Dalam kunjungan tersebut, tim AMSI diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, didampingi kepala divisi pemasyarakatan (Kadivpas), kepala divisi pelayanan hukum dan HAM (Kadivyankum), maktub, di ruangan Kakanwil.

Sekretaris AMSI Sultra Nuryadi mengungkapkan, kunjungan tersebut untuk menyampaikan sistem kerja media-media online yang tergabung di AMSI dalam membangun pemberitaan yang berimbang di Sultra.

Mewakili jajarannya, pihaknya siap untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan Kemenkumham Sultra.

“Kalau ada kegiatan kami siap forward,” ungkapnya.

Sementara itu, Kakanwil Silvester Sili Laba merespon baik hal yang dilakukan pihak AMSI.

Pihaknya berharap agar media-media online yang tergabung dalam AMSI ini bisa mendukung jajaran Kemenkumham Sultra dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

“Kepada media-media yang ada di Sultra ini, mohon dukungan kerja sama yang baik dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. Kita saling sharing informasi,” ungkapnya.

Selain itu, Kakanwil juga mengajak AMSI untuk sama-sama membangun Sultra.

“Bagaimanapun Sultra ini kita harus bangun sama-sama. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang bagus serta informasi harus berimbang, terukur dan bertanggung jawab agar mampu menjadi edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Sesra
Editor: J. Saki

The post AMSI Kunker ke Kanwil Kemenkumham Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Agenda kunker ini adalah studi banding mengenai peraturan daerah (Perda) baca buta aksara Al-Quran yang ada di Konawe.

Ketua Komisi III DPRD Konkep, Muh. Yasran mengatakan, di Konawe telah lama berlaku perda buta baca tulis aksara Alquran. Konkep pun ingin menciptakan perda yang serupa sehingga mereka melakukan kunker ke Konawe untuk melihat referensi penyusunan perda tersebut.

Ia menambahkan, karena perda ini adalah inisiatif dari DPRD Konkep maka ia pastikan akan cepat lolos di pembahasan prolekda.

Hal lain yang menjadi tujuan kunjungan kerja di Konawe adalah terkait adanya Perda No 4 Tahun 2020 tentang Penataan Kembali Nama-nama Desa di Konkep.

“Karena dulunya desa pemekaran yang ada di Konkep waktu masih bergabung dengan Konawe maka jadi satu paket yang saat ini perda tersebut telah dicabut,” katanya.

Karena perda tentang pemekaran desa di Konkep telah dicabut, DPRD Konkep pun akan membuat perda penataan untuk nama nama desa di wilayah kerja mereka untuk membuat dasar hukumnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, karena Konawe induk dari maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah akan mencontoh kebupaten Konawe ini.

Reporter : Hiswan Pagala
Editor: J. Saki

The post DPRD Konkep Kunker ke Konawe Terkait Referensi Pembuatan Perda first appeared on DetikSultra.com.

The post DPRD Kota Kendari Kunker di Dua Kementerian first appeared on DetikSultra.com.