Perkara ini diadukan oleh Safrin A. yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Buton Rahmatia beserta empat Anggota KPU Kabupaten Buton, yaitu Ardin, La Ode Harjo, Muhamad Endra Sari, dan Sudariono. Secara berurutan, masing-masing dari nama tersebut berstatus sebagai teradu I sampai teradu V.

Kelima teradu diduga secara sengaja telah menetapkan mantan terpidana narkoba bernama Yuliadin alias Yuli Bin La Maca dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buton dari Partai Golkar dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Buton 1 pada Pemilu 2024.

Menurut Pengadu, Yuliadin alias Yuli bin La Maca telah berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Terakhir, ia dijatuhi vonis sembilan bulan oleh Pengadilan Negeri (PN) Baubau pada 16 Maret 2021.

Ketua KPU Buton Rahmatia (Teradu I) mengungkapkan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui jika Yuliadin alias Yuli bin La Maca telah berulang kali terbukti melanggar ketentuan pidana terkait penyalahgunaan narkotika.

Berdasar Surat Keterangan (SK) dari PN Pasarwajo yang diserahkan Yuliadin saat mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Buton, hanya ada satu perkara terkait pidana penyalahgunaan narkotika yang menjerat Yuliadin.

“Putusan dari perkara tersebut tidak sampai lima tahun penjara sehingga Yuliadin tidak perlu mendeklarasikan diri pernah menjadi narapidana,” kata Rahmatia.

Oleh karenanya, lanjut Rahmatia, KPU Buton pun memasukkan Yuliadin ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Buton. Selama 19-28 Agustus 2023, kata Rahmatia, KPU Kabupaten Buton menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS yang diumumkan pada 12-8 Agustus 2023.

“Setelah itu tidak pernah ada tanggapan atau masukan dari masyarakat terhadap rekam jejak hukum Yuliadin sampai kami tetapkan sebagai Daftar Calon Tetap,” ungkap Rahmatia.

Rahmatia menambahkan, status Rahmatia yang pernah lebih dari sekali terbukti melanggar ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika baru diketahui melalui pemberitaan media online.

Ia mengaku membaca berita tersebut dua hari setelah ditetapkannya Yuliadin dan Caleg-caleg lainnya dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

“Beberapa hari setelah itu kami melakukan rapat internal untuk menelusuri kebenaran dari berita tersebut,” kata Rahmatia.

Diketahui Ketua Majelis dalam sidang ini adalah Ratna Dewi Pettalolo, didampingi oleh dua Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sultra, yaitu Ali Hadara (unsur Masyarakat) dan Bahari (unsur Bawaslu). (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Tetapkan Caleg Eks Napi Narkoba, DKPP Periksa Lima Komisioner KPU Buton first appeared on DetikSultra.com.

Tuntasnya tahapan awal ini, tidak lepas dari kinerja KPU di 17 kabupaten/kota se-Sultra, yang secara simultan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik yang diterima dari KPU RI melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Kita targetnya selesai 26 Agustus, namun karena semua KPU di daerah bekerja bekerja secara cepat, kita bisa tuntaskan 24 Agustus kemarin pada pukul 18.30 Wita,” ujar Komisioner KPU Sultra, Iwan Rompo Bane, Kamis (25/8/2022).

Untuk dokumen persyaratan parpol itu sendiri meliputi daftar nama anggota partai politik yang tercantum dalam SIPOL telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-El atau KK yang diunggah ke dalam SIPOL. Fugaan ganda anggota Parpol yang tercantum dalam SIPOL serta status pekerjaan yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Parpol.

Kemudian, usia atau status perkawinan yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat Sebagai anggota partai politik dan NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-El atau KK yang ada dalam SIPOL.

Sehingga kata dia, kelima indikator di atas menjadi fokus verifikasi administrasi terhadap 141.633 dokumen keanggotaan parpol yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

Dengan selesainya proses verifikasi administrasi oleh KPU kabupaten/kota, maka hasilnya langsung tersampaikan kepada masing-masing partai politik melalui SIPOL yang wajib ditindaklanjuti kembali dengan surat pernyataan klarifikasi sejak 16-26 Agustus 2022 melalui akun SIPOL partai politik.

“Khususnya terhadap dokumen keanggotaan yang terindikasi ganda eksternal, indikasi pekerjaan tidak memenuhi syarat, dan indikasi usia yang tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.

Sedangkan hasil verifikasi yang masih dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) terhadap dokumen keabsahan lainnya, Parpol dapat melakukan perbaikan pada masa tahapan verifikasi administrasi perbaikan.

Lebih lanjut, Iwan Rompo Bane menyebut berdasarkan data hasil progres verifikasi administrasi yang diterima oleh helpdesk KPU Sultra dari KPU 17 kabupaten/kota sampai dengan data terakhir yang masuk saat ini, ditemukan perbadaan data antara rekapan total jumlah keanggotaan dalam SIPOL dengan jumlah by name (nama-nama) yang terinput dalam SIPOL.

Dimana data jumlah pada tabel rekapan dalam SIPOL untuk seluruh wilayah Sultra sebanyak 141.633 keanggotaan Parpol. Sementara hasil verifikasi administrasi by name yang dilakukan di 17 kabupaten/kota, sebanyak 141.556 dengan kata lain terdapat selisih 107 keanggotaan partai politik, dengan persentase akhir sebesar 99,92 persen.

Adapun penjelasan terkait adanya selisih jumlah antara rekapan dan by name tersebut di karenakan ada partai politik tertentu saat membuat rekapan jumlah keanggotanya dalam SIPOL tidak sama dengan jumlah by name yang di input dalam SIPOL.

“Tentu saja tahapan Pemilu 2024 masih panjang sehingga apa yang menjadi capaian hari ini dijadikan penyemangat untuk bekerja lebih baik, bekerja lebih professional dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro

The post KPU Sultra Tuntaskan Verifikasi Administrasi Parpol Lebih Cepat dari Target first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu berdasarkan draf revisi undang-undang (UU) pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas di DPR RI 2021. Di dalamnya diatur tentang rencana Pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023.

Dimana seperti diketahui bersama, Pilkada serentak seharsunya digelar pada tahun 2024 bersama dengan Pilpres, Pilcaleg (DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota) merujuk daripada ketentuan UU sebelumnya.

Tetapi kembali perujuk pada pasal 731 Ayat (2) dalam draf revisi UU Pemilu, kemungkinan besar Pilkada dilaksanakan pada 2022 di 101 daerah.

Kota Kendari dan enam kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) termaksud diantaranya.

Menanggapi soal kepastian Pilkada 2022 dan 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, La Ode Abdul Natsir menyampaikan beberapa poin penting berkaitan soal diatas.

Pertama draf RUU Pemilu pasal 731 Ayat (2) Pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017. Lalu pada pasal 731 Ayat (3), Pilkada 2023 akan diikuti oleh 170 daerah yang menggelar Pilkada pada 2018.

Kedua waktu pelaksanaannya bisa jadi digabung ke Juni 2022 atau Februari 2023, atau dipisah, dengan mertimbangkan daya dukung anggaran dan regulasi.

Ketiga, gagasan dalam RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah, sebaiknya Pilkada serentak secara nasional tidak dilaksanakan pada November 2024, sebagaimana pengaturan pasal 201 ayat (8) UU nomor 10 Tahun 2016.

Keempat, jika Pilkada secara nasional diselenggarakan pada November 2024, maka tahapannya akan beririsan dengan penyelenggaraan tahapan Pileg dan Pilpres 2024.

Kelima, dari sisi beban penyelenggara, Pemilu akan sangat berat dalam menyelenggarakan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dalam waktu bersamaan.

“Hal itu cenderung tidak rasional dan bisa mempengaruhi kualitas penyelenggaraan akibat penyelenggara harus berkerja dengan beban yang terlalu banyak,” ujar dia, Senin (25/1/2021).

Keenam, konsentrasi pemilih untuk fokus pada politik gagasan dan program menjadi tidak maksimal akibat terlalu banyaknya aktor politik yang berkompetisi akibat Pileg, Pilpres, dan Pilkada digelar dalam waktu yang beririsan.

Meski demikian dari beberapa poin panting yang disampaikan diatas, KPU Sultra menegaskan apapun yang akan diatur dalam UU Pemilu nantinya, dan telah resmi di berlakukan maka sebagai penyelanggara maka pihaknya akan melaksanakan ketentuan tersebut.

“Terkait dengan kepastian Pilkada 2022 masih menunggu RUU Pemilu di sahkan, yang saat ini kalau ngga salah sudah masuk Prolegnas prioritas DPR RI 2021 dan pembahasan di Baleg,” jelas Abdul Natsir.

“Intinya kami KPU Sultra meminta masyarakat bersabar dan menunggu selesainya UU Pemilu dibahas dan diberlakukan. KPU tidak bisa berandai-andai,” pungkasnya.

Reporter: Sunarto

Editor : Vhia

The post Tak Mau Berspekulasi Soal Pilkada 2022, KPU Sultra Tunggu Keputusan Pemerintah first appeared on DetikSultra.com.

Ketetapan itu dituangkan dalam Keputusan KPU Wakatobi nomor 326/PL.02.6-kpt/7407/KPU-KAB/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020.

Dalam keputusan itu disebutkan Paslon HATI berhasil meraih 31.937 suara, Sementara, HALO 29.901 suara. Dengan selisih sebanyak 2.036 suara.

“Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 saudara H. Arhawi dan H. Hardin La Omo dengan perolehan suara sebanyak 29.901. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, saudara H. Haliana dan saudari Ilmiati Daud dengan perolehan suara sebanyak 31.937,” jelas Ketua KPU Wakatobi, Abdul Rajab. 

Hasil pleno KPU Wakatobi ditetapkan sekitar pukul 17.38 wita bertempat digedung sanggar budaya Wakatobi di Kompleks Motika, Kecamatan Wangi-wangi Selatan. 

Dihadiri ketua dan anggota KPU serta PPK dari 8 kecamatan se Kabupaten Wakatobi, Ketua dan anggota Bawaslu Wakatobi serta aparat TNI dan Polri. Reporter: Abdul Editor: Via

The post KPU Wakatobi Pleno: Haliana-Ilmiati Menang Pilkada first appeared on DetikSultra.com.

Menurut Ketua KPU Konsel, Aliuddin, Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Dimana dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkada, harus memperhatikan protokol kesehatan (Prokes) untuk menangkal penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Olehnya itu, KPU Konsel sendiri sudah menyiapkan beberapa skenario ketika memasuki tahapan pendaftaran bakal Cakada berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Beber Aliuddin, pertama yang boleh memasuki ruangan pendaftaran yaitu bakal Pasangan Calon (Paslon), pimpinan partai politik (Parpol) pengusung, dan tim sukses (Timses).

“Jadi yang akan memasuki ruangan pendaftaran, itu tidak cukup dari 20 orang,” ujar dia saat dihubungi Detiksultra.com, Rabu (2/9/2020).

Kedua, Aliuddin memaparkan pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 30 kursi di halaman perkantoran KPU Konsel, bagi simpatisan yang ikut mengantar bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Konsel mendaftarkan diri.

“Di erea kantor KPU kita siapkan ruang transit bagi pendukung sebanyak 30 kursi saja. Sehingga yang boleh masuk ke area perkantoran tidak lebih dari 50 orang,” jelasnya.

Ketiga, dalam area perkantoran KPU Konsel, lanjut Aliuddin pihaknya telah menyiapkan tempat atau wadah mencuci tangan, lengkap dengan handtanitizer.

“Kita sudah siapkan, jadi nanti yang hadir di KPU Konsel wajib menggunakan masker,” katanya.

Dia menambahkan, bagi Paslon, pimpinan Parpol pengusung, maupun Timses tidak menjadi wajib untuk membawah keterangan hasil rapid test ataupun test swab.

“Arahannya gugus tugas itu mengambil keterangan rapid test di wilayah masing-masing. Tapi di KPU tidak mengatur itu, jadi bawah dan tidaknya nda jadi masalah,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post KPU Konsel Siapkan Skenario Pendaftaran Cakada first appeared on DetikSultra.com.

Dengan diterimanya Surat Keputusan (SK) rekomendasi B1-KWK, Paslon berakronim RAG – SS diminta oleh pihak DPP Hanura segera melakukan konsolidasi secara masif, mulai dari partai pengusung hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Oleh karena itu, Rusmin Abdul Gani menegaskan dirinya bersama Senawan Silondae telah mempersiapkan segala administrasi guna memenuhi syarat pencalonan bupati dan wakil bupati di ketika mendaftar ke KPU tanggal 4 September 2020 mendatang.

“Kami suda siap mendaftar di KPU Konawe Selatan dan semua telah kami siapkan administrasinya. SK B1 KWK ini nantinya digunakan saat pendaftaran resmi. RAG – SS siap tarung di Pilkada Konsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Senawan Silondae menjelaskan, setelah mendapat arahan dari partai besutan Oesman Sapta Odang (OSO).itu, pihaknya kian intens melakukan konsolidasi ke sejumlah partai pengusung.

“Kita makin masif melakukan konsolidasi, dalam rangka memperkuat basis di segala lini,” tukasnya.

Sebagai informasi Paslon penantang ini, diusung oleh sejumlah partai besar, diantara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan lima perolehan kursi di DPRD Konsel.

Kemudian Partai Hari Nurani (Hanura) dengan dua kursi, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) satu kursi.

Reporter: Sunarto
Editor: Yais Yaddi

The post Kantongi Rekomendasi B.1-KWK, RAG-SS Tatap Pendaftaran Calon ke KPU first appeared on DetikSultra.com.

KPU Sultra mencatat hingga pukul 17.00 Wita, Kamis (9/7/2020) sudah ada enam kabupaten telah menyelesaikan transfer anggaran NPHD secara utuh atau 100 persen.

Enam kabupaten tersebut adalah Konawe Selatan (Konsel) sebesar Rp45.877.508.000, Muna Rp37.229.421.600, Kolaka Timur (Koltim) Rp31.130.215.000, Wakatobi Rp28.000.000.000, Buton Utara (Butur) 25.300.000.000, dan Konawe Kepulauan (Konkep) Rp23.650.000.000.

Sementara Konawe Utara (Konut) dari total NPHD Rp36.800.000.000, baru terealisasi atau cair senilai Rp21.700.000.000 atau baru 58,96 persen.

“Kami hanya menyampaikan ke KPU RI terkait daerah yang sudah dan belum 100 persen transfer dana ke rekening KPU,” ungkap Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir.

Adapun alasan pemerintah daerah (Pemda) Konut belum mencairkan NPHD 100 persen, lanjut Ojo sapaan akrabnya bilang karena Pemda Konut belum menerima dana transfer dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Jika sudah cair DAU-nya langsung ditransferkan 100 persen ke rekening KPU Konut,” jelasnya.

Ojo kembali menjelaskan pencairan dana hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang pendanaan pilkada yang bersumber dari dana APBD.

Pencairan belanja hibah kegiatan pilkada dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:

• Pemprov Sultra Perkuat Kualitas SMK, Pelatihan Bahasa Asing Buka Peluang Kerja hingga Pasar Global13 November 2026
• Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare13 November 2026
• Kejar Target Akhir Tahun, Pembangunan Kawasan Olahraga Lakidende Digenjot12 November 2026

Pencairan sekaligus atau bertahap dicairkan langsung ke rekening KPU dan Bawaslu kabupaten/kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal pencairan belanja hibah kegiatan pilkada dilakukan paling lama 14 hari kerja, terhitung pasca penandatanganan NPHD.

Jika pencairan belanja hibah dilakukan secara bertahap, maka tahapannya sesuai ketentuan, yakni:

1. Tahap kesatu paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD.
2. Tahap kedua paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU dan Bawaslu kabupaten/kota untuk menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Hibah.

Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan hibah, pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemda tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU dan Bawaslu kabupaten/kota.

Setelah pemda melakukan pencairan tahap ke satu melebihi 40 persen, kelebihan pencairan diperhitungkan dalam pencairan tahap kedua.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Enam Kabupaten 100 Persen Cairkan Dana Pilkada, KPU: Sisa Konut first appeared on DetikSultra.com.

“Usai pengumuman, rencananya kami akan launching maskot dan jingle itu pada 22 Desember bulan depan,” Ujar Suprihaty Prawaty Nengtias (Ketua KPU Koltim).

Sebelumnya KPU Koltim membuka pendaftaran sayembara tanggal 16 Oktober – 16 November 2019, lalu seleksi administrasi dan penilaian pada tanggal 17-23 November, dan hari ini (25 November 2019) pihaknya mengumumkan pemenang.

[artikel number=3 tag=”pilkada,koltim”]

Juara untuk kategori Cipta Maskot ;

1. Juara I Hairil, nama maskot si Rume, nilai 1.410, Hadiah uang tunai Rp 7.5 Juta dan sertifikat.
2. Juara II Ashari Saputra, maskotnya Suko, nilai 1.353, uang tunai Rp 5,5 Juta tambah sertifikat.
3. Juara III Andika Risaldi, maskot Akao, nilai 1.330, uang Rp 3,5 Juta dan sertifikat.

Sementara Juara untuk kategori Cipta Jingle ;

1. Juara I – Gunawan, Jingle “Yuk Coblos untuk Kolaka Timur ‘ta”, nilai 1.612.
2. Juara II – Wahyu Saputra, Jingle “Ayo Memilih”, nilai 1.513.
3. Juara III – Jupi Samdias Tabara, “Ayo Memilih Untuk Kolaka Timur”, nilai 1.470.

“Semua pemenang yang terpilih akan diberikan hadiah bersamaan saat launching maskot dan jingle” Ujarnya.

Reporter M2.
Editor Qs

The post Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada Koltim Desember 2020, first appeared on DetikSultra.com.

Kejadian ini menyisakan duka, beberapa penyelenggara harus menjadi korban dan meninggal dunia disebabkan kelelahan bertugas dipemilu.

Di Sultra sendiri, KPPS yang meninggal dunia sebanyak tiga orang dan petugas PPS sebanyak dua orang, berasal dari Kabupaten Konawe, Bombana, Muna, Kolaka dan Konawe Kepulauan.

[artikel number=3 tag=”politik,kpu”]

Sementara itu, Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib memverifikasi keluarga yang akan mendapatkan santunan.

“Saat ini, apa yang menjadi perjuangan kami untuk memberikan santunan saat ini dalam proses penyelesaian administrasi untuk ahli waris yang akan mendapatkan santunan. Inilah yang belum kami tuntaskan, misalnya kalau orang sakit harus di buktikan dengan keterangan dari dokter. Itu bagian dari contoh saja yang kemudian akan di verifikasi,” ungkapnya, Selasa (15/10/2019).

Temuan peneliti mengenai badan Adhoc, mengindikasikan bahwa persoalan sakit dan meninggalnya panitia pemilu di Sulawesi Tenggara tidak sepenuhnya berkaitan dengan aspek kesehatan, namun penyebab sakit dan meninggalnya panitia adhoc, dipicu oleh beratnya beban kerja mereka.

“Waktu sebelum bertugas pada 17 April, para penyelenggara melakukan distribusi surat pemberitahuan C6 kepada pemilih yang ada dalam DPT. Malam harinya mereka ini, gmenyiapkan TPS, pada dini hari harus menunggu pergeseran kotak suara selain itu juga dari segi usia para anggota KPPS,” ucapnya Abdul Natsir.

Reporter : Muhammad Israjab
Editor: Dahlan

The post KPU Sultra, Segera Santuni Ahli Waris KPPS Meninggal first appeared on DetikSultra.com.

Seperti yang disampikan salahsatu peneliti yang terlibat, Najib Husein. Dia mengaku tidak adanya keseragaman model rekrutmen yang dilakukan oleh KPU, memungkinkan adanya perbedaan syarat pada tiap daerah, terutama bagi KPUD yang menyerahkan rekrutmen KPPS dan Linmas pada PPS.

” Keterlibatan PPS dalam melakukan rekrutmen sangat mungkin menimbulkan terjadinya kesalahan, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menilai layaknya seseorang untuk menjadi anggota KPPS dan Linmas, terlebih lagi jika PPS tidak dibekali dengan panduan tertulis oleh KPU,” ungkapnya, Selasa (15/10/2019).

[artikel number=3 tag=”politik,kpu”]

Ada juga petugas penyelenggara Pemilu yang mengalami musibah di Sultra, paling banyak menderita sakit yaitu 416 orang, 15 orang kecelakaan dan 6 orang meninggal dunia.

Secara peringkat, Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna dan Kabupaten Kolaka Utara tercatat sebagai lima besar daerah yang paling banyak petugas pemilunya mengalami musibah.

Dari hasil riset juga dikatakan bahwa, dalam penentuan petugas kepemiluan yang paling penting adalah harus sehat fisik dan psikis, artinya KPU harus melibatkan semua dokter ahli, paru, jantung, radiologi, jiwa dan bedah.

Dari riset yang telah dilakukan, maka keluar rekomendasi seperti, KPU perlu melakukan perluasan saluran informasi perekrutan badan adhoc.

Pendaftaran secara online, terjadwal dan tersistem, seharusnya dijadikan standar baku oleh KPU dalam rekruitmen badan penyelengara pemilu (Adhoc).

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengungkapkan bahwa, hasil ini akan disampaikan pada KPU RI, sebagai dasar kebijakan tata kelola panitia Adhoc kedepannya.

Reporter : Muhammad Israjab
Editor: Sumarlin

The post KPU Sultra Keluarkan Hasil Riset Badan Adhoc Pemilu 2019 first appeared on DetikSultra.com.

Dimana syarat calon Cakada Diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (i) dan penjelasannya pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa dijelaskan, yang dapat menjadi Cakada adalah warga negara Indonesia untuk dapat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan antara lain, tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Perbuatan tercela yang dimaksudkan seperti judi, mabuk, pemakai, pengedar narkotika, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir Muhtalib menjelaskan, kententuan syarat Cakada tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaiman telah dijelaskan, itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang menerangkan pernah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

“Kepolisian Daerah (Polda) bagi pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur. Kemudian Kepolisian Resor (Polres) untuk Paslon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan,” ujar dia dalam rilis tertulisnya, Sabtu (5/10/2019).

“Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk paslon Gubernur dan wakil gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili. Dan Polda untuk paslon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili,” sambungnya.

Ojo sapaan La Ode Abdul Natsir Muhtalib mengatakan, pengaturan yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga negara yang berwenang membuat pedoman teknis pelaksanaan UU Pilkada dalam bentuk PKPU, sebagai turunan dari UU serta akan menjadi persyaratan untuk menjadi Cakada merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang KPU.

Menurut dia, draft PKPU yang akan dikeluarkan oleh KPU, pastinya selalu menempuh jalur – jalur prosedur seperti uji publik yang melibatkan stakeholders ditingkat pusat. Setelah itu dilakukan penyempurnaan, kemudian diajukan kepada komisi III DPR RI untuk dikonsultasikan bersama dengan pemerintah.

“Setelah itu akan dilakukan harmonisasi perundang-undangan pada Kemenkumham RI termasuk diundangkan. Setelah seluruh prosedur pengundangannya selesai baru diundangkan,” cetusnya.

Lebih lanjut, dirinya sangat mengapresiasi jika ada masukan – masukan dari masyarakat perihal revisi PKPU. Apalagi saat ini PKPU Pilkada sedang dirampungkan oleh pimpinan KPU RI.

“Pada Pilkada Serentak tahun 2018, pada salah satu kabupaten/kota kami yang menyelenggarakakan Pilkada, yang lalu sempat dipermasalahkan di Bawaslu terkait ketentuan perbuatan tercela ini dan sudah diselesaikan dengan baik,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Ketua KPU Sultra: Revisi PKPU Selalu Tempuh Jalur Prosedur first appeared on DetikSultra.com.

Terkhusus pada revisi pasal 4 tentang syarat pencalonan kepala daerah, yang dimana sebelumnya tidak dijelaskan perbuatan tercela secara khusus. Tetapi dalam rancangan revisi pasal 4 ini, didalamnya dipertegas bahwa perbuatan tercela itu adalah judi, mabuk, penggunaan narkoba, pengedar narkoba dan berzina.

Meskipun masih dalam penggodokan, wacana tersebut sudah menuai kritikan. Salah satunya datang dari Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatulah.

Menurut dia, KPU memang salah satu lembaga yang didelegasikan untuk menyusun atau membuat peraturan pelaksanaan tentang Pemilu dan Pilkada, sebab mereka adalah ahli dibidang ini.

Kemudian dikatakannya revisi PKPU untuk menghindari improvisasi dan stigma KPU mencari sensasi walau menabrak UU. Maka KPU perlu membuka ruang publikasi, diseminasi, maupun konsultasi publik dalam menyusun sebuah peraturan teknis.

“Kurangnya Konsultasi publik, publikasi dan diseminasi mengakibatkan ketentuan yang dibuat KPU dalam peraturan pelaksanaan Pemilu atau Pilkada berpotensi menyimpangi, memperluas, atau mempersempit materi Undang-Undang,” ujar dia, Kamis (3/10/2019).

Lebih lanjut mantan Ketua KPU Sultra ini mengatakan, kenapa Peraturan teknis dibawah UU itu tidak boleh di improvisasi atau keluar dari norma UU?.

Kata dia hal ini agar mencegah pihak yang diberi delegasi menyusun peraturan teknis dibawah UU dapat menyelenggarakan kelembagaannya secara terkendali.

Kendati demikian dengan adanya delegasi kewenangan kepada KPU untuk membuat regulasi teknis pelaksanaan UU Pemilu atau Pilkada seperti PKPU, sejatinya tidak boleh melampaui kewenangan diatas UU atau tidak diatur dalam UU.

“Agar terhindar dari improvisasi hukum yang tidak tepat dalam menyelanggarakan pemilu dan melanggar hak konstitusional warga negara,” katanya.

Selanjutnya, Hidayatulah juga menuturkan kenapa sebenarnya peraturan teknis dibawah UU itu tidak boleh melanggar UU diatasnya, karena untuk memudahkan apabila ada perubahan, karena seringkali kebijakan teknis termaksud PKPU perlu diubah sehingga akan lebih cepat mengubah peraturan pelaksanaan daripada mengubah UU nya.

Tapi kalau peraturan dibawahnya tidak diatur dalam UU ada improvisasi, tak pasti secara hukum, tdk ada cantoh lain di UU, maka akan menyita waktu baik publik, legislatif, pemerintah, pihak yudikatif, maupun KPU itu sendiri.

Akibatnya, mereka akan dibuat kerepotan dan mencari-cari dalil pembenaran.

“Cara kerja KPU bisa dianggap menyimpang dan sensasi yang tak berujung. Tak melahirkan kepastian hukum,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Revisi PKPU Dianggap Menyimpang dan Hanya Cari Sensasi first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muhtalib menuturkan, dari 45 anggota DPRD Provinsi Sultra terpilih, hanya 16 orang incambent yang kembali menduduki kursi dewan.

“H. Abdurrahman Shaleh, Hj. Sulaeha Sanusi, Sudarmanto, H. Bustam, Hj. Wa Ode Siti Nurlaila, Hj. Muniarty M Ridwan, Nursalam Lada, Abd Rasyid Syawal, Muh. Poli, Suwandi Andi, Nur Ihsan, Muh Irfani Thalib, H. Jumardin, H. Heri Asiku, H. Syamsul Ibrahim dan Rasyid,” ujarnya, Minggu (18/8/2019).

Sementara itu, 26 orang lainnya merupakan wajah baru yang berlatar belakang dari berbagai pekerjaan dan profesi.

Ojo sapaan akrab La Ode Abdul Natsir Muhtalib menjelaskan, 10 orang berasal dari incambent anggota DPRD dari kabupaten/kota terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sultra.

Mereka adalah, Hasrat (DPRD Bombana), Nurlin Surunuddin (DPRD Kota Kendari), Asrizal Pratama Putra (DPRD Kota Kendari), La Ode Frebi Rifai (DPRD Muna), Abdul Salam Sahadia (DPRD Butur), Fajar Ishak Daeng Jaya (DPRD Kota Baubau), Supratman (DPRD Kolaka Utara), Masyhuri (DPRD Kolaka Timur), H. Parmin Dasir (DPRD Kolaka),Titin Nurbaya Saranani (DPRD Konawe Kepulauan).

“La Ode Muhammad Marshudi (BUMD), H. Muh. Nur Sinapoy (Pensiunan PNS), Sitti Nurhayati (Ibu Rumah Tangga/IRT). Selebihnya 16 belas orang berprofesi/pekerjaan sebagai wiraswasta dan Swasta,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Wajah Baru Anggota DPRD Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kolut, Susanti, mengungkapkan penetapan perolehan kursi parpol dan anggota DPRD terpilih, sudah sesuai jadwal.

Nama calon Anggota DPRD Kolut terpilih berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Dapil Kolut I meliputi Kecamatan Wawo, Lambai, Ranteanging, Lasusua, dan Katoi yakni Muh. Zafaat Nur (Demokrat),  2.063 suara, Ulfa Haeruddin (PKB) 1412 suara, H. Akhiruddin (PPP) 686 suara, Nasir (PDIP) 725 suara, Drs. Sabri Mustamin (Demokrat) 1777 suara, Ahmadi (Gerindra) 1010 suara, Abu Muslim (Golkar) 914 suara, Drs. H. Sudarmin (PBB) 1355 suara, dan Martani Mustafa (PKB) 1375 suara. Total 9 kursi.

Dapil Kolut II meliputi Kecamatan Kodeoha, Tiwu, Ngapa, dan Watunohu yakni Hj. Sukmawati (PKB) 1664 suara, Firdaus Karim (Demokrat) 1292 suara, Adi Putra (Gerindra) 761 suara, Hj. Yuli Muliana (PBB) 553 suara, H. Incing (PPP) 816 suara, Agusdin (PDIP) 1343 suara, H. Burhanuddin (PKB) 1201 suara, dan Baharuddin (Demokrat) 1051 suara. Total 8 kursi.

Dapil Kolut III meliputi Kecamatan Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Batu Putih, Porehu, dan Tolala yakni Buhari Jumas (Demokrat) 2162 suara, M. Syair (PKB) 1190 suara, Nirma (Demokrat) 1895 suara, Hardianti (Demokrat) 1790, Arifuddin (PDIP) 773 suara, M. Hadirman Sarira (PBB) 1024 suara, Basman (Demokrat) 1678 suara, dan Mustamrin Saleh (PPP) 1098 suara. Total 8 kursi.

Pleno tersebut juga menetapkan Partai Demokrat menjadi peraih kursi terbanyak yakni 8 kursi, disusul PKB 5 kursi, PDIP 3 kursi, PPP 3 kursi, PBB 3 kursi, Gerindra 2 Kursi, dan Golkar 1 kursi. Total 25 kursi.

Pleno yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Kolut dan mendapat pengawalan ketat oleh kepolisian juga mendapat apresiasi positif dari Bupati Kolut Drs. H. Nur Rahman Umar, MH yang turut hadir memberikan sambutan.

Reporter: Muh. Risal
Editor: Dahlan

The post KPU Tetapkan 25 Anggota DPRD Kolut, Dominasi Demokrat first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir Muhtalib mengatakan soal kenaikan honor badan ad hoc telah disuarakan.

“Honor badan ad hoc di rapat pimpinan (Rapim) kemarin kita juga sudah sampaikan,” ujarnya kepada Detiksultra.com, Selasa (13/8/2019).

[artikel number=3 tag=”honor,ad hoc”]

Namun, menurut dia wacana kenaikan honor badan ad hoc KPU bukan persoalan mudah. Sebab, melihat penyelenggara tingkat bawah yang begitu besar.

“Tetapi begini, ini sebenarnya bukan masalah kecil, karena pertambahannya itu dia jumlah orangnya yang banyak. Dia naik saja Rp 100 ribu kali 7815 TPS itu sudah berapa,” bebernya.

Walaupun tercapai kenaikan honor, tambah Ojo sapaan akrab La Ode Abdul Natsir Muhatalib, itu harus berdasarkan ketentuan dari menteri keuangan.

“Tetapi kalau pun mengalami kenaikan maka indeksnya itu harus berubah dari peraturan menteri keuangan,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Wacana Kenaikan Honor Badan Ad Hoc, ini Jawaban Ketua KPU Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Berbagai persiapan untuk pelantikan tersebut terus dilakukan. Tidak hanya itu, para wakil rakyat kian dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang akan disiapkan Pemerintah Kota Kendari.

Sekretaris DPRD Kota Kendari, Asni Bonea mengungkapkan, fasilitas yang akan diberikan bagi wakil rakyat tersebut yakni pakaian dinas harian, pakain sipil harian, pakain sipil resmi dan pakain sipil lengkap. Untuk pakain dinas setiap anggota dewan, perorang menelan anggaran Rp 30 juta.

Tidak sampai disitu, setiap wakil rakyat juga akan diberikan pin emas seberat 10 gram per anggota.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Sultra, Najib Husein mengatakan, dengan banyaknya fasilitas yang diberikan bagi setiap anggota DPRD Kota Kendari, tentu memberikan citra buruk di awal kinerja mereka.

Najib Husein menuturkan, harusnya anggota dewan baru lebih fokus menyiapkan diri untuk melaksanakan tugas sebagai anggota dewan 5 tahun ke depan, bukan terlena dengan fasilitas yang diberikan.

Seperti melaksanakan janji politik saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD yang mesti ditunaikan. Untuk mewujudkan hal itu, dapat ditempuh dengan cara tugas kedewanan seperti legeslasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

“Iya mestinya anggota DPRD yang baru lebih fokus pada fungsi sebagai wakil rakyat. Dalam melakukan tugasnya, jangan menimbulkan citra buruk di awal,” tutur Najib Husein.

Pakar komunikasi politik Sultra ini berharap agar ada figur anggota DPRD Kota Kendari yang lantang menyuarakan dan menolak segala fasilitas mewah yang diberikan oleh pemerintah.

Reporter: M7
Editor: Rani

The post Citra Buruk Jelang Pelantikan Anggota DPRD Kota Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan, sebenarnya rancangan tahapan pemilihan ini sudah dirilis dalam uji publik PKPU Pilkada 2020 oleh KPU Pusat pada tanggal 24 Juni lalu.

Tahapan Pilkada ini akan dimulai pada 1 Oktober mendatang, untuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dimana, kata dia, penandatanganan NPHD ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran pilkada dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada tanggal 1 November sampai 22 September akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada KPU daerah. Sedangkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bakal dilaksanakan pada 31 Januari sampai 1 Maret 2020 mendatang.

“Kalau untuk pendaftaran pemantau pilkada kita laksanakan tanggal 31 Januari, dan penyerahan syarat dukungan pasangan calon dijadwalkan pada 26-30 Maret mendatang,” katanya.

Kemudian, tambah dia, untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih pilkada pada 27 sampai 17 Juli, lalu dilanjutkan dengan masa pendaftaran pasangan calon pilkada dilakukan melalui KPU Daerah tanggal 28-30 April.

Ia melanjutkan, adapun jadwal penetapan pasangan calon dilakukan setelah melakukan verifikasi, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon kepala daerah pada 13 Juni 2020. Setelah ditetapkan baru kampanye dan debat publik pilkada 2020 dilaksanakan dari tanggal 16 Juni sampai 19 September mendatang.

“Sesuai jadwal dari pusat, untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan serentak pada tanggal 23 September 2020 mendatang,” tutupnya.

Untuk diketahui, pada pilkada 2020 ini untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan di sembilan provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal dilaksanakan pada 224 kabupaten, dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada 37 kota yang tersebar pada 32 provinsi.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Ini Tahapan Pilkada 2020 first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, La Ode Abdul Natsir, di hadapan puluhan media massa se-Sultra yang mengikuti workshop peliputan pasca pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 oleh Dewan Pers di salah satu hotel di Kendari, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya, di setiap tahapan pilkada nantinya media harus hadir dalam melakukan pengawasan, baik pada pendataan dan pendaftaran pemilih maupun terhadap peserta pemilu itu sendiri.

“Media ini penting ada di setiap tahapan pemilu, misalnya saja pada pendaftaran pemilih. Bahwa setiap pendaftar pemilih harus dipastikan ia adalah warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai penduduk, bahkan berita informasinya harus sampai ia menjadi pemilih sementara atau jadi daftar pemilih tetap,” katanya.

Begitu juga, lanjut dia, pada saat pendaftaran calon yang akan bertarung di pilkada nantinya, bahwa setiap warga negara punya hak yang sama untuk mencalonkan dirinya, dan media punya peran untuk mempublikasikan mulai dari visi misi hingga latar belakang calon terpilih.

“Disinilah peran penting media yang harus mengontrol, apakah penyenggaraan pemilu sudah berjalan baik dan terbuka atau malah sebaliknya,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post KPU Harap Media Jadi Pengawas Setiap Tahapan Pilkada 2020 first appeared on DetikSultra.com.

Hanya saja, kata dia, ada beberapa hal yang mengganjal dan sudah menjadi realita pemberitaan media di masa pemilu.

Dimana, tambah dia, di masa pemilu itu media lebih mempratekkan jurnalisme pacuan kuda terhadap persaingan antar parpol, bahkan persaingan antar caleg.

“Selama pemilu itu juga harus diakui bahwa ada yang menjadi media partisan, mendukung calon tertentu, elit parpol tertentu, sehingga tak lagi netral dan membuat berita yang tak berimbang,” katanya pada Workshop peliputan pasca pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 di Swiss Bell Hotel Kendari, Kamis (25/7/2019).

Selain itu, Ia melanjutkan, di pesta lima tahun sekali itu juga, sebagian media seolah terjebak pada kepentingan ekonomi semata, sehingga menyampingkan nilai-nilai jurnalisme dengan mengemas kampanye berupa berita terselubung.

“Ada juga media online kita yang lebih mengedepankan kecepatan, sehingga yang terjadi adanya ketidakakuratan dalam pemberitaannya,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Dahlan

The post KPU Ungkap Realita Pemberitaan Media Masa Pemilu first appeared on DetikSultra.com.

Pada 2019 partisipasi untuk masyarakat dalam Pemilu meningkat. Dibandingkan dengan pemilu 2014. Untuk di Sultra sendiri ada tiga daerah yang tidak mencapai 77, 5 persen yang mejadi patokan dari KPU RI.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan, ada tiga daerah di Sultra yang tidak mencapai angka partisipan pemilu 2019 yang lalu.

[artikel number=3 tag=”pemilu,kpu”]

“Ada empat daerah yang tidak memenuhi yaitu Buton Selatan (Busel), Wakatobi, Buton Tengah (Buteng) dan Muna. Sementara daerah lain sudah di atas 77,5 persen,” ugkapnya, Kamis (25/7/2019).

Abdul Natsir mengungkapkan, partisipasi pemilih meningkat hingga 80 persen. Ini bukan hanya bagian dari kerja KPU, tapi tidak terlepas dari media yang turut andil untuk memberikan edukasi.

“Tentu bukan hanya kerja-kerja sosialisasi, yang dilakukan penyelenggara pemilu. Tetapi tekad kawan-kawan jurnalis sangat luar biasa, jadi media massa, elektronik dan media darring selalu menampilkan perkembangan terkait tahapan pemilu,” terangnya.

Reporter: Muhammad Israjab
Editor: Rani

The post Empat Daerah di Sultra Tidak Mencapai Angka Partisipasi Pemilu 2019 first appeared on DetikSultra.com.