Dalam rapat tersebut, KPU Kota Kendari mencatat adanya 2.519 pemilih baru, 2.894 pemilih yang melakukan perubahan data, 341 pemilih yang meninggal dunia, dan 2.060 pemilih yang pindah domisili.

Dengan demikian, jumlah pemilih aktif pada PDPB Triwulan II ini tercatat sebanyak 238.801 orang, yang terdiri dari 117.045 laki-laki dan 121.756 perempuan. Mereka tersebar di 65 kelurahan, 11 kecamatan di Kota Kendari.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih, sesuai dengan perintah KPU RI yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025.

“Proses PDPB sudah berjalan secara reguler, yaitu dengan memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat dan menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pemutakhiran ini penting sebagai bentuk konsolidasi data agar Pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik dan demokratis,” ungkapnya.

Proses pemutakhiran ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak, seperti Disdukcapil Kota Kendari, Dandim 1417 Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari, Kesbangpol Kota Kendari, LPKA kelas IIA Kendari, Lapas Perempuan Kelas III Kendari dan Rutan Kelas IIA Kendari, serta Polresta Kendari.

“Berkat kerja sama yang baik, proses dapat berlangsung lancar dan minim kendala,” ucap Jumwal Shaleh.

KPU Kota Kendari akan terus melanjutkan proses pemutakhiran ini hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2029, guna menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak pilihnya secara sah.

Sementara itu, Bawaslu Kota Kendari memberikan masukan agar KPU Kota Kendari dapat menjalin kerja sama dengan lurah se-Kota Kendari dalam hal data warga yang sudah meninggal dunia atau yang baru masuk ke wilayah kelurahan masing-masing. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Pleno PDPB KPU Kendari: 2.519 Pemilih Baru Tercatat pada Triwulan II 2025 first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kendari, Jumwal Saleh mengatakan, hari ini pihaknya melakukan FGD terkait penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Pilwali Kendari 2024. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari surat KPU Pusat yakni perintah untuk menggelar FGD secara berjenjang.

“Dalam FGD ini, kami dari KPU Kendari menerima masukan atau saran sekaligus evaluasi dari seluruh stakeholder,” ungkapnya saat ditemui di sela-sela kegiatan.

Jumwal menuturkan, ada empat instrumen yang menjadi fokus pembahasan yakni secara kelembagaan penyelenggara Pilkada baik itu KPU maupun Bawaslu. Selanjutnya terkait tahapan baik itu secara teknis hingga regulasinya.

“Adapula non tahapan yang berkaitan dengan sosialisasi, logistik, dan SDM,” katanya.

Pembahasan berikutnya ialah terkait eksternalisasi yakni hubungan KPU sebagai penyelenggara dengan pihak eksternal dalam hal ini bagaimana membangun komunikasi untuk pelaksanaan Pilkada.

“Dari seluruh masukan atau saran dari peserta kegiatan, hasilnya akan kita bawa di acara FGD tingkat provinsi yang muaranya nanti ialah bagaimana melakukan perbaikan pada Pilkada di masa-masa mendatang,” tukasnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post KPU Kendari Gelar Evaluasi Pelaksanaan Pilwali 2024 di Hotel Qubah 9 Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Sidang lanjutan yang akan digelar pekan ini, mengagendakan mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari sebagai termohon, dan pemberian keterangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari.

Dalam menghadapi sidang lanjutan MK, Koordinator Devisi (Kordiv) Hukum KPU Kota Kendari, Ahmad Segati Firihu mengatakan bahwa pihaknya sendiri telah siap menghadapi sidang lanjutan MK.

“KPU sudah siap hadapi sidang lanjutan sengketa Pilwali Kota Kendari dengan agenda memberikan jawaban atas dalil pengajuan sengketa pemohon,” ujar dia saat dihubungi awak media ini, Selasa (22/1/2025).

Dalam perkara gugatan PHPKADA dua Paslon Wali Kota Kendari ini, Yudhi-Nirna dan Abdul Rasak-Afdal, mereka mendalilkan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan KPU Kota Kendari di Pilwali Kota Kendari 2024 lalu.

Diantaranya pelanggaran salah satu calon saat kampanye, pemasangan logo partai pembagian kartu UMKM, serta pemilih luar Kota Kendari ikut mencoblos di Pilwali Kota Kendari.

Kendati demikian, KPU Kota Kendari sendiri telah menyiapkan semua bantahan yang didalilkan para pemohon dalam perkara sengketa kali ini.

Bahkan, tambah dia, KPU Kota Kendari akan menunjukkan bukti daripada dalil gugatan yang ajukan pemohon.

“KPU Kota Kendari menyiapkan jawaban dengan beberapa bukti relevan untuk membantah dalil-dalil pemohon,” jelasnya.

Hal demikian juga diungkapkan Anggota Komisioner Bawaslu Kota Kendari, Wa Ode Nur Iman. Menurutnya, Bawaslu Kota Kendari sudah sangat siap menghadapi sidang lanjutan PHPKADA Kota Kendari di MK.

“Kami akan memberikan keterangan terkait semua poin adun,” singkatnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post KPU Siapkan Jawaban dan Bukti Hadapi Sidang Sengketa Pilwali Kota Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Seperti yang diketahui, pembersihan dan penertiban APK merupakan tugas serta kewenangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Kota Kendari Sahinuddin menuturkan, dengan pengalihan kewenangan tersebut, Bawaslu kini hanya menjadi pengawas. Sedangkan yang melakukan eksekusi penertiban merupakan kewenangan KPU.

“Sejak kemarin kami mengimbau KPU untuk segera menggelar rapat kordinasi pembersihan APK dan hari ini sudah dilakukan. Jadi di tanggal 24 (November) nanti semua stakeholder, KPU beserta jajaran dan Bawaslu serta pemerintah daerah turun bersama-sama untuk melakukan pembersihan,” ujar Sahinuddin, Kamis (21/11/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya juga telah meminta agar pembersihan alat peraga kampanye dapat diselesaikan dalam sehari. Pasalnya, dua hari sebelum pencoblosan akan berfokus pada pendistribusian logistik.

Sahinuddin juga mengungkapkan, Liaison Officer (LO) masing-masing paslon telah bersepakat untuk berkoordinasi kepada pemilik billboard yang mereka sewa untuk membantu menurunkan APK yang sebelumnya dipasang.

“Ketika memasuki masa tenang tidak boleh lagi ada kampanye termasuk pula yang ada di media sosial. Tetapi, yang bisa kami kontrol kan hanya media-media sosial yang resmi oleh pasangan calon, kita pastikan itu mereka sudah harus tutup paling lama di tanggal 23 pukul 23.00 WITA,” tutupnya. (bds)

Reporter: Dandy
Editor: Biyan

The post KPU Ambil Alih Pembersihan Alat Peraga Kampanye di Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Kendari Arwah mengatakan, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kendari tersebut merupakan salah satu strategi guna menggaet sebanyak-banyaknya partisipasi dari kelompok rentan terutama kelompok disabilitas.

“Bila pada Pemilu 2024 yang lalu hanya 63 persen kelompok disabilitas yang ikut menyalurkan hak pilihnya maka pada pilkada ini kita targetkan 90 persen,” kata Arwah Jumat, (18/10/2024).l

Arwah menyebutkan dari 883 orang yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024, di antaranya terdapat sekitar 300 orang kelompok disabilitas tidak memberikan hak suaranya.

Ia mengatakan, KPU RI sudah memberikan dan menentukan beberapa segmen yang menjadi titik fokus sosialisasi pilkada, tetapi KPU di daerah memiliki kewenangan untuk memfokuskan sosialisasi pada segmen tertentu.

“Untuk KPU Kendari punya program untuk fokus pada segmen pemilih rentan seperti disabilitas, marjinal dan perempuan,” katanya.

Arwah berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan di 65 kelurahan dan 11 kecamatan se-Kota Kendari tersebut bisa menjadi pemacu bertambahnya partisipasi dari segmen yang disasar.

“Tentunya dengan sosialisasi yang masif kita lakukan bisa menambah pengetahuan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pada akhirnya bisa menimbulkan semangat untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada yang tinggal menghitung hari lagi,” ujarnya. (cds)

Reporter: Dandy
Editor: Wulan

The post KPU Kendari Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih ke Kelompok Disabilitas first appeared on DetikSultra.com.

Arwah menuturkan, pada debat kandidat tersebut semua calon Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Kendari diwajibkan untuk hadir, namun jika diantara pasangan calon (Paslon) tersebut ada yang tidak hadir karena alasan sakit, maka harus disertai surat keterangan.

“Jika ada Paslon yang tidak ikut debat, maka KPU Kendari akan mengumumkan. Dalam debat sendiri para panelis akan memperdalam visi dan misi setiap pasangan calon,” ungkapnya saat ditemui di salah satu hotel di Kendari, Selasa (08/10/2024).

Pada pelaksanaan debat, setiap Paslon Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Kendari akan diberi estimasi waktu yang sama dalam memaparkan visi misi dan menjawab pertanyaan. Ia menambahkan, bagi simpatisan jelas sudah ada pembatasan mengingat kapasitas ruangan. Adapun simpatisan pasangan calon yang dapat masuk ke ruangan debat masih akan dikoordinasikan lagi.

“Perlu diingat pula, simpatisan tidak dibolehkan membawa alat peraga kampanye dalam ruangan debat,” pesannya.

Dirinya berharap kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Kendari, tim sukses dan partai pendukung untuk menjaga kondusifitas Kota Kendari dalam pelaksanaan kampanye saat ini.

“Semoga pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari bisa berjalan sukses dan damai. Kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan meskipun beda pilihan,” harapnya.

Untuk media jelas perlu hadir untuk mensosialisasikan visi dan misi yang dipaparkan setiap pasangan calon, oleh karena itu pihaknya akan menyediakan ID Card bagi media yang dapat diambil di Kantor KPU Kendari minimal H-3 sebelum pelaksanaan debat kandidat.

Sebagai informasi, terkait persiapan jelang Pilkada 2024 segalanya sudah siap termasuk terkait tahapan, seperti perekrutan KPPS sebanyak 3.675, kampanye yang sedang berjalan dan telah ditetapkan waktu dan jadwal serta pembagian zona masing-masing setiap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Kendari. Termasuk terkait debat kandidat, tidak lupa dengan bimtek SIREKAP. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post KPU Kendari Siap Laksanakan Debat Kandidat Pilwali Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kendari, Jumwal Saleh mengatakan, saat ini persiapan logistik untuk Pilkada 2024 sudah 60 persen. Dimana, logistik tahap I yang meliputi tinta, segel, kabel pis, bilik dan kotak suara sudah tiba semua.

“Terakhir yang tiba ialah kotak suara sebanyak 1.072, kesemuanya itu telah dilakukan penyortiran dan perakitan. Semua dalam kondisi baik serta memenuhi syarat,” tuturnya saat ditemui di sela-sela acara bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang adhoc di salah satu hotel di Kendari, Selasa (08/10/2024).

Adapun logistik tahap II sedang dalam perjalanan. Logistik tahap II ini meliputi surat suara, alat bantu tuna netra, daftar pasangan calon serta formulir baik formulir plano dan formulir A4 serta sampul.

“Logistik tahap II diprediksi akan tiba paling lambat akhir Bulan Oktober ini. Sementara untuk penyaluran ialah H -1 pelaksanaan Pilkada 2024 untuk Kendari,” katanya.

Selain itu, pihaknya pun akan melakukan simulasi, dalam hal ini simulasi Sirekap, karena di Pemilu maupun Pilpres Februari 2024 yang lalu menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya akan dilaksanakan dalam kurun waktu dua minggu ke depan. Tidak hanya itu, ada pula simulasi pemungutan suara yang akan dilaksanakan oleh teknis di akhir Oktober 2024 ini. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Persiapan Logistik Pilkada 2024 Capai 60 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kendari Jumwal Saleh mengatakan, bimbingan teknis ini ditujukan untuk PPS karena untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibiayai di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Bimtek ini para peserta diajarkan bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban mereka,” ungkap Jumwal.

Mengingat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di KPU sudah melalui aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (Sitab).

“Jadi para peserta peserta diajarkan bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan dilaporkan melalui aplikasi Sitab,” tutur dia.

Kegiatan sendiri dihadiri sekretariat dan para ketua PPS se-Kota Kendari yang diharapkan ketua PPS ini yang menyampaikan kepada anggotanya. Sementara sekretariat itu teknis.

Apalagi dari segi tugas dan fungsinya yang mengelola keuangan adalah sekretariat termasuk pertanggungjawaban. Sehingga penting bagi sekretariat untuk dilibatkan.

Dia berharap dalam Pilkada Serentak 2024 ini sukses pelaksanaannya dan sukses pula pertanggungjawabannya. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post KPU Kendari Laksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi PPS first appeared on DetikSultra.com.

Ia menyampaikan bahwa proses penetapan DPT, mulai dari pemutakhiran data, kemudian disusun menjadi daftar pemilih sementara (DPS), pelaksanaan penyusunan rapat pleno terkait dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

“Kemudian setelah itu dilaksanakan kegiatan penetapan DPT untuk Pilkada serentak tahun 2024,” katanya.

Ia juga menyampaikan, bahwa selain penyusunan DPT, pelaksanaan tahapan pilkada kali ini, pada September 2024 ini KPU Kota Kendari akan banyak menggelar kegiatan rangkaian dari penyelenggaraan pilkada.

Seperti di 22 September 2024, akan dilaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon (Paslon) Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari.

Kemudian tanggal 23 September akan diadakan rapat pleno terbuka terkait dengan pengundian nomor urut dan tanggal 25 September mulai masuk tahapan kampanye.

Di tempat yang sama, Anggota KPU Kota Kendari Divisi Rendatin, Hans A. Rompas menyebut untuk jumlah DPT pada Pilgub Sultra dan Pilwalkot Kendari 2024, sebanyak 238.683 wajib pilih.

“Hasil dari rekapitulasi DPSHP masing-masing kecamatan. Selanjutnya diperoleh angka DPT Kota Kendari sebanyak 238.683 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 117.028 dan pemilih perempuan 121.655,” ucapnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post KPU Kendari Tetapkan DPT di Pilgub dan Pilwalkot 2024 Sebanyak 238.683 first appeared on DetikSultra.com.

Rakor yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh itu dihadiri 55 anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) se-Kota Kendari.

Jumwal Saleh mengatakan, rakor kali ini khusus membahas bagaimana pemetaan TPS. Ini penting dilaksanakan sebab TPS merupakan tempat yang akan menjadi penyaluran hak suara masyarakat saat tiba hari “H” Pilkada Serentak 2024.

“Jadi tahapan pilkada sekarang sudah berjalan. Saya berharap kepada seluruh teman-teman tetap bekerja dan mengacu pada PKPU,” harapnya.

Tak lama dalam kesempatan itu, Jumwal mengimbau agar seluruh PPK menjaga keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan.

Kordiv Perencanaan dan Data KPU Kota Kendari, Hans A. Rompas menyampaikan materi bagaimana seluruh PPK bisa memahami soal pemutakhiran data.

Hal yang harus dilakukan sebelum pemetaan TPS, kata dia, adalah semua daftar pemilih harus sudah ada dan benar-benar terdaftar. Selain itu untuk penentuan 1 TPS tiap kelurahan maksimal berjumlah 600 DPT.

“Satu TPS maksimal 600 DPT dalam satu kelurahan, kalau lebih dari 600 berarti harus dua TPS,” kata Hans A. Rompas.

Untuk itu, ia menekankan kepada seluruh badan ad hoc yang terbentuk, PPK mesti serius dalam menjalankan tugasnya.

“Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan selanjutnya untuk progres pemetaan TPS harus dituntaskan sekarang agar dilaporkan di KPU Provinsi Sultra,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Rakor Bersama PPK, KPU Kota Kendari Mulai Petakan Tempat Pemungutan Suara first appeared on DetikSultra.com.

Pelantikan badan adhoc ini langsung dipimpin Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh dan empat komisioner KPU lainnya, serta dihadiri anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari.

“Kami berharap anggota PPK yang dilantik ini menjalankan tugasnya dengan baik karena pilkada ini sebenarnya pelaksanaanya kita lebih mandiri walaupun tidak terlepas dari arahan KPU RI tetapi secara pelaksanaannya sangat lokalitas,” ungkap Jumwal Saleh.

Selain itu, ia berpesan kepada seluruh anggota PPK untuk senantiasa menjaga marwah dan integritas penyelenggara, demi berlangsungnya Pilkada Serentak 27 November 2024 yang jujur dan adil.

Terpenting lagi, yang belum memiliki pengalaman sebagai anggota PPK agar meningkatkan kemampuan masing-masing di bidang penyelenggaraan pilkada, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pilkada.

“Akhlak mencakup integritas sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu jujur adil dan netral,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Lantik 55 Orang PPK, Ketua KPU Kendari Minta Jaga Integritas Penyelenggara first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan rapat pleno tersebut, berikut nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kendari yang diumumkan KPU Kendari.

Kota Kendari I dengan alokasi delapan kursi ialah La Ode Abd Arman dari PKS dengan perolehan suara 1.697, Andi Sitti Rofikah Hidayat dari Partai Nasdem perolehan suara 2.789. Muh Maulana Ali Syahputra dari Partai Golkar jumlah suara 2.702, Nasaruddin Saud dari PAN perolehan suara 2.166, Hasbulan dari Partai Perindo jumlah suara 2.257, Saharuddin dari Partai Demokrat dengan perolehan suara 2.306, Apriliani Puspitawati dari PDI Perjuangan jumlah suara 3.046, dan Aman Labelo dari PKS dengan suara 1.650.

Kota Kendari II dengan alokasi tujuh kursi, La Ode Azhar dari Partai Golkar dengan suara 4.653, La Ami Partai Nasdem jumlah suara 2.653, M. Syaifullah Usman dari PAN total suara 3.799, Amiruddin dari Partai Gerindra jumlah suara 1.651, Ishak Ismail dari PDI Perjuangan dengan suara 3.646, Fitri Yanti Rifai dari PKS perolehan suara 2.846 serta La Ode Alimin dari Partai Demokrat total suara sejumlah 2.520.

Kota Kendari III dengan alokasi kursi tujuh kursi, Fadhal Rahmat dari Partai Golkar dengan suara 3.578, Mirdan dari Partai Demokrat dengan suara 3.652, Irmawati dari Partai Nasdem dengan suara 1.781, La Yuli dari PKS dengan suara 2.513, Gilang Satya Witama dari PPP total suara 2.040, La Ode Lawama dari PDI Perjuangan dengan perolehan suara 1.938, dan Jumran dari Partai Golkar perolehan suara 2.124.

Kota Kendari IV dengan alokasi enam kursi yakni dr. Jabar Al Jufri dari PKS perolehan suara 2.363, Hetty Purnawati Saranani dari PDI Perjuangan perolehan suara 2.586, Arsyad Alastum dari Partai Nasdem perolehan suara 2.437, Anita Dahlan Moga dari PAN dengan suara 2.004, LM Rajab Djinik dari Partai Golkar dengan suara 2.988, serta Muslimin dari Partai Demokrat 1.599.

Kemudian untuk Kota Kendari V dengan alokasi tujuh kursi yakni Laode Muh Inarto dari Partai Golkar dengan suara 4.392, Subhan dari PKS dengan suara 3.488, Zulham Damu dari PDI Perjuangan dengan suara 2.058, Arwin dari Partai Nasdem dengan suara 1.603, Simon Mantong dari Partai Gerindra dengan perolehan suara 2.001, Hamida Sudu dari Partai Perindo dengan suara 1.548, dan Samsudin Rahim dari PAN dengan perolehan suara 2.408.

Dengan demikian perolehan kursi dari masing-masing partai ialah Partai Gerindra sebanyak dua kursi, PDI Perjuangan lima kursi, Partai Golkar enam kursi, Partai Nasdem lima kursi, PKS enam kursi, PAN empat kursi, Partai Demokrat empat kursi, Partai Perindo dua kursi, dan PPP dengan satu kursi.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kendari, Jumwal Saleh menuturkan, jika berdasarkan angka perolehan kursi antar PKS dan Golkar itu sama enam kursi tetapi jika dilihat dari perolehan suara maka yang keluar sebagai pimpinan DPRD Kendari ialah Partai Golkar karena jumlah perolehan suara lebih banyak dari PKS.

“Tahun 2024 ini tidak ada kendala berarti namun dari jumlah TPS 1.030 terjadi kekeliruan dalam hal pengesetan surat suara sehingga menyebabkan PSU di beberapa TPS,” tuturnya.

Jumwal menerangkan dari jumlah enam TPS yang PSU di Pemilu 2024 angka tersebut sangat berkurang jauh dengan jumlah TPS yang PSU pada 2019 yakni sembilan TPS. Untuk diketahui, dari enam TPS yang PSU pada 2024 ini, ada pula satu TPS yang direkomendasikan PSU yakni Wua-wua, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena waktu keluarnya rekomendasi di hari terakhir batas waktu pelaksanaan PSU.

“Sehingga tidak mungkin kita laksanakan, sebagaimana ketentuan undang-undang namanya pelaksanaan PSU harus minimal satu hari sebelumnya semua logistik harus ada di TPS. Semetara TPS yang di Wua-wua ini surat rekomendasinya keluar di hari terakhir jadi tidak mungkin lagi kita adakan logistik,” terang dia.

Jumwal pun menuturkan, jika dibandingkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024 terjadi peningkatan pemilih. Pada Pemilu 2019 jumlah pemilih di Kota Kendari ialah 208.846 dengan jumlah TPS 972. Sementara pada Pemilu 2024 ini terjadi peningkatan pemilih yakni 238.205 dengan jumlah TPS 1.030.

“Jumlah tersebut meningkat secara signifikan, sehingga menjadikan Kota Kendari sebagai kota dengan pemilih terbanyak di Sulawesi Tenggara (Sultra),” pungkasnya. (ads)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Ditetapkan KPU, Berikut Nama Anggota DPRD Kendari Terpilih Hasil Pileg 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kendari Jumwal Saleh mengatakan, jika ada pemilih disabilitas, lansia dan ibu hamil itu harus diberi catatan bahwa pemilih tersebut harus mendapat prioritas dalam pelayanan.

“Jika ada pemilih yang sakit permanen dan tidak bisa datang ke TPS atau disabilitas yang sama sekali tidak bisa datang ke TPS dalam KPU ada namanya KSK yakni kotak suara keliling,” tuturnya saat ditemui di sela-sela pelaksanaan Simulasi Pemungutan Suara di Kecamatan Nambo, Rabu (24/1/2024).

KSK ini merupakan kantong plastik hitam yang berisi surat suara tetapi proses dijalankannya itu atas persetujuan Bawaslu dan pihak keamanan, karena surat suara dan proses pemungutan suara harus dikawal.

Hal tersebut bertujuan memudahkan disabilitas mengakses proses pemilu yakni pemungutan suara. Disabilitas berhak menggunakan hak pilihnya. Pemilih disabilitas akan mendapatkan pendamping khusus di Pemilu 2024.

“Pendamping ini syaratnya hanya menuntun sebagaimana namanya yakni mendampingi, namun pemungutan suara dilakukan sendiri oleh pemilih. Pendamping juga harus menandatangani surat pernyataan bahwasanya dia tidak akan membocorkan siapa yang dicoblos oleh disabilitas,” paparnya.

KPU hanya memfasilitasi dua jenis surat suara yang memiliki alat bantu yakni DPD RI dan pemilihan presiden dan wakil presiden. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Ketua KPU Kendari Sebut Disabilitas Dapat Prioritas di TPS first appeared on DetikSultra.com.

Penetapan hasil pengumuman tersebut tertuang pada surat Nomor: 61/SDM. 12-Pu/04/2023 tertanggal 25 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari.

Adapun anggota KPU terpilih di 15 kabupaten/kota, berikut daftarnya:

1. Kabupaten Bombana
   • Aminuddin
   • Dasril
   • Desy Arisandi
   • Hasdin Nompo
   • Rudinan
2. Kabupaten Buton
   • Ardin
   • La Ode Harjo
   • Muhamad Endra Sari
   • Rahmatia
   • Sudariono
3. Kabupaten Buton Selatan
   • Agusman
   • Deni Djohan
   • Hastun
   • Suwardi Singka
   • Syahril
4. Kabupaten Buton Tengah
   • Darwin
   • Karlianus Poasa
   • La Ode Abdul Jinani
   • La Zaula
   • Masurin
5. Kabupaten Buton Utara
   • Carison Musta
   • L.M. Miswar Adhi Putra
   • Munarsiy
   • Sitti Asriani
   • Waode Nurmila
6. Kabupaten Kolaka Utara
   • Aswar
   • Misbahuddin
   • Nurgalia
   • Robi
   • Supyan
7. Kabupaten Konawe
   • Andi Muh. Dzul Fadli
   • Haldin Sam Liambo
   • Ijang Asbar
   • Ramdhan Riski Pratama
   • Wike
8. Kabupaten Konawe Kepulauan
   • Hasrun
   • Iskandar
   • Nasruddin
   • Sri Wulandari
   • Alsad
9. Kabupaten Konawe Selatan
   • Anton Roberto
   • Eko Hasmawan Baso
   • La Ode Darman
   • Muh Yunan
   • Sahabuddin
10. Kabupaten Konawe Utara
    • Abdul Makmur
    • Edison Peokodoh
    • Eka Dwiyastuti Liambo
    • Muhamad Husni Ibrahim
    • Naim
11. Kabupaten Muna
    • Alimudin
    • La Ode Muhamad Askar Adi Jaya
    • La Ode Ngkumabusi
    • La Tasman
    • Wa Ode Lilis Widya Ningsih
12. Kabupaten Muna Barat
    • Ahmad Husain
    • Akbar Muram Dani
    • Faisyal
    • La Tajudin
    • Samsul
13. Kabupaten Wakatobi
    • Erni Mawar
    • Irfan Sakti
    • La Deni
    • Visman
    • Yasir Arafah
14. Kota Baubau
    • Farida
    • La Ode Supardi
    • La Saali
    • Muhamad Masril Zamhuri
    • Syamsuddin
15. Kota Kendari
    • Ahmad Segati Firihu
    • Arwah
    • Hans Aristarcus Rompas
    • Jumwal Shaleh
    • La Ode Hermanto (ads)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Ini Nama-Nama Anggota KPU Terpilih di 15 Kabupaten/Kota di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Shaleh mengatakan, parpol yang menyerahkan berkas pengajuan Bacaleg ke KPU yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Kendari.

Ia menyebut PDIP Kota Kendari menjadi parpol pertama yang mendaftarkan para Bacalegnya setelah pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2023 kemarin.

“Pengajuan pendaftaran Bacaleg PDIP Kota Kendari telah diterima,” ujar dia saat dihubungi awak media Detiksultra.com, Kamis (11/5/2023).

Sebenarnya lanjut dia, hari ini selain PDIP Kota Kendari yang mengajukan Bacalegnya, ada Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Kendari.

Namun tambah Jumwal Shaleh, KPU Kota Kendari belum dapat menerima berkas pengajuan Partai NasDem lantaran masih ada berkas yang belum terpenuhi.

“NasDem masih tunda karena terkendala belum turun persetujuan DPP,” jelasnya.

Sementara untuk parpol lainnya yang sampai saat ini belum juga mengajukan pendaftaran Bacaleg, masih memiliki waktu selama tiga hari ke depan.

“Pendaftaran berakhir pada 14 Mei 2023,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post KPU Terima Berkas Pendaftaran Bacaleg PDIP Kota Kendari first appeared on DetikSultra.com.

“Sebagai penyelenggara dan pemantau pemilu, PPK ini harus memiliki sikap idealis. Artinya, mereka tetap menjunjung tinggi kejujuran serta tidak ada keberpihakan dari pihak manapun,” terangnya usai menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah PPK, Rabu (4/01/2022).

Dengan fernomena itu, Jumwal Saleh menuturkan, PPK akan dilatih untuk menambah kepabilitas dan pengetahuan tentang kepemiluan, serta hal lain yang berkaitan dengan pemilu. Ditambah peningkatan keterampilan dalam mengelola teknis operator pemilu.

Tim PPK juga perlu melakukan koordinasi pada lingkup kecamatan, baik itu Bawaslu, Panwascam, camat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Regulasi ini harus ada penyesuaian, pasalnya di setiap tahunnya pasti ada perubahan. Maka dari itu, peningkatan skill sangat perlu. Terus koordinasi harus tetap dilakukan demi menunjang pemilu yang aman dan kondusif,” ucapnya.

Ia berharap, pada pemilu nanti tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Olehnya itu, kerja tim dan profesionalitas harus dipegang teguh.

“Kita tidak ingin Pilkada 2024 terjadi seperti 2019 yang banyak korban jiwa saat pesta demokrasi. KPU Kendari bertekad bahwa pemilu ini adalah pemilu terbaik dari tahun sebelumnya tanpa ada korban, kecurangan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Betyrudin
Editor: Wulan

The post Ketua KPU Kendari Tegaskan PPK Jaga Profesionalitas first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan uji publik atau permintaan tanggapan dan masukan dari masyarakat, terkait tiga usulan skema dapil KPU Kota Kendari.

Sejak dibukanya kotak tanggapan dan masukan pada akhir November dan hingga awal Desember 2022 lalu, KPU Kota Kendari banyak menerima masukan dari masyarakat. Dari tiga skema yang diusulkan, Jumwal Shaleh mengaku skema lima Dapil menjadi skema yang paling banyak disetujui, ketimbang skema enam dapil dan tujuh dapil.

“Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan ada juga dari kalangan politisi dan akademisi. Hasil uji publik, mayoritas memilih skema lima Dapil,” ujar dia kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Untuk skema lima Dapil itu sendiri, terdiri atas Dapil Kota Kendari I meliputi Kecamatan Mandonga dan Puuwatu dengan jumlah delapan kursi. Dapil Kendari 2 meliputi Kecamatan Kendari dan Kendari Barat dengan besaran tujuh kursi.

Dapil Kendari 3 meliputi Kecamatan Abeli, Poasia dan Nambo dengan alokasi kursi sebanyak tujuh. Lalu Dapil Kendari 4 meliputi Kecamatan Baruga dan Kambu dengan alokasi tujuh kursi. Terakhir, Dapil Kendari 5 meliputi Kecamatan Wuawua dan Kadia dengan alokasi kursi tujuh.

Menurutnya, skema lima Dapil ini sedikit ada perubahan. Jika sebelumnya Dapil Kota Kendari 3 hanya dua kecamatan yaitu Poasia dan Abeli, kini sudah menjadi tiga dengan gabungan Kecamatan Nambo.

Selain penambahan cakupan wilayah kecamatan, Jumwal menjelaskan, skema lima Dapil juga merubah komposisi kursi di DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024.
Perubahan komposisi terjadi pengurangan satu kursi di Dapil Kota Kendari 5. Sementara Dapil Kota Kendari 3 bertambah satu kursi.

“Kalau di Pemilu sebelumnya Dapil 5 Wuawua-Kadia ada delapan kursi sekarang tujuh kursi. Sedangkan Dapil 3 Poasia, Nambo dan Abeli bertambah satu  dari sebelumnya 5 kursi,” jelasnya.

Namun, skema lima Dapil ini belum bersifat final. Hasil uji publik baru akan disampaikan ke KPU Republik Indonesia (RI) apakah diterima atau sebaliknya. Namun apabila usulan tersebut diterima, maka skema lima Dapil akan diterapkan di Kota Kendari.

Sebelumnya diberitakan, KPU Kota Kendari mengajukan tiga rencana penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD, diantaranya:

Rancangan 1 yakni Dapil Kota Kendari I meliputi Kecamatan Mandonga dan Puuwatu dengan jumlah 8 kursi. Dapil Kendari 2 meliputi Kecamatan Kendari dan Kendari Barat dengan besaran tujuh kursi.

Dapil Kendari 3 meliputi Kecamatan Abeli, Poasia dan Nambo dengan alokasi kursi sebanyak tujuh. Lalu Dapil Kendari 4 meliputi Kecamatan Baruga dan Kambu dengan alokasi tujuh kursi. Terakhir, Dapil Kendari 5 meliputi Kecamatan Wuawua dan Kadia dengan alokasi kursi tujuh.

Rancangan 2, Dapil Kendari 1 meliputi Kecamatan Mandonga dan Puuwatu dengan alokasi kursi delapan. Dapil Kendari 2 meliputi Kecamatan Kendari Barat dengan alokasi empat kursi

Dapil Kendari 3 meliputi Kecamatan Kendari, Abeli dan Nambo dengan alokasi kursi enam. Dapil Kendari 4 meliputi Kecamatan Poasia dengan alokasi empat kursi.

Dapil Kendari 5 meliputi Kecamatan Baruga dan Kambu dengan alokasi kursi enam dan terakhir Dapil Kendari 6 meliputi Kecamatan Wuawua dan Kadia dengan alokasi tujuh kursi.

Rancangan 3, Dapil Kendari 1 meliputi Kecamatan Mandonga dengan alokasi empat kursi. Dapil Kendari 2 meliputi Kecamatan Kendari Barat dengan alokasi empat kursi.

Dapil Kendari 3 meliputi Kecamatan Kendari, Abeli dan Nambo dengan alokasi enam kursi. Dapil Kendari 4 meliputi Kecamatan Poasia dengan alokasi empat kursi.

Dapil Kendari 5 meliputi Kecamatan Baruga dan Kambu dengan alokasi enam kursi. Dapil Kendari 6 meliputi Kecamatan Wuawua dan Kadia dengan alokasi tujuh kursi dan Dapil Kendari 7 meliputi Kecamatan Puuwatu dengan alokasi empat kursi. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Uji Publik, KPU Sebut Mayoritas Pemilih di Kendari Pilih Skema Lima Dapil first appeared on DetikSultra.com.

“Penetapannya insyaallah 14 Desember 2022, penataan Dapil juga sementara berjalan,” jelasnya.

Adapun untuk pendaftaran PPK, dari informasi yang diterima saat ini sudah 75 orang. Proses ini sesuai standar yang ditetapkan dalam PKPU, termasuk juknis dan pedoman teknis.

“Terkait anggaran pemilu semua bersumber dari APBN dan telah terencana dengan baik, jadwal dan tahapan ditetapkan oleh KPU RI,” katanya saat ditemui di Rapat Koordinasi Pemilu dan Pilkada, Senin (21/11/2022).

Jumwal Saleh menambahkan, dirinya mendukung rapat koordinasi yang diselenggarakan Kesbangpol Sultra dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai.

“Dengan forum ini komunikasi dan koordinasi bisa berjalan lebih maksimal, sehingga bisa mengantisipasi sejak dini masalah yang terjadi menuju pemilu,” tutupnya. (cds)

Reporter: Septi Syam
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Pemilu 2024 Memasuki Tahap Verifikasi Faktual Perbaikan first appeared on DetikSultra.com.

Pendaftaran itu sesuai surat pengumuman KPU Kota Kendari nomor: 835/PP.14.1. Pu/7471/2022 tentang Seleksi Calon PPK untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Pendaftaran mulai hari ini hingga 29 November 2022,” ujar dia, Minggu (20/11/2022).

Jumwal Shaleh menyebut, siapa pun boleh mendaftar sebagai calon anggota PPK. Namun para calon pendaftar perlu mengetahui syarat yang perlu dipenuhi bila ingin mendaftarkan diri.

Disebutkannya, warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun untuk PPK, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus1945.

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat lima tahun tidak Iagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,” tuturnya.

Untuk kelengkapan dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi calon anggota PPK, surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II. huruf B angka 1 (Format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat untuk persyaratan huruf h.

Lalu, surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran Il huruf B angka 2 (format surat pernyataan calon anggota PPK).

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;

Daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il, huruf B angka 6 (Format Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK) dan pas foto berwarna 3×4.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Kendari paling lambat tanggal 20-29 November 2022, dengan engiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

“Atau bisa langsung datang membawa dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota Kendari yang alamatnya di Jalan Chairil Anwar No. 10 Kelurahan, Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Kontak yang bisa dihubungi 085242263319,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post Pendaftaran Calon PPK Dibuka Hari Ini, KPU Kendari Beber Persyaratannya first appeared on DetikSultra.com.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh menyatakan, pihaknya akan mulai membuka pendaftaran seleksi calon anggota PPK mulai besok, 20 November 2022 mendatang.

“Dalam rangka pembentukan calon anggota PPK, KPU Kendari mengundang warga Negara Indonesia, yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPK,” ujarnya, Sabtu (19/11/2022).

Jumwal Shaleh menyebut, dalam perekrutan calon anggota PPK, KPU Kota Kendari akan merekrut sebanyak 55 orang yang tersebar dari 11 kecamatan di Kota Kendari. Bagi masyarakat yang sudah pernah dua kali menjabat di pemilu yang berbeda, sudah dibolehkan untuk mengikuti seleksi.

“Dalam rekrutmen calon anggota PPK kali ini, tidak terdapat lagi batasan bahwa calon anggota PPK pernah mengajukan jabatan tersebut selama dua kali, sebagaimana dalam aturan Pemilu 2019,” jelasnya.

Adapun jadwal lengkap pendaftaran hingga pada pelantikan anggota PPK terpilih yakni sebagai berikut:

• Pengumuman pendaftaran dimulai 20-24 November 2022
• Penerimaan pendaftaran 20-29 November 2022
• Penelitian administrasi 21 November hingga 1 Desember 2022
• Pengumuman hasil penelitian administrasi 2-4 Desember 2022
• Seleksi tertulis 5-7 Desember 2022
• Pengumuman hasil seleksi tertulis 8-10 Desember
• Tanggapan dan masukan masyarakat 2-10 Desember 2022
• Wawancara 11-13 Desember 2022
• Pengumuman hasil seleksi 14-16 Desember 2022
• Penetapan anggota PPK 16 Desember 2022
• Pelantikan 4 Januari 2023
(bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro

The post KPU Kendari Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK, Simak Jadwal Lengkapnya first appeared on DetikSultra.com.