Berita Munsir Salam Terbaru Hari Ini

Bawaslu Sultra: Parpol dan Caleg Jangan Politisasi Penggalangan Bantuan Gempa Palu

Redaksi — Wed, 03 Oct 2018 09:04:12 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Bencana alam di Sulawesi Tengah membuat masyarakat Indonesia prihatin, termasuk di Sulawesi Tenggara. Mereka melakukan aksi penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian untuk membantu korban bencana alam Palu dan Donggala.

Aksi penggalangan dana juga diinisiasi oleh beberapa calon anggota legislatif di Sultra, dimana beberapa di antaranya mendirikan posko bantuan untuk menerima sumbangan dana dan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama para korban bencana alam Sulteng.

Melihat kondisi ini, Bawaslu Sulawesi Tenggara memantau aktifitas para caleg dalam aksi penggalangan dana untuk korban gempa Sulteng.

Komisioner Bawaslu Sultra, Munsir Salam mengimbau partai politik sebagai peserta pemilu untuk memperhatikan batasan antara pemberian bantuan sosial dan aturan kampanye jelang Pemilu.

Bawaslu khawatir ada oknum caleg yang mempolitisasi momen penggalangan dana dengan melakukan kampanye terselubung.

Parpol diharapkan bisa mengingatkan caleg- calegnya, agar mengetahui batasan sosialsaisi sesuai peraturan KPU terbaru nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye,
seperti pendirian posko bantuan oleh caleg dengan tidak terlalu “vulgar” memasang alat peraga kampanye.

“Kita imbau Parpol mengingatkan calegnya, supaya momen penggalangan dana bencana alam di palu tidak dipolitisasi. Karena jika ada indikasi pelanggaran, pasti kita tegur,” ujar Munsir Salam saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu(3/10/2018).

Bawaslu Sultra terus berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota untuk memantau aktifitas penggalangan dana untuk korban Palu dengan menegur bahkan memberi sanksi berat jika ada caleg yang terindikasi memanfaatkan momen bencana alam Palu untuk berkampanye.

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Bawaslu Sultra: Parpol dan Caleg Jangan Politisasi Penggalangan Bantuan Gempa Palu first appeared on DetikSultra.com.

Bawaslu: SDM Penyelenggara Tingkat Bawah Harus Diperbaiki

Redaksi — Sat, 30 Jun 2018 03:18:50 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 39 TPS pada sembilan kabupaten/kota di Sultra, tanggal 1 Juli. Ini membuktikan kualitas dari penyelenggara masih jauh dari apa yang di harapkan.
Anggota Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sultra, Munsir Salam mengatakan, terjadinya PSU di puluhan TPS yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, jelas menggambarkan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi.
Catatan ke KPU bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara di tingkat bawah harus diperkuat lagi, kemudian harus lebih intensif dalam memberikan pemahaman.
“Dengan adanya rekomendasi PSU, maka ini menjadi catatan bagi KPU sebab pelanggaran rata-rata dilakukan oleh petugas KPPS, PPS serta PPK yang tidak paham, padahal sudah dilakukan Bimtek,” ungkapnya.
“Kita ingatkan ke KPU bahwa, semua aturan tentang pelaksanan pemungutan sampai penghitungan di TPS sampai dengan PSU, yang tidak boleh dibuka jangan dibuka, kalau tidak paham KPPS, bisa bertanya pada PPS, kalau masih tidak paham tanya PPK, sehingga kita tidak mengambil langkah seperti ini,” sarannya.
Munsir menambahkan, bahwa Panwas di lapangan sudah mencoba melakukan upaya tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran seperti pembukaan kotak suara. Akan tetapi, seharusnya itu sudah diketahui dan dipahami oleh penyelenggara tekhnis, bahwa itu dilarang dan jangan dilakukan.
“Rata-rata Panwas dilapangan melarang namun tetap terjadi sehingga Panwascam melakukan rekomendasi PSU. Memangnya kalau tidak ada Panwas boleh di otak atik ya! Ada juga yang dibuka ketika tidak ada orang, sudah selesai proses, itu untuk apa dibuka,” cetusnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Arlink

The post Bawaslu: SDM Penyelenggara Tingkat Bawah Harus Diperbaiki first appeared on DetikSultra.com.

32 TPS di Sultra Terancam PSU, Dua di Baubau

Redaksi — Thu, 28 Jun 2018 21:28:48 +0000

BAUBAU, DETIKSULTRA.COM – Bawaslu Sultra mendeteksi sebanyak 32 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam proses pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada 27 Juni 2018 lalu yang tersebar di 17 Kota dan Kabupaten dianggap bermasalah. Puluhan TPS tersebut terancam dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dua TPS diantaranya terdapat di dua kecamatan di Kota Baubau.
Divisi Pengawasan Bawaslu Sultra, Munsir Salam, menyebutkan dua kasus terjadi di dua TPS di Kota Baubau yakni di Kecamatan Murhum dan Kecamatan Batu Poaro. Salah satunya terjadi kesalahan prosedur penanganan hasil pemungutan suara di salah satu TPS di Kecamatan Batu Poaro, yakni terjadi pembukaan kotak suara sebelum pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat PPK.
“Untuk seluruh Sultra yang terkait prosedur tadi yang sedang ditangani hari ini, yang kemungkinan potensial untuk kita rekomendasikan pemungutan suara ulang itu ada 32 TPS di 17 kabupaten dan kota, meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Konawe, Kolaka Timur, Bombana dan Kolaka Utara,” ungkap Munsir, saat ditemui Kamis malam (28/6/2018).
Lanjut Munsir, saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengumpulkan fakta-fakta di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan kemudian akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya rekomendasi.
Saat dikonfirmasi Ketua KPUD Kota Baubau, Edi Sabhara, membenarkan adanya dua pelanggaran yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Poaro dan TPS 3 Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum. Saat ini kata Edi, pihaknya intens melakukan komunikasi dengan PPK untuk pelaksanaan PSU dalam waktu dekat ini.
“Ada di TPS 8 Wameo dan TPS 3 Melai, ada yang membuka kotak suara dan yang di melai ada pemilih dari kendari ikut memilih,” tutup Edi Sabhara.
Reporter: Jamil
Editor: Fizi

The post 32 TPS di Sultra Terancam PSU, Dua di Baubau first appeared on DetikSultra.com.