Arham mengatakan, sudah terlalu banyak pejabat yang memenuhi syarat baik dari segi kepangkatan dan pengalaman dalam hal birokrasi, sehingga sepatutnya Bupati Bombana memberi kesempatan kepada mereka, utamanya yang memiliki kecerdasan intelektual dan profesionalisme.

“Bupati Bombana seharusnya tidak membiasakan diri menumpuk satu orang dengan beberapa jabatan, karena akan berdampak tidak maksimalnya kinerja,” ungkap Arham Selasa (14/7/2020).

Atas dasar ini, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memberi kesempatan kepada para pejabat agar mendapat posisi jabatan sesuai kelayakannya.

BACA JUGA:

• Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 202311 November 2026
• Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja11 November 2026
• Jaga Arus Penyaluran, Pertamina Pastikan Kelancaran Suplai Minyak Tanah di Muna Barat11 November 2026

“Salah satu contoh Sekda Bombana yang juga masih diberi tambahan tugas di Dinas Pendidikan sebagai kepala Dinas kemudian kepala BKD yang juga di beri kesempatan tugas sebagai kepala inspektorat serta Kadis Perhubungan yang juga menjabat sebagai kadis PU,” ujarnya.

Dengan banyaknya amanah yang diberikan kepada mereka tentu konsentrasi terpecah, sehingga pelayanan tidak maksimal.

Menanggapi hal itu fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN) Bombana, Umar Uba mengatakan, semua ini mempunyai uji kompetensi untuk menempatkan sebagai Eselon ll oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Untuk menjadi Eselon II ada uji kompetensi tidak semudah itu, semua butuh proses,” tukas Umar Uba.

Reporter: Arif
Editor: Via

The post LKPD Kritik Kebijakan Bupati Bombana Soal Pejabat Rangkap Jabatan first appeared on DetikSultra.com.

Direktur Eksekutif LKPD dan Demokrasi Sultra, Muhammad Amsar mengatakan, untuk membayar bunga pinjaman dana tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana menaikkan PBB-P2 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 121 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bombana, nomor 17 Tahun 2014, tentang penetapan klasifikasi zona nila tanah dan penetapan NJOP sebagai dasar penetapan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan.

[artikel number=3 tag=”pajak,bombana”]

“Sebelum Pemerintah Bombana berencana untuk melakukan pinjaman dana untuk pembangunan daerah, terlebih dahulu harus memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat usai meminjam dana tersebut, Seharusnya sebelum rencana pinjaman dana, Bupati harus mengumpulkan semua SKPD untuk membahas dampaknya terhadap rakyat dan di bahas di DPRD,”ujar Amsar, Minggu (14/7/2019).

Akibat dari pinjaman tersebut, masyarakat daerah Kabupaten Bombana harus menanggung beban yang tinggi, dengan membayar bunga pinjaman dana dari Bank Jawa Tengah, melalui kenaikan PBB – P2 hingga 300 persen.

“Bayangkan saja kanaikan PBB tak main-main,ditaksir hingga 300 persen dan tentu itu sangat mencekik leher masyarakat Bombana,” ungkapnya.

Bombana harus meniru hal baik yang sudah dilakukan oleh daerah lain seperti Kabupaten Wawonii, sebebelum malakukan pinjaman, masih dalam tahapan perencanaan, sudah mengumpulkan para kepala OPD untuk membahas persoalan itu.

Ia juga sangat menyayangkan lemahnya peran dari wakil rakyat yang ada, hal yang seharusnya menjadi tugas pokok para legislator justru hal itu yang terabaikan.

“Coba lihat anggota DPRD di Konkep, untuk menolak pinjaman daerah mereka sampai harus banting kursi, itu karena mereka sadar bahwa pinjaman itu yang akan bayar adalah rakyat” cetus Amsar

Reporter : Arif
Editor: Dahlan

The post LKPD Sultra : Kenaikan Pajak Dipicu Utang Pinjaman Daerah first appeared on DetikSultra.com.