Dalam koordinasi tersebut, Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, didampingi Kadiv Parmas Sosdiklih, Arwah, Sekretaris, Muskam, Kasubag Redatin, Palmawanty, dan opertaor Sidalih. Sedangkan Kadisdukcapil, Iswanto didampingi Kabid, Rudy Lakebo dan para operator.

Jumwal Shaleh menjelaskan, pasca tahapan Pemilu dan Pilkada, KPU menjalankan program pemutakhitan data pemilih berkelanjutan (PDPB) sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB, agar data pemilih tetap update dan akurat.

“Dengan PDPB ini maka ketika masuk tahapan Pilkada nanti sudah tidak terlalu berat pemutakhiran data pemilih, karena telah dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan dan simultan pasca Pemilu,” kata Jumwal Shaleh, Jumat (27/6/2025).

Dalam program PDPB ini dilakukan pemutakhiran dengan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi dan memasukan data pemilih baru ke dalan daftar pemilih.

Pemilih TMS dimaksud yakni meninggal dunia, pindah kependudukan keluar dari Kota Kendari, warga Kota Kendari yang lolos masuk TNI/Polri. Sedangkan kategori pemilih baru adalah pemilih yang baru berusia 17 tahun, pindah penduduk masuk di Kota Kendari, dan warga Kota Kendari berprofesi TNI/Polri yang memasuki usia pensiun pasca Pilkada 2024.

Sehubungan kegiatan itulah KPU Kota Kendari meminta dukungan Disdukcapil untuk melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap elemen data penduduk dari data pemilih hasil konsolidasi yang diturunkan KPU RI ke KPU Kota Kendari.

“Selain itu tentu kita harapkan Disdukcapil dapat memberikan data penduduk terbaru Kota Kendari,” katanya.

Kadisdukcapil, Iswanto menyambut baik koordinasi KPU Kota Kendari, dan menyatakan dukungan serta supportnya dalam menyukseskan PDPB.

“Kita akan dukung dan support KPU Kota Kendari sebagaimana telah kita lakukan pada Pemilu dan Pilkada 2024 lalu, dimana hasilnya, tak ada komplain dari peserta berkaitan dengan data pemilih,” katanya.

Iswanto menyatakan nantiny operator KPU akan bekerja bersama dengan operator Disdukcapil sehingga data yang dihasilkan bisa akurat.

Dalam rangka PDPB, KPU Kota Kendari akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder pada setiap tiga bulan, lalu hasilnya akan dplenokan oleh komisioner KPU Kotw Kendari.

KPU Kota Kendari mengajak masyarakat Kota Kendari untuk melaporkan diri jika masuk kategori pelajar akan berusia 17 tahun, pensiunan ASN, TNI Polri, warga pindah domisili hingga keluarga yang telah meninggal dunia.

KPU Kota Kendari membuka posko pelayanan PDPB di kantor KPU Kota Kendari atau bisa juga mendaftarkan diri secara online melalui website link https://s.id/laporpdpb_kpu_kdi. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Sinergitas KPU Kota Kendari dan Dinas Dukcapil Sukseskan PDBP 2025 first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh yang ditemui di kantor KPU Kota Kendari mengatakan, dengan pelaksanaan dua debat publik, masyarakat Kota Kendari sudah bisa menentukan pilihan. Pelaksanaan debat publik bertujuan memberikan masyarakat kesempatan untuk menilai langsung visi dan misi dari lima paslon pemimpin Kota Kendari.

“Para paslon sudah memaparkan visi misi, dan berargumentasi, jadi sekarang kami serahkan ke masyarakat untuk menentukan pilihannya,” jelasnya pada Rabu (13/11/2024).

Selepas debat, para paslon masih harus melakukan tahapan kampanye, yang dijadwalkan hingga tanggal 23 November 2024.

“Masa kampanye masih berjalan sampai sampai tanggal 23 nanti,” tegasnya. (bds)

Reporter: Dandy
Editor: Wulan

The post Debat Kedua Pilwali Kota Kendari Usai, KPU: Kami Serahkan ke Masyarakat untuk Tentukan Pilihan first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh, membenarkan hal tersebut bahwa sebanyak tiga anggota KPPS di TPS tersebut tidak bersedia lagi untuk kembali bertugas saat pelaksaan PSU.

”Memang ada di TPS 24 Baruga, sebagian tidak bersedia lagi, karena memang SK-nya mereka itu satu kali kegiatan,” jelasnya, Sabtu (27/4/2019).

Lanjut, Jumwal, bahwa sejak penetapan pelaksaan PSU, KPU Kendari telah berkoordinasi bersama sejumlah pihak untuk mengantisipasi banyaknya anggota KPPS yang mengundurkan diri pasca 17 April lalu.

”Sejak diputuskan adanya PSU, KPU mengambil langkah langsung berkoordinasi, sesuai dengan aturan, PKPU berkaitan dengan rekrutmen KPPS,” lanjutnya.

[artikel number=3 tag=”kpu,kendari”]

Ia juga menjelaskan, bahwa Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia (SDM) bersama SMAN 5 Kendari, telah berkoordinasi terkait menyediakan petugas pengganti dari lingkup guru untuk mengisi kekosongan anggota KPPS di TPS tersebut.

”Kordiv SDM KPU sudah melakukan koordinasi dengan SMAN 5 Kendari dan SMAN 5 menyediakan SDM untuk mengganti KPPS tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, penyebab Anggota KPPS di TPS tersebut mengundurkan diri diduga karena kelelahan sehingga tidak dapat menjalankan tugas untuk melakukan PSU yang telah dijadwalkan serentak dilakukan hari ini, 27 April 2019.

Reporter: Anca
Editor: Rani

The post Anggota KPPS Ini Menolak Laksanakan PSU, Ini Penyebabnya first appeared on DetikSultra.com.

Penjagaan di pintu masuk TPS hanya memperbolehkan saksi partai dan pemilih yang memegang formulir C-6 sesuai dengan domisili.

Koordinator Divisi data, Perencanaan dan Informasi KPU Kota Kendari, La Ndolili, memantau langsung proses pemilu ulang di TPS 15 Mandonga.

Ndolili menyatakan proses pemilu di TPS 15 berjalan aman dan lancar, dan berharap indikasi pelanggaran pemilu saat pencoblosan lalu tak lagi terulang.

[artikel number=3 tag=”kpu,kendari”]

“Proses pemilu ulang ini diperketat, hanya pemegang C-6 yang disilahkan mencoblos, ini untuk menghindari lagi kesalahan penyalahgunaan C-6 seperti pemilu lalu,” ujar La Ndolili.

TPS 15 Merupakan satu-satunya TPS yang melaksanakan PSU di kecamatan Mandonga.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat 233 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ada 26 orang.

Di TPS 15 Mandonga direkomendasikan melaksanakan Pemilihan Suara Ulang karena adanya indikasi penyalahgunaan surat panggilan C-6 saat pemilu 17 April lalu.

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post PSU di TPS 15 Mandonga Diperketat first appeared on DetikSultra.com.

Melalui forum tersebut ditetapkan jumlah DPTHP-2 mencapai 209.651 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 103.449 pemilih dan perempuan sebanyak 106.203 pemilih.

Jumlah DPTHP-2 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah DPT maupun DPTHP-1. Dimana jumlah pemilih dalam DPTHP-1 yang ditetapkan pada (13/9/2018) lalu berjumlah 187.797, dengan rincian laki-laki 92.796 dan perempuan 95.001.

Jumlah DPT Kota Kendari yang ditetapkan 20 Agustus 2018 lalu berjumlah 188.224 pemilih, dengan jumlah laki-laki 93.040 pemilih dan perempuan 95.184 .

“Peningkatan jumlah pemilih DPTHP-2 terjadi karena masuknya pemilih baru melalui program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan hasil verifikasi faktual data DP4 Non DPT yang dikirimkan dari Dirjen Pencatatan Sipil Kemendagri,” cetus Ketua KPU Kendari Jumwal Saleh dalam rilisnya Selasa (13/11/2018).

Jumwal Saleh menjelaskan, penyempurnaan DPT hingga menjadi DPTHP-2 adalah upaya penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan data pemilih yang benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kesuksesan pertama Pemilu adalah kesuksesan data, sehingga kami dan jajaran berusaha melakukan verifikasi faktual dengan baik terhadap data DP4 non DPT yang diserahkan Dirjen Capil Kemendagri. Juga memastikan tak ada warga Kota Kendari yang tidak terdaftar dalam DPT melalui GMHP,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Alex ini mengatakan, dalam upaya verifikasi data DP4 non DPT yang diturunkan Dirjen Capil Kemendagri, sangat menguras tenaga penyelenggara, khususnya PPS dan PPK, karena data yang diturunkan cukup banyak yakni 52.556, dan waktunya sangat terbatas.

“PPS melakukan terbatas terhadap data yang turun mulai tanggal 1 sampai 9 November. Dan data ini sebenarnya tidak akurat karena, walaupun sudah meninggal 5 tahun lalu dan juga TMS masih muncul lagi, sehingga pekerjaan terulang,” bebernya.

Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPTHP-2 Tingkat Kota Kendari dipimpin Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh didampingi empat komisioner Asril, Alasman Mpesau, La ndolili dan Sri Marliyah Putri.

Rapat Pleno diikuti Bawaslu Kota Kendari, utusan dari Disdukcapil, PPK dan Pnawascam se-Kota Kendari, serta pimpinan Parpol peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Kendari.

Reporter: Fadli Aksar
Editor: Sumarlin

The post DPT Kendari Bertambah Drastis, Ini Penyebabnya first appeared on DetikSultra.com.

Masing masing- masing Rasman Sale sebagai PPS Kelurahan Punggolaka dan Hendrayaka Utama sebagai anggota PPS Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu. Keduanya dilantik berdasarkan Surat Keputusan nomor: 149/PP.01.5-Kpt/7471/KPU-Kot/X/2018.

Ketua KPU Kendari, Jumwal Shaleh mengharapkan, agar anggota PPS yang dilantik langsung melaksanakan tugas sesuai tahapan Pemilu yang sedang berjalan, yakni penyempurnaan DPTHP-1 dan kampanye.

BACA JUGA:
>   Diteriaki Penculik, Satpol PP di Kendari Dikeroyok Massa
>   Dinilai Ilegal, Mahasiswa Desak PT Adhi Kartiko Pratama Dihentikan
>   Cara Mudah Adukan Pelayanan Publik Lewat E-Humas
>   Minimnya Peserta Tes Cat CPNS Yang Lulus, Bagaimana Solusinya?

“Tidak ada lagi orientasi tapi setelah dilantik langsung bekerja yakni membantu dua PPS yang sudah bekerja dalam melakukan coklit terbatas pemilih di wilayah saudara. Dan juga mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPS DPTHP-2 yang waktunya tinggal beberapa hari lagi,” kata dia.

Jumwal juga mengingatkan, agar PPS yang dilantik bisa memahami serta mendalami sumpah yang telah diucapkan khususnya terkait dengan tanggungjawab etik sebagai penyelenggara Pemilu.

“Di dalam sumpah tadi anda menyatakan tidak menjanjikan sesuatu kepada pihak tertentu atau kepada peserta Pemilu. Olehya itu saya ingatkan betul agar sumpah ini dipegang dengan baik,” ungkapnya.

Jumwal juga meminta, agar jangan berkomunikasi atau bertemu dengan peserta pemilu dalam hal ini caleg di luar sekretariat, karena akan berdampak buruk terhadap tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Pelantikan dua PAW anggota PPS tersebut, turut dihadiri tiga anggota komisioner KPU Kota Kendari, Asril, Alasman Mpesau, dan Sri Malriyah Putri, Sekretaris KPU Kota Kendari, Wasil, dan sejumlah pejabat serta karyawan Sekretariat KPU Kota Kendari.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Ketua KPU Kota Kendari Lantik Dua PAW PPS first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh, menjelaskan, Coklit terbatas adalah upaya mencocokkan dan meneliti ulang pemilih yang sebelumnya tidak ditemukan saat verifikasi faktual lalu, yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lapangan.

Proses Coklit ulang yang dilakukan di bulan November ini, PPS diminta berkoordinasi kembali dengan ketua RT/RW, mantan Pantarlih dan PPDP untuk pencocokan ulang pemilih yang tidak ditemui saat verifikasi faktual.

BACA JUGA:
>   Vonis ADP dan Asrun, Bariun: Putusan Hakim Sudah Sepadan
>   Polisi Diduga Bekingi Pertambangan Ilegal di Konut
>   Hasid Pedansa: APK Caleg Tak Perlu Pasang Visi Misi
>   Pelantikan Wali Kota Kendari Tunggu Upaya Hukum ADP

“Jumlahnya 7.000 lebih, mereka adalah pemilih yang tidak ditemui saat verifikasi lalu, jadi kita data ulang melalui Coklit terbatas,” jelas Jumwal Saleh saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/11/2018).

Upaya Coklit terbatas ini merupakan arahan langsung KPU RI, sebagai perpanjangan dari surat edaran sebelumnya terkait jumlah 31 juta lebih pemilih yang diverifikasi ulang oleh KPU secara nasional.

Arahan kerja tambahan KPU itu, disampaikan pada 1 November kemarin.

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Coklit Terbatas, 7.000 Lebih Pemilih di Kendari Bakal Verifikasi Ulang first appeared on DetikSultra.com.

Komisioner KPU Kota Kendari, Asril, beberapa hari sebelumnya telah menyampaikan melalui surat imbauan kepada seluruh Parpol yang terdaftar sebagai peserta Pemilu agar melepaskan APK yang melanggar aturan.

“Hari ini kita melakukan penertiban APK di seluruh Kota Kendari,” ungkapnya saat ditemui di lapangan Kantor Wali Kota Kendari, Kamis (01/11/2018).

Semua APK yang oleh KPU dinilai melanggar, diturunkan.

BACA JUGA:
>   Diduga Kesal, Wanita di Konsel Siram Suaminya dengan Air Panas
>   Pengacara Asrun-ADP masih Pikir-pikir untuk Banding
>   Polisi di Muna Curi Dua Ekor Sapi
>   Lima Formasi Jabatan Dokter Tidak Ada Pelamarnya

“Sesuai dengan aturan, Caleg boleh memasang APK dengan syarat mencantumkan visi-misi dan program kerja. Tetapi kalau ada embel-embel mempromosikan dirinya, nah itu kita langsung bersihkan,” tegasnya.

Selain itu, akan ditertibkan pula APK yang dipasang di jalan protokol, tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung atau sekolah).

Dari hasil penertiban tersebut, KPU menemukan banyak Caleg yang melanggar aturan. Untuk itu, Asril menegaskan kepada para Caleg untuk menaati peraturan KPU dan surat edaran KPU RI.

Reporter: Ningsih
Editor: Rani

The post KPU dan Satpol PP Tertibkan APK Caleg first appeared on DetikSultra.com.

Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Kendari, Asril, mengaku optimis target 43 persen akan tercapai.

Untuk itu, sosialisasi Pemilu terus dilakukan di masyarakat, untuk menjaring pemilih muda dari kalangan mahasiswa, dan pemilih pemula dari kalangan pelajar (SMA/SMK).

Saat ini, Asril melalui divisinya menggencarkan program Goes To Campus di kampus-kampus. Kegiatan perdananya berlangsung di FISIP UHO Kendari. Selain ke mahasiswa, KPU juga bakal menyosialisasikan Pemilu kepada pelajar di sekolah-sekolah.

“Kita sudah ada agenda untuk itu, Kamis besok Goes To Campus akan menyambangi Unsultra, kemudian selanjutnya STIKES Mandala Waluya di Poasia. Setelah itu baru kita sasar SMA dan SMK,” Ujar Asril di ruang kerjanya, Rabu (24/10 /2018).

BACA JUGA:
>   Andre Darmawan Sesalkan DKPP Tak Pecat 5 Komisioner Bawaslu Sultra
>   Proyek Reklamasi Teluk Rugikan Istri Nelayan
>   Korupsi, Pejabat di Kendari Dijebloskan ke Rutan

Selain sosialisasi, KPU juga menggencarkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dengan mengajak seluruh calon pemilih mengecek data identitasnya dalam DPT. Jika belum terdaftar, maka diarahkan mendatangi PPS kelurahan atau posko GMHP untuk didata.

Dalam kunjungan ke pemilih muda dan pemula, KPU bakal memperkenalkan warna lembar surat suara yang diprediksi bakal digunakan di Pemilu 2019.

Warna surat suara yang diprediksi akan digunakan yakni biru untuk DPRD Kota Kendari, warna hijau DPRD Provinsi, warna kuning DPR RI, warna merah untuk DPD RI, serta warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Pengenalan surat suara untuk memudahkan pemilih dan petugas memasukkan kedalam kotak suara.

Namun, legalitas tentang warna surat suara akan terpublikasi resmi setelah diatur PKPU melalui bahasan awal di DPR RI.

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post KPU Target 43 Persen Partisipasi Pemilih Pemula first appeared on DetikSultra.com.

Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kota Kendari, Asril, menyatakan, kegiatan di Unsultra yang dijadwalkan hari Rabu, 25 Oktober, adalah rangkaian kegiatan KPU dalam menyebarkan informasi tentang Pemilu kepada mahasiswa yang terkategori pemilih muda.

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengajak mahasiswa mendaftarkan diri ke posko Pemilu, bagi mereka yang belum terdaftar dalam DCT.

Baca Juga: La Ode Bariun: Pemilih Cerdas Memilih Orang yang Tepat

Agenda kegiatan di Unsultra nanti, kata Asril, kemungkinan sama di FISIP UHO, yakni pemberian materi tentang Pemilu dan dilanjutkan dengan dialog.

“Kita perluas pemahaman tentang Pemilu supaya partisipasi masyarakat di Pemilu meningkat, termasuk pemilih muda ini yang jumlahnya lebih banyak,” jelas Asril yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/10/2018).

Setelah memberikan pemahaman Pemilu kepada agen sosialisasi di universitas, goes to campus KPU Kota Kendari bakal beralih ke SMA/SMK, untuk menyasar pemilih pemula.

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Goes To Campus, KPU Kendari Bakal Bergerak ke Unsultra first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh, bahkan sempat kaget mengetahui tambahan DP4 non DPT dari dukcapil pusat. Di tengah kerja KPU dan PPK memfinalkan DPT hasil perubahan 1 yang akan selesai 28 Oktober ini.

Baca Juga: Raskin Dihapus, Ini Gantinya yang Lebih Praktis

Adanya tambahan data, memperumit kerja KPU, PPK dan PPS. Karena mengharuskan mereka kembali bekerja ulang memverifikasi seluruh data DPT berdasarkan DP4.

Analisa sementara Jumwal Saleh, DP4 tambahan itu sebagian tidak valid. Karena banyak pemilih sudah tidak memenuhi syarat (TMS). Bahkan pindah domisili.

“Tidak valid. Masih ada warga yang sudah meninggal dunia, tapi namanya masih tercantum di DP4 itu,” ujar Jumwal Saleh kepada Detiksultra.com (17/10/2018).

Baca Juga: Proyek Reklamasi Teluk Kendari Terbengkalai?

Jumlah tambahan DP4 non DPT yang masuk di KPU Kota Kendari sebanyak 52.556 pemilih. Terbanyak di Kelurahan Kadia, 6.857 orang.

KPU berharap pengecekan data tambahan ini harus bersama-sama Bawaslu dan Panwascam, agar tidak ada lagi perbedaan data.

Data gelondongan ini, diungkap Ketua PPK Kecamatan Poasia, Samsul, kembali menguras energi. Mereka harus memverifikasi ulang secara administrasi dan faktual pemilih di wilayah mereka.

“Ini namanya kerja dua kali, dari nol lagi. Di Poasia ada lebih lima ribu tambahan. Kami tidak tahu koordinasi di tingkat atas, kenapa sampai muncul data tambahan begini,” keluh Samsul.

Reporter: Dahlan
Editor: Ann

The post KPU Kendari dapat Tambahan 52 Ribu Non DPT “Gelondongan” first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan hasil pemeriksaan 11 penyelenggara tersebut, pihaknya sudah mengantongi identitas caleg yang menginisiasi pertemuan bersama para penyelenggara. Namun, Ketua KPU Kota Kendari ini tak berani menyampaikan identitasnya ke publik, dan asal parpol caleg tersebut.

“Kami sudah tahu identitasnya. Tapi karena ini masih berproses, maka kami belum bisa membukanya ke publik,” ungkap Jumwal Saleh saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/10/2018).

Baca Juga: Caleg PKS Pasang APK di SMKN 3 Kendari, Begini Tanggapan Kadernya

Terkait sanksi terhadap caleg yang diduga mengumpulkan para penyelenggara tersebut, Jumwal mengaku bahwa hal tersebut bukan kewenangan lembaga yang dipimpinnya ini.

“Yang menjadi kewenangan kami adalah menindak aparat kami. Untuk calegnya, itu domain dari lembaga pengawas,” cetus Jumwal Saleh.

Lebih lanjut pria yang kerap disapa bang Alex ini mengatakan, klarifikasi itu dilakukan dengan memeriksa 11 penyelenggara tersebut. Hasil klarifikasi itu kemudian diteruskan ke pihak DKPP untuk mengkaji dan memberikan sanksi terhadap para penyelenggara tersebut.

Baca Juga: DPRD Kendari Bakal Cek Rumah Penerima P2WKSS di Alolama

Ia menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman salah satu caleg DPRD Kota Kendari, dapil Kecamatan Poasia-Abeli.

Adapun pasal yang disangkakan kepada 11 penyelenggara tersebut adalah dugaan pelanggaran sumpah janji Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, atau dugaan pelanggaran etika yang diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Reporter: Fadli Aksar
Editor: Ann

The post KPU Kendari Tak Berani Beberkan Identitas Caleg Inisiator Pertemuan dengan 11 Perangkat KPU first appeared on DetikSultra.com.

Di KPU Kota Kendari terpantau sampai pukul 13.30 wita, baru dua Parpol yang melakukan penyerahan perbaikan LADK dari total 11 Parpol yang dinyatakan tidak lengkap. Dua Parpol itu adalah Hanura dan Golkar. Sementara 9 Parpol lainnya yakni PAN, Nasdem, Gerindra, PSI, PPP, PKB, PBB, Garuda dan Berkarya, berkas perbaikannya masih ditunggu KPU hingga pukul 18.00 sore.

Wakil Ketua I Hanura Kota Kendari, La Ode Abdul Aziz Nadia menyatakan, baru memasukkan dokumen LADK setelah seluruhnya rampung khususnya kelengkapan beberapa item yang menjadi bahan verifikasi mulai LDK 1 sampai LDK 7, termasuk rekening khusus Parpol dan 23 caleg Hanura di lima Dapil di Kota Kendari.

Khusus Partai Hanura, laporan awal dana kampanye yang dilaporkan ke KPU sebesar Rp250.000.

“Kita laporkan dana kampanye Hanura ke KPU itu Rp250 ribu, verifikasi LADK Hanura masuk beberapa item mulai LDK1 sampai LDK 7,” ujar Abdul Aziz Nadia di kantor KPU.

Untuk nilai besaran LADK 14 Parpol lainnya, bakal diumumkan KPU setelah tanggal 27 September ini.

Sejak ditetapkan tahapan perbaikan 23 hingga 27 September, hanya ada empat Parpol tidak melakukan perbaikan karena dinyatakan lengkap, yakni PDIP, Perindo, PKS dan Demokrat.

Keempat Parpol itu dinyatakan lengkap dokumen LADK-nya utamanya melampirkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Komisioner KPU Kota Kendari, Alasman Mpesau menegaskan, Parpol yang terlambat memasukkan dokumen perbaikan LADK, terancam batal mengikuti pemilu 2019, dan jika batal, maka usungan caleg Parpol di lima Dapil Kota Kendari juga gugur secara otomatis.

“Ya baru dua Parpol yang serahkan perbaikan dokumen LADK, masih ada sembilan Parpol batasnya sampai jam 6 sore ini,” tutup Alasman Mpesau saat ditemui di Kantor KPU, Kamis (27/9/2018).

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Batas Terakhir LADK, Laporan Awal Kampanye Hanura Rp250 Ribu first appeared on DetikSultra.com.

Caleg umumnya mencari tempat yang paling mudah dilihat orang, demi memperkenalkan pada masyarakat identitas berupa nama caleg, Parpol, beserta nomor urut mereka.

Mulai maraknya pemasangan atribut kampanye ini, menjadi parhatian penyelenggara Pemilu, KPU. Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh menyatakan, pihaknya sudah menetapkan lokasi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan memasang atribut kampanye.

Di Kota Kendari, beberapa wilayah yang disepakati KPU bersama pemerintah Kota Kendari dan Parpol, wilayah yang dibolehkan memasang atribut kampanye yakni di sekitar bundaran tugu bahasa, bundaran pesawat, kawasan P2ID (THR), lapangan Benu-benua, lapangan Lakidende, kawasan Eks MTQ dan rumah warga dengan syarat, ada izin tertulis dari pemilik rumah.

KPU memastikan, area taman kota menjadi wilayah steril yang bebas dari atribut kampanye, apapun bentuknya.

“Kami imbau peserta pemilu memperhatikan lokasi pemasangan atribut kampanye. Kita sudah sepakat dengan Pemerintah Kota Kendari dan Parpol terkait lokasi pemasangan media kampanye, terkecuali taman kota. Di kawasan itu disepakati tidak boleh ada atribut kampanye peserta pemilu,” tegas Jumwal Saleh yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu(26/9/2018).

Secara umum, lokasi yang tidak boleh terpasang atribut kampanye berdasarkan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang kampanye, pemasangan media kampanye dilarang di tempat ibadah dan halamannya, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Untuk bahan kampanye seperti stiker, brosur, dan sejenisnya, tidak diperbolehkan terpasang di pohon pelindung dan tiang listrik.

PKPU 28 juga mengatur tambahan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu di luar yang difasilitasi KPU. Untuk calon presiden dan wakil presiden, Parpol peserta pemilu, dan perseorangan calon anggota DPD, masing-masing hanya boleh memasang baliho paling banyak 5 buah perdesa/kelurahan, spanduk paling banyak 10 buah perdesa/kelurahan dan billboard atau videotron paling banyak 2 buah perkabupaten/kota.

Reporter: Dahlan
Editor: Rani

The post Peserta Pemilu Hanya Boleh Memasang Atribut Kampanye di Titik-titik Ini first appeared on DetikSultra.com.

The post Hasil Perbaikan DPT, KPU Kendari Hapus 427 Pemilih Ganda first appeared on DetikSultra.com.

The post Garda Nasdem Siap Kerja Rodi Kejar Target Ketua DPRD Kota Kendari first appeared on DetikSultra.com.

The post KPU Kendari Kembalikan Berkas Bacaleg Nasdem dan Perindo first appeared on DetikSultra.com.

Lebih lanjut, ia menjelaskan berkas Bacaleg yang diserahkan di KPU Kota Kendari sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU.
“Berkasnya sementara sedang di verifikasi oleh KPU, Insa Allah sudah lengkap. Meski mungkin akan ada perbaikan, namun itu hanya masalah-masalah kecil,” ungkapnya.
“Total Bacaleg kami 35 orang, 22 laki-laki dan 13 orang perempuan. Jadi semuanya lengkap. Sementara untuk Incumbent Bacaleg Kota Kendari yang maju tiga orang, tetapi ditambah satu Incumbent dari partai sebelah,” pungkasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Arlink

The post Pendaftaran Bacaleg Golkar Dimeriahkan Atraksi Pencak Silat dan Tarian first appeared on DetikSultra.com.

The post PPK dan PPS Diharap Tahan Godaan Pemilu first appeared on DetikSultra.com.

The post Usia 17 Tahun Wajib Terdaftar di DPT first appeared on DetikSultra.com.