Aduan LKPD Sultra tidak lain adalah soal penyerobotan lahan warga di Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, yang diduga telah dilakukan oleh PT REI.

Menyikapi itu, Ketua Lembaga Pemerhati dan Pemantau Pembangunan Desa (LP3D) Sultra, Sarman membantah tudingan LKPD Sultra yang disematkan kepada PT REI.

Menurut dia, meski lahan yang diklaim telah diserobot oleh PT REI, dibuktikan dengan kepemilikan tanah dengan  Surat Keterangan Tanah (SKT), namun seharusnya dokumen SKT itu terlebih dahulu diserahkan ke pemerintah desa (Pemdes) setempat, untuk memastikan kebenaran dan keabsahan surat kepemilikan tersebut.

“Sebisa mungkin dikembalikan ke Pemdes yang bertanda tangan saat itu. Dan oknum yang bertanda tangan di SKT itu juga harus di panggil serta Pemdes setempat yang sekarang,” ungkap dia, Kamis (14/1/2021) malam.

Setahu Sarman, sejak awal masuknya perusahan tambang itu di Kecamatan Kabaena, baik empat rumpun pemilik lahan maupun warga dan pemerintah serta perusahaan telah bersepakat bahwa tidak ada lagi persoalan mengenai lahan.

“2017 yang lalu telah disepakati empat ketua rumpun dengan masyarakat dan perusahaan. Dari kesepakatan tersebut tidak ada lg persoalan mengenai lahan dan pemberian kompensasi kepada warga sudah ditunaikan selama tiga tahun ini,” katanya.

“Bahkan kedua tokoh orang tua adat sepakati bahwa lokasi yang ada dalam PT REI itu adalah milik masyarakat banyak, tidak ada yang memiliki secara pribadi atau kelompok. Makanya saya heran tiba -tiba ada isu penyerobotan. Pertanyaannya lahan yang mana diserobot,” sambung Sarman.

Makanya dalam kesempatan tersebut, Sarman menghimbau terhadap LKPD Sultra untuk kembali mengkroscek ulang data yang telah dihimpun.

“Jangan sampai datanya tidak akurat. Atau malah lahannyang dimaksud itu, masuk dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung,” jalas dia.

Dengan begitu, tambah Ketua LP3D ini meminta kepada pihak DPRD Sultra agar bijak dalam menilai persoalan dugaan penyerobotan lahan yang ditujukan ke PT REI.

“DPRD harus lebih bijak dalam menilai persoaoan tersebut. Sebab dugaan penyerobotan lahan yang disampaikan oleh teman LKPD-Sultra menurut saya tidak benar,” pungkasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post LP3D Bantah Tudingan LKPD Sultra soal PT REI Diduga Serobot Lahan Warga first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, (18/06/20) nampak beberapa mobil truck milik PT Jhonlin Batu Mandiri (PT JBM) masih beroperasi memuat gula setengah jadi yang diimpor dari Thailand.

Padahal sebelumnya, kondisi pelabuhan Paria sempat roboh sebelum diresmikan penggunaannya. Kejadian inilah yang masih diselidiki pihak kepolisian.

Untuk itu, Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi Sulawesi Tenggara (LKPD Sultra), mengutuk tindakan PT. JBM yang seolah tak memperdulikan proses hukum yang tengah berjalan.

Menurut Arham, direktur LKPD Sultra, seharusnya PT. JBM menghormati proses hukum yang tengah berjalan dengan berhenti sementara untuk menggunakan Pelabuhan Paria sebelum ada ketetapan hukum.

BACA JUGA:

• Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 202311 November 2026
• Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja11 November 2026
• Jaga Arus Penyaluran, Pertamina Pastikan Kelancaran Suplai Minyak Tanah di Muna Barat11 November 2026

“Pelabuhan Paria yang sempat di ‘garis polisi’ tiba – tiba hilang, dan pelabuhan digunakan PT. JBM.” Ungkap Arham mempertanyakn hal itu. Rabu (17/6/2020).

Tak hanya pelabuhan, penggunaan jalan umum Kabupaten/Provinsi oleh PT. JBM dengan mobil sepuluh roda terpantau hingga kini (Kamis 18 Juni 2020) dan melintas di 10 Kecamatan di Kab. Bombana.

“Jalan ke Kendari, Poleang sudah mulai rusak, mobil perusahaan dengan kapasitas berat masih tetap lewat, seharusnya mereka menggunakan jalan sendiri (hauling),” tutupnya.

Reporter: Arif
Editor: Qs

The post Sempat Roboh Sebelum Diresmikan, PT. JBM Tetap Gunakan Pelabuhan Paria first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnyanya, Satgas Covid-19 telah digemborkan mampu bersiaga 24 jam awasi keluar masuknya kendaraan di gerbang perbatasan pintu masuk Rawa Aopa Watumohai, Bombana. Namun kenyataannya hanya isapan jempol.

Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD), Sultra, Arham, menegaskan bahwa tak benar Satgas Covid-19 Bombana bertugas 24 jam mengecek lalu lintas kendaraan di pintu gerbang untuk menangkal penyebaran corona.

Saat dirinya melewati perbatasan yang dimaksud sekitar pukul 16.10 Wita Senin (30/3/20), dirinya sudah tak melihat satupun anggota Satgas Covid-19 yang berjaga.

“Jangan bohongi publik dengan hanya modal foto-foto. Kita ini butuh keseriusan untuk menangani pencegahan penyebaran wabah Covid-19, ini bukan main – main, itu perlu diperjelas penjagaan 24 jam atau 24 menit,” ungkapnya.

BACA JUGA :

Sementara itu, di konfirmasi terpisah juru bicara Satgas Covid-19, Heryanto, mengakui telah terjadi human error saat memberikan keterangan mengenai penjagaan Tim Satgas 24 jam.

“Hanya persoalan logistik dan pengaturan SK-nya saja siapa yang jaga pagi, sore, dan malam itu yang belum teratur, itu saya anggap kelalaian kami di Satgas,” ungkapnya.

Heryanto mengatakan human error yang terjadi adalah imbas dari SK baru yang dikeluarkan pihak terkait yang harus menyiapkan kelengkapan logistik anggota, termasuk honor bagi anggota Satgas yang
bertugas, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tertuang dalam SK Mendagri yang baru.

Reporter: Arif
Editor: Dahlan

The post Digemborkan Satgas Corona Bombana Siaga 24 Jam, LKPD Sultra: Jangan Bohongi Publik first appeared on DetikSultra.com.