Kepala DPM-PTSP Provinsi Sultra, Masmuddin mengatakan, selama pandemi Covid-19, pelayanan pengurusan izin dilakukan secara online. Namun dalam kelaziman baru, berdasarkan petunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, maka pelayanan kembali dapat lakukan secara offline.

“Sebenarnya sejak 8 Juni kemarin pelayanan kembali diberlakukan dan kami akan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya Jumat (12/06/2020).

Lanjutnya, walaupun pelayanan offline kembali diberlakukan, tapi pihaknya tetap mengoptimalkan layanan secara online, karena saat ini berbagai pengurusan juga sudah dilakukan secara online.

“Meski saat ini ada kebijakan menuju new normal, namun kami harap kebiasaan mengurus secara online bisa terus dilakukan meski kami tetap memberi pelayanan secara offline,” paparnya.

BACA JUGA:

• 
  BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan
• 
  Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama
• 
  Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan

Sementara dalam penerapan petunjuk yang dilakukan dalam pelayanan berdasarkan aktivitas jadwal kantor yang dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 Wita.

Berdasarkan protokol kesehatan yang diberlakukan, setiap staf atau pelanggan harus memakai masker ketika masuk ke kantor, membiasakan mencuci tangan.

Selain itu pihaknya juga menyediakan alat pengukur suhu tubuh (termometer), sehingga, siapa pun yang masuk di lingkup kantor DPM-PTSP harus diukur suhu tubuhnya serta menjaga jarak.

Reporter: Sesra
Editor: Qs

The post Selama New Normal DPM-PTSP Sultra Kembali Membuka Layanan Offline first appeared on DetikSultra.com.

Selain itu, jadwal pelayanan reguler akan dibuka setiap hari kerja mulai Senin sampai Jumat pukul 08.00 -15.00 Wita.

Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Hajar Aswad, mengatakan untuk pelayanan selama new normal, nantinya akan ada ketentuan yang harus dipatuhi terkait keamanan serta protokol kesehatan.

“Dalam pelayanan pemohon diwajibkan terlebih dulu untuk melakukan pendaftaran yang dilakukan secara online melalui website antrian imigrasi.co.id berupa aplikasi antrian pendaftaran paspor online,” ujarnya.

Sebelumnya pandemi covid-19 pihak Imigrasi biasanya melayani pemohon sekitar 100 per hari, namun selama pandemi, pihak Imigrasi hanya melayani permohonan 50 per hari.

BACA JUGA:

• 
  BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan
• 
  Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama
• 
  Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan

Sementara itu, terdapat protokol kesehatan yang akan diterapkan pada palayanan dan wajib dipatuhi untuk petugas dan masyarakat sebagai pemohon paspor.

Antara lain: pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk area kantor Imigrasi Kendari, jika suhu tubuh melebihi dari 37,7 derajat celcius maka anda dilarang masuk, wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan dan tetap menjaga jarak berdasarkan SOP yang sudah berjalan.

Semua protokol yang berlaku sesuai dengan surat edaran Dirjen Imigrasi tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa New Normal.

Selain itu, pengambilan paspor juga dapat dilakukan secara langsung di Kantor Imigrasi Kendari atau melalui PT Pos Indonesia.

Reporter: Sesra
Editor: Qs

The post Kantor Imigrasi Kendari, Buka Pelayanan Normal dengan Protokol New Normal first appeared on DetikSultra.com.

Diskusi dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom, dengan tema Kesiapan Sektor Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Menghadapi Situasi New Normal.

Presidium Forhati Kendari, Rahmawati Azi, mengatakan, diskusi ini merespon wacana kelaziman baru yang telah disiapkan pemerintah pusat.

MD KAHMI dan Forhati Kendari berharap hasil diskusi ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah terkait kesiapan dua sektor.

“Dalam memasuki era new normal kami telah menentukan tema dengan dua sektor yakni sektor pendidikan dan sektor sosial budaya serta komitmen pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan dan masyarakat,’ paparnya (6/06/2020).

Sementara itu, para pembahas materi dari diskusi yakni pakar pendidikan, yang juga sebagai akademisi dan penasihat MD KAHMI Kendari, Mustamin Anggo, yang menjelaskan terkait pemerintah dan multi-pihak yang harus memastikan ketersediaan sarana  prasaran, serta para penyelenggara pendidikan yang harus memiliki komitmen dan menguasai teknologi pendidikan virtual.

Lanjut Mustamin, untuk sekolah di daerah yang tidak memiliki akses internet butuh penanganan khusus dari pihak terkait.

BACA JUGA :

• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan12 September 2026
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama11 September 2026
• Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan11 September 2026

Selain itu, pemateri dari akademisi sekaligus pakar ilmu sosial dan praktisi perempuan dan anak serta pengurus Forhati Kendari, Sartiah Yusran menjelaskan, dalam materinya terkait pandemi yang masih berlangsung, orang tua harus diedukasi untuk mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi kondisi new normal.

“Kita belum siap untuk new normal dari segi pendidikan,” ujarnya saat membawakan materi.

Lebih lanjut, Asliah Zainal, dalam membawakan meterinya, mengatakan masjid atau rumah ibadah harus dilengkapi perangkat untuk persiapan new normal, bukan hanya masjid besar tapi jg masjid-masjid kecil.

Peserta yang mengikuti diskusi berjumlah 50 orang dengan perwakilan dari ketua-ketua organisasi diantaranya Naysia Sultra,  Sultra Hebat community, PUSPA Kendari, Pengca Kagama Kendari, MW Forhati Sultra, Kahmi Sultra, serta para akademisi.

Reporter: Sesra
Editor: Qs

The post Siapkan Dua Sektor untuk New Normal, KAHMI-Forhati Kendari Gelar Diskusi Online first appeared on DetikSultra.com.

Setidaknya, ungkap Ketua Gugus Tugas nasional Doni Monardo seperti dikutip dari CNN ada 102 kabupaten/kota yang diberi izin oleh Presiden Joko Widodo.

Dari 102 itu, ada lima daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga mendapat izin tahapan penerapan normal baru, yaitu Kabupaten Buton, Buton Selatan (Busel), Buton Utara (Butur), Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

Kata dia, yang diberikan izin yakni kabupaten/kota yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat yang produktif dan aman covid-19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk menentukan sektor yang dapat beraktivitas kembali, para kepala daerah harus melibatkan berbagai pihak dan komponen masyarakat, serta melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur,” kata Doni, Sabtu (30/5/2020) kemarin.

Lebih lanjut, Doni meminta agar setiap daerah yang bakal menerapkan tahapan normal baru ini untuk menyiapkan manajemen krisis. Sebab kegunaan manajemen krisis untuk mengantisipasi bilamana terjadi penularan, sehingga dapat dievaluasi oleh gugus tugas didaerah masing-masing.

Sebelumnya juga, lanjut dia Menteri Kesehatan (Menkes) telah mengeluarkan surat edaran tanggal 20 Mei lalu, dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) pada masa pandemi corona.

BACA JUGA

• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan12 September 2026
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama11 September 2026
• Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan11 September 2026

Dalam surat edaran itu, dijelaskan perlunya dilakukan pengaturan pencegahan penularan Covid-19 terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau new normal.

Kemudian, surat edaran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik).

Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah menerbitkan protokol new normal di sejumlah sektor, misalnya transportasi publik dan pusat-pusat perbelanjaan serta Kementerian Agama (Kemenag) juga melakukan hal yang sama untuk mengatur terkait dengan panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

“Dalam penerapan protokol tersebut, diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Haikal

The post Pemerintah Pusat Izinkan Lima Daerah di Sultra Terapkan Tahapan New Normal first appeared on DetikSultra.com.