Kegiatan tersebut menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UHO, Prof Rosnawintang, Akademisi sekaligus pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia, M. Djufri Rachim, serta perwakilan Kemenkum Sultra, Linda F Saleh.

Dalam pemaparannya, Prof. Rosnawintang menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul otomatis setelah sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu.

“Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” katanya.

Ia menjelaskan, hak cipta memiliki dua unsur utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup pengakuan terhadap pencipta serta perlindungan integritas karya yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan berlaku seumur hidup.

Sementara hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan.

Di sisi lain, M. Djufri Rachim menyoroti dampak kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap industri media dan dunia akademik. Menurutnya, AI kini mampu merangkum berita tanpa membuat pengguna membuka situs media asli.

Akibatnya, trafik media berpotensi turun dan pendapatan iklan ikut tergerus. Ironisnya, karya jurnalistik dijadikan bahan pengetahuan AI, namun media belum tentu memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan tersebut.

“AI juga memunculkan krisis atribusi dan kredibilitas karena sering tidak mencantumkan sumber informasi,” ujarnya.

Djufri menyebut, AI berpotensi mencampur informasi benar dan keliru hingga menghasilkan hoaks visual, deepfake, maupun informasi bias yang menjadi ancaman serius bagi jurnalisme dan demokrasi informasi.

Ia juga menyinggung budaya digital yang menganggap seluruh konten internet bebas digunakan. Padahal, menurutnya, akses terbuka tidak berarti bebas hak cipta.

“Nama pencipta sering dihapus, watermark dipotong, dan kredit tidak dicantumkan. Padahal atribusi adalah bentuk penghormatan terhadap hak moral pencipta,” jelasnya.

Djufri menilai, derasnya arus viralitas di platform digital membuat verifikasi dan etika publikasi kerap diabaikan. Praktik plagiarisme, manipulasi, hingga penyebaran konten tanpa konteks pun semakin mudah terjadi.

Karena itu, ia mendorong media memperkuat perlindungan konten melalui watermark, metadata, serta peningkatan literasi hukum wartawan. Selain itu, organisasi pers dinilai perlu memperjuangkan sistem kompensasi yang adil dari platform digital.

“Media saat ini bukan hanya bersaing antar media, tetapi juga dengan platform digital, mesin pencari, media sosial, hingga AI generatif,” katanya.

Ia juga mengingatkan kalangan akademisi untuk membangun budaya sitasi, menggunakan AI secara transparan, serta menghindari plagiarisme digital.

“Bedakan antara mengutip, mengulas, mengadaptasi, dan mencuri,” tegasnya.

Djufri menambahkan, masa depan media tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat memproduksi konten, melainkan siapa yang mampu menjaga kredibilitas, menghormati karya, melindungi hak pencipta, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Sementara itu, Linda F Saleh mengatakan perkembangan AI telah mengubah pola penciptaan karya sekaligus memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta.

Menurutnya, persoalan seperti hilangnya tanda pengenal karya, watermark yang mudah dihapus, hingga sulitnya melacak asal-usul karya menjadi tantangan hukum yang harus segera dijawab.

Ia mencontohkan lagu “Veronica” yang dibuat dengan bantuan AI dan viral di masyarakat. Menurut Linda, kasus tersebut memperlihatkan bagaimana asal-usul penciptaan karya, pemegang hak cipta, hingga pembagian hak ekonomi menjadi kabur karena belum adanya aturan yang jelas.

“Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 disusun sebelum perkembangan AI sepesat sekarang, sehingga masih ada banyak celah yang perlu disempurnakan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Linda, pemerintah tengah membahas sejumlah penyempurnaan regulasi, termasuk soal siapa yang dianggap sebagai pencipta jika karya dibuat dengan bantuan AI, apakah karya AI dapat dilindungi hak cipta, hingga mekanisme jejak digital untuk melindungi karya dari klaim pihak lain. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Kemenkum Sultra Bahas Krisis Hak Cipta di Tengah Ledakan Konten AI, Dorong Perlindungan Karya Digital first appeared on DetikSultra.com.

Kedatangan TKBM ke Kemenkum Sultra ini dengan maksud mengadukan perilaku oknum notaris yang dinilai melanggar kode etik notaris. Mereka diterima langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif.

Dalam penyampaian aspirasinya, TKBM menyebut adanya perilaku oknum notaris yang secara semena-mena membatalkan akta notaris yang ada dan menggantinya dengan akta palsu.

“Kami di sini mengadukan adanya oknum notaris yang secara semena-mena mengeluarkan akta yang bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan, dan karenanya itu akta palsu,” ujar salah satu perwakilan TKBM.

Disebut melanggar peraturan karena akta yang dikeluarkan oknum notaris tersebut tidak sesuai dengan AD/ART organisasi dan bahkan bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Terkait hal tersebut, TKBM mendesak agar Kementerian Hukum memberikan sanksi tegas tegas kepada notaris tersebut berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Menanggapi tuntutan tersebut, Tubagus Erif mengatakan bahwa aduan terkait notaris tersebut memang sudah pernah diterima dan sudah dilakukan proses pemeriksaan. Ia juga secara tegas mengatakan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada notaris-notaris nakal lain jika terbukti.

“Kami tidak akan ragu memecat atau memberikan sanksi berat lainnya kepada notaris-notaris yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik atau aturan tentang notaris,” tegasnya.

Ancaman pemecatan terhadap notaris nakal, menurutnya sejalan dengan amanat Menteri Hukum dan HAM pada saat pelantikan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Jika ada notaris nakal, melakukan penyimpangan dan memanfaatkan statusnya, kami dengan tegas menindaklanjutinya dan bisa saja dipecat. Ini sesuai dengan arahan Menteri pada pelantikan MPPN beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Karena itu, Tubagus meminta agar seluruh notaris khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara dapat melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dengan penuh Integritas serta berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Diduga Langgar Kode Etik, Kemenkum Sultra Ancam Pecat Notaris Nakal first appeared on DetikSultra.com.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, mengatakan, perguruan tinggi di Indonesia menyumbang sekitar 60% dari total permohonan paten dalam negeri. Namun, realisasi pemanfaatan paten masih minim.

“Kami mendorong universitas untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian kuantitatif, tetapi juga kualitas dampak paten baik bagi industri maupun masyarakat,” tuturnya, Jumat (10/01/2025).

Salah satu hambatan utama bagi universitas adalah kesenjangan antara hasil inovasi akademik dan kebutuhan industri.

Semenntara, Direktur Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi (DIRBT) Universitas Indonesia (UI), Chairul Hudaya menyoroti bahwa inovasi sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan langsung kebutuhan masyarakat, sehingga sulit menarik perhatian industri. Untuk mengatasi hal ini, UI telah mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep “belanja masalah” dari industri.

“Pendekatan yang kami lakukan ini memungkinkan inovasi yang dihasilkan langsung menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kami ingin mendatangi lebih banyak industri untuk melihat apa permasalahannya, kemudian juga bisa diselesaikan bersama-sama. Ke depannya dimungkinkan juga untuk memiliki KI gabungan antara industri dengan UI,” ucap Chairul.

Selain itu, hambatan selanjutnya adalah masih banyak dari para peneliti yang belum menguasai bagaimana cara membuat dokumen paten atau drafting paten. Mengatasi hal tersebut, pihaknya membuat berbagai program baik sosialisasi bagi para peneliti, diseminasi hingga memberikan pendampingan secara langsung.

“Kami berusaha lebih melayani dengan langsung melakukan pendekatan kepada para peneliti apakah hambatan yang mereka rasakan, terutama dalam membuat drafting paten atau bagaimana menemukan originalitas terlebih dahulu, sehingga paten yang akan didaftarkan ke DJKI dapat lebih cepat prosesnya karena minim kesalahan,” kata Chairul.

Lebih lanjut, hambatan lain yang dialami oleh universitas adalah kurangnya pemahaman tentang sistem pembagian royalti bagi peneliti dan universitas apabila paten atau KI yang dihasilkan dilisensikan kepada industri.

Menjawab hambatan tersebut, Universitas Indonesia (UI) telah memiliki sistem kekayaan intelektual dari hulu hingga hilirisasi melalui Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi (DIRBT). Chairul menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan dalam membentuk ekosistem KI tidak hanya pada tahapan pendaftaran tetapi juga mendukung upaya hilirisasi KI yang dihasilkan para civitas akademika di UI dan memberikan keuntungan kepada para penelitinya.

“Saat ini kami telah berhasil menghilirisasi kurang lebih 67 paten ke industri dari 787 paten yang didaftarkan oleh UI. Jumlah ini telah menghasilkan profit berupa royalti sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta dari lisensi-lisensi yang diberikan kepada industri,” ujar Chairul.

Royalti tersebut dibagi menjadi 70% untuk peneliti dan 30% bagi universitas. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan rektor nomor 3 tahun 2024 terkait pengelolaan kekayaan intelektual. Hal ini merupakan upaya UI dalam memberikan apresiasi yang layak atas usaha para penelitinya.

Salah satu contoh sukses hilirisasi KI dari UI adalah alat bantu pernapasan “Covent-20” yang dikembangkan pada saat pandemi Covid-19. Produk ini tidak hanya memberikan dampak finansial tetapi juga dampak sosial yang signifikan. Chairul Hudaya menegaskan bahwa dampak sosial dari inovasi menjadi salah satu indikator penting keberhasilan hilirisasi KI di UI.

“Sesuai dengan tagline rektor kami, kami di UI selain unggul juga memberikan dampak (impactful). Tidak hanya soal materi, akan tetapi paten tersebut memberikan dampak yang dapat kami berikan ketika kita sedang dalam kesulitan di era pandemi dengan melakukan hilirisasi dengan tepat,” terang Chairul.

Harapan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Perkembangan teknologi dan tren di dunia turut serta memberikan tantangan bagi perkembangan ekosistem kekayaan intelektual di UI. Mengimbangi hal tersebut, UI telah mempersiapkan digitalisasi layanan KI, sehingga para peneliti dan pemilik KI di UI dapat dengan cepat mendapatkan perlindungan hukum.

Chairul menerangkan, saat ini pihaknya tengah menyediakan halaman situs untuk mewadahi hasil-hasil KI baik teknologi inovasi, produk-produk, hak cipta dari para dosen maupun mahasiswa di UI untuk memudahkan akses bagi para mitra industri. Selain itu, pemanfaatan Artificial Intelligence juga tengah dipersiapkan untuk membantu proses pengelolaan KI, drafting, atau bahkan menganalisis tren ke depan.

Lebih lanjut, senada dengan Razilu, Chairul mengharapkan adanya sinergi yang lebih erat antara pihak institusi pendidikan dengan pemerintah dan industri untuk mendukung perkembangan hilirisasi kekayaan intelektual di Indonesia. Ia berharap ke depannya ada peningkatan inovasi yang berdampak bagi peningkatan ekonomi selain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus diupayakan.

“Kami ingin turut serta membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan inovasi-inovasi yang berdampak. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sinergi antara kami di universitas dengan pemerintah untuk memberikan pelindungan hukum terhadap KI dari kami. Kami terus bekerja keras untuk mewujudkan kampus yang unggul dan berdampak untuk Indonesia,” pungkas Chairul.(kjs)

The post DJKI Kumham Dorong Hilirisasi Kekayaan Intelektual, Tantangan Terbesar di Universitas first appeared on DetikSultra.com.

Kedua sertifikasi tersebut diraih dengan hasil zero finding, menandakan tidak adanya temuan pelanggaran dalam proses audit. Prestasi ini telah dicapai DJKI selama dua tahun berturut-turut untuk ISO 001:2015 dan tiga tahun berturut-turut untuk ISO 37001:2016.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu mengatakan, pencapaian ini menunjukkan komitmen DJKI dalam menjaga kualitas layanan publik serta menjalankan prinsip transparansi dan integritas. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 memastikan DJKI mematuhi standar internasional dalam pengelolaan proses inti, perencanaan, manajemen sumber daya manusia, serta pengukuran kinerja. Sementara itu, Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 membuktikan komitmen DJKI dalam menerapkan pengendalian risiko penyuapan melalui sistem yang efektif.

Selain itu, DJKI juga mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi ISO 20000-1:2018 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022 selama dua tahun berturut-turut. Pencapaian ini menegaskan peran penting teknologi informasi dalam mendukung layanan publik yang andal dan aman di bidang kekayaan intelektual.

“Keempat sertifikat ISO menunjukkan bahwa DJKI menjalankan roda organisasi dengan standar internasional. DJKI sudah menunjukkan hal ini sejak tahun 2022 hingga sekarang,” ujarnya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun DJKI di Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

Diketahui, International Organization for Standardization (ISO) ialah organisasi internasional independen yang menyusun standar sistem manajemen berdasarkan konsensus global. Standar ISO dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan inovasi dan mengatasi tantangan global dengan solusi berbasis standar yang relevan dan terkini. Dengan mengacu pada standar ISO, institusi publik seperti DJKI dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang dalam berbagai proses pelayanan publik, sehingga menghasilkan sistem manajemen yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kualitas.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa DJKI terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Dengan mempertahankan standar internasional, DJKI berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui inovasi dan layanan publik yang berkualitas.

“Ini adalah capaian yang kita semai dan tanam bersama dan bisa kita lihat hasilnya. Kita berharap agar seluruh elemen dan komponen baik dari unit teknis maupun unit fasilitator dapat saling bahu-membahu guna mensukseskan pencapaian program dan kinerja DJKI di tahun mendatang,” pungkas Razilu. (kjs)

The post Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pertahankan Sertifikasi ISO dengan Zero Finding first appeared on DetikSultra.com.

Andap yang saat ini menjabat sebagai Pj Gubernur Sultra serta Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum Republik Indonesia diamanatkan sebagai pengawas pada pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham 2024 di Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Andap berkomunikasi dengan peserta seleksi dan orang tua peserta yang hadir di Kanwil Kemenkumham Sultra. Ia juga berkesempatan untuk memonitoring setiap proses wawancara serta penampilan bakat-bakat setiap peserta. Ia pun menyempatkan diri untuk memberikan beberapa penguatan kepada peserta seleksi.

Andap mengatakan, sebagai Pj Gubernur Sultra sekaligus sebagai orang tua tentu mendoakan yg terbaik kepada seluruh peserta, tetap yakin terhadap kemampuan diri sendiri, percaya atas keputusan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

“Jangan pernah minder dengan diri sendiri, pede saja, tunjukan bahwa kalian mampu bersaing dan bertarung dalam seleksi ini,” ujarnya.

Sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham 2024 di Sultra, ia menyampaikan jika ada penyimpangan dan kecurangan laporkan langsung kepadanya, karena hal tersebut akan menjadi tanggung jawabnya untuk menangani jika adanya oknum yang melakukan kecurangan-kecurangan tersebut.

“Jika ada kecurangan serta penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi yang kalian alami, segera laporkan kepada saya, bahkan jika ada yang menjanjikan sebuah kelulusan oleh oknum-oknum tak bertanggung segera laporkan juga,” tegasnya.

Diketahui pelaksanaan tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2024 sesi wawancara dan keterampilan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra sudah memasuki hari kedua, Senin (09/12/2024).

Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sultra, Sunu Tedy Manto menegaskan bahwa pelaksanaan wawancara ini bersifat transparan, jujur dan tanpa memungut biaya apapun.

Pada kesempatan yang sama, tim penguji melakukan pengundian ruang ujian dihadapan peserta seleksi demi memastikan tidak adanya pengaturan maupun tindakan kecurangan dalam proses wawancara. Sehingga hal ini menjadi wujud implementasi pelaksanaan seleksi tahun 2024 sangat transparan.

Hari ini juga peserta wawancara berbeda dengan hari kemarin, dimana peserta yang mengikuti kegiatan ini bukan hanya Pria namun ada juga wanita yang mengikuti wawancara dan keterampilan pada hari ini.

Tentu seluruh peserta menampilkan setiap kemampuan terbaiknya baik secara lisan maupun praktek, bahkan banyak bakat-bakat baru yang ditampilkan di hadapan setiap juri, seperti permainan suling, teknik bela diri, baca ayat-ayat suci Al-quran serta bakat-bakat lainnya. (kjs)

The post Pj Gubernur Sultra Monitoring Pelaksanaan Wawancara dan Keterampilan CPNS Kemenkumham first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni 9-10 Desember 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, ini menjadi momen bagi Kemenkum untuk berinteraksi dan lebih memperkenalkan diri ke masyarakat.

Menurut Kepala Biro Hukum, Pelayanan Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kemenkum, Ronald Lumbuun, selain menampilkan upaya Kemenkum dalam memberantas korupsi, peringatan Hakordia kali ini dimanfaatkan untuk menjelaskan dan memperkenalkan Kemenkum yang sedang bertransformasi dari semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada masyarakat.

“Peringatan Hakordia kami jadikan momen untuk lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus untuk memperkenalkan Kemenkum setelah bertransformasi dari yang semula Kemenkumham,” ujar Ronald.

Menurut Karo Hukerma, bertransformasinya Kemenkumham menjadi tiga kementerian yang salah satunya Kemenkum, menjadi tantangan tersendiri untuk menginformasikan sekaligus memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

“Saat ini masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui transformasi ini. Jadi momen Hakordia kali ini sangat tepat untuk kita memperkenalkan diri dan berinteraksi langsung kepada masyarakat,” ucapnya.

Salah satu pengunjung dari Jakarta Barat, Mega menuturkan, dirinya mendapatkan informasi yang lengkap akan pelayanan publik di Kemenkum, sehingga kehadiran stand Kemenkum pada Hakordia 2024 dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Pameran seperti ini sangat bagus sekali, kalau bisa Kemenkum lebih sering lagi melakukan pameran seperti ini (bertemu langsung dengan masyarakat). Saya mendapat informasi yang lengkap di sini,” kata Mega saat mengunjungi stan Kemenkum, Senin (09/12/2024).

Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya.

Mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, rangkaian Hakordia Tahun 2024 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan yang dalam hal ini mewakili Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

Tema ini diusung dengan filosofi bahwa momentum ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dari seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi. Ini dilakukan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia, yakni: pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045.

Hakordia memberikan kesempatan bagi KPK untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, KPK berusaha untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, KPK berharap dapat membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (kjs)

The post Hakordia 2024 Jadi Sarana Perkenalan Diri Kemenkum kepada Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Sebagai inisiator dalam pelaksanaan pembinaan Indikasi Geografis di Sultra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman menyampaikan, terkait dengan langkah-langkah strategis dalam memperkenalkan produk Sultra secara nasional bahkan internasional.

“Jadi Indikasi geografis ini sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Awalnya akan disosialisasikan tentang potensi indikasi geografis yang ada di Sultra, kemudian produk-produk tersebut didaftarkan dan dibantu dalam pemasaran agar dikenal secara luas baik nasional maupun internasional,” ujarnya, Rabu (04/12/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio mengatakan, perjanjian kerjasama antara Kemenkum Sultra sebagai inisiator, Pemerintah Provinsi Sultra, Kadin Sultra, serta LPPM UHO ini terkait dengan produk-produk suatu wilayah yang mencerminkan identitas wilayah tersebut.

“Sultra memiliki potensi i dikasi geografis yang harus didorong perlindungannya dengan mendaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Oleh karena itu, melalui perjanjian kerjasama ini kiranya Indikasi Geografis dan produk-produk buatan masyarakat Sultra semakin dikenal,” jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kadin Sultra, M. Sukarni. Ia menyampaikan, Kadin Sultra selaku pengusaha merasa terbantu karena produk-produk lokal buatan tangan Sultra akan mendapat jaminan legalitas serta pemasarannya.

Apresiasi atas hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua LPPM UHO, La Aba. Ia selaku Ketua LPPM UHO siap membantu dalam menyukseskan dan mengidentifikasi indikasi geografis yang ada di wilayah Sultra. (kjs)

The post Kemenkum Sultra Bersama Pemprov Sultra, Kadin dan UHO Komitmen Mendukung Pengembangan Indikasi Geografis first appeared on DetikSultra.com.

Keseluruhan peserta ialah yang dinyatakan lolos tahapan pengamatan fisik, pemeriksaan kesehatan, dan psikotes yang telah dilakukan sebelumnya. Panitia Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dalam menggelar kegiatan tersebut.

Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sultra, Sjachril mengatakan, peserta yang lolos ke tahap ini agar mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Sehingga para peserta bisa mendapatkan hasil terbaik sesuai yang diharapkan.

“Jadi walaupun cuaca mendung setelah hujan pada hari ini, adik-adikku sekalian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti SKB Kesamaptaan dan tentunya cuaca ini cukup memberikan dukungan serta terhindar dari kondisi cuaca yang panas, lakukan secara optimal, anggap ini perjuangan terakhir jadi lakukan sebaik mungkin,” katanya saat memberi arahan sebelum pelaksanaan SKB.

Sjachril juga kembali mengingatkan bahwa seluruh pelaksanaan tahapan seleksi tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Kemudian apabila ada peserta menemukan ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan, supaya tidak terbujuk dan segera laporkan kepada panitia.

Adapun tes yang diujikan pada kesamaptaan ini adalah lari 12 menit, pull up atau chinning 1 menit, sit up dan push up 1 menit, serta shuttle run.

Kemudian untuk hari ini total peserta yang mengikuti kesamaptaan adalah 100 orang dan tanpa satu peserta pun yang tidak hadir, ini menunjukkan bahwa peserta yang memasuki tahapan ini sudah sangat serius dalam menghadapi rangkaian seleksi yang tersisa. pafipcdompu.org (kjs)

The post 345 CPNS Kemenkumham Sultra Formasi SLTA Ikuti SKB first appeared on DetikSultra.com.

Dalam sambutannya, Silvester berterima kasih kepada segenap jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra yang telah membantunya selama memimpin Kanwil Kemenkumham Sultra. Dia pun meminta kepada semua insan pengayoman untuk menjaga Kemenkumham Sultra dari bawah hingga atas demi kemajuan Indonesia.

“Mari kita jaga jaga tubuh ini (Kemenkumham Sultra) jaga dari kaki hingga kepala artinya dari cleaning service, sekuriti, staf hingga atasan saling menghargai, menghormati dan menumbuhkan rasa kebersamaan tidak hanya untuk Kemenkumham Sultra tetapi juga kemajuan Indonesia,” tuturnya, Senin (25/11/2024).

Silvester juga mengucapkan rasa terima kasih dan memohon maaf kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra.

“Terima kasih untuk semua jajaran lingkup Kemenkumham Sultra dan maaf jika selama memimpin ada kekeliruan dan khilaf. Mari jaga nama baik Kemenkumham Sultra dan terus tingkatkan prestasi yang telah diraih selama ini,” katanya di Aula Kanwil Kemenkumham Sultra.

Selama menjadi Kakanwil Kemenkumham Sultra yakni 3 tahun 11 bulan, Silvester Sili Laba terus menggaungkan pelayanan yang humanis dan selalu mengingatkan agar menjauhi narkoba. pafimanggaraikab.org (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Penuh Haru, Silvester Minta Jajaran Kemenkumham Sultra Jaga Nama Baik Kantor first appeared on DetikSultra.com.

Pelaksanaan Tes SKD CAT-BKN tahun 2024 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra dilaksanakan di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (19/10/2024).

Kegiatan pelaksanaan tes SKD CAT-BKN Tahun 2024 ini dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto selaku Koordinator SKD-CAT didampingi Kepala Bagian Umum, Ahmad Sahrun, Tim BKN Pusat dan Panitia Pusat dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Dalam sambutannya Kadiv PAS, Bambang Haryanto mengucapkan, selamat datang kepada seluruh peserta SKD CAT-BKN tahun 2024. Ia berharap agar seluruh peserta dapat mengerjakan soal yang disediakan dengan baik dan tidak melakukan kecurangan dapat bentuk apapun.

Bambang juga menegaskan bahwa pelaksanaan tes SKD CAT-BKN tahun 2024 di lingkungan Kanwil Kemenkumham ini bersifat transparan, jujur, adil dan bebas dari pungutan apapun.

Dia menambahkan, jangan pernah mendengarkan ataupun menerima janji bahwa akan diluluskan dengan mudah dari pihak manapun.

“Jangan pernah percaya dengan pihak manapun yang menjanjikan adik-adik sebuah kelulusan, percaya lah pada diri sendiri dalam menghadapi setiap prosedur seleksi, dan jangan sekali-kali memberikan sesuatu demi memperoleh kelulusan apalagi melakukan kecurangan yang dapat merugikan diri sendiri,” tegasnya.

Kanwil Kemenkumham Sultra telah berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan kegiatan ini bebas dari segala kecurangan apapun demi mendapatkan benih-benih calon pegawai yang dapat bergabung di Kemenkumham dan memiliki kualitas dan integritas dalam menghadapi sebuah tantangan kerja.

Sebagai informasi, hari ini, terdapat empat sesi dimana pada sesi pertama digunakan sebagai waktu persiapan oleh tim pelaksana seleksi, kemudian pada sesi kedua hadir 203 orang dan tidak hadir 12 Orang, kemudian sesi ketiga hadir 194 orang dan tidak hadir 21 orang dan terakhir sesi keempat hadir 193 orang dan tidak hadir 22 Orang.

Kemudian juga pada hari ini, untuk sesi kedua nilai tertinggi yakni 428 yang diraih oleh Muhammad Rahmad, kemudian sesi ketiga dengan nilai 423 oleh Nila Israwati Marham dan terakhir sesi keempat dengan nilai 437 diraih oleh La Ode Muhammad Said. (kjs)

The post Kanwil Kemenkumham Sultra Laksanakan Seleksi SKD CAT–BKN 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Silvester Sili Laba bersama 14 orang Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, telah diambil sumpahnya dan dilantik oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta, secara hybrid dan terpusat di Graha Pengayoman, Kamis (17/10/2024).

Sekjen Kemenkumham RI Nico Afinta dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam meneguhkan kepemimpinan dan memotivasi seluruh jajaran untuk bekerja secara optimal di tengah dinamika dan perubahan yang terjadi dilingkungan organisasi.

“Kita dituntut lebih responsif, dan adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut,” ungkapnya.

Salah satu kunci untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi ada tiga hal yakni melakukan komunikasi, menjaga koordinasi dan kolaborasi.

Tiga hal ini tujuannya ialah menuju sinergi, Nico Afinta juga berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta dapat menjadikan diri sebagai teladan dalam hal Integritas dan profesionalisme.

Nico Afinta juga berpesan untuk terus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder kemudian ajak seluruh jajaran dan staf untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Pelantikan ini juga untuk menjaga komitmen organisasi dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Kita harus mampu mewujudkan visi Kemenkumham yang berorientasi kepada pelayanan public prima, perlindungan hak asasi manusia yang teguh dan hukum yang adil,” terangnya.

Sebagai informasi Silvester Sili Laba telah memperoleh jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) dan akan digantikan oleh Mutia Farida yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. (kjs)

The post Kanwil Kemenkumham Sultra Berganti Kepemimpinan first appeared on DetikSultra.com.

Aplikasi D’park merupakan sebuah aplikasi karya inovasi Kepala Sub Bagian Perencanaan Kanwil Kemenkumham Sultra, Jumaedy. Pada Expose tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas Ruslan, JFT Prakom, Zaldy Putra Pratama dan dihadiri Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Yusanti, Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi dan Konseling Auditor Madya, M.H. Kesuma dan Auditor Madya, Nur Sofia.

Aplikasi D’Park sebelumnya telah digunakan di Kanwil Kemenkumham Sultra dan mulai digunakan oleh Inspektorat Wilayah II serta sampai saat ini digunakan oleh Inspektorat Wilayah lainnya yang pada akhirnya diarahkan untuk melakukan expose di Inspektorat Jenderal pada hari ini, Selasa (15/10/2024).

Kegiatan dibuka oleh Auditor Madya M.H. Kesuma selanjutnya mendapatkan arahan langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Susanti dan Inspektur Wilayah II Bapak lilik Sujandi secara daring melalui zoom meeting.

Sekjen Ika Susanti menekankan pada arahannya bahwa perlu dilakukan satu data sesuai dengan arahan Presiden, sedangkan Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi menekankan untuk melakukan reviu keahlian pada aplikasi D’park sebelum ditetapkan untuk diedarkan.

Kegiatan expose inovasi Aplikasi Penilaian/Reviu (D’Park) dihadiri oleh jajaran Inspektorat Jenderal yang terdiri dari Inspektorat Wilayah I hingga Inspektorat Wilayah VI, selain jajaran Inspektorat Jenderal, kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba menyampaikan dukungannya terhadap karya inovasi pegawai di jajarannya dengan harapan lahir inovasi-inovasi lainnya dari anak bangsa khususnya pegawai Kemenkumham dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Penemu (inventor) aplikasi D’Park, Jumaedy yang disertai dengan praktek langsung aplikasi D’park secara hybrid baik langsung maupun secara daring via zoom.

Dalam berlangsungnya kegiatan terdapat beberapa pertanyaan dari jajaran Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Pusdatin yang pada intinya dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan aplikasi D’Park kedepannya, antara lain terkait penginputan referensi, keamanan aplikasi dan penyebaran aplikasi versi terbaru. (kjs)

The post Kanwil Kemenkumham Sultra Lakukan Expose D’Park terintegrasi Sililaba first appeared on DetikSultra.com.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu menyampaikan ada tiga metode dalam pembelajaran Corporate University yakni metode pembelajaran formal, metode pembelajaran sosial, dan metode pembelajaran dari pengalaman.

Dari tiga metode pembelajaran tersebut, metode pembelajaran formal baru dapat terlaksana. Maka, rencana akan dilaksanakan metode pembelajaran sosial dimana dalam metode ini akan dilaksanakan metode coaching dan mentoring.

“Karena dua metode tersebut paling efektif, efisien, mudah dan murah. Sedangkan untuk metode pada pembelajaran sosial yakni pada metode komunitas belajar akan dilaksanakan di kemudian hari,” ujar Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Rabu (09/10/2024).

Menurut Razilu, metode social learning memberikan gambaran umum mengenai pembelajaran dari orang lain dan lingkungan sekitar, termasuk melalui hubungan sosial dan umpan balik.

“Kegiatan pembelajaran dalam kelompok ini dapat mencakup coaching, mentoring, maupun kegiatan lainnya sesuai kebijakan. Penting bagi coach untuk mengikuti pelatihan sebelum melaksanakan tugasnya,” ujar Razilu.

Ia menambahkan, coaching dan mentoring akan mulai dilaksanakan pada webinar series lima yang akan dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober 2024.

“Coaching dan mentoring akan dilaksanakan mulai besok 10 Oktober 2024, pelatihan dilaksanakan secara Jarak jauh dan dalam pembelajaran jarak jauh tersebut, materi dapat diulang kapan saja dan dimana saja,” tuturnya.

Karena Pelatihan semacam itu sangat penting, tidak hanya sebagai hak tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap ASN. Sebelumnya, pelatihan yang sudah dilaksanakan belum terekam dalam sistem, sehingga pelatihan kali ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kompetensi ASN.

Adapun masukan dari Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra terkait perlu adanya substansi materi dari pelatihan yang akan dilaksanakan.

Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu menyampaikan, bahwa substansi tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pemateri, dan akan disesuaikan dengan bidang pemateri.

“Terima kasih atas masukannya dan terkait dengan substansi tersebut, kami akan diserahkan sepenuhnya kepada pemateri, dan akan disesuaikan dengan bidang pemateri,” jelasnya.

Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-01.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Peta Jalan (Roadmap) Penilaian Kompetensi dan Pelatihan, serta Keputusan Nomor SDM-02.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis Penilaian Kompetensi dan Pelatihan. (kjs)

The post Kemenkumham Sultra Ikuti Pembekalan Calon Peserta Pelatihan Coaching dan Mentoring Metode PJJ 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Dalam siaran pers yang diterima, disebut jika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Satpol PP tidak hanya diharapkan dapat menegakkan peraturan, tetapi juga didorong untuk tidak abai dalam perlindungan hak-hak masyarakat.

“Kami meyakini bahwa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, pemahaman yang memadai terhadap hak asasi manusia sangat penting bagi Satpol PP,” terang Dhahana, Minggu (06/10/2024).

Untuk itu, Dhahana mengatakan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka penguatan HAM bagi Satpol PP. Sejumlah pelatihan yang melibatkan Satpol PP dari berbagai daerah telah dilakukan sebagai kolaborasi antara KemenkumHAM dan Kemendagri selama beberapa tahun terakhir.

Dia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyusun langkah-langkah strategis dalam penguatan kapasitas Satpol PP.

“Pembinaan serius dan inovasi dalam penegakan peraturan daerah dapat memperkuat peran Satpol PP sebagai pelindung masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya humanis,” katanya.

Guna mendorong pendekatan yang lebih humanis, Satpol PP diharapkan dapat menerapkan tiga nilai utama: tangguh, humanis, dan melayani.

“Ini berarti bahwa setiap anggota Satpol PP perlu memiliki kesiapsiagaan, menjalankan tugas secara santun sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menyadari bahwa mereka bekerja untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Dhahana juga menyinggung perlunya kepala daerah untuk menguatkan kapasitas Satpol PP ke depan.

“Harapan kami, dalam pilkada serentak mendatang, wacana penguatan kapasitas bagi Satpol PP, khususnya yang berkaitan dengan HAM, turut diwacanakan oleh para calon kepala daerah,” imbuhnya.

“Dengan demikian, kita semua berharap Satpol PP dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis, serta menciptakan interaksi yang harmonis antara penegakan hukum dan hak asasi masyarakat,” pungkasnya. (kjs)

The post Kemenkumham Dorong Satpol PP Jadi Pelindung HAM first appeared on DetikSultra.com.

Dalam kunjungan kali ini, Silvester membawa misi penting yakni memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kendari mendapatkan haknya sesuai aturan dan SOP yang berlaku serta kunjungan ini juga sebagai salah satu bentuk hospitality yang dilaksanakan oleh kakanwil terhadap warga binaan pemasyarakatan.

“Salah satu hak yang wajib diterima WBP adalah mendapatkan makanan yang layak serta dapat memenuhi porsi setiap WBP yang ada di Rutan Kendari,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut dirinya didampingi Ka. Rutan Kendari Herianto mengawasi langsung pembagian makanan setiap WBP.

Dia pun menyempatkan diri untuk mencicipi dan mencoba makanan tersebut untuk mengetahui bagaimana rasa dan juga kualitas dari makanan yang akan disajikan untuk WBP Rutan Kendari.

Selanjutnya, Silvester melakukan komunikasi ke beberapa WBP, melakukan pendekatan secara humanis dan hospitality dimulai dari bertanya mengenai bagaimana keadaan dan kesehatan WBP, hingga keadaan keluarga serta bagaimana kenyamanan WBP selama berada dalam Rutan Kendari.

Selain itu, Silvester juga melakukan pengecekan terhadap pembagian makanan kepada warga binaan. Dimana dia memberikan saran kepada petugas dapur untuk menjaga kualitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan yakni harus bersih serta dijaga gizi dan jumlah yang akan dibagikan kepada warga binaan.

“Bagaimanapun, kita harus melakukan pelayanan dan pendekatan pada warga binaan dengan sepenuh hati dan tentunya secara humanis dan hospitality,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut, Silvester juga memimpin apel pagi bersama seluruh jajaran pada lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra melalui aplikasi zoom meeting di Rutan Kendari.

Dalam arahannya, dia menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan karena telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada WBP, dalam hal ini memaksimalkan kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan.

Silvester mengungkapkan, bahwa hal itu merupakan arahan langsung dari Menkumham RI yang dimana wajib memperhatikan makanan yang diberikan kepada WBP dalam tiga kali sehari dan porsinya cukup serta kualitasnya baik.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran PAS, melalui Rutan Kendari teman-teman semua telah memberikan pelayanan yang humanis, dengan hati yang paling dalam serta dapat memenuhi kuantitas dan kualitas dari makanan yang diberikan kepada WBP,” ungkapnya.

Kakanwil juga menambahkan agar kondisi ini tetap terus dijaga kedepannya, agar seluruh WBP dapat memenuhi kebutuhan asupan gizinya dan walaupun berada di dalam penjara namun makanan dan minuman yang diperoleh bisa dimaksimalkan dengan baik demi kesejahteraan WBP selama berada dibalik jeruji besi. (kjs)

The post Kakanwil Kemenkumham Sultra Pastikan Asupan Gizi WBP Terpenuhi first appeared on DetikSultra.com.

Dihadiri sekitar 295 peserta pelantikan MPWN, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R Muzhar menyampaikan bahwa notaris sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan aktivitas masyarakat, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, notaris diharapkan memiliki ketelitian dalam melakukan due diligence

“Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman baik bagi Masyarakat yang menggunakan jasa mereka maupun bagi notaris itu sendiri,” ungkap Dirjen AHU, Rabu (18/09/2024)

Seperti yang kita ketahui, notaris merupakan bagian dari sistem negara karena kewenangannya diperoleh dari negara. Sebagai pejabat umum, notaris membantu mendukung jalannya administrasi pemerintahan dan menjadi ujung tombak kemajuan perekonomian Indonesia.

“Notaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan profesional dapat mengakibatkan beberapa masalah hukum serius. Salah satunya mengenai akta otentik yang dibuat oleh notaris secara tidak sah atau tidak memenuhi syarat prosedur yang benar dapat memicu sengketa di kemudian hari,” ungkapnya

Peran notaris menurut beliau sangatlah penting, dengan tanggung jawab yang besar tersebut, dibutuhkan pengawasan dan regulasi yang efektif dalam menjaga standar profesionalisme notaris.

“Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam memantau aktivitas notaris sangat penting untuk menjaga standar profesionalisme, etika, dan kepatuhan hukum yang tinggi. Koordinasi ini memastikan bahwa notaris beroperasi sesuai dengan batas hukum, mematuhi standar etika, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum,” jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengharapkan agar dapat memaksimalkan diri dalam mengemban amanah sebagai anggota majelis. Junjung tinggi integritas dan selalu menambah ilmu pengetahuan serta mengupdate diri terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris.

“Saya mengharapkan Saudara memaksimalkan diri dalam mengemban amanah sebagai anggota majelis. Junjung tinggi integritas dan selalu menambah ilmu pengetahuan serta mengupdate diri terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris,” tuturnya.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tubagus Erif Faturahman, serta delapan peserta Sultra yang merupakan notaris dan akademisi. (kjs)

The post Pelantikan MPWN, Dirjen AHU Sampaikan Jaga dan Awasi Profesionalitas Notaris first appeared on DetikSultra.com.

Pada acara tersebut Kemenkumham Sultra meraih penghargaan sebagai mitra kerja terbaik dari UM Kendari, Sabtu (31/08/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra yang diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril menyampaikan apresiasi kepada UM Kendari atas penghargaan mitra kerja terbaik yang telah diberikan kepada Kemenkumham Sultra.

“Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada UM Kendari atas penghargaan mitra kerja terbaik yang telah diberikan kepada Kemenkumham Sultra,” katanya.

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi semangat dalam memberikan kontribusi terbaik dalam bersinergi dan kolaborasi antara Kemenkumham Sultra dengan seluruh universitas yang ada di Bumi Anoa, khususnya di lingkungan UM Kendari.

Sementara, Rektor UM Kendari, Muh. Nurdin menyampaikan, penghargaan ini diberikan oleh UM Kendari ini sebagai bentuk apresiasi dalam menjalin sinergitas dan kolaborasi antara UM Kendari dengan beberapa instansi terkait. (kjs)

The post Kemenkumham Sultra Terima Penghargaan Mitra Kerja di Milad UMK ke-23 first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Kanwil Kemenkumham, Silvester Sili Laba memaparkan, pada tahun 2020 tercatat 265 hak cipta, 29 hak paten dan paten sederhana, 2021 ada 561 hak cipta dan 27 paten dan paten sederhana, 2022 sebanyak 812 hak cipta dan 22 paten dan paten sederhana.

Selanjutnya 2023 ada 1.138 hak cipta dan 21 paten dan paten sederhana. Adapun di 19 Agustus 2024 sebanyak 586 hak cipta dan 19 hak paten dan paten sederhana sudah tercatat.

“Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan perguruan tinggi,” katanya dalam seremoni Mobile Intellectual Clinic (MIC) 2024, Rabu (28/08/2024) malam.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan edukasi dan pelayanan di hampir seluruh Provinsi Sultra terkait edukasi dan pelayanan kekayaan intelektual di berbagai daerah di Sultra sejak 2021.

Mobile Intellectual Property Clinic memang diperlukan untuk mendorong tumbuh kembang iklim kekayaan intelektual Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas permohonan. Harapannya, kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Khusus untuk pendaftaran merek pelaku UMKM di 2024 ini pihaknya mendapat dukungan dari banyak pihak seperti Pemda Sultra melalui Dinas Pariwisata yang memfasilitasi pembiayaan 55 pendaftaran merek pelaku UMKM, Kadin Sultra sebanyak 40 merek dan Rumah BUMN Muna 15 pelaku UMKM.

Selanjutnya perwakilan BI Sultra melalui sinergi dan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi tentang kekayaan intelektual dalam gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan onboarding UMKM Sultra yang ditindaklanjuti oleh pelaku UMKM dengan pendaftaran merek. Serta Dinas Koperasi dan UMKM Sultra melalui kegiatan layanan bantuan hukum pelaku UMKM yang diisi dengan kegiatan edukasi dan pendaftaran merek.

“Atas dukungan tersebut angka pendaftaran merek di Sultra meningkat setiap tahunnya,” tutur Silvester.

Dalam kesempatan tersebut Kanwil Kemenkumham Sultra juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi di Sultra. (kjs)

The post Kanwil Kemenkumham Sultra Sebut Ada Peningkatan Pendaftaran Pencatatan Kekayaan Intelektual first appeared on DetikSultra.com.

Dalam sambutannya, Silvester mengungkapkan, pada hari yang spesial ini, Kemenkumham berkomitmen menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita pun terus berupaya untuk memperluas program edukasi dan konsultasi hukum, agar masyarakat tidak hanya jadi objek hukum tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan keadilan,” katanya, Senin (19/08/2024).

Kemenkumham harus beradaptasi dengan perkembangan zaman termasuk memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung upaya penegakan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Sebagai insan pengayoman tugas kita bukan hanya sekedar menjalankan peraturan tetapi juga kita memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat,” tuturnya.

Silvester menekankan kepada insan pengayoman untuk meningkatkan pelayanan yang benar-benar berdampak kepada kepada masyarakat serta merapatkan barisan menuju Indonesia Emas 2045 dan meneguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Kanwil Kemenkumham Sultra Peringati Hari Pengayoman ke-79 first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, Kepala Divisi, Keimigrasian Sjachril dan seluruh Kepala UPT se-Kota Kendari.

Dalam sambutannya Silvester mengungkapkan, hari pengayoman adalah momentum penting bagi Kemenkumham Sultra untuk merefleksikan komitmen dalam melayani dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

“Melalui bakti sosial ini, kami ingin memberikan dukungan nyata anak-anak panti asuhan yang membutuhkan,” tuturnya.

Dirinya berharap kegiatan ini dapat meringankan beban anak-anak panti dan meningkatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita di Yayasan Panti Asuhan Semi Metta Bahagia,” ujarya.

Untuk diketahui, kegiatan dimulai di titik kumpul Kanwil Kemenkumham Sultra dan kemudian tim dibagi menjadi dua, dimana tim I dikoordinatori oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Musba Bakrie. Kemudian tim II dikoordinatori oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Satmawati.

Pada kegiatan Bakti Sosial ini dilaksanakan di delapan panti asuhan dan yayasan yang berbeda diantaranya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhlisin, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Pondok Pesantren Mushulul Fawwaz, Yayasan Pondok Pesantren Sohibbul Qur’an, Yayasan Pondok Pesantren hidayatullah, Sultan al amin, Yayasan YPI Nurul Maghfirah, dan Yayasan Al Ikhlas.

Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai Kemenkumham dan masyarakat. Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan pemberian secara simbolis sembako dan bantuan lainnya. (kerjasama)

The post Kemenkumham Sultra Berbagi Kebahagiaan di Panti Asuhan, Semarakkan Peringatan Hari Pengayoman ke-79 first appeared on DetikSultra.com.