Dengan SK dari gubernur, para guru non PNS tersebut bisa mendapatkan honor.

“Statusnya sudah final jadi guru tetap non PNS. Mendapatkan insentif sebesar Rp400.000 perbulan. Sumber dananya bersumber dari APBD dan bisa mendapat tambahan penghasilan dari sekolah,” ungkap Kadisdikbud Sultra, Asrun Lio saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (23/1/2019).

Namun sebelumnya, pihak Disdikbud masih akan melakukan verifikasi terhadap guru tetap non PNS tersebut.

“Karena yang mengusulkan nama-namanya pihak sekolah, maka harus dicek kebenarannya apa benar guru yang bersangkutan memang mengajar di sekolah itu atau tidak,” jelasnya.

Asrun menambahkan, guru yang telah di-SK-kan sebagai guru tetap non PNS, masih tetap berpeluang untuk menjadi PNS.

Untuk itu, Asrun Lio mengharapkan guru tetap non PNS yang akan di-SK-kan oleh gubernur harus dapat berpartisipasi dan membantu sekolah yang masih minim tenaga pengajarnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post 3.750 Guru Honorer Diangkat Jadi Guru Tetap Non PNS first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikmudora) Kota Kendari, Sartini Sarita, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud itu harusnya berlaku pada kondisi tertentu saja, seperti sekolah yang tidak terlalu membutuhkan tambahan tenaga pengajar.

font color=”red”>Baca Juga: Bawaslu Buton Ingatkan Parpol Tidak Langgar Aturan Pemasangan APK

“Kalau tidak mempunyai guru pada mata pelajaran tertentu, sedangkan rekruitmen guru honorer tidak diperbolehkan, maka siapa yang akan mengajar. Jadi, mau tidak mau guru honorer yang akan diangkat,” katanya, Selasa (16/10/2018).

Selain itu, Sartini melanjutkan, yang akan menjadi masalah ketika sekolah tidak mengalami kekurangan guru tetapi terus melakukan rekruitmen guru honorer. Ini akan berimbas pada pengeluaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Saya rasa pengangkatan guru honorer ini sudah menjadi kebijakan yang ditentukan oleh Kemendikbud. Karena dengan adanya guru honorer yang mengisi mata pelajaran yang belum ada guru ASNnya, maka proses belajar mengajar tetap kondusif,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Perekrutan Guru Honorer Mulai Dilarang, Kadis Dikmudora: Mereka Masih Dibutuhkan first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, Sabtu (6/10/2018). Menurutnya, salah satu ketentuan yang dianggap memberatkan dalam aturan tersebut adalah tenaga honorer yang berhak mengikuti proses tes CPNS maksimal berusia 35 tahun.

“Pemerintah harus memberikan perlakuan khusus atau ada revisi UU ASN yang bisa menghalangi mereka jadi ASN atau PNS. Apalagi guru honorer itu sangat besar perannya di sekolah,” katanya.

Halim Momo menambahkan, seharusnya pemerintah lebih memperioritaskan guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Meskipun usianya sudah di atas 35 tahun. Sebab, dalam proses belajar mengajar, yang diutamakan adalah pengalamannya.

“Maka mereka ini harus sebisa mungkin diangkat jadi PNS, walaupun harus secara bertahap,” tambahnya.

Dosen Pascasarjana UHO membeberkan, sejauh ini PGRI sudah memperjuangkan nasib honorer dengan mengusulkan adanya pegawai kontrak yang sudah disahkan oleh Kemenpan-RB.

“Hanya saja dalam aturan kontrak ini akan diberikan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) selama tidak sakit dan dipensiunkan. Nah, ini yang saya tidak setujui juga, karena jangan sampai mereka seperti habis manis sepah dibuang,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Ann

The post Tidak Menguntungkan Nasib Guru Honorer, PGRI Sultra Minta Revisi UU ASN first appeared on DetikSultra.com.

The post Bupati Konawe Selatan Serahkan 142 SK Guru Honor first appeared on DetikSultra.com.