Ombudsman Sultra Terima Ratusan Aduan, Dominasi Pertanahan first appeared on DetikSultra.com.

Gedung Dinas Dukcapil Tak Layak, Kadis Sebut Tak Ditanggapi Pemkot

Redaksi — Fri, 27 Jul 2018 10:29:26 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sultra melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari beberapa waktu lalu. Salah satu yang menjadi temuan lembaga tersebut, yakni gedung kantor yang terlihat sempit, sehingga tidak layak digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari.
Merespon hal itu, Kadis Dukcapil Kota Kendari, Halili, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku, pengusulan untuk renovasi demi memperbesar gedung sudah sering disampaikan kepada Pemkot Kendari. Namun pemerintah tak pernah menanggapi itu.
“Sudah berkali-kali kita usulkan sejak wali kota masa Pak Asrun, baik secara tertulis maupun lisan, tapi tak pernah ditanggapi. Kita sering juga sampaikan pada saat rapat, ini pelayanan publik capil, pelayanan dasar yang harus diperhatikan kantornya,” ungkap Halili.
Halili menegaskan, pelayanan tidak akan berjalan baik kalau gedung tidak segera diperbesar. Karena butuh gedung yang representatif untuk melayani sebanyak 336.995 jumlah penduduk Kota Kendari.
Pada tahun ini juga, pihaknya sudah mengusulkan kepada Bappeda Kota Kendari. Namun dirinya tak tahu, apakah hal itu direspon atau tidak.
“Kami pernah mengusulkan secara tertulis dulu, waktu masih sekda lama Pak Alamsyah Lotunani, juga solusi untuk menggunakan aset provinsi yang layak banyak di Kota ini. Tapi ternyata surat juga itu tidak direspon, karena di provinsi masih pengaturan OPD baru, sehingga kami tidak diberi kesempatan,” beber Halili.
Kadis Dukcapil Kota Kendari yang baru setahun lebih menjabat ini membeberkan, bahwa gedung yang ditempati saat ini adalah aset Pemprov Sultra. Hal itu yang membuatnya dilema. Pihaknya sendiri yang akan merenovasi atau pihak pemprov.
“Masih aset pemprov, tidak jelas dokumennya ada dimana, saya tidak tau, kalau mau di APBDkan, mau direnovasi, salah juga karena tidak jelas kepemilikannya. Kita mau renovasi juga uang darimana, kita kan disini pelayanan gratis semua,” jelasnya.
Halili menyebutkan, anggaran dari APBD Kota Kendari tahun 2018 hanya Rp700 juta, dimana Rp300 juta lebih digunakan untuk honor pelayanan operator dalam satu tahun. Apalagi untuk membeli kertas, bayar listrik dirasa berat dengan anggaran sebesar itu.
Sehingga ia menganggap tidak rasional untuk memperbesar gedung tersebut. Maka ia pun tak bisa berbuat apa-apa, selain hanya mengusulkan dan merencanakan.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Ann

The post Gedung Dinas Dukcapil Tak Layak, Kadis Sebut Tak Ditanggapi Pemkot first appeared on DetikSultra.com.

Pj Gubernur Sutra Dipanggil Ombudsman

Redaksi — Wed, 18 Jul 2018 08:14:08 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sultra secara resmi melayangkan surat panggilan kepada Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi pada hari ini, Rabu (18/7/2018).
“Kami minta Pj Gubernur Sultra untuk melakukan klarifikasi terkait pembentukan panitia sembilan pemilihan mitra BUMD, di wilayah pertambangan khusus blok Suasua, Latao, Kolut dan Matarape Konut, yang diduga terjadi mal administrasi,” cetus Kepala ORI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo.
Mastri Susilo mengaku sudah meminta klarifikasi kepada sejumlah SKPD dan dinas terkait, yang masuk dalam panitia sembilan tersebut.
Di antaranya Asisten 2 Setda Sultra La ode Andi Pili, sebagai ketua tim, Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Setprov Sultra, Harmin Ramba, Plt Kadis ESDM Sultra, Andi Makkawaru dan pihak PD Utama Sultra.
“Klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli lalu di kantor masing-masing. Untuk tambahan informasi, maka ombudsman telah melayangkan surat panggilan, dan sudah diterima staf Pj Gubernur,” jelasnya.
Dalam surat tersebut, Kepala BPSDM Kemendagri itu diminta datang ke kantor ORI Sultra pada hari Kamis pagi (19/7/2018) pukul 09.00 Wita.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Rani

The post Pj Gubernur Sutra Dipanggil Ombudsman first appeared on DetikSultra.com.

Ombudsman RI Sultra Minta Hentikan Pungli PPDB

Redaksi — Sat, 23 Jun 2018 04:31:01 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Perwakilan Ombudsman RI Sultra menyampaikan kepada panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 semua level menghentikan pungutan yang tidak memiliki dasar atau ketentuan hukum.
“Panitia harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam permendikbud no. 14 tahun 2018 tentang PPDB dan keputusan dirjend pendidikan Islam no. 148 tahun 2018 tentang juknis penerimaan siswa didik baru,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra Mastri Susilo, Sabtu (23/6/2018).
“Ketentuan dimaksud bukan keputusan sekolah tetapi ketentuan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Segala pungutan yang tidak disertai ketentuan merupakan pungutan liar dan perbuatan tindak pidana” ungkapnya.
Mastri menegaskan, agar penerimaan siswa baru dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel serta memihak kepada siswa miskin yang cakap secara akademik.
“Pihak sekolah agar menolak segala bentuk intervensi dari manapun dalam penerimaan peserta didik baru,” tegasnya.
Iya juga menghimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra, Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/ Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan PPDB untuk aktif melakukan pengawasan berbasis spot sekolah.
Panitia juga harus mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila dalam penerimaan PPDB menyimpang dari ketentuan atau dapat berkoordinasi dengan penegak hukum bila menemukan pelanggaran hukum dalam PPDB.
“Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menghimbau kepada orang tua siswa agar tidak memberikan sesuatu kepada pihak sekolah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pihak sekolah terkait PPDB. Misalnya memberikan uang atau janji kepada sekolah, karena hal tersebut sangat dilarang dan merupakan perbuatan tindak pidana,” ujarnya.
Ombudsman akan melakukan cek kepada setiap Pemda, apakah Pemda menyiapkan pengaduan sebagaimana diwajibkan dalam UU 25/2009 atau tidak.
“Kami menghimbau kepada Bupati dan Walikota agar membuka hotline Center pengaduan terkait PPDB tahun 2018. Bagi masyarakat yang mengeluhkan atau menemukan pelanggaran dalam proses PPDB tahun 2018 ini, dapat menghubungi Nomor telepon /WA Ombudsman RI Perwakilan Sultra 0853 9419 4102 (Asisten Ombudsman) atau datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara jalan Balai Kota No. 9 Kota Kendari,” tutupnya.
Reporter: Putra
Editor : Arlink

The post Ombudsman RI Sultra Minta Hentikan Pungli PPDB first appeared on DetikSultra.com.

Merasa Ditipu, 30 Guru Besar UHO Mengadu ke Ombudsman RI

Redaksi — Mon, 05 Feb 2018 11:06:58 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kasus plagiat yang dituduhkan kepada Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, terus berlanjut. Dimulai dari temuan kelompok guru besar UHO beberapa waktu lalu, akhirnya Ombudsman RI mengeluarkan pernyataannya, bahwa Rektor UHO melakukan plagiat.
Kelompok yang terhimpun dalam 30 guru besar UHO dalam konferensi pers pada (5/2/2018) mengaku, pihaknya merasa ditipu oleh Kemenristekdikti. Dimana sebelumnya saat para guru besar UHO melaporkan dugaan plagiat, Kemenristekdikti mengeluarkan pernyataan resmi bahwa hal itu bukan plagiat.
“Laporan kami mengenai kasus plagiat yang dilakukan Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu saat pertemuan (18/7/2017) lalu, dengan pihak Kemenristekdikti, dikatakan bahwa kami belum bisa menyimpulkan apakah saudara Zamrun plagiat atau tidak. Masih ada proses lanjutan untuk itu. Namun ketika berbicara di media, siangnya ia mengungkapkan bahwa kesimpulannya tidak ada kasus plagiat. Pernyataan Ali Ghufron ini jelas mencederai kami,” terang salah satu anggota kelompok guru besar UHO, Prof. Dr. Laode Muh. Aslan.
Mereka juga mengaku bahwa pihaknya mempunyai rekaman pembicaraan dari Ali Ghufran, selaku Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, yang memimpin rapat pertemuan saat itu. Menurut Aslan, Kemenristekdikti dianggap memutarbalikkan fakta hasil pertemuan pada (18/7/2017).
Atas dasar itu pada (20/7/2017), kelompok guru besar UHO melaporkan ketidaketisan akademisi ini kepada Ombudsman RI. Hal ini dilakukan untuk meminta kajian yang benar dari pihak Ombudsman.
“Alhamdulillah tanggal (23/1/2018), keluar keputusan Ombudsman RI, bahwa Rektor UHO plagiat. Kemenristekdikti kami anggap tidak pantas ketika mengabaikan hal ini. Ombudsman boleh dikata lebih tinggi dari Kementerian, kalau tidak setuju dengan pekerjaannya gugat Ombudsman,” tutupnya.
Reporter: Yusuf
Editor: Ann

The post Merasa Ditipu, 30 Guru Besar UHO Mengadu ke Ombudsman RI first appeared on DetikSultra.com.