Olahraga Kejuaraan Tenis Meja Mitra Parlemen Cup 1 tahun 2021 ini digelar sekitar pelataran salah satu warkop yang ada di Kendari dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi sekaligus membuka kegiatan pada Jumat (22/10/2021).

Dalam sambutannya, Ali Mazi mengatakan, selaku pemerintah sangat mengapresiasi dan mendukung hingga menyambut baik kegiatan yang digelar oleh Hugua.

“Kegiatan kejuaraan ini memiliki banyak manfaat seperti dari sudut kesehatan tentu tujuan utama berolahraga mendapatkan kesehatan fisik yang baik. Disamping mendapatkan manfaat untuk kesehatan dampak positif lainnya bisa menjadi ajang silaturahmi bersama masyarakat yang ikut,” jelasnya.

Karena, kata Ali Masi lagi, sejak memasuki masa pandemi COVID -19 pada awal 2020 lalu hingga saat ini banyak agenda kegiatan dan pembinaan latihan keolahragaan dibatalkan karena situasi yang tak memungkinkan.

“Tentu dengan adanya pandemi ini aktifitas olahraga terkendala karena dampak Covid -19. Semoga tahun depan kegiatan keolahragaan dapat berjalan kembali dengan baik,” bebernya.

Ia juga berharap seluruh penyelenggara baik panitia mau pun yang malakuan lomba dalam kegiatan dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan lomba tenis meja ini.

“Terima kasih pada panitia sudah menyusun agar terselenggarakan kegiatan ini dan
semua pihak telah bersiapasi merayakannya,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Hugua menjelaskan, bahwa event itu dalam rangka sumpah pemuda yang diikuti puluhan atlet pemuda se-Sulawesi Tenggara

“Kegiatan hari ini diikuti oleh 153 atlet yang merupakan perwakilan masing-masing kabupaten dan kota di Sultra,” jelasnya.

Ia menambahkan, semoga mitra parlemen Hugua cup 1 dapat terus berlanjut untuk membangkitkan semangat pemuda melalui olahraga.

Diketahui kejuaraan tersebut dibagi menjadi beberapa kelas yakni eksekutif yang diikuti para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Sultra. Kemudian, ada juga kelas veteran, tunggal putra dan kelas tunggal putri. (bds*)

Reporter : Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post Gubernur Sultra Buka Kegiatan Tenis Meja Mitra Parlemen Cup 1 first appeared on DetikSultra.com.

Mewakili Gubernur Ali Mazi, penghargaan sebagai The Best Governor 2020-2021 diterima Asisten III Setda Sultra La Ode Mustari didampingi Kadis Kominfo Sultra M. Ridwan Badallah. Turut hadir pula Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra Pahri Yamsul dan Karo Pembangunan Setda Sultra, H. Beli.

Penghargaan “2021 Indonesia Golden Awards diberikan kepada para pemimpin (leaders) terbaik yang meliputi berbagai sektor antara lain kepala daerah (pemerintahan), perusahaan (swasta), badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, pemimpin perempuan, legislatif, pendidikan, serta kalangan profesional terbaik di Indonesia.

Dasar pemberian penghargaan ini atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia kini dan masa depan.

Program bergengsi ini baik secara nasional maupun internasional untuk peraih penghargaan meliputi leadership, education, impact, marketing and innovation yang dipersembahkan oleh Seven Media Asia.

Proses pemilihan melalui penilaian kualitatif atas hasil kinerja yang telah dicapai dan menetapkan standar yang tinggi kepada penerimaan penghargaan terpilih yang mencakup quality performance, responsibility, dan attractiveness, dengan atribut pengukuran layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau manajemen yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. (*)

Editor: J. Saki

The post Gubernur Sultra Terima Penghargaan The Best Governor pada 2021 Indonesia Golden Awards first appeared on DetikSultra.com.

Dalam pertemuan Minggu malam (7/3/2021), Ali Mazi menyampaikan bahwa ia salah satu gubernur yang dalam masa pandemi melakukan giat-giat pembangunan di semua sektor.

Gerak cepat gubernur telah dilaksanakan sejak awal Januari. Terakhir selama sepekan gubernur melakukan kunjungan kerja dan pendampingan Menteri BPKM di Kota Bau-bau dan Kabupaten Buton, dalam rangka pengembangan industri aspal buton.

Gubernur juga melakukan kunjungan kerja 4 hari di Jakarta menemui menteri BPKM, menteri perhubungan, menteri PUPR, menteri PU, dan kepala BSSN dalam rangka menegosiasikan kepada pemerintah pusat akan fokus pada percepatan di setiap sektor pembangunan di Sultra.

Selang sehari kepulangan dari Jakarta, gubernur tanpa kenal lelah kembali menemui Tim Metro TV untuk melalukan kunjungan di Labengki, Kabupaten Konawe Utara, dalam rangka menjadikan potensi wisata Labengki sebagai spot wisata nasional melalui publikasi di Metro TV

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Senin sampai Selasa. Tim Metro TV dan Pemprov Sultra, akan meninjau lokasi event tanggal 8 s.d 10 April 2021 yang akan diadakan oleh Metro TV.

Selain spot wisata Labengki, tim Metro TV dan Pemprov Sultra meninjau lokasi penyelaman oleh 57 perempuan di pulau tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur menyakinkan bahwa melalui kepemimpinannya, Ali Mazi menjamin Sultra akan lebih maju di segala sektor.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur ditemani oleh Sekda Provinsi Sultra, Dr Hj. Nur Endang Abbas, SE., MSi, Asisten III Pemprov Sultra (Drs mustari, MSi) dan sejumlah kepala dinas.

Yakni, Kadis pariwisata (Drs Saifuddin), Kadis Koperasi (Ir boy Ihwansyah, MT), Kadis Kominfo (M Ridwan Badallah, SPd, MM) dan Plt Kadis Kelautan dan Perikanan (La Ode Kardini, SE, MSi).

Sementara dari pihak Metro TV dihadiri oleh GEneral Manajer Sales marketing (Hendri Pulungan), General Manajer Produksi (Erwin Setiawan), Eksekutif Produksi (Wawan), Manajer Sales marketing (Ria), Senior Produser (Edy Prasetyo dan Kristo Antarikso) dan Event Organizer (Syahrir ).

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Gubernur Sultra Jamu Tim Metro TV, Bahas Labengki Bakal Go Spot Nasional first appeared on DetikSultra.com.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Basiran saat dihubungi, Kamis (26/2/2021) menjelaskan, tiga nama yang diusul Gubernur Sultra dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lingkup Pemprov Sultra. Hanya saja Basiran tidak menyebutkan secara detail ketiga nama tersebut.

“Sejak kemarin (29 Januari 2021) Pak Gubernur telah mengusul tiga nama di kemendagri. Itinya dari kepala dinas (kadis),” ujarnya.

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah menunggu surat keputusan (SK) penunjukan Pj Bupati Konsel dari Kemendagri.

Ia pun menerangkan, SK penunjukan agak sedikit terlambat karena kemendagri baru saja memproses usulan Ali Mazi.

Terlebih, pihak kemendagri menunggu hasil putusan sela dalam perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi yang digelar pada 17 Februari 2021 kemarin.

“Kemarin itu di Sultra ada empat kabupaten yang ada sengketanya di MK, hanya yang lanjut ke tahap pembuktian itu Konsel,” kata dia

“Jadi, saat ini kita sedang menunggu SK dari Kemendagri,” lanjutnya.

Dia menambahkan, untuk saat ini Gubernur Sultra sementara mengendalikan roda pemerintahan di Kabupaten Konsel, pasca pemerintahan bupati dan wakil bupati periode 2015-2021 telah berakhir.

Reporter: Sunarto
Editor: J.Saki

The post Gubernur Sultra Usul Tiga Nama ke Mendagri untuk Jadi Pj Bupati Konsel first appeared on DetikSultra.com.

Hadir dalam kegiatan peluncuran motor listrik Direktur Utama (Dirut) PT. Wika Industri Manufaktur (WIMA), Muhammad Samyarto. PT. WIMA merupakan perusahaan joint venture antara PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi dengan PT. GESITS Technologies Indo.

Perusahaan ini bergerak di bidang industri manufaktur dan perakitan, khususnya di sepeda motor listrik. PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Wika) salah satu dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada kesempatan itu, Gubernur sempat mencoba mengendarai sepeda motor listrik tersebut. Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka yang turut hadir pada peluncuran itu, juga sempat melakukan uji berkendara menggunakan kendaraan listrik itu.

Kepada wartawan, Gubernur menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah menyiapkan dua Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kendaraan listrik.

Pertama, Pergub tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kedua, Pergub tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021. Rancangan Pergub tersebut sedang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur mengungkapkan, kebijakan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Sultra diarahkan pada tiga hal.

Pertama, menjaga kelestarian lingkungan alam Sultra. Kedua, mendukung program pemerintah untuk efisiensi energi dan mengurangi polusi di bidang transportasi. Ketiga, mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi berbasis baterai.

Strategi yang ditempuh pemerintah daerah antara lain, kewajiban penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada instansi pemerintah, otorita pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap.

Selain itu, memberikan insentif bagi pemilik dan/atau pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi/merakit kendaraan bermotor listrik beserta usaha pendukungnya.

Strategi lainnya, lanjut Ali pengendalian penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, di masa-masa mendatang dibutuhkan infrastruktur penunjang berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

“Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kepada PT. PLN (Persero) agar segera mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut sebagai institusi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat,” jelas dia.

Gubernur juga menginstruksikan kepada bupati/walikota se-Sultra, para kepala kantor wilayah instansi vertikal, dan para kepala OPD lingkup pemprov, agar pada pengadaan kendaraan operasionalnya pada tahun anggaran 2021 mengadakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Diresmikan Gubernur Sultra, Motor Listrik Sudah Dapat Dibeli di Kendari first appeared on DetikSultra.com.

“Ini kita akan wajibkan, karena ini untuk kepetingan kesehatan kita dan seluruh masyarakat Sultra” ujar dia usai mengadiri vaksinasi perdana di RSUD Bahteramas Kendari, Kamis (14/1/2021) pagi tadi.

Sebelumnya kata dia, awal munculnya virus ini, banyak kalangan yang menginginkan agar segera diadakan vaksin, dan sekarang pemerintah telah mengadakan vaksin merek sinovac.

Jadi menurut Ali Mazi, masyarakat tidak perlu ragu dengan vaksin COVID-19 ini, karena vaksin itu sendiri telah melalui berbagai tahapan uji klinis, yang kemudian di legalkan atau diizinkan oleh BPOM untuk disuntikan ke tubuh manusia.

Lagipula lanjut orang nomor satu di bumi anoa ini, mengatakan vaksinasi tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari paparan COVID-19.

“Lagi-lagi ini demi kesehatan kita semua, supaya kita dapat melaksanakan tugas-tugas keseharian kita seperti biasanya,” jelas politisi Partai Nasdem ini.

Disinggung soal sanksi bila ada masyarakat yang menolak untuk di vaksin, Ali Mazi bilang, saat pihaknya masih fokus terhadap pelaksanaan vaksinasi.

“Gini sebenarnya soal sanksi itu tergantung pada diri kita, kita mau sehat atau tidak. Kalau kita mau sehat ya kita di vaksin,” tuturnya.

Lebih lanjut ia meyakini, vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, akan berjalan lancar sesuai target awal. Ali Mazi pun memastikan untuk di Sultra sendiri, vaksinasi ini bakal suskes dilakukan.

Mengingat, vaksinasi perdana sejumlah pejabat dan tokoh agama yang baru saja dilaksanakan di RSUD Bahteramas Kendari pagi tadi, tidak ada kendala sama sekali.

“Kita hari ini 13 orang yang divaksin perdana, dan Insyah Allah pemberian vaksin di Sultra akan sukses,” terangnya.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas menegaskan masyarakat tidak harus ragu akan vaksin yang didatangkan dari Tiongkok.

“Saya katakan tidak perlu ragu dan kwatir. Vaksin itu  sudah teruji secara klinis melalui BPOM. Dan kita semua sudah menyaksikan bersama kemarin pak Presiden menjadi orang pertama yang disuntik vaksin, dan hari ini pejabat-pejabat di daerah,” urainya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Gubernur Sultra: Masyarakat Wajib untuk Jalani Vaksinasi COVID-19 first appeared on DetikSultra.com.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilaksankan di aula rumah sakit umum daerah (RSUD) Bahteramas Kendari, Kamis (14/1/2021).

Orang pertama yang disuntikan vaksin merek sinovac itu, yakni Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof. Muhamad Zamrun Ferihu. Kemudian yang berperan sebagai vaksinator adalah Dr. La Ode Rabiul Awal.

Dimana proses penyuntikan vaksinasi tersebut, disaksikan langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi, yang datang menggunakan baju lengan panjang warna putih, dengan celana warna hitam, yang tak lupa menggunakan masker.

Setelah Prof Muahamad Zamrun, lalu dilanjutkan oleh sejumlah perwakilan pejabat, lembaga, dan pemuka agama.

Mereka adalah, Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten) I, Basiran, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ridwan Badallah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi La Ode Muhammad Ali Haswandy.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Muhammad Yusuf, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Abdul Halim Momo, Kepala Bagian Kesra Musdar, Kepala Bagian Rumah Tangga Idris.

Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Abdul Gafur A, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Sultra Tety Yuniarty, I Nyoman Sudiana (Hindu), Marthen Sambira (Kristen) dan Ni Made Budiasih (Hindu).

Sebagai informasi, pelaksanaan vaksinasi perdana di RSUD Bahteramas Kendari, dilaksanakan dengan protokol kesehatan (Prokes) COVID-19 secara ketat.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Rektor UHO Pertama Disuntik Vaksin COVID-19, Disaksikan Gubernur Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Rapat yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Nur Endang Abbas, Sekda Konawe Ferdinand Sapan, Bupati Buton, La Bakry, dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, dan pengusaha aspal Buton.

Dalam pengantarnya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada jajaran Kemenko Marves yang telah berkunjung ke Sultra dalam rangka membahas rencana pembangunan politeknik pertambangan di Konawe, pemanfaatan aspal Buton, dan pembangunan institut teknologi kelautan.

Dalam pemaparannya, fisikawan ternama Indonesia ini mengungkapkan dua tujuan mereka datang ke Sultra.

“Pertama, menindaklanjuti pembangunan politeknik di Sultra. Kedua, menindaklanjuti pertemuan rakor menko mengenai pemanfaatan aspal Buton,” ungkap Yohanis Surya.

Yohanes Surya lalu mempersilakan Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Muhammad Rasman Manafi, yang juga putra daerah Sultra.

Beberapa poin penting dikemukakan Rasman, yakni perihal pembangunan politeknik pertambangan di Konawe. Bahwa pada Januari 2021, politeknik itu Kemenko Marves akan segera mengurus perijinannya.

“Sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan mengenai perlu tidaknya politeknik itu. Ini harus dibangun. Pada tanggal 4 Januari 2021, Pak Yohanes akan segera melapor kepada Pak Menko terkait hal ini,” kata Rasman.

Berikutnya kata Rasman, organisasi politeknik itu merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi. Gubernur akan menjadi ketua dewan pembina dan Bupati Konawe akan menjadi wakil ketua dewan pembina.

Pihak perusahaan, dalam hal ini PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) telah menjalin kerjasama dengan sebuah perguruan tinggi di Cina, khusus studi pertambangan.

Perguruan tinggi seperti Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Universitas Sebelas November (USN) Kolaka, dan Universitas Lakidende (Unilaki) Konawe akan masuk dalam kolaborasi ini untuk menentukan tiga jurusan lainnya. Disampaikan pula, dari enam jurusan yang akan dibuka, terdapat tiga jurusan yang sudah fix.

Selanjutnya, tentang pemanfaatan aspal Buton, dimana pada tahun 2021 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penggunaan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer.

“Rencananya, pada bulan Januari, akan ada pertemuan antara pemerintah daerah dengan Kementerian PUPR untuk merealisasikan hal itu,” tambah Rasman.

Rasman juga menyampaikan mengenai pembangunan institut teknologi kelautan. Gagasan ini terkait dengan penetapan kawasan strategis nasional.

Gubernur Sultra Ali Mazi menanggapi cukup kritis tentang rencana penggunaan aspal Buton di sepanjang 1.000 kilometer. Gubernur berharap agar pembangunan jalan 1.000 kilometer menggunakan aspal Buton tersebut dilaksanakan di Sultra seluruhnya.

Ada beberapa pertimbangan yang diajukan Gubernur. Pertama, dengan digunakan di daerah sendiri dapat menjadi ajang promosi kualitas aspal Buton agar daerah lain tidak ragu menggunakannya. Jika terbukti bagus, maka tidak sulit untuk menjualnya ke daerah lain.

Alasan kedua, jalan-jalan di Sultra masih banyak yang rusak. Sehingga menjadi ironis, jika menjadi daerah penghasil aspal, namun jalanannya sendiri banyak yang rusak.

“Kami berharap, kebijakan Kementerian PUPR agar penggunaan aspal Buton 1.000 kilometer itu dilaksanakan di Sultra dulu,” tegas Gubernur.

Untuk menindaklanjuti semua poin-poin yang dikemukakan Tim Kemenko Marves, Gubernur mengungkapkan akan segera mengambil langkah-langkah selanjutnya, seperti melakukan rapat dengan jajarannya, juga menggelar rapat terbatas dengan Bupati Buton dan Konawe.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Tim Kemenko Marves Sambangi Sultra, Bahas Aspal Hingga Bangun Politeknik first appeared on DetikSultra.com.

Ali Mazi menyerahkan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021 kepada 15 kuasa pengguna anggaran satuan kerja kementerian, dan kepada para bupati dan wali kota se – Sultra. Dimana penyerahan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kendari, Senin (30/11/2020).

Dalam sambutannya, Ali Mazi mengatakan penyerahan DIPA dan TKDD lebih awal dari sebelumnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19 dan upaya percepatan pelayanan publik.

Sehingga ia mengharapkan, seluruh pengguna anggaran dapat secepatnya merealisasikan, dengan adanya penyerahan DIPA 2021 lebih awal.

“Makannya, setiap satuan kerja sudah dapat menyiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun depan. Satuan kerja juga dapat segera melakukan proses pengadaan, sehingga pelaksanaan kegiatan terutama yang bersumber dari belanja modal dapat terlaksana,” ucap Ali Mazi.

Ia menyebutkan, DIPA 2021 di Sultra diperuntukkan bagi 463 satuan kerja pada 43 kementerian atau lembaga. Sebesar Rp24,972 dialokasikan ke Provinsi Sultra.

“Dengan rincian dalam bentuk belanja kementran/lembaga sebesar Rp7,886 triliun dan tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp17,086 triliun,” beber dia

Dengan alokasi anggaran tersebut, katanya, diharapkan seluruh bupati dan walikota, pimpinan instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah serta kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cermat dan bertanggung jawab.

Pada kesempatan tersebut pula, Ali Mazi mengigatkan kepada kepala daerah setiap OPD untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar segera mengimplementasikan empat prioritas dalam penyusunan anggaran pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten pada tahun 2021.

“Keempat prioritas tersebut yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural di berbagai bidang,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Gubernur Sultra Serahkan DIPA dan TKDD 2021 first appeared on DetikSultra.com.

Gubernur Sultra, Ali Mazi, dalam sambutannya mengungkapkan selamat hari ulang tahun ke-75 kepada TNI yang telah genap berusia 75 tahun serta berpesan kepada TNI agar dapat semakin mewujudkan kekuatan, ketangguhan serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran TNI atas kesuksesan melakukan tugas dan fungsi yang sesuai diamanatkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004,” ujarnya.

Ia berharapa semua semoga TNI kedepannya dapat selalu memberikan sumbangsih baik dalam mendukung pembangunan, nasional dan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Orang Nomor satu di Sultra ini juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas upaya yang dilakukan TNI.

Acara peringatan HUT Ke-75 TNI yang diperingati pada 5 Oktober ini berbeda dengan dari tahun sebelumnya mengingat situasi saat ini masih dalam masa keadaan pandemi virus Covid-19.

“Ada suasana dan rasa yang berbeda dalam peringatan HUT ke 75 TNI kali ini di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau yang lalu peringatan HUT TNI dilakukan dengan semarak dan berbagai kegiatan, seperti kegiatan lomba, dan kegiatan sosial tanpa pembatasan sosial, namun kali ini di masa New Normal akibat bencana Covid-19 yang masih melanda, jadi semua kegiatan itu saat ini dibatasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ali Mazi menambahkan bahwa Pemerintah telah berkomitmen untuk selalu mendukung langkah dan upaya TNI dalam meningkatkan kualitas kinerja demi memaksimalkan pelaksanaan berbagai peran strategis untuk mewujudkan Sultra yang aman dan majuz sejahtera dan martabat.

Dalam kegiatan upacara yang dilakukan secara virtual para peserta tetap mengutamakan protokol Covid-19 dengan tetap menjaga jarak serta memakai masker.

Nampak dalam kegiatan ini telah dihadiri oleh H. Abdurrahman Saleh, SH., M.Si (Ketua DPRD Prov. Sultra), Brigjen TNI Aminullah (Kabinda Sultra), Brigjen Pol Drs. Giri Prawijaya (Ka BNN Prov. Sultra), Brigjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si (Wakapolda Sultra), Kolonel Pnb. Muzafar, S.Sos., M.M (Danlanud Haluoleo), Kolonel Laut Andike Sry Mutya S. Sos (Danlanal Kendari), Unsur Forkopimda Sultra, dan Para Pejabat tamu undangan lainya.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post HUT TNI ke-75, Gubernur Sultra: Wujudkan Kedaulatan Wilayah NKRI first appeared on DetikSultra.com.

Giat tersebut bertujuan untuk menyongsong Pilkada serentak yang aman dari Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan bahwa hal itu adalah harapan pemerintah daerah dan seluruh unit forkopimda untuk membangun kesadaran masyarakat.

“Ini adalah salah satu cara yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dimana protokol kesehatan lainnya juga harus kita patuhi,” paparnya.

Adapun kegiatan yang dibuka di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 itu juga tetap mengutamakan protokol pencegahan COVID-19 dengan mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.

“Pembagian masker ini juga dilaksanakan diseluruh daerah di Sultra. Tidak hanya di Kota Kendari,” pungkasnya lagi.

Menurut beberapa informasi, terkait pembagian masker telah dilakukan di beberapa titik di daerah Kota Kendari. Diantaranya, yaitu di daerah lampu merah perempatan Jalan Edi Sabara.

Reporter: Gery
Editor: Via

The post Pemprov Sultra Bagi Ribuan Masker Ke Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Tujuh Kadis definitif yang dilantik adalah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra, Nur Saleh, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Abdul Rahim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Azis.

Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, Budianto Kadidaa, Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra, La Ode Saifuddin, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Ridwan Badalla.

Orang nomor satu di Bumi Anoa ini, juga melantik sejumlah pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J Robert, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Parinringi.

Lalu, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Sultra, Biro Administrasi Pembangunan Setda Sultra, Belli Tonbili dan Biro Administrasi Perekonomian Setda Sultra, Yuni Nurnalawa.

Kepada 12 JPTP, Gubernur Ali Mazi menitip pesan agar dapat bekerja cepat dan tangguh serta harus memiliki inovasi dalam mewujudkan perubahan pembangunan di Sultra.

“Bapak-bapak dilantik dengan jabatan yang ada ini maka kita dituntut untuk bekerja cepat dan tangguh di lapangan layaknya sebuah mesin. Harus bisa adaptasi dan mampu menghasilkan inovasi yang hebat. Jangan terjebak dengan cara kerja dan pola pikir yang lama,” ujarnya.

Lanjut Ali Mazi, jika ingin mencapai perubahan besar bagi Provinsi Sulawesi Tenggara maka setiap pekerjaan yang dilakukan harus dikerjakan oleh tim yang solid.

“Ini tidak bisa dikerjakan oleh orang biasa. Dalam birokrasi ini harus diisi orang hebat dan luar biasa untuk melakukan hal-hal besar,” bebernya.

Dikatakannya juga birokrasi merupakan aset utama provinsi. Oleh karena itu apabila ada birokrasi gagal dalam mendesain, berpikir dan bertindak, maka provinsi ini juga gagal dalam tumbuh dan berkembang.

“Maka dari itu pelayanan birokrasi pun harus lebih baik bagi masyarakat, apalagi sekarang semua dituntut dengan kecepatan dan kecerdasan serta hati yang tulus,” tegas dia.

Ia juga meminta agar penanganan masalah di lapangan harus diatasi dengan cara perencanaan dan desain yang lebih maksimal. Sebagai contoh persoalan yang saat ini dihadapi Sultra, adalah penanganan wabah virus Covid-19.

“Tanggung jawab kita besar untuk rakyat. Maka dari itu harus kerja keras karena apa yang kita lakukan semua ini untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

“Selalu Konsultasikan kepada saya atau sama pak wagub, agar permasalahan teraebut bisa kita selesaikan dengan baik,” tutupnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Gubernur Sultra Lantik Tujuh Kepala Dinas Definitif first appeared on DetikSultra.com.

Beberapa minggu terakhir, wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) disuguhkan polemik. Diizinkannya 500 TKA masuk Bumi Anoa. Adanya pertemuan Gubernur, Forkopimda, tokoh masyarakat dan mahasiswa. Munculnya ancaman demo besar dan kerusuhan bahkan ancaman boikot bandara Halu Oleo oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sampai dengan suguhan pukulan meja dan tetesan air mata,  ketua DPRD Provinsi. Semua itu tersaji dengan tema besar “GUBERNUR SULTRA SALAH BESAR MENGIJINKAN 500 TKA”. Benarkan demikian? Atau aksi beberapa oknom masyarakat yang missdata dan informasi saja? Atau bisa jadi, adakah kepentingan penyusup yang bertujuan membuat SULTRA tidak aman?

Baik, berikut saya akan paparkan data valid. Tujuannya semata untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait polemik kedatangan 500 TKA.

TKA dalam Perspektif Hukum

Morosi awalnya hanya kampung ditengah hamparan hutan dan persawahan. Masyarakatnya didominasi oleh suku asli, Tolaki. Di tahun 2013, Morosi dikuasai oleh PT. Konawe Putra Propertindo (KPP). Kemudian, oleh pemerintah dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun selang setahun PT. KPP menyerahkan Kawasan tersebut kepada PT. VDNI (kendati sampai sekarang masih terjadi sengketa internal). Di tangan PT. VDNI inilah kemudian Morosi dijadikan Proyek Strategis Nasional yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan Gubernur SULTRA pada tahun 2019. Sebagai Kawasan Mega Industri, PT. VDNI menginvestasikan dananya sebesar 14 triliun rupiah untuk membangun pabrik terbesar di Indonesia.

Namun belakangan ini PT. VDNI diterpa isu tak sedap. Mulai dari jumlah TKA yang besar dan tidak profesional, tidak memiliki Amdal dan pembuangan limbah, sertifikat tanah dan kurangnya penggunaan tenaga kerja lokal karena diisi oleh TKA tidak ahli.

PT. VDNI sejak tahun 2015 telah mendapatkan izin AMDAL karena salah satu dari 13 persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Produksi / IUP (silakan chek di DLH Provinsi) bahkan AMDAL dermaga Jeti pun sejak 2015 telah terbit. Izinnya sudah ada sejak pemerintahan Gubenur H. Nur Alam, SE. M.Si. Jadi tidaklah benar jika menuding Gubernur saat ini (Ali Mazi), telah menutup mata dan membiarkan PT. VDNI beroperasi tanpa izin. Inilah yang saya sebut tuduhan tanpa data.

Bagaimana dengan sengketa lahan?. Persoalan sengketa itu bukanlah kepada masyarakat. Tetapi secara internal antara PT. KPP. Jadi tidak benar jika sertifikat masyarakat diambil secara sepihak oleh PT. VDNI. Dari sini  jelas, mengapa mesti diributkan jika itu masalah internal kedua perusahaan?. Jika salah satu pihak dirugikan, maka langkah hukum dapat diambil. Misalnya melalui somasi menggunakan jasa advokat.  Bukan dengan jalan demonstrasi ataupun pemboikotan.

Ada pula isu pembuangan limbah tanpa izin. Perlu diketahui bahwa UU 32 / 2009, bagian tiga (Pasal 9 – 11) telah diatur Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Begitu juga paragraph 3 dan 4 telah dijelaskan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH). Selanjutnya diatur pada pasal 58 tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Pengelolaan B3) dan pasal 59 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta pasal 60 tentang penggunaan Dumping yakni pembuangan limbah B3 ke media lingkungan. Keseluruhan pasal ini sangat jelas diatur, sehingga masyarakat harus paham bahwa jika terdapat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan maka perlu ditelaah regulasinya. Apakah telah mendapat izin Menteri / Gubernur / Bupati/ Walikota. Jika belum, maka masyarakat wajib mengadukan ke Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Penegakan Hukum agar dilakukan investigasi.

Ada juga yang mempertanyakan  kualitas dan kuantitas TKA. Heboh ketika mendengar TKA tidak memiliki kualifikasi keahlian dan jumlahnya sampai dengan 500 orang. Apakah kita telah memiliki data tentang itu? Jika ya, munculkan data tersebut. Sehingga masyarakat tercerahkan, memiliki data yang kuat dalam menganalisa.

UU nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur ketenagakerjaan dan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi yang dimaksudkan adalah setiap tenaga kerja yang memiliki kompetensi harus dibuktikan dangan sertifikat kompetensi. Begitu juga TKA yang dikatakan ahli maka mereka minimal memiliki kompetensi minimal 5 tahun yang dibuktikan oleh sertifikat. Selanjutnya untuk menjabarkan secara detail maka diturunkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi (Permenkertrans) nomor 12 tahun 2013 bahwa perusahaan dalam menggunakan TKA harus berdasarkan UU 13/2003, yakni memiliki kompetensi yang dibuktikan oleh seritifikat. Oleh sebab itu, masyarakat yang menuding bahwa mereka tidak kompeten harusnya membuktikan dengan data. Sekali lagi dengan data, bukan teriak demo dan mengancam boikot atau rusuh.

Selanjutnya untuk menguatkan aturan TKA maka dalam dalam Perpres nomor 20/2018 dan Permennaker nomor 10 / 2018 diatur  7 syarat menggunakan TKA dan salah satunya adalah point ketiga, yakni perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. Dari ulasan diatas, apa yang salah ketika Gubernur menyetujui kedatangan TKA? Karena jumlahnya besar? Tenaga kerja lokal sedikit ? TKA sebagai kuli atau tenaga kerja bukan ahli ?

PT. VDNI telah memproyeksikan jika ke-15 tungku telah selesai dibangun maka perusahaan tersebut membutuhkan 18.200 tenaga kerja lokal. Dan tahun ini telah memperkerjakan 6000 tenaga kerja lokal. Jika dibandingkan TKA yang ada sekarang 398 orang maka hanya 6.3% saja dan dari 2.398.000 jiwa (2019) masyarakat Sultra hanya 0.02 % saja. Bayangkan dengan Malaysia yang mencapai 3.2 juta (10.04%), Singapura 1.13 juta (19.36%) atau UEA 8.4 juta (87%) (Katadata, 2019). Lalu masih pantaskah kita menuding tambahan 500 TKA itu sebagai pengambilan hak-hak atas pekerjaan pribumi. Selain itu, pernahkah kita membayangkan jika beberapa tahun terakhir ini PT. VDNI telah mengirim 80 tenaga kerja lokal ke perguruan tinggi di China untuk belajar selama setahun.

Program Pendidikan dilakukan pada 46 tenaga lokal pada bidang peleburan logam di Universitas Yunnam Kunming Metallurgical; 34 orang pada bidang Pembangkit listrik di Yancheng Institute of Technology. Pemberangkatan pertama pada 20 Mei 2018 dan kedua pada September 2018. Selanjutnya program berikutnya, PT. VDNI akan membuat perguruan tinggi pertambangan di SULTRA.

Berdasarkan ulasan di atas, masihkah kita mengatakan bahwa pertambangan di SULTRA (Morosi) tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat ?.
Mari kita sudahi polemik yang tidak elok ini. Beri asupan edukasi untuk masyarakat  dengan memberikan  informasi positif dan sehat.

Penulis: (Kandidat Doktor) M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

The post Benarkah Langkah Gubernur SULTRA ? first appeared on DetikSultra.com.

Pengambilan sumpah jabatan untuk ketiga kalinya, langsung dipimpin oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi di Aula Sangia Nibandera Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (8/6/2020).

Ali Mazi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pj Sekda harus lebih menghayati peran dan fungsinya sebagai pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas yang kembali diembannya, dapat memberikan kontribusi yang baik, dan harus mampu mengemban seluruh aktivitas maupun tugas administrasi, meningkatkan kemampuan menyikapi teritorial dan penyelanggaraan otonomi daerah (Otda)

“Penetapan seseorang pada suatu jabatan pada hakekatnya, merupakan wujud kepercayaan dan pengakuan terhadap kredibilitas seseorang untuk menduduki jabatan itu. Karenanya kewajiban harus ditunaikan, tanggungjawab harus dipikul dan tugas harus dilaksanakan,” ujar dia.

BACA JUGA:

• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan12 September 2026
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama11 September 2026
• Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan11 September 2026

Tak hanya itu orang nomor satu di bumi anoa ini meminta Pj Sekda agar lebih geliat mengembangkan sistem penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, dengan menggunakan pola dari bawah ke atas (bottom up). Serta dapat memberi kesempatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan semua usulan program secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Masih banyak OPD yang kerjanya tidak jelas, selain tidak jelas mereka juga tidak mau berkoordinasi dengan gubernur Sultra,” akuinya.

Sehingga dia berharap, kinerja OPD lebih baik lagi dengan koordinasi yang tentunya terbangun secara efektif antara Sekda Sultra

“Kedepan kita akan menghadapi new normal, dimasa transisi ini setiap OPD saya harapkan ketika kembali bekerja secara normal, namun tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19, untuk lebih baik dari sebelumnya,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Qs

The post Untuk Ketiga Kalinya, Pj Sekda Sultra Kembali Dijabat Laode Ahmad Pidana Balombo first appeared on DetikSultra.com.

Ali Mazi berterima kasih kepada Harjono, karena berkat rekaman videonya itu langsung membuat seluruh masyarakat di Sultra melek dan cepat tanggap terhadap masuknya warga asing khususnya asal China yang ditengarai negara sumber penyebaran virus corona.

“Saya terima kasih banyak atas informasi, tapi lain kali jangan begitu, masih ada cara-cara yang elegan, datang ke kantor gubernur atau rujab gubernur,” ungkap Ali Mazi kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

BACA JUGA :

Usai rekamannya beredar luas ke publik, Harjono lantas ditahan Polda Sultra sebab dianggap telah menyebarkan video yang membuat resah masyarakat ditengah wabah virus corona.

Kendati dianggap meresahkan, namun Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sultra, Ali Mazi, meminta pihak Polda segera membebaskan Harjono dari jeratan hukum.

“Harjono ini telah memberikan kita informasi soal kedatangan TKA China di Sultra, dan saya minta Harjono ini dibebaskan. Tapi saya ingatkan lagi jika ada kejadian serupa, langsung laporkan ke gubernur,” tukasnya.

Informasi yang dirangkum, perekam video berdurasi 52 detik soal kedatangan TKA China di Bandara Haluoleo Kendari sudah dibebaskan oleh Polda Sultra, Senin kemarin.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Perekam Video TKA China yang Ditangkap, Dipuji Ali Mazi first appeared on DetikSultra.com.

Kunjungan Gubernur Ali Mazi  didampingi oleh Ketua DPRD Sultra Adul Rahman Saleh, Kapolda Sultra Brigjen Pol. Drs Merdisyam, Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar, bersama rombongan OPD Provinsi Sultra lainnya.

Saat melihat kondisi Lapangan Golf Sanggoleo Gubernur Sultra, sempat kaget karena melihat beberapa fasilitas yang ada dalam kondisi berlumut dan terlihat kumuh.

Keberadaan ruang tempat istrahat para gedung tempat istirahat para Golfer (claphause) sebuah area dimana pemain memulai permainan (Tee Box), fasilitas para Golfer untuk melatih ayunan dan pukulan (Driving Area), Cekungan yang berisi pasir atau rumput yang berperan sebagai hambatan (Bunker), Rintangan berupa aliran air atau kolam (Water Hazard) dan area berumput yang dipangkas pendek disekitar Hole atau pin (Green) dalam kondisi tidak terawat.

“Luas lapangan Golf Sanggoleo 46 Ha, terdiri dari 18 hole dengan par 72. Merupakan Standar  Lapangan Golf untuk  turnamen nasional memiliki lanskap yang dihiasi dengan deretan pohon palem, atau pohon lainnya, kontur lahan yang berbukit dan berlembah, bunker beragam ukuran dan beberapa jembatan sehingga menghasilkan tantangan yang sulit namun menyenangkan bagi para golfer,” paparnya Ali Mazi selaku Gunernur Sultra.

BACA JUGA :

Bagian petak rintangan yang berbukit (Fairway) yang berbukit, lubang (hold) yang terletak di antara pepohonan, padang rumput yang luas serta dua hole terakhir yang menghadap ke clubhouse membuat para pegolf harus menggunakan berbagai teknik untuk menghasilkan pukulan yang terbaik.

Gubernur Sultra berjanji dalam waktu dekat ini, Lapangan Golf akan dipasang pagar disetiap pojok batas tanah agar tidak lagi bermasalah untuk kedepannya.

“Selain itu juga kita akan mencari Konsultan profesional Lapangan Golf, agar segera membenahi segala kekurangan lapangan Golf Sanggoleo yang merupakan lapangan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara,” Tutupnya.

Reporter: Sesra
Editor: Qs

The post Lapangan Golf Sanggoleo Akan Dibenahi, Gubernur Sultra: Cari Konsultan Profesional first appeared on DetikSultra.com.

Dimana dalam kunjungan tersebut Ali Mazi bersama rombongan OPD Sultra melakukan pertemuan dengan OPD Pemerintah Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Mawasangka. Jelasnya selain berdialog terkait kegiatan dan program pembangunan daerah yang telah, sedang, maupun akan dicanangkan ia juga tak lupa memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

“Dalam giat tersebut yang perlu kita patok adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat secara berkelanjutan,” terangnya.

Usai melakukan dialog Gubernur Sultra pun turut serta dalam meresmikan pintu gerbang selamat datang di Kabupaten Buton Tengah dan Gedung Kesenian Mawasangka Center. Dimana ia sangat mengapresiasi dua pembangunan tersebut.

“Bangunan pintu gerbang merupakan pintu lintas perbatasan dalam aktivitas atau mobilitas antara wilayah di Kabupaten Buton Tengah menuju ke Kota Baubau. Dimana hal tersebut yang menjadi monumen dan ikon penanda bahwasanya kita memasuki kawasaan perlintasan melalui dermaga penyeberangan Wamengkoli,” ungkap politisi partai Nasdem tersebut.

Setelah selesai dengan giat peresmian pintu gerbang. Ali Mazi pun bergegas menuju lokasi peresmian Gedung Kesenian Mawasangka Center.

Dimana ia tak henti-hentinya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Dimana ungkapnya bahwa melalui gedung kesenian tersebut nilai-nilai kearifan lokal dapat terjaga dengan baik.

“Saya berikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Dimana gedung ini merupakan fasilitas publik yang akan diarahkan untuk menjaga nilai-nilai adat istiadat dan menumbuhkan jiwa seni di masyarakat yang Sultra yang kaya akan budaya,” paparnya.

Dimana Sultra adalah daerah yang terdiri dari berbagai macam suku yang tentunya banyak warisan yang harus dijaga. Sehingga melalui pembangunan gedung kesenian tersebut apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Lanjutnya pada agenda ketiga orang nomor satu di Sultra itupun menuju lokasi korban konflik di Desa Wadiabero dan Desa Matanaeo, Kecamatan Gu. Dimana ia memberikan bantuan bahan pokok dan alat tulis secara simbolis kepada para korban.

Setelah memberikan bantuan dirinya menghimbau kepada seluruh korban bencana untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat mencemari atau merugikan daerah.

“Kita lupakan masalah lalu dan jangan diungkit-ungkit lagi. Kita harus melihat kedepan untuk mewujudkan kesejahteraan, tingkatkan silaturahim dan semoga persaudaraan selalu dijaga,” ungkapnya saat memberikan pidato di depan korban konflik.

Melakukan peninjauan pada kondisi para korban ia pun mewacanakan perbaikan terhadap 60 rumah yang rusak parah akibat konflik. Ungkapnya bahwa pemerintah akan merampungkan pembangunan pada pertengahan tahun 2020.

“Saya sudah perintahkan Kadis PU-PR Sultra dan telah menganggarkan biaya sebanyak Rp3,4 miliar. Kemudian pembangunan 60 rumah itu, akan mulai dikerjakan pada bulan Maret dan selesai pada bulan Juli mendatang,” tukasnya.

Adv

The post Lakukan Kunker di Buteng, Gubernur Sultra Tak Lupa Sambangi Korban Konflik first appeared on DetikSultra.com.

Pejabat kementerian itu pusat itu selama kunjungannya di Aspal didampingi langsung Gubenur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, dan Bupati Buton, La Bakry, serta Walikota Baubau H. AS. Tamrin.

Turut serta kepala OPD Lingkup Pemrov Sultra dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton, Senin, 1 Februari 2021.

Kunjungan pertama dilakukan di Tambang Aspal di Lawele, Kecamatan Lasalimu, yang dikelola PT Wijaya Karya (WIKA) Bitumen dilanjutkan dengan peninjauan di Pelabuhan Nambo.

Setelah itu rombongan melanjutkan kunjungan di PT Kartika Prima Abadi (KPA) dan dilanjutkan di Pelabuhan Banabungi (PT WIka Bitumen).

Selanjutnya, Rombongan Kembali di Rujab Bupati Buton, Malige Daonawajo Pasarwajo dilanjutkan Rapid dan swab antigen.

Kedatangan rombongan sejumlah rombongan kementerian teresebut sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat terkait pemanfaatan dan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) agar ditingkatkan produksinya dan dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional segera terwujud.

Ayodhia G L Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Maritim dan Investasi (Marves) RI pada awak media mengatakan pada kunjungannya kali ini bersama tim dalam rangka menindaklanjuti arahan Menko Marves RI, Luhut Binsar Panjaitan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan sebelumnya.

“Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi aspal di wilayah Buton. Sekaligus memastikan infrastruktur maupun sarana prasarana pendukung lainnya sehingga pada saat dilakukan pendistribusian kedepanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Disini (di Buton), kata Ayodhia, Gubernur Sultra bersama Bupati Buton menunjukkan langsung wilayah yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan masyarakat dan perekonomian agar lebih berkembang lagi.

Menurut Ayodhia, komitmen Pemerintah Pusat sudah jelas untuk mendukung pemanfaatan aspal Buton.

“Ini adalah program nasional dan Presiden sudah berpesan berulang kali. Wilayah Buton dikaruniai oleh Allah suatu kekayaan alam yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijaksana,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, menyambut baik kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenmarves beserta rombongan.

Menurutnya, kedatangan Deputi dari Kemenkomarves beserta rombongan dalam rangka meninjau langsung kesiapan Aspal Buton untuk program nasional merupakan anugerah yang sangat luar biasa.

Lebih lanjut, Politisi Nasdem itu menyampaikan bahwa penggunaan Aspal Buton di tahun 2021 ini untuk pembangunan infrastruktur jalan nasional telah disepakati dan dianggarkan oleh Kementerian PUPR yaitu sekitar 1.000 kilometer.

“Jadi ini suatu kesyukuran bagi Pemerintah Daerah, maka harus segera didorong dan didukung semua kepentingannya. Baik kepentingan infrastruktur maupun kebijakan daripada pelaksanaan IUP itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, mengenai pembangunan infrastruktur pendukung lainnya menurutnya sudah jelas dari Pemerintah Pusat.

Termasuk mengenai permintaan masyarakat dan Bupati Buton terkait pembangunan sarana prasarana seperti jembatan akan segera dikerjakan.

“Oleh karena itu kita tinjau lokasinya di Nambo. Kita lihat apa yang harus kita kerjakan. Dan ini tidak bisa menunggu. Langsung diawasi oleh Gubernur. Jadi tidak ada lagi halangan investasi, tidak ada yang ganggu dan segera kita kerjakan,” tegasnya.

Bupati Buton, La Bakry mengungkapkan, pada prinsipnya aspal Buton siap untuk memenuhi kebutuhan pengaspalan jalan 1.000 kilometer di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya juga atas nama Pemerintah dan Masyarakat kabupaten Buton menyamnpaikan tyerima kasih yang setinggi-tinginya atas kunjungan Pemerintyah pusat dan Gubenur Sultra di Buton dalam rangka meninjau penggunaan aspal Buton.

Ini semua tentu membawah berkah bagi Buton ke depan dan akan menjadi kembanggan masyartakat Buton.

Dalam setiap kesempatan Ketua Golkar Buton ini juga menyampaikan jika penggunaan dan pemanfaatan aspal Buton mulai ditingkatkan maka serapan tenaga kerja akan berjalan dengan sendirinya.

Selain itu akan berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jika ekonomi sudah tumbuh cepat, maka tentu pendapatan asli daerah akan terdongkrak. Dari PAD itu juga nantinya akan kembali diputar ke masyarakat,”
kata Bupati Buton.

ADV

The post Menteri Bersama Gubernur Sultra Tinjau Beberapa Tambang di Buton first appeared on DetikSultra.com.

Pemantauan di sejumlah titik pos pengamanan dan gereja, untuk memastikan situasi aman dan kondusif malam Natal yang dilaksanakan umat kristiani.

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam, menjelaskan ada 3.580 personil gabungan dari Polri, TNI maupun Pemerintah Daerah dikerahkan untuk melakukan pengamanan dengan kode sandi Operasi Lilin 2019.

“Dalam pengamanan kali ini 584 objek pengamanan telah ditandai dan tersebar di Sultra, diantaranya 326 gereja, 22 terminal, 83 pelabuhan dan objek-objek wisata lainnya,” ungkap Kapolda, Selasa (24/12/2019).

Operasi pengamanan ini berlangsung dari tanggal 23 Desember 2019 s.d 1 Januari 2020. Personel tersebar di 61 Pos Pam dan 14 Pos Pelayanan Masyarakat.

Dalam Operasi Lilin kali ini, Kapolda mengimbau masyarakat agar tertib berlalulintas, dimana mobil angkutan barang tak mengangkut penumpang, kendaraan bermotor tak boleh membonceng lebih dari satu orang penumpang dan selalu memperhatikan surat kelengkapan dan atribut keselamatan berkendara.

BACA JUGA :

Gubernur Sultra, Ali Mazi, mengapresiasi Polri dan TNI atas pengamanan Kamtibmas di momen Natal dan Tahun Baru ini.

Ali Mazi berharap, Operasi Lilin 2019 berlangsung aman terkendali, dan terminimalisir angka kecelakaan selama momen pergantian tahun.

“Kami selaku jajaran pemerintah daerah turut mengapresiasi Polri dan TNI atas pengamanan yang dilakukan, adapun kami juga akan turut berpartisipasi dalam memberikan pengamanan masyarakat dalam mendukung Operasi Lilin 2019,” pungkasnya.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Gubernur dan Kapolda Sultra Pantau Pengamanan Malam Natal first appeared on DetikSultra.com.

Deklarasi damai yang diprakarsai oleh Polres Buton bersama Pemkab Buton ini, ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi damai di Desa Gunung Jaya, Kamis (12/12/2019).

Dihadapan Gubernur, Danrem 143 HO, Bupati Buton dan para pejabat lainnya di daerah ini masyarakat Gunung Jaya dan Sampuabalo mendeklarasikan ikrar damai yang isinya memuat beberapa poin.

Pertama, setuju untuk damai. Kedua, siap menjaga dan membangun ketentraman dan ketertiban lingkungan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup bersama dalam terlaksananya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketiga, tragedi yang menimpa Desa Gunung Jaya akibat persoalan intoleransi dijadikan sebagai sejarah pengalaman pahit untuk tidak terulang kembali mulai saat ini sampai anak cucu secara turun temurun.

Keempat, dalam rangka menjaga harmonisasi ketertiban dan ketentraman dalam tatalaksana bermasyarakat berbangsa dan bernegara, masyarakat Gunung Jaya dan Sampuabalo mengedepankan pendekatan penanganan persoalan melalui pemerintah desa dan tokoh adat sebelum ke ranah hukum yang berlaku bila tidak teratasi.

Kelima, setiap persoalan pribadi akan diselesaikan secara pribadi dan tidak dibenarkan melibatkan isu kelompok suara maupun membawa nama.

Keenam, tunduk dan patuh pada aspirasi yang dibuat masing-masing desa baik aspirasi dari masyarakat Desa Gunung Jaya maupun aspirasi dari masyarakat Desa Sampuabalo yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan naskah perdamaian.

Turut menyaksikan deklarasi damai tersebut Gubernur Sultra, Ali Mazi, juga disaksikan oleh Bupati Buton, La Bakry, Danrem 143 Halu Oleo, Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto, Kapolres Buton, AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga, Dandim 1413 Buton, Letkol Inf Arif Kurniawan, Kajari Buton, Wiranto, Anggota DPRD Buton, Sabaruddin Paena, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sultra dan Pemda Buton.

Kepala Desa Sampuabalo, La Jadihi, berharap kejadian konflik yang sebelumnya tidak terulang lagi dan selalu ada komunikasi yang baik antara Desa Sampuabalo dengan Gunung Jaya.

“Mudah-mudahan sampai seterusnya isi deklarasi damai ini harus menjadi ingatan dan harapan kedua desa ini. Mudah-mudahan respon pemerintah tidak sampai hari ini saja, tapi ke depannya juga terus dijaga,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Gunung Jaya, La Rusli, menginginkan agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang untuk kedua kalinya. Sebab masyarakat Gunung Jaya telah menerima dengan tulus perdamain yang dituangkan dalam naskah damai tersebut.

BACA JUGA :

“Kami masyarakat juga berharap Pospam Terpadu untuk keamanan antara kedua desa ini segera direalisasi,” ujarnya.

Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi menyambut gembira atas kehadiran Gubernur Sultra dalam deklarasi damai tersebut.

“Kedatangan Gubenur Sultra Bersama Forkopimda Sultra memacu kami untuk terus merajut tali silaturahmi dan menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Buton khususnya masyarakat Desa Gunung Jaya dan Sampuabalo, Kecamatan Siotapina,” kata Bupati Buton.

Politisi Golkar ini menegaskan deklarasi damai itu akan dijadikan sebagai moment dalam menatap masa depan yang lebih cerah dan membangun kedua desa tersebut.

“Dan moment ini sudah lama kami tunggu-tunggu. Atas permintaan masyarakat kedua desa ini, menginginkan Pak Gubenur sebagai Putra Buton hadir untuk menyaksikan deklarasi perdamaian,” katanya.

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan deklrasi damai ini patut kita syukuri. Ini semua atas kehendak Allah SWT.

“Tentu saya selaku pemerintah dan mewakili Provinsi Sultra memberikan aspresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya ikrar damai ini,” ungkap Ali Mazi.

Ali Mazi juga mengatakan, masyarakat Sampuabalo yang berprofesi sebagai nelayan yang setiap harinya mengarungi lautan dalam mencari nafkah, tentu ini memiliki karakter yang berbeda.

Demikian pula masuarakat Desa Gunung Jaya memiliki keramahtamahan karena mereka bekerja di daratan. Tentu mereka lebih sejuk dan lebih sabar. Kedua karakter tersebut hari ini menjadi satu, berdamai untuk membangun daerah yang memiliki kekayaan yang luar biasa ini. Tentu saja harus dengan pikiran yang positif. Untuk itu Guberbur mengajak masyarakat di kedua desa itu untuk tetap menciptakan suasana yang harmonis kondusif aman tentram.

“Damai itu indah. Ini kita harus tanamkan dalam diri kita sampai dalam sanubari kita. Jangan ada lagi konflik,” pungkasnya.

Reporter: M5
Editor: Dahlan

The post Warga Desa Gunung Jaya dan Sampuabalo Berdamai first appeared on DetikSultra.com.