Berita FGD Terbaru Hari Ini

FGD Kabupaten Buton, Bahas Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat

Redaksi — Tue, 03 Dec 2019 12:18:45 +0000

BUTON, DETIKSULTRA.COM – Kantor Statistik dan Dinas Komunikasi Informasi (Kominfo) dan Persandian Kabupaten Buton, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kompleks Pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Takawa, Pasarwajo, Senin (2/12/2019).

FGD kali ini membahas terkait Satu Data Indonesia dan Sosialisasi Sensus Penduduk tahun 2020. Wakil Bupati Buton, Iis Elianti mengatakan, dalam perencanaan pembangunan di daerah, data merupakan sesuatu yang sangat penting.

Pasalnya, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan, serta dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

BACA JUGA:

“Pada era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Data yang diperlukan tidak hanya di tingkat kabupaten atau kota melainkan juga sampai di tingkat wilayah terkecil,” ucapnya.

Lebih lanjut, Iis menjelaskan bahwa data dapat diperoleh dari berbagai aspek, misalnya melalui sensus, survei dan kompilasi produk administrasi.

Kantor Statisitik diamanahkan untuk menyelenggarakan statistik yang bersifat dasar yang masih mengacu pada kepentingan nasional.

Sedangkan untuk data sektoral yang bersifat lebih spesifik, diperoleh melalui instansi-instansi terkait di daerah keseluruhan data yang dihasilkan oleh berbagai sumber tersebut.

Hal itu, katanya, memerlukan sinergi dari berbagai aspek agar dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan krusial daerah, sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif.

“Perlu diketahui bahwa untuk menghasilkan data statistik yang bermanfaat bagi pembangunan daerah tentu tidak lah mudah, karena tantangan dan hambatan dalam pengumpulan maupun pengolahan data akan selalu ada berbagai tantangan,” katanya.

“Misalnya disebabkan karena data yang masih tersebar di berbagai instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, ada kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia, serta karena adanya perubahan alur data sektoral yang mengakibatkan data sektoral di tingkat provinsi dan nasional tidak lagi tersedia secara lengkap,” jelasnya.

Politisi PAN ini juga menekankan supaya memperoleh data yang berkualitas, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan satu data indonesia.

Atas prioritas yang harus diselesaikan dalam pengimplementasian hal tersebut, tertanggal 12 juni 2019 lalu, Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia.

Penerapan satu data diharapkan dapat mengakselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/ e-government) yang sedang dimatangkan persiapannya, baik aspek regulasi maupun tahapan operasionalnya.

“Melalui perpres ini, standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan instansi daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat atau daerah. Dalam hal ini BPS berperan sebagai pembina data bidang statistik baik tingkat pusat maupundaerah melalui kerjasama dengan wali data di tingkat daerah yaitu dinas komunikasi dan persandian,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post FGD Kabupaten Buton, Bahas Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat first appeared on DetikSultra.com.

Mengawal Pilkada, Jurnalis Harus Diberikan Pelatihan

Redaksi — Tue, 27 Mar 2018 09:35:50 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Mengawal jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 pers harus mendapatkan pelatihan. Tujuanya, agar informasi yang disajikan sampai kepada publik dengan benar.
Hal ini disampaikan Dirut PT Detik Sultra Dotkom, Muhammad Nasir Idris, saat menjadi pembicara di acara Focused Group Discussion (FGD) yang digelar IAIN Kendari dan Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) di aula Perpustakaan IAIN Kendari, Selasa (27/3/2018).
“Masih banyak kejadian kesalahan-kesalahan penulisan, seperti penulisan KPU dan KPUD yang harusnya sudah dirubah. Atau Panwas dan Bawaslu. Pelatihan harus diselenggarakan pihak penyelenggara pilkada, supaya informasinya itu sampai kepada masyarakat dengan benar,” katanya.
Ia menambahkan, ada banyak problem dihadapi insan pers. Ada kecenderungan, melupakan fungsinya sebagai penyampai informasi.
Hal berbeda disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Sarjono selaku pembicara lainnya. Ia menginginkan pemerintah mengurus insan pers. Mulai dari pengembangan dan pelatihan jurnalis sehingga dapat berkontribusi baik.
“Dalam rangka memberikan kontribusi terbaik, pers harus diurus negara. Karena pengembangan jurnalis perlu,” terangnya.
Ia mengimbau, pers bekerja profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. PWI sendiri, imbuhnya, terus menata anggotanya agar dalam memberitakan dimomen Pilkada berimbang.
Sekedar diketahui, acara FGD, yang mengambil tema ‘Peran Media Massa Dalam Menciptakan Kampanye Damai di Pilkada Serentak Sulawesi Tenggara’, ditutup dengan deklarasi Mahasiswa IAIN Kendari untuk mengawal Pilkada serentak.
Reporter: Yusuf Maronta
Editor: Cuncun

The post Mengawal Pilkada, Jurnalis Harus Diberikan Pelatihan first appeared on DetikSultra.com.

IAIN Kendari Gelar FGD Kampanye Damai

Redaksi — Mon, 26 Mar 2018 08:23:06 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Politisasi sara menjadi salah satu hal yang patut diantisipasi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Penyelenggara media memiliki andil besar dalam mempengaruhi situasi politik. Terutama terkait peran media sebagai pembentuk opini publik
Berkaitan dengan itu, IAIN Kendari bekerjasama dengan Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) akan melaksanakan focus group discussion dengan mengangkat tema Peran Media Massa Dalam Menciptakan Kampanye Damai di Pilkada Serentak di Sulawesi Tenggara.
Kegiatan yang akan digelar di Aula Perpustakaan IAIN Kendari, Selasa 27/3/2018 ini menghadirkan penyelenggara Pemilu, insan pers dan akademisi.
Ketua Panitia Penyelenggara, Husain Insaan mengatakan, pada kesempatan ini narasumber dan peserta mendiskusikan beberapa hal. Antara lain situasi politik menjelang pilkada, memetakan potensi kecurangan pemilu dengan menggunakan politik identiras, serta merekomendasikan upaya yang perlu ditempuh untuk mengatasi kecurangan pada Pilkada Serentak.
“Harapan kami dari diskusi ini lahir sebuah rekomendasi yang bisa kita tempuh bersama dalam mewujudkan kampanye damai. Bebas dari politik identitas yang berbasis agama dan primordial,” ungkapnya.
Ia menambahkan, paradigma multikulturalisme tidak menyediakan tempat bagi pola pikir yang partisan, sektarian dan diskriminatif. Pemikiran mementingkan kelompok tertentu akan merugikan kepentingan masyarakat luas.
Sebelumnya, menurut data LSISI, Sultra dikategorikan sebagai salah satu daerah yang memiliki kerawanan tinggi terkait kecurangan pemilu dan keterlibatan ASN dalam mendukung pasangan calon tertentu.
Reporter: Uchi Indah Sari
Editor: Ann

The post IAIN Kendari Gelar FGD Kampanye Damai first appeared on DetikSultra.com.

Istri Asrun Berkampanye, Bawaslu RI: Tidak Boleh, Apalagi Joget di Panggung

Redaksi — Fri, 23 Mar 2018 12:28:58 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, tidak diperbolehkan seorang istri pasangan calon kepala daerah yang berstatus ASN menggantikan suaminya berkampanye. Hal ini diungkapkan saat menjawab pertanyaan LO Pasangan Asrun-Hugua, Rudi Supriono di Acara Focus Group Discussion (FGD), Jumat siang (23/3/2018).
“Tidak boleh seorang istri yang ASN menggantikan suaminya berkampanye,” tegasnya.
Katanya, boleh menemani suami tapi hanya duduk, dengar, dan diam. Tidak boleh menunjukkan gestur tubuhnya di panggung. Misalnya, paslonnya nomor 1, dia tidak boleh mengangkat jarinya 1.
Seorang ASN ikut berkampanye memakai pakaian dinas, mobil dinas dan di jam dinas, itu paling tidak boleh. Apalagi joget-joget di atas panggung.
“Pernah terjadi PNS di Palu karena berfoto dengan Wakil Paslon karena ganteng, Pasha Ungu, mereka diberi teguran moral dan teguran itu terbuka untuk umum,” contohnya.
Di facebook buat like saja tidak boleh. Foto selfie lama yang diupload dan dibagikan kembali juga tidak boleh. Hal ini karena, sumpah ASN sudah jelas tidak membolehkan.
“Untuk itu, surat edaran Menpan sudah kami sebar. Hal ini supaya tidak ada ASN yang mendapat teguran lagi,” pungkasnya.
Reporter: Yusuf Maronta
Editor: Cuncun

The post Istri Asrun Berkampanye, Bawaslu RI: Tidak Boleh, Apalagi Joget di Panggung first appeared on DetikSultra.com.