Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Pahri Yamsul, sebagai langkah awal, pemerintah telah menyediakan anggaran melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Dikatakannya, anggaran yang diserap melalui APBD-P sebesar Rp 300 juta itu untuk biaya Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta Feasibility Study (FS).

“Rp 150 juta untuk UKL dan UPLnya, sementara Rp150 juta untuk FSnya. Tapi untuk saat ini kami masih menunggu hasil UKL dan UPL yang juga akan menentukan FS nya,” bebernya, Senin (19/8/2019).

“FS ini nantinya akan menentukan layout atau desainnya. Disitu kita akan lihat ada berapa rekomendasi untuk dinas, berapa ruang dan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk anggaran renovasi gedung Kantor Gubernur Sultra berlantai 17 itu, kata Pahri, pihaknya belum bisa mengira-ngira.

“Kalau anggaran kita belum bisa pastikan, karena FS baru akan dihitung. Jadi semua tergantung FS, kalau FS-nya sudah selesai baru bisa mulai dikerjakan, mulai desain grafisnya. Setelah didesain, baru dilelang fisiknya,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Gedung Kantor Gubernur Sultra Bakal Direnovasi Jadi 17 Lantai first appeared on DetikSultra.com.

Hipmi Napanokusambi Mubar menuntut Pemda Mubar tidak mengizinkan perusahan PT. Sele Raya Agri beroperasi di Mubar. Rencananya, perusahaan ini akan menanam jati nuklir di atas tanah warga dengan sistem kontrak.

“Kami meminta Pemda Mubar mencabut izin PT. Sele Raya Agri Kerena masuknya perusahan ini tidak prosedural. Yang ada pemaksaan kehendak dari pihak perusahan, mengeploitasi sumber daya alam dan manusia,” ujar pimpinan aksi, Safirudin.

Baca Juga: KPU Kendari dapat Tambahan 52 Ribu Non DPT “Gelondongan”

“Kami juga sudah melakukan pengkajian terkait perusahan ini. Dari segi ekonomi, sosial dan lainnya tidak menguntungkan masyarakat,” lanjutnya.

Jika perusahan ini dibiarkan beroprasi, maka ia tidak menjamin jika mafia tanah akan berkeliaran. Sehingga yang dirugikan adalah masyarakat, dimana tanah mereka akan dengan mudah dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Yang kami takutkan akan terjadi mafia tanah, yang kemudian akan diambil alih oleh perusahan,” katanya.

Baca Juga: Proyek Reklamasi Teluk Kendari Terbengkalai?

Safarudin mengatakan, jika berbicara untung rugi atas hadirnya perusahan tersebut, masyarakat lebih untung jika mengolah tanahnya sebagai lahan pertanian.

“Dari 100 persen kontrak yang dibangun perusahan, hanya empat persen yang diberikan kepada masyarakat selama masa kontrak 10 tahun. Lebih-lebih kami tidak tahu dimana perusahannya dan kontraknya tidak jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Pemrov Sultra, Harmin Ramba, saat menerima puluhan massa aksi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengkajian atau pengecekan laporan tersebut.

“Kami akan kroscek kembali, meski sebelumnya kami sudah melalukan kroscek terkait isu ini,” katanya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Hipmi Napanokusambi Mubar Tolak PT Sele Raya Agri Tanam Jatinuklir di Mubar first appeared on DetikSultra.com.