Di Kabupaten Bombana, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami peningkatan. Mewabahnya kasus DBD diwilayah itu, membuat ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (perindo), Ahmad Nompa, berinisiatif melakukan fogging di wilayah Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Sabtu (28/3/20).

Ahmad Nompa mengatakan, dari data yang diperoleh sejak bulan Januari hingga Maret 2020 ini, sedikitnya telah terdapat 16 orang positif DBD dan terdapat 68 kasus dinyatakan suspect. Dari jumlah tersebut tersebar di empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bombana.

BACA JUGA :

“Sesuai informasi yang kami dapat, kasus positif DBD terbanyak itu ada di Kecamatan Rumbia Tengah dan Rumbia. Olehnya itu kami dari DPD Partai Perindo berinisiatif melakukan fogging di wilayah Rumbia, guna berharap dapat menekan bertambahnya kasus DBD,” ujarnya.

Dari kegiatan yang dilakukan, juga mendapat respon positif oleh masyarakat sekitar, ia berharap dengan dilakukannya fogging tersebut bisa dirasakan manfaatnya, sekaligus ia mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan tidak membuang sampah sembarangan agar tak ada tempat bagi nyamuk DBD untuk berkembang biak.

Reporter: Arif
Editor: Dahlan

The post Kasus DBD Meningkat di Bombana, Partai Perindo Lakukan Fogging first appeared on DetikSultra.com.

Menyikapi itu, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah Indonesia agar segera mengambil tindakan tegas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

Salah satunya yakni pemerintah harus melakukan lockdown atau mengunci semua aktivitas dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi Covid-19, sampai dianggap aman untuk kemudian dibuka kembali.

“Sementara harus membatasi pergerakan manusia dan menutup arus masu-keluar manusia ke dalam sebuah wilayah dan tetap menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan pokok. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir penjabaran Covid-19,” ujar dia dalam rilis DPP Demokrat yang diterima Detiksultra.com, Senin (23/3/2020).

“Lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi, tapi keselamatan manusia dan masyarakat adalah yang pertama dan utama,” sambungnya.

Selanjutnya pemerintah harus melakukan upaya penghentian penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak.

Selain itu, perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah.

“Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran Covid-19, agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat,” tutur AHY.

Tak hanya itu, putra mantan presiden Susilo Bambang yudhoyono (SBY) ini juga meminta pemerintah melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus Covid-19, utamanya fasilitas kesehatan.

Sehingga ini perlu dilakukan evaluasi APBN untuk merealokasi anggaran negara, utamanya dari sektor-sektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas-fasilitas dan tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan.

“Saat ini, langkah-langkah itu memang sebaiknya diarahkan di perkotaan, karena tingkat kerentanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat,” pintahnya.

BACA JUGA :

Kemudian lanjut dia, pemerintah harus memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini. Kepada kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis Covid-19.

Bantuan yang dimaksud seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya, dengan tujuannya untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, khususnya yang terkategori miskin dan tidak mampu.

“Terhadap mereka, kita juga harus meyakinkan bahwa pemerintah mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri. Jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pemerintah perlu melakukan perumusan dan menjalankan kebijakan, serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini. Diketahui social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi dan juga stok komoditas barang.

Belum lagi ditambah oleh tekanan pasar modal, tekanan depresiasi Rupiah, penurunan harga minyak global, serta potensi capital outflow secara besar-besaran. Untuk itu, perlu dipertimbangkan relaksasi dan restrukturisasi kredit, terutama di kalangan pelaku UMKM.

Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada para pelaku UMKM tersebut dalam membayar kredit di tengah pelambatan ekonomi yang parah. Selain itu pihaknya juga mendukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi pajak penghasilan, pajak impor dan percepatan restitusi, sebagai respons cepat terhadap situasi ekonomi saat ini.

“Terkahir pemerintah harus melakukan kerjasama dengan negara lain, di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit, serta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditemukan dan diproduksi vaksin anti-virus Covid-19,” terangnya.

“Karena ancaman Covid-19 ini bersifat borderless, kami mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan Kawasan Pasifik lainnya yang
sudah berhasil mengatasi Covid-19, untuk saling mendukung dan memberikan bantuan,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Kasus Covid-19 Terus Meningkat, AHY Minta Pemerintah Lockdown first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Benyamin Salempang, menjelaskan, tercatat selama tahun 2018, warga Kendari yang bekerja di negara lain sebanyak 18 orang, artinya bertambah 10 orang.

“Jumlahnya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun 2017 hanya ada 8 orang saja,” katanya.

[artikel number=3 tag=”tki,kendari,meningkat,” ]

Alasan mereka bekerja menjadi TKI, karena iming-iming penghasilan yang menjanjikan. Dari salah satu calon TKI yang mengurus berkas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari, calon TKI yang berprofesi sebagai tenaga honorer, memilih bekerja di luar negeri karena honornya terlambat dibayarkan hingga 6 bulan.

“Mereka bilang, sudah honornya kecil, terlambat lagi dibayar. Akhirnya mereka putuskan bekerja sebagai pengasuh lansia (care giver) di Taiwan karena gajinya besar,” tutupnya.

Reporter : M4
Editor : Rani

The post 2018, Warga Kendari Yang Bekerja di Luar Negeri Meningkat first appeared on DetikSultra.com.