Saat ini Kota Kendari kembali mencatatkan kasus baru Covid-19, setelahnya sebelumnya nol kasus. Dalam rentan 11-17 Juni 2021, ada sembilan kasus baru Covid-19.

Dengan peningkatan jumlah pasien itu, ditambah insentif yang belum dibayarkan, timbul kekhawatiran para nakes akan mogok kerja.

Direktur RSUD Kota Kendari, dr. Sukirman menyayangkan pihak Kemenkes tidak memberikan titik terang untuk insentif nakes kerena mulai September 2020 hingga Juni 2021 belum ada pembayaran.

“Ini membuat nakes khawatir, apalagi saat ini kasus Covid-19 kembali meningkat, ditambah lagi insentif atau jasa hingga saat ini belum dibayarkan. Karena mereka nakes ini rata-rata sukarelawan kalau diantara mereka mogok bekerja siapa lagi yang melayani pasien Covid-19 ” ungkapnya, ditemui awak Detiksultra.com, Jumat (18/6/2021).

“Kalau sampai membludak jumlah pasien Covid-19, baru tidak ada kejelasan insentifnya, saya khawatir mereka tidak mau lanjut kerja karena manusia itu butuh makan, transportasi, dan kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Salah satu nakes Covid-19, sekaligus Kepala Ruangan Rawat Inap Infection Center, Hardia, mengatakan, insentif terakhir yang diterima Agustus 2020, sehingga dari September hingga sekarang belum dibayarkan.

Jumlah mereka ada 27 orang. Empat di antaranya PNS, 16 honorer, dan tujuh orang tenaga relawan.

Selain itu, jasa layanan yang diterima terakhir pada September 2020 hingga saat ini Juni 2021 belum dibayarkan juga.

Sementara, penghasilan yang didapat dari 23 honorer dan tenaga relawan hanya dari insentif dan jasa pelayanan.

Dengan begitu, pihaknya berharap Kemenkes segera memberikan kepastian dengan mencairkan kembali insentif.

“Selama ini kami hanya menunggu dan sabar , tetapi sampai sekarang itu tidak jelas, sehingga harapannya agar secepatnya dikeluarkan kasian yang menjadi hak kami,” harapnya mewakili nakes lainnya. (ads*)

Reporter: Sesra
Editor: J. Saki

The post Insentif Nakes di Kendari Belum Dibayarkan Kemenkes Sejak September 2020 first appeared on DetikSultra.com.

Tim internal dari Kemenkes tersebut beranggotakan 4 orang. Tim ini Mempunyai tugas mulai dari menjalankan program-program anti fraud hingga monitoring dan evaluasi terhadap program JKN yang dijalankan.

Auditor Madya Kemenkes, Sunaedi Praja, mengatakan, kedatanganya untuk melihat penerapan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan di lapangan, pihaknya tidak menemukan tindakan kecurangan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Bahkan ia menyebut penerapan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2015 tentang fraud atau kecurangan dalam manajemen RSUD Kota Kendari, masuk dalam kategori baik. Dari total 66 rumah sakit pemerintah, ini sudah mencapai diangka 53.

Hal itu membuktikan bahwa penerapan Permenkes di RSUD Kota Kendari masuk dalam kategori baik.

Pihaknya menitip PR kepada RSUD Kota Kendari agar capaian prestasi yang telah diraih hari ini sebisa mungkin dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi. Bahkan sampai bisa meraih nilai tetinggi. Utamanya layanan kesehatan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan meskipun penerapan Permenkes tentang Fraud JKN sudah dijalankan,” ungkapnya.

Sementra itu, Direktur RSUD Kota Kendari, Asridah Mukaddim mengatakan, selaku pengelola rumah sakit dirinya sangat senang mendengarnya jika penerapan Permenkes di rumah sakit yang dipimpinnya itu masuk dalam daftar kategori baik.

“Saya akan terus berupaya melakukan pembenahan untuk perbaikan mutu pelayanan,” terangnya.

Implementasi Permenkes belum sepenuhnya mencapai kata maksimal. Pihaknya menyadari masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilampirkan dalam dokumentasi.

“Hal ini menjadi tugas berasama kami ke depan, insyaallah mulai minggu depan kekurangan itu segera dibenahi,” pungkasnya.

Reporter: Ningsih
Editor: Rani

The post Program JKN di RSUD Kota Kendari Diaudit Inspektorat Kemenkes first appeared on DetikSultra.com.

The post 825 Ribu Anak Diimunisasi Massal MR first appeared on DetikSultra.com.