Irham Kalenggo menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi sebagai bentuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

“Rotasi dan promosi jabatan adalah kebutuhan dalam tata kelola birokrasi. Saya minta para pejabat yang baru dilantik bekerja profesional, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Konawe Selatan,” tegas Irham.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berharap seluruh pejabat eselon II yang dilantik hari ini mampu menyesuaikan diri dengan tugas barunya, serta bersinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Konsel Setara (Sehat, Cerdas, Sejahtera),” tambahnya.

Sebanyak 15 pejabat eselon II bergeser dan menempati posisi baru di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konsel.

Berikut nama-nama pejabat eselon II yang diambil sumpah jabatannya:

1. Iksan Porosi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (sebelumnya Kepala BPBD).

2. Saribana sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

3. Amran Aras sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

4. Nurlita Jaya AS sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

5. Setianingsih Mangidi sebagai Kepala Perpustakaan Daerah.

6. Dr. Sahlul sebagai Kepala Dinas Sosial.

7. Budi Yuliarto Silondae sebagai Kepala DPM-PTSP.

8. Nisbanurrahim sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

9. Samsul sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

10. Sajudin Idris sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

11. Asrudin sebagai Kepala Pelaksana BPBD.

12. Irwan Hasanudin Silondae sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

13. Dr. Marwiah Tombili sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

14. dr. Boni Lambang Pramana sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

15. I Putu Darta sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
(cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Bupati Konsel Lantik 15 Pejabat Eselon II first appeared on DetikSultra.com.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), setiap perusahaan wajib memiliki izin penguasaan air tanah (IPAT) untuk mengambil dan memanfaatkan air tanah guna mendukung operasional usaha mereka.

Perizinan IPAT ini diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah PP No. 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 tentang PBBR. Selain itu, IPAT juga diatur secara spesifik dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan bagian dari PBBR dan diterbitkan untuk usaha yang membutuhkan izin guna menunjang kegiatan operasional.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Konsel, Muhammad Hamdar, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait PB-UMKU yang mencakup penguasaan air tanah untuk aktivitas PT Karya Alam Perdana.

“Sampai hari ini, kami belum menerima laporan terkait penguasaan air tanah dari PT KAP,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 12 Agustus 2025.

Selanjutnya, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Konsel, Alpian Polingay, mengatakan bahwa pihaknya juga belum menerima permohonan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dari PT KAP.

“Belum ada permohonan terkait itu yang masuk ke kami dari PT KAP,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 12 Agustus 2025.

Alpian menambahkan bahwa seharusnya perusahaan tersebut segera mengajukan izin karena itu merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi.

“Izin ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan air tanah agar tidak merusak lingkungan dan untuk menjaga ketersediaan air tanah dalam jangka panjang,” tegasnya.

Dengan demikian, PT KAP berisiko dikenakan sanksi jika tidak memiliki SIPA. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau pidana lingkungan, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, atau pencabutan izin. Sementara itu, sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan penjara dan denda yang lebih besar.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur SIPA dan sanksinya, antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Belum Kantongi Izin Pengusahaan Air Tanah, PT KAP di Konsel Terancam Kena Sanksi first appeared on DetikSultra.com.

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, didampingi oleh Wakil Ketua I Ronald Rante Alang, dan Wakil Ketua II Arjun, serta dihadiri para anggota DPRD. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Penyerahan Rancangan Akhir RPJMD dilakukan oleh Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Hj. St. Chadidjah mewakili Bupati Konawe Selatan.

“RPJMD yang kami serahkan hari ini merupakan dokumen penting yang berisi visi, misi, serta arah pembangunan Kabupaten Konawe Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujar Hj. St. Chadidjah dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, potensi daerah, serta penyelarasan terhadap dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

“Penyusunan dokumen ini telah melalui konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta review oleh APIP dari Inspektorat Konawe Selatan. Ini menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan RPJMD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025,” jelasnya.

Visi: Konawe Selatan Setara

Dalam kesempatan itu, Hj. Chadidjah juga menguraikan makna filosofis dari visi pembangunan lima tahun ke depan, yakni “Menuju Konawe Selatan Setara: Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.”

“Menuju bermakna mengarah pada kondisi yang lebih baik. Setara dimaknai sebagai kondisi sejajar dengan kabupaten maju lainnya di Sulawesi Tenggara. Artinya, tidak ada lagi ketimpangan perlakuan antarwilayah dan kelompok masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, makna Sehat mengacu pada peningkatan pembangunan sektor kesehatan yang inklusif, Cerdas pada pembentukan masyarakat cakap secara spiritual, emosional, dan intelektual, serta Sejahtera pada peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Enam Misi Strategis

Lebih lanjut, Sekda memaparkan enam misi utama dalam RPJMD Konawe Selatan 2025–2029:

1. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang adil dan merata.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Penguatan kualitas SDM yang cerdas, produktif, religius, dan berbudaya.
4. Pertumbuhan ekonomi berkeadilan, berbasis inovasi dan investasi masyarakat.
5. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas.

“Misi ini disusun untuk mendukung Visi Pembangunan Daerah dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Sultra dan RPJMN 2025–2029,” kata Chadidjah.

Serahkan untuk Dibahas DPRD

Sebagai penutup sambutannya, Hj. Chadidjah secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Konawe Selatan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

“Kami berharap pembahasan ini dapat dilakukan secara mendalam dan konstruktif dalam semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, demi terwujudnya Konawe Selatan yang benar-benar Setara: Sehat, Cerdas, dan Sejahtera,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini menandai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengawal arah pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Serahkan RPJMD ke DPRD, Sekda Konsel Sebut Ada Enam Misi Utama Pembangunan 2025-2029 first appeared on DetikSultra.com.

Acara pelantikan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati pada Jumat, 1 Agustus 2025, dihadiri oleh Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, Ketua DPRD Hamein, Sekda ST Chadidjah, Ketua TP PKK Nurlita Jaya, serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Konsel.

Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menyatakan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam sistem organisasi pemerintahan.

“Pelantikan ini harus dimaknai sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pejabat yang dilantik dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja mereka.

“Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen kita terhadap reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegas Irham Kalenggo.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar setiap pejabat memiliki wawasan luas dan dapat membantu pimpinan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini penting untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan Kabupaten Konawe Selatan yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

Bupati juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas.

“Jabatan adalah kepercayaan yang harus diemban dengan tanggung jawab dan kejujuran. Tingkatkan kinerja dan inovasi. Di era digital ini, kecepatan, kreativitas, dan solusi dalam pelayanan publik menjadi kunci utama,” ujarnya.

Bupati Irham Kalenggo juga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Masyarakat harus menjadi mitra utama dalam setiap program yang dilaksanakan.

“Menghadapi kompleksitas tantangan di masa depan, kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Pelantikan ini diharapkan dapat memunculkan semangat baru untuk bersama-sama membangun Konawe Selatan agar lebih baik dan sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya,” harapnya.

Beberapa pejabat yang dilantik pada kesempatan ini antara lain:

Camat:

• • Moamar Ashrawi Imran sebagai Camat Konda;
  • Ashar sebagai Camat Laonti;
  • Sutami Silondae sebagai Camat Andoolo;
  • Ashabul Anaopa sebagai Camat Buke;
  • Aidon sebagai Camat Moramo;
  • Joni sebagai Camat Moramo Utara;
  • Sawaludin sebagai Camat Landono.

Sekretariat Daerah:

• • Yusnadirawan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Sinartin Musuma sebagai Kepala Bagian Umum;
  • Jimmy Nurman sebagai Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bagian Kesra.

Sekretaris Dinas dan Badan:

• • Firman sebagai Sekretaris Dinas Perikanan;
  • Harlin sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  • Sri Yuningsih sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  • Kiken Sukma Batara sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
  • Erwin Muchtar sebagai Sekretaris Dinas Sosial;
  • Andi Wirdayani sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  • Kolins Taridala Gamoro sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah.

Kepala Bidang:

• • Sabri R sebagai Inspektur Pembantu III, Inspektorat Daerah;
  • Sartati Mokke sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  • Arsyl Zaenul Ihsan Silondae sebagai Kepala Bidang Penagihan, Badan Pendapatan Daerah;
  • Haruddin Amir sebagai Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  • Palaki sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata;
  • Muh Sawal sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi, Badan Pendapatan Daerah;
  • Evi Susanti Azis sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya, Pemanfaatan SDA dan TTG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  • Masnun Zabir sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  • Marhan Taqwa Taridala sebagai Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  • Besse Asis sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup;
  • Muhammad Bakhtiar sebagai Kepala Bidang Aplikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

Sekretaris Camat:

• • Kumaraden Saldi Tongasa sebagai Sekretaris Camat Landono;
  • Asmin sebagai Sekretaris Camat Moramo Utara;
  • Sitti Masriani sebagai Sekretaris Camat Angata;
  • Saharuddin sebagai Sekretaris Camat Basala;
  • Sutrisno sebagai Sekretaris Camat Lalembuu. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Bupati Konsel Lantik Sejumlah Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Pentingnya Integritas dan Inovasi first appeared on DetikSultra.com.

Selanjutnya, Bupati Irham menunjuk Camat Laeya, Ansar sebagai pelaksana tugas (PlT) Kepala Desa Wonua Kongga terhitung sejak 31 Juli 2025 untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.

Baca Juga : Kejari Konsel Tetapkan Kades Amolengu Tersangka Korupsi Dana Desa

“Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen kami menjaga stabilitas pemerintahan desa serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Bupati Irham Kalenggo dalam SK, Rabu (30/7/2025).

Pemberhentian La Ode Sabaino didasari oleh alasan tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.

“Keputusan ini merujuk pada Pasal 8 ayat 2 huruf f dan Pasal 9 huruf a. Kepala desa dapat diberhentikan sementara jika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya,” jelas Irham.

Penunjukan Camat Laeya sebagai PlT Kepala Desa Wonua Kongga juga merupakan respons atas usulan yang disampaikan oleh Camat Laeya melalui surat bernomor 140/252/2025 tertanggal 28 Juli 2025.

Baca Juga : Gelapkan Uang Kompensasi Warga, Kades Laonti Ditetapkan Tersangka

“Kami menerima laporan resmi dari camat terkait stagnasi roda pemerintahan di desa tersebut. Maka sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan, penunjukan PlT segera dilakukan,” tambah Bupati.

Dalam menjalankan tugasnya, PlT Kepala Desa Wonua Kongga akan melaksanakan seluruh kewenangan kepala desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga diatur dalam sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Camat Laeya, Ansar, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut.

“Kami akan menjaga roda pemerintahan di Desa Wonua Kongga tetap berjalan baik, serta memastikan pelayanan publik tetap maksimal untuk masyarakat,” ujarnya.

Langkah Bupati Irham Kalenggo ini juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam menegakkan aturan dan menjaga tata kelola pemerintahan desa agar tetap profesional, transparan, dan akuntabel. (cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Bupati Konsel Berhentikan Sementara Kades Wonua Kongga Selama Tiga Bulan first appeared on DetikSultra.com.

Surat tersebut mendorong penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Langkah ini dianggap LBH HAMI sebagai bentuk pembiaran atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT Marketindo Selaras.

Menurut Andri Darmawan, selaku Ketua LBH HAMI Sultra, surat tersebut menunjukkan ketidakmampuan dan bahkan ketidakberanian Pemda Konsel dalam menyelesaikan konflik agraria. Menurutnya PT Marketindo Selaras telah melakukan kegiatan perkebunan sawit termasuk penggusuran dan penanaman tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

Hal ini, tegas Andri, merupakan pelanggaran jelas terhadap Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

“Pemda Konsel mengetahui dengan jelas bahwa PT Marketindo Selaras beroperasi tanpa IUP dan HGU yang sah. Namun alih-alih menghentikan aktivitas ilegal tersebut, Pemda justru mendorong penyelesaian melalui jalur hukum. Ini menunjukkan ketidakmampuan dan bahkan pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan tersebut,” tegas Andri Dermawan.

Lebih lanjut, LBH HAMI Sultra menyoroti pernyataan Pemda Konsel yang mendukung investasi asalkan sesuai koridor hukum. Ia menilai pernyataan ini sebagai bentuk retorika belaka, mengingat Pemda Konsel gagal menegakkan hukum dan membiarkan PT Marketindo Selaras beroperasi secara ilegal.

LBH HAMI Sultra menyatakan dukungan penuh kepada masyarakat Tani Angata untuk mempertahankan hak atas tanah mereka sebagai sumber penghidupan. Mereka mendesak Pemda Konsel untuk bertindak tegas dan menghentikan aktivitas PT Marketindo Selaras yang dinilai telah merampas hak-hak masyarakat.

Lembaga ini juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan UUPA.

Ketidaktegasan Pemda Konsel dalam kasus ini dikhawatirkan akan memicu konflik agraria yang lebih luas dan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. (bds)

Reporter: Sainal
Editor : Wulan

The post LBH HAMI Kritik Pemda Konsel Terkait Penyelesaikan Konflik Agraria yang Dianggap Tak Berpihak pada Masyarakat Tani first appeared on DetikSultra.com.

Padahal fungsi dari mobil ambulance semestinya untuk memberikan pelayanan gawat darurat di lokasi kejadian, mengangkut pasien ke fasilitas kesehatan, dan melakukan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Dari informasi yang dihimpun media ini, mobil ambulance tersebut masuk jalur tambang dan menuju Jetty PT Ramadhan yang berlokasi di Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan.

“Ambulance itu sempat saya tahan untuk menanyakan tujuan kemana hanya saja sopirnya bilang keadaan emergency,” kata Security PT Hoffman, Zainuddin melalui sambungan telepon, Jumat 25 juli 2025.

Namun karena curiga, salah seorang rekan Zainuddin sempat melihat mobil ambulance itu memuat jeriken yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

“Teman saya teriak ambulance itu muat jeriken isinya solar,” jelas Zainuddin.

Zainuddin pun sempat ke pos security PT Ramadhan untuk menanyakan mobil ambulance, namun jawaban dari petugas di pos security mobil ambulance itu menuju Jetty PT Ramadhan.

Akibat adanya ambulance yang masuk melalui jalan PT Hoffman menuju Jetty PT Ramadhan, dirinyapun sempat khawatir perusahan tempat ia bekerja yang akan menanggung akibatnya.

“Takutnya nanti kalau ada masalah kami yang tertuduh,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Laonti, Hardin, membenarkan bahwa ambulance tersebut milik Puskesmas Laonti.

“Iye mobil ambulance Laonti pak, yang dikemudikan sopir pak”, ujarnya singkat kepada media ini saat dihubungi via pesan whatsapp, Jumat (25/7/2025).

Namun ia menegaskan baru mengetahui hal ini usai viral di media sosial.

” Saya baru tau setelah viral”, tukasnya. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Mobil Ambulance di Konsel Diduga Muat Belasan Jeriken Berisi Solar first appeared on DetikSultra.com.

Sebanyak 110 orang dilantik secara bersamaan dari eselon III dan IV, yang dipimpin langsung oleh Bupati Irham Kalenggo. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, Forkopimda, serta OPD Konawe Selatan, bertempat di Ruang Auditorium Lantai III Kantor Bupati Konawe Selatan, pada Kamis, 26 Juni 2025.

Irham Kalenggo menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran struktural pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Konawe Selatan.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran struktural pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Irham Kalenggo menekankan kepada semua ASN yang baru dilantik untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan, terutama dalam beradaptasi di lingkungan kerja yang baru.

“Pelantikan hari ini murni berdasarkan evaluasi dan penilaian kinerja, bukan karena titipan dari pihak manapun,” tegasnya.

Oleh karena itu, Irham Kalenggo mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Konawe Selatan untuk bekerja dengan sepenuh hati dan terus meningkatkan kinerja agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Selamat bekerja, tingkatkan kinerja, karena kami akan melakukan evaluasi jika kinerja kalian sudah tidak sesuai dengan harapan,” tandasnya. (*)

Reporter: Sainal
Editor : bian

The post Rotasi Jabatan Perdana, Bupati Irham Kalenggo Lantik Ratusan Pejabat Administrator dan Pengawas first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu honorer yang diganti, Fitriani mengatakan, proses pergantian mereka tidak ada informasi awal dari atasan. Tiba-tiba namanya langsung hilang dari Surat Keputusan (SK), sehingga mereka tidak lagi bekerja. Padahal dirinya sudah mengabdi menjadi tenaga honorer selama 10 tahun, bahkan telah mengikuti tes PPPK tahap I.

“Kami tidak menyangka akan diberhentikan karena memang tidak pernah diberi tahu kalau ada pergantian, jadi kami masih kerja total sampai bulan Mei pada saat menyambut HUT Konsel”, ujarnya saat dihubungi via telpon whatsapp, Rabu (25/6/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bulan Januari mereka masih mendapatkan SK honorer mereka, walaupun SK tersebut tidak pernah diberikan langsung. Hanya sebatas diberitahu, serta masih mendapatkan gaji dari Bulan Januari sampai Februari 2025.

“Pada Bulan Januari kami masih beritahu soal terbitnya SK kami dan kami masih gajian di Bulan Februari. Tetapi setelah kami diberhentikan kami sudah tidak digaji padahal kami kerja sampai Bulan Mei”, katanya.

Senada dengan itu, Tuti, honorer yang diganti mengatakan bahwa pergantian mereka sangat merugikan dirinya. Karena telah mengabdi menjadi honorer selama 10 tahun tiba-tiba diganti tanpa alasan yang jelas.

“Saya tiba-tiba diganti tanpa dikasih penjelasan dan saya tidak dibayarkan gaji selama tiga bulan terakhir mulai dari Maret sampai Bulan Mei”, tuturnya saat dihubungi oleh media ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Konsel, Sri Yuningsih mengatakan, bahwa proses pergantian tenaga honorer Pramu Tamu, dirinya tidak mengetahui proses, apalagi dilibatkan. Karena KTU tidak pernah koordinasi terkait penandatanganan Surat Perjanjian Kerja yang diajukan oleh Kepala Tata Usaha (KTU), Kaimudin. Ia mengatakan hanya menjalankan perintah pimpinan.

“Saya tidak terlibat proses pergantian walaupun saya Kabag Umumnya, semua itu KTU yang tau dan saya hanya tanda tangan yang diajukan oleh KTU atas perintah atasan”, ungkapnya saat ditemui di kantornya, Rabu (25/6/2025).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Tata Usaha Kabag Umum Setda Konsel, Kaimudin menjelaskan bahwa proses pergantian tenaga honorer Pramu Tamu, dirinya hanya menjalankan perintah pemakai dalam hal ini bupati.

“Saya sebagai KTU hanya melaksanakan perintah pemakai (bupati) kalau terkait prosesnya semua sudah sesuai jalurnya bahkan SPK ditandatangani langsung oleh Setda Konsel”, ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Lebih lanjut, Kaimudin mengatakan terkait nasib tenaga honorer yang digantikan tetap terdaftar di Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Konsel. Tetapi, mereka tidak digaji lagi karena sudah tidak menduduki jabatannya.

“Mereka hanya digantikan tugasnya dan masih terdaftar di Simpeg Konsel. Mereka juga tidak dilarang untuk masuk kantor hanya saja mereka sudah tidak digaji lagi” tandasnya. (cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Honorer Kecewa Diganti Sepihak, KTU: Saya Hanya Menjalankan Perintah Atasan first appeared on DetikSultra.com.

Wakil Bupati Konsel, H. Wahyu Ade Pratama Imran mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, sehingga kehadiran DPR RI dan BPJS adalah bentuk kolaborasi agar masyarakat memperoleh hak dasar terkait pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan menjadi semangat dasar BPJS Kesehatan sebagai sebuah sistem jaminan sosial untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Kabupaten Konsel menghadapi tantangan dalam pemerataan akses kesehatan. BPJS berperan strategis tidak hanya anggaran dan pelayanan tapi menjamin akses kesehatan agar masyarakat dapat memberikan pelayanan kesehatan.

“Pemda konsel telah menggratiskan iuran BPJS bagi ribuan masyarakat kurang mampu, ini bagian dari tanggung jawab kami bahwa tidak ada satupun yang terhalang berobat hanya karena biaya” ujarnya dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan melalui sosialisasi ini hak dan kewajiban peserta dan bukan hanya sekedar sosialisasi tetapi membangun kesadaran dan dialog sehingga mendapat solusi bersama demi meningkatkan pelayanan kesehatan di Konsel.

“Kami berharap layanan BPJS bukan saja di atas kertas tetapi harus baik di lapangan. Memperbaiki sistem, memperbaiki jejaring di masyarakat, petugas yang responsif akan pelayanan masyarakat serta prosedur mekanisme yang harus dipenuhi” ucapnya.

Untuk itu, ia meminta pusat pelayanan di RSUD dan Puskesmas bisa lebih ditingkatkan sosialisasinya. Bila ada masyarakat yang komplain dapat dijelaskan dengan mudah dan dipahami.

“Kami di daerah siap mendukung baik Dinsos, Dinkes, DPMD dalam memasitkan pelayanan baik, junjung tinggi profesionalisme kerja, utamanya petugas kesehatan agar memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan bermartabat” tandasnya.

Sementara itu, Ahmad Safei mengatakan bahwa Konsel mendapat kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 15.000 dari pemerintah pusat. Program BPJS Kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Mereka tidak perlu membayar iuran bulanan karena biaya iuran ditanggung oleh pemerintah. PBI memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial.

“Kegiatan ini bagian dari langkah besar untuk membangun Konsel yang sehat bukan saja bebas dari penyakit tetapi memberikan kepastian kesehatan diperoleh oleh masyarakat,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI ini. (*)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Perkuat Kolaborasi, Pemda Konsel Gandeng BPJS Sosialisasi Jaminan Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan first appeared on DetikSultra.com.

Irham Kalenggo mengatakan bahwa capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Konawe Selatan kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini adalah capaian ketiga kalinya secara berturut-turut. Tentu ini bukan hasil kerja individu, tetapi kerja kolektif seluruh jajaran OPD, DPRD, dan pengawasan internal yang terus kita perkuat,” ujar Irham Kalenggo usai menerima laporan tersebut.

Ia menambahkan bahwa predikat WTP bukan sekadar simbol prestasi administratif, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan eksekutif mempertahankan opini WTP dari BPK. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung upaya penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

“Prestasi ini harus dijaga bersama. DPRD akan terus berperan dalam fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang berkomitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (dds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Pemkab Konsel Pertahankan WTP, Irham Kalenggo: Bukti Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel first appeared on DetikSultra.com.

Sebanyak 650 ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima SK secara langsung dari Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo. Kepala BKPSDM Konsel, Pujiono, sebelumnya telah mengkonfirmasi acara ini dan merinci jumlah penerima SK, yaitu 163 PNS dan 486 PPPK.

Dalam sambutannya, Irham Kalenggo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang telah berhasil melewati proses seleksi CASN tahap I tahun lalu. Dirinya menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan menunjukkan komitmen serta integritas dalam bekerja membangun Konawe Selatan.

“Anda sekalian telah terpilih menjadi ASN terbaik melalui proses seleksi yang ketat. Sekarang, tunjukkan komitmen, integritas, dan semangat kerja untuk memajukan Konawe Selatan. Jika bapak dan ibu memiliki kerja baik, ke depan SK akan kami perpanjang per lima tahun,” ujar Irham Kalenggo dalam pidatonya.

Irham Kalenggo memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah siap dalam hal pembayaran gaji bagi para ASN yang baru menerima SK.

“Soal kesiapan pembayaran gaji, Pemkab Konsel sudah siap dan anggarannya telah tersedia,” tegasnya.

Sementara itu, kepala BKPSDM Konsel, Pujiono, turut menyampaikan harapannya agar seluruh ASN yang telah menerima SK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi.

“Kami berharap para ASN ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah Konawe Selatan,” pungkasnya.

Acara penyerahan SK ini menjadi momentum penting bagi para ASN baru untuk segera mengabdikan diri dan berkarya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Dengan diterimanya SK ini, secara resmi menjadi bagian dari birokrasi yang akan melayani masyarakat dan membangun daerah. (dds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Ratusan ASN Konsel Terima SK, Bupati Irham Kalenggo Tekankan Komitmen dan Integritas first appeared on DetikSultra.com.

Pemeriksaan difokuskan pada kondisi fisik kendaraan, kelengkapan surat-surat, dan administrasi, termasuk status pembayaran pajak. Dalam pengecekan tersebut, Wabup Wahyu menemukan berbagai permasalahan pada kendaraan dinas.

“Banyak kendaraan yang kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan ada yang masih berada di bengkel. Selain itu, kami juga menemukan sejumlah kendaraan yang belum membayar pajak,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, sebagian kendaraan dinyatakan masih layak untuk digunakan. Namun tidak sedikit yang sudah tidak memenuhi syarat untuk operasional pelayanan publik.

“Karena kami baru dua bulan menjalankan pemerintahan, maka sesuai arahan Bapak Bupati Irham Kalenggo, kami lakukan apel kendaraan agar seluruh OPD dapat didata dan dicek aset kendaraannya,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penertiban aset daerah guna mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini salah satu langkah untuk menata aset, agar seluruh kendaraan dinas terdaftar dan digunakan sesuai peruntukannya. Kami ingin memastikan kendaraan dinas betul-betul digunakan untuk pelayanan publik,” tegasnya.

Terkait kendaraan yang sudah tidak layak pakai, Wahyu menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji kemungkinan untuk melelang kendaraan tersebut.

Ia juga mempertimbangkan opsi pemberian tunjangan transportasi kepada OPD sebagai pengganti kendaraan dinas, agar beban biaya perawatan dan pajak tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah daerah.

“Kalau kendaraan disewa atau dikelola sendiri oleh OPD, maka perawatannya bukan lagi tanggung jawab Pemda. Namun tentu semua langkah ini akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Menanggapi data dari Bapenda Sultra yang menyebut ribuan kendaraan dinas belum membayar pajak, Wahyu menegaskan komitmen Pemda Konsel untuk patuh terhadap aturan.

“Kami wajib membayar pajak. Tidak mungkin pemerintah menerapkan aturan tapi justru melanggarnya. Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat harus dalam kondisi lengkap dan legal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan instruksi tegas kepada ASN agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.

“Kendaraan dinas adalah milik Pemda dan harus digunakan untuk keperluan dinas. Kami sudah instruksikan agar kendaraan yang disimpan di rumah ASN segera ditarik dan didokumentasikan. Semua harus tertib, apalagi saat ini ada pemeriksaan dari BPK,” pungkas Wahyu Ade Pratama Imran. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Gelar Apel Pemeriksaan, Wabup Konsel Temukan Sejumlah Kendaraan Dinas belum Bayar Pajak first appeared on DetikSultra.com.

“Iya benar, (I Gusti Adi Suwantara) karena jamnya saya kurang tahu, mungkin subuh tadi meninggal dunia,” ucap Wakil Ketua I DPRD Konsel, Ronald Rantealang, Sabtu (29/3/2025).

Menurut informasi yang diperoleh Ronald Rantealang, sebelum meninggal dunia, I Gusti Adi Suwantara sempat dirawat di rumah sakit (RS).

“Sempat dirawat, namun untuk riwayat penyakit saya tidak terlalu tahu, mungkin untuk detailnya sama keluarganya,” ucap dia.

Ia menambahkan, mendengar kabar I Gusti Adi Suwantara meninggal dunia, dirinya begitu syok, begitu pula anggota DPRD Konsel lainnya, serta pengurus Partai NasDem Konsel.

Di mata Ronald Rantealang, I Gusti adalah sosok figur dan senior yang memiliki sifat bijaksana dan peduli antar sesama teman sejawat di organisasi.

Apalagi, mantan Kadis Kebudayaan Konsel ini begitu dicintai di kalangan masyarakat Bali.

“Orangnya baik, tidak mudah marah, cara bertutur kata sangat halus, dan begitu responsif ketika masyarakat mengadu banyak hal ke beliau,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Anggota DPRD Konsel I Gusti Adi Suwantara Tutup Usia first appeared on DetikSultra.com.

Sehingga menjadi alasan masyarakat untuk mengambil alih lahan yang ditinggalkan PT SMB. Selain itu, PT MS juga dituding dalam mengelola lahan atau melakukan penanaman dianggap Ilegal, lantaran belum memiliki perizinan pengelolaan perkebunan maupun hak guna usaha (HGU). Menjawab tudingan itu, Legal Officer PT MS, Purnomo Leonard Widodo,SE menjelaskan pengambil alihan aset PT SMB, pindah ke tangan PT MS sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan, proses pengambil alihan secara penuh aset PT SMB, bermula pada tahun 2003 PT SMB dinyatakan pailit atau bangkrut, berdasarkan putusan inkrah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sehingga semua aset PT SMB, baik yang bergerak, dan tidak bergerak seperti lahan 62 hektare yang sudah bersertifikat, serta lahan 1.300 hektare belum bersertifikat, dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI) d bawah pengawasan Kurator bernama Duma Hutapea. Diketahui lahan 1.300 hektare tersebut, merupakan lahan yang dibebaskan oleh PT SMB dari para pemilik lahan.

Meski belum disertifikatkan, Pengadilan Niaga dalam memutus dan menyebut lahan 1.300 hektare tetap milik PT SMB meski sudah pailit, dibuktikan dengan dokumen atau surat pelepasan hak dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan aturan perundang-undangan di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Pasal itu dengan jelas menyatakan bahwa, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit (PT SMB) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini,” ucap Purnomo .

Selanjutnya, dengan ketetapan Hakim Pengawas Kepailitan Nomor 33/PAILIT/2003/PN.Niaga/JKT PST, tertanggal 20 Februari 2004, Kurator Duma Hutapea mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menjual secara langsung dibawah tangan aset PT SMB.

Pertimbangan Kurator Duma Hutapea untuk segera menjual aset PT SMB, bahwa kondisi aset yang sudah rusak berat, dan tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, agar nilai aset tidak semakin menurun. Hingga pada kesimpulan dari proses jual beli aset PT SMB, Hakim Pengawas menyetujui dilakukannya penjualan, dan dilakukanlah serah terima dari Kurator Duma Hutapea kepada pembeli yang disebut PT Bina Muda Perkasa yang saat ini berubah nama menjadi PT Marketindo Selaras.

Dengan demikian, seluruh aset PT SMB, yang sebelumnya dinyatakan pailit dan dibeli PT MS, lahan tersebut bukan lagi menjadi milik PT SMB, melainkan milik sepenuhnya PT MS.

“Inilah proses pengambil alihan aset PT SMB yang pailit, hingga kini menjadi milik PT MS yang mana segala prosesnya disaksikan dan diketahui oleh seluruh pihak terkait, baik Hakim Pengawas, Kurator Duma Hutapea, debitor pailit dalam hal ini pihak PT MS,” jelasnya.

Senada dengan itu, salah satu Manager PT MS, Ir. Bambang Slamet Subagyo menyebut, jika ada pernyataan PT SMB belum membayarkan sepenuhnya hak masyarakat atas pembebasan lahan milik masyarakat, itu dipastikan hanya sebatas klaim yang tidak berdasar, dan berkekuatan hukum.

Baca Juga: Halangi Kerja Jurnalis: Arogansi Karyawan PT MS saat RDP Konflik Agraria di DPRD Sultra

Sedangkan fakta sebenarnya, PT SMB telah membayar semua kewajibannya kepada masyarakat yang menjual lahannya ke perusahaan. Buktinya para tokoh masyarakat yang saat itu menjadi saksi hidup, mengakui jika perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya, ditambah dokumen pembebasan lahan yang dikantongi PT MS.

“Salah satu saksi hidup, Pak H. Harun Makati mengakui bahwa disana tidak ada lahan Masyarakat tetapi Masyarakat penggarap di (lahan 1.300), ada lahan Masyarakat kecuali diluar SK pelepasan Kawasan, itu semua sudah dibayarkan,” katanya.

Justru yang dianggap lucu, lanjut dia, yang datang mengklaim bukan pemilik lahan sesungguhnya. Mereka hanya datang mengaku-ngaku, ketika ditanya soal dokumen kepemilikan, mereka tidak bisa menunjukkan.

“Kalau klaim, kenapa bukan pemilik lahan, makanya kita hadirkan para pemilik lahan dulu yang sudah dibayarkan haknya, ada B.Rasmin, Sutarmin, dan lainnya. Itulah pemilik lahan yang merasa menerima pembayaran,” jelas dia.

Bambang mengungkap, konon PT SMB sampai bangkrut, akibat gerakan demo besar-besaran masyarakat saat itu. Yang benar, PT SMB palilit karena dampak dari krisis moneter yang menghujam negara ini pada tahun 1998, menyusul lahirnya gejolak reformasi. Sedangkan PT SMB mendatangkan peralatan pabrik gula, itu berasal dari Hawai. Setelah reformasi, utang PT SMB yang berbentuk dolar, tiba-tiba naik dari 1 USD hanya Rp2.500 (kurs rupiah) menjadi Rp. 16.800.

Akhirnya, PT SMB yang diposisi sedang dalam tekanan krisis keuangan, meminta penangguhan utang. Hanya yang menjadi soal, penangguhan utang ada batas waktu yang telah ditentukan, akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT SMB pailit pada tahun 2003. Ditunjuklah kurator untuk menghendel seluruh aset PT SMB, sebelum akhirnya diambil alih PT Bina Muda Perkasa.

“Sampai saat ini, pernah gak dengar utamanya Bank kreditur BNI menagih utang, kan tidak ada. Kemudian hak-hak karyawan yang di PHK, siapa yang bayar, PT SMB kan sudah pailit saat itu, ya PT. BMP yang bayar semuanya,” tegasnya.

Baca Juga: PT MS dan Masyarakat Tani Angata Saling Klaim Lahan 1.300 Hektare, DPRD Sultra Bentuk Pansus

Masih ditempat yang sama, Kepala Tata Usaha (KTU) PT MS, Ahmad Nasrun Bolqia juga menjelaskan, PT MS telah memiliki perizinan atau izin usaha perkebunan (IUP) penanaman tebu sejak 2013, yang diterbitkan Bupati Konsel, Imran.

Dalam IUP yang diberikan pemerintah daerah kala itu, jelas diterangkan bahwa PT MS sudah bisa mengelola lahan milik perusahaan. Dasar itulah, PT MS saat ini melakukan penanaman.

“Memang saat itu, izin kami hanya tebu, tetapi 2023/2024, kami sudah perbaharui lewat SK yang dikeluarkan Bupati Konsel, bahwa yang tadinya PT MS hanya bisa menanam tebuh, kini beralih menjadi pertanian terpaduh yang bisa ditanami tebu, sawit, dan aneka tanaman lainnya,” ungkap dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan perubahan ini telah terkoneksi di IUP PT MS melalui Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan PT MS juga sudah tergabung di organisasi base data untuk perkebunan sawit yang dibentuk Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai perwakilan perusahaan perkebunan sawit di Konsel.

Ia menambahkan, jika perusahaan PT MS ilegal, pemerintah tidak akan memberikan benih cambah sawit. Sebab, benih cambah sawit ini disalurkan lewat Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dibawah naungan BUMN, dan beberapa pihak lainnya.

“Jadi untuk menerima benih cambak sawit, harus ada SP2PKSnya, dan kita terbitkan SP2PKS ini harus lengkap syaratnya, baik izin maupun legalitas lainnya, dan itu dikeluarkan Kementerian Pertanian melalui sistim OSS. Semua izin saling berkaitan, jadi kalau mengatakan PT MS ini Ilegal, itu salah besar” bebernya.

Perihal dokumen Hak Guna Usaha (HGU), ia akui perusahaan masih dalam tahap pengajuan ke Kementerian ATR/BPN, banyak dokumen pendukung yang mesti dilengkapi, dan prosesnya panjang.

“Kita, dari amdal dan semua perizinan sudah ada, memang tinggal HGU yang masih berproses. Kalau ada yang bertanya dasar apa PT MS mengelola, ya jelas di IUP sudah dijelaskan bahwasannya PT MS disilahkan untuk mengolah lahan yang ada,” kata dia lagi.

Adapun kata dia, di dalam IUP tidak disebut berapa luasan lahan yang dapat digarap oleh PT MS, tetapi di IUP tersebut dijelaskan PT MS bisa menggarap lahan yang telah dibebaskan. Untuk luasan izin lokasi PT MS diberikan mandat 15 ribu hektare. Sedangkan lahan yang sudah dibebaskan 3.754,78 hektare.
“Dan itu lahan 1.300 hektare lahan hasil take over, dan sisanya pembebasan yang dilakukan PT MS,” tukasnya. (*)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Disebut Ilegal, PT MS Ungkap Legalitas Pengalihan Kepemilikan dari PT SMB hingga Izin Mengelola first appeared on DetikSultra.com.

Penetapan ini diputuskan melalui rapat bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 H, bertempat di lantai tiga kantor Bupati Konawe Selatan.

Dalam rapat ini disepakati besaran nilai zakat fitrah 1446 H untuk jenis beras premium 3,5 liter per jiwa atau jika dirupiahkan menjadi Rp45.000, sedangkan untuk masyarakat yang mengonsumsi beras medium Rp40.000 per jiwa dan untuk nonberas Rp 25.000.

Kepala Baznas Konsel Abdul Hafid mengatakan, besaran nilai zakat fitrah itu telah ditetapkan dan mulai boleh dibayarkan per satu Ramadan dan seterusnya.

Abdul Hafid juga mengatakan, khusus untuk warga yang mengalami sakit permanen dan atau kategori sakit pikun yang tidak bisa lagi melakukan ibadah puasa maka diwajibkan untuk membayar fidyah atau denda sebanyak Rp60.000 per jiwa per hari.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Wahyu Ade Pratama Imran, memerintahkan kepada seluruh ASN dan non ASN atau PPPK lingkup Konawe Selatan baik yang berdomisili di Konsel maupun Kota Kendari dan sekitarnya untuk membayar zakatnya melalui Baznas Konsel.

“Ramadhan kali ini ASN harus membayar zakatnya di Konsel melalui Baznas,” tegas Wahyu Ade Pratama Imran.

Rapat ini juga membahas stok dan harga pangan dan kebutuhan bahan pokok seperti beras, bawang, cabai, kacang kacangan daging sapi dan ayam serta telur.

“Kita harus pastikan stok kebutuhan pangan jelang Ramadan baik dari jumlah dan harganya,” jelasnya.

Khusus agenda syafari ramadan, Wahyu Ade Pratama Imran akan menunggu kedatangan Bupati Irham Kalenggo dari Retret Magelang Jawan Tengah. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Hari Ini Pemda Konsel Tetapkan Besaran Zakat Fitrah 1446 H first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Puskesmas Ranomeeto, dr. Endang Sriwati menjelaskan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini diberikan secara khusus kepada masyarakat yang berulang tahun pada hari pelaksanaan kegiatan.

“Program ini merupakan bagian dari delapan program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang mungkin diderita oleh warga,” ujarnya.

Layanan kesehatan yang disediakan di Puskesmas Ranomeeto mencakup skrining kesehatan serta pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan telinga, mata, dan elektrokardiogram (EKG). Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan ini dapat mengaksesnya melalui aplikasi Satu Sehat.

Setelah mengunduh aplikasi tersebut, warga perlu mengisi daftar riwayat kesehatan mereka. Setelah data terverifikasi, tiket pemeriksaan akan muncul di aplikasi, yang kemudian dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan gratis di Puskesmas Ranomeeto.

Sasaran utama dari program ini adalah bayi yang baru lahir, namun layanan ini juga terbuka bagi masyarakat dewasa dan lanjut usia (lansia). Untuk pendaftaran bayi, tenaga kesehatan akan membantu melalui aplikasi ASIK. Program ini awalnya direncanakan berlangsung selama satu bulan, namun karena merupakan bagian dari program presiden, ada kemungkinan diperpanjang bahkan dipatenkan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, dr. Ivatria Ishana menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

“Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan langkah strategis Kementerian Kesehatan agar semua masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menerima pelayanan kesehatan yang optimal. Selain itu, program ini bertujuan untuk lebih mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial atau ekonomi,” jelasnya.

Program ini dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan semua kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia, mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan gratis ini.

Salah satu warga Kecamatan Ranomeeto, Hasnawi, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya layanan ini. “Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, kami bisa lebih dini mengetahui kondisi kesehatan kami. Setelah diperiksa, saya bisa mengetahui tekanan darah, kadar asam urat, dan gula darah saya. Ini menjadi kontrol bagi saya dalam menjaga pola makan dan kesehatan,” ungkapnya.

Dengan adanya program pemeriksaan kesehatan gratis ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan rutin melakukan pemeriksaan medis guna mencegah serta mendeteksi dini berbagai penyakit yang dapat dicegah atau diobati lebih awal. (bds)

Reporter: Dandy
Editor: Biyan

The post Sukseskan Program Presiden, Puskesmas Ranomeeto Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga mengatakan bahwa pelantikan hari ini merupakan hasil perjuangan bersama di tingkat Mahkamah Konstitusi sehingga hari dapat dilaksanakan pelantikan. Olehnya itu, para kepala desa yang telah dilantik agar mempersatukan masyarakat agar dapat tercapai pembangunan yang baik.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat melantik kepala desa terpilih, berkat perjuangan kita bersama, semoga sukses dan dapat mengemban tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Ia menekankan agar tidak ada lagi riak-riak karena semua proses pemilihan telah berlalu. Saatnya bekerja agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat Konsel.

“Terima kasih dan selamat bekerja,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post 96 Kepala Desa Terpilih di Konsel Resmi Dilantik first appeared on DetikSultra.com.

Dalam Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai UU Desa 2014.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa secara langsung sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan tetap diadopsi dalam UU Desa 2014.

Sistem ini mencerminkan prinsip demokrasi dan otonomi desa yang memberikan hak politik langsung kepada warga desa.

Di Kabupaten Konawe Selatan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada 24 September 2023 dilakukan sesuai UU Desa 2014 dan arahan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Desa 2014, calon kepala desa terpilih wajib dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 hari setelah penetapan hasil pemilihan.

“Oleh karena itu, Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak dapat diterapkan terhadap calon kepala desa yang telah terpilih sesuai mekanisme UU 2014. Pemilihan tersebut sah berdasarkan aturan yang berlaku saat itu,” tegas Enny.

MK menilai bahwa Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal ini berpotensi menunda atau membatalkan pelantikan calon kepala desa terpilih yang telah melalui proses pemilihan sah.

Permohonan ini diajukan oleh 14 calon kepala desa terpilih dari Pilkades serentak di Konawe Selatan. Mereka berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 118 huruf e, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga Februari 2024, telah merugikan hak mereka untuk dilantik pada 30 April 2024.

Dari 96 desa yang melaksanakan Pilkades, sebanyak 59 desa memilih kepala desa baru, sementara 35 kepala desa petahana tidak terpilih kembali.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa calon kepala desa terpilih harus dilantik sesuai ketentuan UU Desa 2014. Dengan demikian, Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak berlaku untuk desa-desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa.

Putusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak politik warga desa dalam memilih dan dipilih sesuai mekanisme demokratis. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Kepala Desa Terpilih di Konsel first appeared on DetikSultra.com.

Asisten III Bidang Administrasi Umum, Mudianto mengatakan bahwa berdasarkan Undang-aundang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, tegas menyatakan bahwa produk halal yang ada, yang beredar, yang masuk dan yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal.

Olehnya itu, melalui pelatihan ini diharapkan para peserta pelaku usaha UMKM dapat memahami masalah pangan, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebagai tolak ukur dari segala cermin penilaian awal.

“Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya tidak sekadar sarana kebutuhan lahiriah tetapi juga kebutuhan jasmaniah yang mutlak dilindungi”, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konsel, Irwan Hasanuddin Silondae mengatakan, tujuan pelatihan ini untuk memberikan jaminan kualitas dan kehalalan produk, sehingga dapat memperluas pasar, termasuk pasar global. Kemudian kepercayaan konsumen meningkat dengan adanya sertifikat halal terhadap produk yang dipasarkan.

“Peserta diharapkan bisa serius mengikuti pelatihan sehingga proses mendapatkan sertifikat halal bagi produk yang mereka buat serta produk yang dibuat berkualitas dan dapat diterima di kalangan masyarakat”, jelasnya.

Diketahui, pelatihan tersebut melibatkan pemateri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Akademisi dan Bank BRI Cabang Punggaluku. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Pelaku UMKM di Konsel Diberi Pelatihan Produk Berstandarisasi Halal first appeared on DetikSultra.com.