Beberapa aset, termasuk aset Pemprov Sultra yang dikuasai eks Gubernur Sultra, Nur Alam dua periode 2008-2013 dan 2013-2017, dengan luas tanah 487 meter persegi yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, akan diterbitkan. Namun, penertiban aset yang dilakukan Pemprov Sultra, Kamis (22/1/2026) lalu, mendapat penolakan keras dari Nur Alam.

Pemprov Sultra pun menyayangkan sikap mantan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini, yang menolak untuk mengosongkan lahan.

Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, Ruslan mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah persuasif dengan mengeluarkan lima surat pemberitahuan pengosongan barang milik daerah terhadap penghuni rumah dinas dan gudang.

Selain itu, Surat Izin Penghunian (SIP) rumah dinas golongan III Pemprov Sultra Nomor 012/2522 tertanggal 25 Juli 2012, izin penggunaan aset diberikan kepada seseorang bernama Rustamin Effendy. Namun secara faktual, rumah dinas tersebut dikuasai dan ditempati oleh eks Gubernur Nur Alam dan keluarga.

“Rumah dinas yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani tersebut merupakan aset milik Pemprov Sultra yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra,” katanya dalam rilis yang diterima awak media ini, Sabtu (24/1/2026).

Dijelaskan Ruslan, langkah ini merupakan bentuk ketaatan Pemprov Sultra atas
temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra terkait barang milik daerah (BMD) yang masih dikuasai pihak lain.

Selain itu, kata Ruslan, upaya penertiban yang dilakukan juga merupakan tindak lanjut dari pedoman penilaian indeks pencegahan korupsi daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK.

Katanya, terdapat delapan area yang menjadi intervensi utama MCSP KPK, yang salah satunya adalah pengelolaan barang milik daerah.

“Pemprov meminta kepada siapapun yang masih menguasai aset pemda, dengan kesadaran sendiri mengembalikan aset-aset yang bukan haknya agar dapat dimanfaatkan kembali Pemprov Sultra untuk kepentingan masyarakat luas,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post SIP Rumah Dinas Bukan Atas Nama Eks Gubernur Nur Alam, Pemprov Pastikan Ambil Alih Aset first appeared on DetikSultra.com.

Dokumen penguasaan yang dimaksudkan merupakan Surat Izin Penghunian (SIP) yang telah diperoleh jauh sebelum ada rencana pengosongan lahan Pemprov Sultra. Menurut Andri Darmawan, eks Gubernur Nur Alam menempati lahan itu jelas ada dasar hukumnya, dan hingga saat ini SIP tersebut masih berlaku, dan belum dicabut oleh Pemprov Sultra.

Menurutnya, segala bentuk yang belum ada keputusan tata usaha negara atau pemerintah perihal pencabutan SIP, maka perlu dihormati dan dijalankan ketentuannya sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kalau misalnya mau ada pengosongan, kalau kita merujuk ke Permendagri, itu harus ada dulu surat pencabutan SIP-nya kan? Harus ada pencabutan SIP-nya, baru orang bisa disuruh untuk meninggalkan tempat, itu jelas di Permendagri 19,” ucapnya, Jumat (23/1/2026).

Kemudian ada dokumen proses pelepasan aset atau DUM yang telah ditandatangani oleh Gubernur Sultra tahun 2014. Dengan adanya proses DUM ini, Pemprov Sultra mestinya memberikan kepastian, sebagaimana mekanisme DUM yang tertuang di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

“Kalau memang itu (DUM) mau dilanjutkan ini prosesnya sudah sampai dimana, dan kalau mau ditolak, harus ada surat penolakannya. Sehingga kalau misalnya ada surat penolakannya, maka itu menjadi dasar bahwa DUM-nya tidak disetujui,” jelasnya.

Andri menekan, sekalipun ia mengakui bahwa lahan yang dikuasai kliennya itu aset milik Pemprov Sultra, tidak serta merta harus langsung dilakukan eksekusi.

Sebab menurutnya, ada hak keperdataan yang melekat kepada Nur Alam, yang tak boleh dikesampingkan Pemprov Sultra, dan jika dipaksakan untuk tetap dilakukan pembongkaran tanpa melihat objektifitas, maka itu bisa dikategorikan sebuah tindak pidana. Karena menurut Andri, perintah melakukan pembongkaran, kecuali ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Prinsip namanya pejabat tata usaha negara tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa berdasarkan hukum. Kita sama-sama pahami posisi ini, kita bicara hukum supaya tidak usah ada gesekan,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kuasa Hukum Nur Alam Tegaskan SIP Belum Dicabut, Pemprov Sultra Tidak Boleh Sewenang-wenang first appeared on DetikSultra.com.

Di lokasi kejadian, Nur Alam, sempat melontarkan pernyataan keras alias menantang Gubernur Sultra Andi Sumangerukka untuk menembak dirinya.

​”Bagaimana kalau saya buka baju lalu panggil bosmu (Andi Sumangerukka, red)
supaya dia tembak saya. Bunuh saya sekarang, banyak video ini yang akan beredar,” ujar Nur Alam di hadapan massa dan pihak Pemprov Sultra.

​Nur Alam mengaku, merasa dipermalukan oleh tindakan Pemprov Sultra. Menurutnya, lahan tersebut hanya digunakan sebagai tempat kendaraan lama miliknya.

Ia juga menegaskan agar persoalan ini diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perlakuan tidak etis terhadap mantan kepala daerah.

​”Saya mati hari ini, tapi satu Sulawesi Tenggara akan berdarah-darah bergerak, pikir. Tidak semua perintah pimpinan harus dilaksanakan,” tegasnya.

​Lebih lanjut, ia meminta petugas untuk memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra guna mengklarifikasi status aset tersebut.

Nur Alam mengklaim tidak pernah mengambil aset daerah untuk kepentingan pribadi selama menjabat maupun setelah menjabat.

​”Coba cek, saya hanya pinjam lokasi. Mana saya pernah ambil. Saya meninggalkan jabatan gubernur, tidak ada satu potong pun aset (daerah) yang saya pakai,” pungkasnya. (bds)

​Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Pemprov Sultra Gagal Tertibkan Aset, Nur Alam Tantang Gubernur Sultra: Suruh Bosmu Tembak Saya first appeared on DetikSultra.com.

Nur Alam bahkan sempat tersulut emosi hingga membuka baju sebagai bentuk protes atas tindakan Pemprov Sultra. Ia menilai upaya eksekusi tersebut tidak memiliki etika.

“Saya berhenti jadi gubernur, tidak ada satu pun aset yang saya pake, bukan soal tidak mau, ini masalah etika, masalah etik, hargai dong kita ini orang tua,” ucap Nur Alam yang sudah tersulut emosi.

Ia mengatakan, aset Pemprov Sultra yang sedang dikuasainya, sedang dalam proses sehingga dirinya menegaskan agar Pemprov Sultra tidak sewenang-sewenang melakukan eksekusi.

“Ini mantan Kadis Transmigrasi, dia tahu semua proses administrasinya sedang berjalan, jangan langsung main potong di jalan. Pretensinya apa, banyak aset yang di pinggir jalan stadion Lakidende, PGSD kenapa bukan itu yang dieksekusi,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Nur Alam meminta pihak Pemprov Sultra untuk tidak melanjutkan eksekusi lahan.

“Jika kalian pahami, tolong pulang ke rumah, tenang-tenang. Biar ada proses administrasi dijalankan dengan baik,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Marah saat Pemprov Sultra Hendak Eksekusi Lahan, Nur Alam: Ini Persoalan Etika first appeared on DetikSultra.com.

Massa kubu Nur Alam menghadang dan mencoba memukul mundur petugas Sat Pol PP saat upaya eksekusi oleh pihak Pemprov Sultra dilakukan. Terlihat sempat ada lemparan dari arah kerumunan massa ke barisan Sat Pol PP yang berlindung menggunakan tameng. Situasi semakin memanas dan tidak terkendali.

Petugas Sat Pol PP terpaksa memilih mundur menghindari perlawanan massa yang telah memanas. Beberapa saat kemudian, Kasat Pol PP Pemprov Sultra melakukan dialog dengan Nur Alam yang didampingi mantan Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata.

Usai dialog, para petugas Sat Pol PP yang berada di lokasi langsung ditarik mundur dan upaya eksekusi lahan batal dilakukan.

Untuk diketahui, eksekusi lahan itu dilakukan terhadap objek tanah aset Pemprov Sultra yang kini ditempati oleh Nur Alam.

Eksekusi lahan itu dilakukan dalam rangka Pemprov Sultra menertibkan kembali aset yang dikuasai pihak lain. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Eksekusi Lahan Pemprov yang Dikuasai Eks Gubernur Nur Alam Ricuh, Satpol Pilih Mundur first appeared on DetikSultra.com.

Langkah ini merupakan bentuk ketaatan Pemprov Sultra atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra terkait Barang Milik Daerah (BMD) yang masih dikuasai pihak lain.

Selain itu, upaya penertiban yang dilakukan juga merupakan tindak lanjut dari Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdapat delapan area yang menjadi intervensi utama MCSP KPK, yang salah satunya adalah pengelolaan barang milik daerah. Hal itu disampaikan PlT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sultra, Hasrullah, dalam rilis resminya, Kamis (18/12/2025) kemarin.

Hasrullah mengatakan, ini merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasrullah menjelaskan, barang milik daerah berupa eks Rumah Dinas di Jalan Ahmad Yani berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 563 tanggal 4 April 1997 dengan luas 487 meter persegi dan eks Gudang di Jalan Tanukila berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 560 tanggal 4 April 1997 seluas 407 meter persegi merupakan bagian dari temuan BPK dan atensi dari MCSP KPK tersebut.

“Upaya pengamanan terhadap BMD yang dikuasai pihak lain, termasuk dua lahan tersebut, juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pada Pasal 296 ayat (1) berbunyi “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”. Untuk itu Pemprov Sultra melakukan penertiban dan pengamanan atas semua BMD yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Pemprov Sultra pun, kata dia, melakukan tindakan penertiban melalui upaya-upaya persuasif dan humanis. Pemprov setidaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan pengosongan sebanyak lima kali.

Pertama, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 031/633 tanggal 30 September 2025 Perihal Penyampaian I Pengosongan Rumah Dinas. Kedua, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.2.3.2/11638 tanggal 9 Oktober 2025 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Kedua. Ketiga, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.2.3.2/11780 tanggal 15 Oktober 2025 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Ketiga. Keempat, Surat Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.23.5/13857 tanggal 24 November 2025 Perihal Pengosongan Barang Milik Daerah. Kelima, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.2.3.2/14599 tanggal 16 Desember 2025 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Barang Milik Daerah.

Sebagai bentuk humanisme atas surat yang dilayangkan tersebut, pemprov sama sekali tidak pernah menyebut nama tertentu sebagai tujuan surat, melainkan menggunakan kalimat “penghuni rumah dinas dan gudang”.

Rangkaian surat yang dilayangkan tersebut merupakan bentuk persuasif agar pihak yang menghuni rumah dinas dan gudang tersebut bersedia mengosongkan secara mandiri BMD tersebut.

Selain penyampaian surat pemberitahuan pengosongan, Pemprov Sultra juga telah melakukan pemasangan plang tanda kepemilikan pemprov pada BMD tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2025, namun dilakukan pencabutan oleh pihak yang tidak diketahui, sehingga dipasang lagi pada tanggal 8 Oktober 2025.

Rencananya, kata Hasrullah, pengosongan BMD pada dua lahan tersebut akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2025, namun karena pertimbangan kesiapan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru, pengosongan itu ditunda.

“Pada prinsipnya pemprov akan melakukan pengamanan dan penertiban atas BMD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dengan mengedepankan sikap persuasif, humanisme, dengan tetap mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” tegasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Aset Daerah, Pemprov Sultra Bidik Lahan yang Dikuasai Mantan Gubernur Nur Alam first appeared on DetikSultra.com.

Dalam video yang diterima awak media ini, Nur Alam terlihat menggunakan kemeja coklat dibalut dengan jaket warna putih itu dan tampak tersenyum ketika disambut ribuan massa, sesaat keluar dari pintu keluar Bandara Haluoleo.

Massa yang hadir pun secara kompak langsung melantukan selawat menandai kedatang mantan Gubernur Sultra dua periode ini di Bumi Anoa.

Selain itu, Nur Alam juga disambut dengan
Tarian Mondotambe, bentuk ucapan selamat datang dan penghormatan atas kembalinya Nur Alam usai menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Jawa Barat (Jabar).

Selepas dari Bandara Haluoleo, Nur Alam bersama ribuan massa menuju ke Masjid Al-Alam Kendari, untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah dan acara syukuran.

Diketahui, mantan Gubernur Sultra dua periode 2008-2013 dan 2013-2017 ini, terjerat kasus korupsi penertiban izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sultra. Kasusnya mulai bergulir pada tahun 2017 silam.

Dalam sidang akhir, Nur Alam terbukti bersalah dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas pasal yang dilanggar, Nur Alam kemudian divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Jakarta 12 tahun penjara dan juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tiba di Kendari Usai Bebas dari Penjara, Nur Alam Disambut Tarian Mondotambe dan Selawat first appeared on DetikSultra.com.

Nur Alam dinyatakan keluar dari penjara, usai menyelesaikan masa tahanannya, pasca divonis bersalah Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Jakarta pada 28 Maret 2018 lalu.

Muh. Taufik Masyur, salah satu perwakilan keluarga saat dihubungi awak media ini, mengatakan, Nur Alam telah keluar dan kini Nur Alam kembali berkumpul bersama istri dan anaknya di Kediamannya di Jakarta.

“Pagi tadi beliau (Nur Alam) keluar dari Lapas Sukamiskin,” ujarnya.

Ia menyebut, pasca bebas tadi pagi, digelar syukuran tanda ucapan bebas Mantan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) dari rumah pesakitan.

“Ya, ada acara syukuran sebagai tanda syukur beliau bebas,” katanya.

Terkait kepulangan Nur Alam di Kota Kendari, Taufik menerangkan bahwa pihak keluarga telah menjadwalkan pada 18 Januari 2024. Setelah bebas, Nur Alam akan tinggal selama dua hari di Jakarta.

“Kamis (18 Januari 2024) beliau baru bertolak ke Kota Kendari,” pungkasnya.

Diketahui, mantan Gubernur Sultra dua periode 2008-2013 dan 2013-2017 ini, terjerat kasus korupsi penertiban izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sultra. Kasusnya mulai bergulir pada tahun 2017 silam.

Dalam sidang akhir, Nur Alam terbukti bersalah dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas pasal yang dilanggar, Nur Alam kemudian di vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Jakarta 12 tahun penjara dan juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Hari Ini, Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Resmi Bebas first appeared on DetikSultra.com.

Pengamat politik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Najib Husein menilai demikian bukan tanpa alasan. Menurutnya, sosok ketokohan dan kepemimpinan Nur Alam menjadi daya tarik tersendiri.

Belum lagi, banyak masyarakat yang menilai Nur Alam berhasil memimpin Sultra selama sepuluh tahun, dengan banyak merealisasikan programnya saat menjabat gubernur.

Sebut saja, kata Najib, mulai dari program Bahteramas, pembangunan jembatan Teluk Kendari, pembangunan Masjid Al-Alam yang berada di tengah laut, dan terobosan pembangunan lainnya.

“Pada dasarnya Pak Nur Alam adalah salah satu politisi di Sultra yang harus diperhitungkan, sehingga ketika hadir secara fisik dan turun langsung maka akan merubah konstalansi politik,” katanya, Selasa (9/1/2024).

Olehnya itu, Najib Husein mengatakan, hal itu bisa menguntungkan orang-orang yang bersama Nur Alam. Pasalnya, saat ini bukan lagi fanatisme ketika masih berpartai, melainkan fanatisme kefiguran Nur Alam.

Dengan tidak lagi berpartai, justru membuat kekuatan Nur Alam semakin kuat. Belum lagi, Nur Alam berkeinginan bertemu dengan masyarakat Sultra skala besar.

Pasalnya, di akhir masa jabatannya, Nur Alam tersandung kasus korupsi yang membuat dirinya mendekam di penjara, sehingga kesempatan ini menjadi momen sembari melakukan konsolidasi besar-besaran. Tetapi bukan dalam kapasitasnya sebagai politisi atau calon.

Karena menurutnya, hak politik Nur Alam akan dicabut setelah bebas dari penjara. Hanya seberapa lama ia belum ketahui. Namun selama hak politik dicabut, Nur Alam tidak diperbolehkan mengikuti kontestasi politik.

“Hal itu bisa diwujudkan, karena Pak Nur Alam akan segera bebas. Selain berniat bertemu masyarakat juga bisa melakukan konsolidasi kembali,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Bebas Pekan Depan, Nur Alam Disebut akan Mengubah Konstalasi Politik di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Perihal kebebasan mantan Gubernur Sultra dua periode ini, dibenarkan oleh sang istri, Tina Nur Alam, saat ditemui awak media di sela-sela kampanye Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan di Kota Kendari, Selasa (09/01/2024).

Tina Nur Alam mengatakan, bahwa suaminya dijadwalkan bebas pada 16 Januari 2024 mendatang dari gedung pesakitan Lapas Sukamiskin.

“Dijadwalkan keluar 16 Januari dan tiba di Kota Kendari 18 Januari 2024,” tuturnya.

Perihal wacana arak-arakan dalam menyambut kedatangan Nur Alam di Bumi Anoa usai bertahun-tahun menjalani masa hukuman, Tina Nur Alam menampik kabar tersebut. Dirinya menegaskan, terkait kedatangan suamimya, tidak ada penyambutan, apalagi harus melibatkan banyak masyarakat.

“Tidak ada konvoi, acara kecil-kecilan saja bersama keluarga di rumah,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, Anggota DPR RI Dapil Sultra Partai NasDem ini meminta dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat Sultra, agar proses bebasnya Nur Alam berjalan lancar.

“Mohon doanya ya,” pintanya sambil meninggalkan awak media.

Diketahui, mantan Gubernur Sultra periode 2008-2013 dan 2013-2017 ini, terjerat kasus korupsi penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sultra. Kasusnya mulai bergulir pada tahun 2017 silam.

Dalam sidang akhir, Nur Alam terbukti bersalah dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas pasal yang dilanggar, Nur Alam kemudian divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Jakarta 12 tahun penjara dan juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan pada 28 Maret 2018. (Ads)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Mantan Gubernur Sultra, Nur Alam, Bebas Pekan Depan first appeared on DetikSultra.com.

Melihat kondisi ini, mantan Gubernur Sultra dua periode, H. Nur Alam, SE, menuliskan pernyataan sikapnya dalam surat terbuka yang diterima oleh Detiksultra.com, Minggu (21/6/2020).

Dalam surat terbuka itu, Nur Alam menulis bahwa telah mencermati perkembangan di berbagai media sosial (Medsos), media online, cetak, dan TV selama kurun waktu empat bulan terakhir tentang respon masyarakat dan sikap unsur pemerintahan daerah (Pemda) di Sultra terhadap kehadiran TKA ditengah pandemi Covid-19.

Nur Alam dalam beberapa poin mengimbau kepada unsur pemerintahan di daerah bahwa sebelum mengambil sikap, baik berupa aksi maupun reaksi, maka lebih dahulu memperhatikan kedudukan pimpinan pemerintah daerah dan segala unsurnya terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam tugas dan kewenangan pemerintah daerah, agar tidak bertentangan dengan tupoksi dan kewengannya, dan tetap cermat dalam merespons situasi dan lingkungan strategis.

BACA JUGA:

• Terseret Kasus Dugaan Korupsi Makan Minum, Anak Ali Mazi Pemilik Kebab Jangkar Turut Diperiksa
• “CFD Ditambah Dua Hari” Memberikan Ruang Bernapas Baru Bagi Pekerja Korporat Dan Peluang Ekonomi Baru Kota
• Edukasi Satwa, Kids Wild Adventure Cafe Langit Qubah 9 Kendari Diserbu 250 Anak
• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama

“Untuk masuknya warga negara asing keseluruh wilayah indonesia dalam kepentingan apapun, itu adalah menjadi otoritas dan domain tugas dan tanggung jawab institusi pemerintah pusat, melalui Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah memberi visa, Kemenkumham Dirjen Imigrasi telah memberi lolos paspor, Kementrian Keuangan (Kemenku) Dirjen Bea Cukai dan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui bandara atau pelabuhan laut dan fery,” tulis Nur Alam .

Lanjutnya, Pemda hanyalah penerima kebijakan yang sudah di putuskan dan dilaksanakan oleh pemerinta pusat, sehingga tidak ada alasan untuk bertentangan dengan kebijakan pusat tersebut, meskipun ada pihak yang bertentangan atau tidak puas.

Berikutnya, upaya Pemda nampak mencla-mencle karena posisi yang dilematis, maka seyogianya lebih mampu menyesuaikan irama dan kebijakan pemerintah pusat dengan tetap menjaga kepentingan daerah dan masyarakat serta diatas segalanya adalah kenjaga keutuhan NKRI, dan tercapainya kesejahtraan rakyat Sultra.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Surat Terbuka Nur Alam, Soal Polemik Kedatangan 500 TKA di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu bermula ketika nama akun facebook Ikshan Motto mempsoting foto H. Nur Alam, yang sedang meninjau lokasi banjir di salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga Ikshan Motto menuliskan di laman berandanya dengan kalimat “Setidaknya kalian rindu dengan sosok pa NA kan??”

[artikel number=3 tag=”Gubernur,Nur Alam”]

Postingan tersebut mendapat like dari pengguna facebook sebanyak 695 like, dan 93 komentar.

Para warga net pun mengomentari postingan tersebut dengan ragam komentar. Salah satunya nama akun facebook @Koli Mhondy.

“Manami gubernurnya kalian dimana adanya,” tulisnya.

Dari warga net lainnya yakni datang dari pengguna facebook dengan nama akun @Hasan Amir menulis “Rindu sosok bpk H. Nur Alam bapak pembangunan Sulawesi Tenggara kami masih menunggumu,” ujarnya di laman komentar.

Selanjutnya akun facebook @Arum Ayu Gustiara juga menuliskan di laman komentar “walaupun beliau terkena kasus korupsi, memperkaya diri sendiri dan itu semua terbukti sehingga beliau masuk penjara. Tapi jujur rindu beliu yang turun langsung, pawai Hut Sultra beliau naik sepeda pakai kacamata, pokoknya gubernur terbaik,” tulisnya.

@Waigo E. Aswad juga mengomentari “yaa kita semua rindu sosok beliau. Semoga selalu diberi kesehatan,” tulisnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Kangen Sosok Nur Alam Menggema di Sosial Media first appeared on DetikSultra.com.

Menurutnya, jika penggusuran itui dilakukan dengan dalih karena penegakkan perda rencana tata ruang wilayah (RTRW), maka dirinya meminta pemerintah, membongkar terlebih dahulu bangunan milik elit dan pengusaha besar yang berdiri di bahu jalan.

“Kalau beralasan ingin menegakkan perda, Pol PP bongkar rumah pak Nur Alam yang berdiri di bahu jalan, bongkar ruko-ruko milik pengusaha Cina,” tegas La Ode Umar Bonte dihadapan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, anggota dewan lainnya, dan sejumlah perwakilan pedagang dalam hearing di DPRD Kendari pada Kamis (24/1/2019).

UB sapaan La Ode Umar Bonte menerangkan, apabila para pengusaha dapat ditertibkan oleh Pol PP, para pedagang kecil itu akan segera lari. Dirinya menginginkan dalam pertemuan formal ini, ada satu benang merah atau titik temu yang dihasilkan.

Bahwa kalau ada pedagang yang berjualan di atas jalan wajib ditertibkan. Tapi mana mungkin menertibkan orang berdagang diatas lahan masyarakat, karena alasan melanggar RTRW Itu akan menimbulkan konflik.

Sehingga, kader PDIP ini meminta Pemkot Kendari agar tidak melulu menerapkan aturan secara keseluruhan dan tidak berasas keadilan. UB menegaskan menolak upaya penggusuran eks pasar panjang oleh Pemkot Kendari. Namun, setuju apabila dilakukan penertiban yang sesuai asasi.

Reporter: Fadli Aksar

Editor: Dahlan

The post Umar Bonte: Bongkar Pagar Rumah Nur Alam! first appeared on DetikSultra.com.

The post Gubernur Baru Harus Mampu Melampaui Prestasi Nusa first appeared on DetikSultra.com.

The post Nur Alam Sempat Hadiri Konferensi Pers Kemenangan AMAN first appeared on DetikSultra.com.

The post Apapun Hasil Banding, Nur Alam Sudah Siap first appeared on DetikSultra.com.

The post Nur Alam Minta Dividiokan Masjid Al Alam first appeared on DetikSultra.com.

The post Hakim Diminta Ringankan Vonis Nur Alam first appeared on DetikSultra.com.

The post Nur Alam Jatuhkan Dukungan ke Aman first appeared on DetikSultra.com.

The post Kisruh PAN karena Sosok Nur Alam Tidak Ada first appeared on DetikSultra.com.