Sorotan Tajam Walhi: Bukan Karpet Merah Kerusakan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra menjadi pihak paling lantang menyuarakan penolakan. Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman, menilai pembabatan sekitar tiga hektare tutupan mangrove di lokasi tersebut sebagai tindakan yang mengabaikan etika lingkungan dan komitmen iklim.

“Walhi Sultra mengecam keras rencana pembangunan rumah pribadi Gubernur yang mengakibatkan perusakan kawasan hutan mangrove. Sebuah kawasan yang secara hukum maupun etika wajib dilindungi,” ujar Andi Rahman dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Andi menekankan bahwa meski status lahan tersebut adalah Area Penggunaan Lain (APL), hal itu tidak serta-merta memberikan legitimasi untuk merusak fungsi ekologisnya. Ia merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

“Status APL bukan karpet merah untuk menimbun atau merusak. Kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan wajib memiliki AMDAL. Gubernur seharusnya menjadi garda terdepan pemulihan ekosistem, bukan malah memberi contoh buruk demi kepentingan pribadi,” tegasnya.

Pembelaan Pemerintah Merujuk pada RDTR dan APL

Di sisi lain, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memastikan bahwa proyek tersebut tidak melanggar hukum positif. Kepala DLHK Kota Kendari, Hj. Erlis Sadya Kencana, menyatakan pembukaan lahan telah sesuai dengan Perwali Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Central Business District (CBD) Teluk Kendari.

“Kawasan tersebut masuk dalam APL yang dapat digunakan untuk perdagangan, jasa, hingga perumahan. Pihak pemilik lahan juga sudah mengajukan izin pembukaan lahan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Makassar,” jelas Erlis.

Berdasarkan hasil verifikasi tim GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lahan tersebut memang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 5,51 hektare, dengan rincian 3 hektare merupakan tutupan mangrove dan sisanya semak belukar.

Klarifikasi ASR: Itu Bekas Empang

Menanggapi kegaduhan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) angkat bicara. Ia menegaskan telah melakukan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi pembelian lahan.

“Sebelum saya beli, saya cek status kepemilikannya. Setelah dinas teknis menyatakan lokasi termasuk APL, baru diputuskan dibeli,” kata ASR kepada media, Senin (8/12/2025).

ASR membantah telah merusak hutan mangrove murni, melainkan menyebut lokasi tersebut sebagai bekas perempangan. Ia juga meluruskan narasi mengenai gaya hidupnya, dengan menekankan bahwa hingga saat ini ia lebih memilih tinggal di rumah pribadi ketimbang menggunakan fasilitas Rumah Jabatan (Rujab) yang disediakan negara.

“Boleh dicek, sejak menjalankan tanggung jawab sebagai Gubernur, saya tidak menggunakan uang negara (untuk tempat tinggal). Saya tinggal di kediaman pribadi dan ingin mengabdikan diri pada masyarakat,” tambahnya.

Analisis Kritis: Benturan Regulasi dan Keberlanjutan

Meskipun secara administratif proyek ini berlindung di bawah payung status APL dan RDTR, kasus ini membuka tabir lemahnya sinkronisasi antara tata ruang kota dengan perlindungan ekosistem pesisir.

Kritik publik tidak hanya menyasar pada aspek legalitas, tetapi pada moralitas kepemimpinan. Sebagai pejabat publik tertinggi di daerah, keputusan ASR untuk membangun aset pribadi di wilayah sensitif ekologis dinilai bertolak belakang dengan upaya mitigasi bencana pesisir yang kerap dikampanyekan pemerintah pusat.

Kini, publik menunggu apakah pengawasan lingkungan akan tetap berjalan objektif mengingat pemilik lahan adalah pucuk pimpinan di provinsi tersebut, ataukah status APL akan terus menjadi pintu masuk bagi degradasi mangrove di pesisir Kendari.

The post Proyek Rumah Pribadi Gubernur Sultra di Lahan Mangrove: Legalitas Versus Etika Lingkungan first appeared on DetikSultra.com.

Tak jauh dari Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari. Nampak sebuah kapal motor nelayan berukuran 20×5 meter dengan berat hampir 30 ton telah dikerjakan sejak tiga bulan lalu di UPTD Balai Pelayanan Jasa Dock dan Perbengkelan Kapal.

Disinilah para pekerja servis kapal atau docking kapal berperan. Dari tangan-tangan mereka, kapal mampu kembali berlayar dengan baik untuk digunakan nelayan menangkap ikan.

Mansyur salah satunya. Laki-laku berusia 51 tahun ini tampak sedang menghaluskan bagian permukaan lantai kapal dengan mesin gurinda. Tinggal beberapa hari lagi, tahap akhir pengerjaan selesai. Faktor usia menyebabkan kapal mengalami kerusakan hampir ke seluruh bagiannya.

“Sudah dihaluskan, tinggal dicat ulang saja supaya lambung kapal bisa kuat dan tahan lama,” ujar bapak enam anak ini, Sabtu (25/11/2023).

Mansyur dibantu tujuh orang anak buahnya telah bekerja di bengkel ini sejak 2003 lalu. Mereka dipercaya mengerjakan setiap kerusakan kapal dengan sistem borongan.

Biaya servis sebuah kapal berjenis GT 30 yang sedang dikerjakan sejak Februari hingga saat ini, dipatok seharga Rp400 juta lebih. Mansyur dan anggotanya menerima upah 20 persen dari harga tersebut.

“Pemilik minta diganti semua kayunya, tambah ketebalan dinding lambungnya. Karena lantai kapal sudah banyak keropos, tinggi badan kapal juga ditambah, jadi biaya untuk beli bahannya banyak sekali” jelas Mansyur.

Ketebalan lambung kapal semakin menipis dan kayu dimakan kutu akibat terlalu lama terendam air laut kerap menyebabkan kebocoran. Kondisi itu menjadi permasalahan yang harus dihadapi para pemilik kapal. Saat itulah kapal butuh perawatan.

Pekerjaan Mansyur dan anak buahnya dimulai ketika kapal dibantu mesin penderek selesai dipindahkan ari permukaan air ke atas Pit atau landasan kapal yang telah dibuat dari tumpukan pasir atau kayu.

Setelah kapal selesai dinaikkan, dilanjutkan dengan membongkar dinding lambung kapal hingga menyisakan rangka. Seorang anak buah bernama Samsul sigap mempersiapkan bahan, seperti kayu, besi, lem khusus, dempul, plat baja dan semua peralatan yang dibutuhkan.

“Bagian paling sulit bagaimana menyusun dan menyatukan bagian-bagian kayu, melengkung membentuk lambung kapal, kita harus ekstra teliti di tahap itu,” ujarnya.

Selama proses pengerjaan, kendala lain yang harus dihadapi Mansyur dan anak buahnya adalah rasa gatal pada kulit akibat terkena percikan serat fiber yang dipasang. Serat fiber berbentuk halus terbuat dari bahan polyester, berguna sebagai media lapisan permukaan kayu.

“Jadi kalau malam pas mau tidur kita semua rasakan gatal d ibadan, padahal sudah mandi. Karena seratnya kecil da lengket karena sudah tercampur lem kimia,” ungkapnya.

Untuk mengatasinya, Mansyur menggunakan isolasi dengan cara menempelkannya di kulit yang gatal lalu dicabut. Dengan harapan serat halus itu bisa ikut saat isolasi dilepas.

Tahap akhir ialah pengecatan ulang lambung kapal. Mansyur membagi anak buahnya mengecat seluruh bagian lambung kapal. Selain agar kapal lebih cantik, cat khusus tahan air juga berfuqngsi melindungi badan kapal dari keropos dalam jangka waktu lama.

“Jadi kalau sudah dicat dengan cat khusus, kayu kapal bisa tahan sampai puluhan tahun, tergantung perawatan dan pemakaiannya,” ujarnya.

Peran pekerja servis kapal sangat penting bagi para nelayan. Semangat dan jerih payah mereka pun tak pernah sia-sia. Kapal nelayan bisa kembali berlayar mencari ikan hingga ke lautan lepas untuk memasok ikan di berbagai pelabuhan ikan tradisional yang beroperasi 24 jam di Teluk Kendari. (ads)

Reporter: Geraldy Rakasiwi
Editor: Wulan

The post Menelusuri Proses Pekerja Galangan Kapal, Pahlawan di Balik Melimpahnya Pasokan Ikan first appeared on DetikSultra.com.

Mengutip kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya melibatkan berbagai faktor penunjang. Tak luput soal kesejahteraan tenaga pengajar. Hak atas kesejahteraan ini bahkan termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) bagian a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Namun, realita yang terjadi belum demikian. Guru di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari kata sejahtera. Sebab, masih banyak tenaga pengajar di negara kita yang belum mendapatkan perhatian yang layak, terutama para guru honorer yang berada jauh di desa maupun daerah. Hal itu juga dirasakan oleh salah satu guru honorer, Djumiyati Yaddi (45) pada sesi wawancara via telepon, Sabtu (24/11/2023).

Djumiyanti adalah guru yang aktif di salah satu sekolah di kota Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun honornya masih jauh dari kata cukup, lantas tak membuatnya berhenti dari profesi yang dimuliakan ini.

Kata dia sehari-harinya, upah para guru honorer masih diklasifikasikan berdasarkan durasi mengajar. Bagi guru honorer biasa, itu Rp20 ribu untuk satu jam pelajaran, atau tergantung dari kebijakan sekolah dalam membiayai.

“Jadi biasanya diakumulasi jam mengajarnya setelah tiga bulan,” kata Djumiyanti.

Dalam hal ini berbeda ketika berbicara guru yang telah mendapatkan sertifikasi atau SK Gubernur. Bagi guru yang telah mendapatkan sertifikasi, akan mendapat tunjangan profesi sebesar Rp9,2 juta untuk tiga bulan. Sedangkan yang mendapatkan SK Gubernur akan memperoleh Rp3 juta per enam bulan mengajar, yang berlaku di luar honor jam mengajar mereka.

Kendati demikian belumlah cukup ketika berbicara soal membludaknya tenaga kerja guru. Belum lagi kapasitas pemerintah yang terbatas dalam mengcover seluruh guru honorer di daerah.

Salah satu hal yang membuatnya menekuni profesi ini adalah rasa empati. Sebab, menurutnya guru adalah pilar terdepan dalam memajukan bangsa.

Walau kata sejahtera masih terlalu dini, profesi guru tak hanya berbicara soal materi saja. Namun ada tanggung jawab moral di dalamnya. Oleh karena itu ia menganggap guru mulia. Karena tak semua orang bisa menjalankan profesi tersebut.

Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional ini, ia berharap kedepannya pemerintah lebih memperhatikan lagi nasib para guru honorer. Selain itu, ia juga merasa senang menjadi seorang guru karena dengan pekerjaannya itu ia dapat bertemu dan berinteraksi dengan berbagai tipe karakter siswa.

“Sangat bahagia karena diperingati terus hari guru, semoga kedepannya pemerintah lebih memperhatikan nasib para guru honorer dan semoga tidak ada lagi perbedaan antara guru honorer dan guru PNS. Saya harap sih kedepannya pengangkatan guru honorer lebih di tingkatkan lagi. Saya juga merasa beruntung bisa bertemu dan saling kenal dengan berbagai macam karekter para murid-murid dan juga dapat berbagi ilmu,” ungkapnya.

Selain Djumiyanti, peringatan Hari Guru Nasional juga diapresiasi oleh salah satu guru, Siti Alfisyahr (39) yang mengajar di salah satu sekolah di Raha. Ia mengaku sangat bahagia dengan adanya peringatan hari guru setiap tahunnya.

“Kita jadi guru, semakin banyak ilmu setiap hari yang didapat. Karena guru setiap hari menghadapi siswa-siswi yang memiliki aneka karakter, jadi kita semakin kreatif dalam menghadapi siswa sehingga berbagai karakter itu dapat dirangkul dan dibimbing dengan baik. Semoga kita para guru tidak terlalu dituntut untuk selalu menyediakan tuntutan pemerintah, kalau bisa tuntutan itu di sesuaikan dengan kemampuan para siswa yang berbeda-beda,” bebernya.

Sementara itu, secara terpisah, Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan, bila dilihat dari tingkat kesejahteraannya, guru pada umumnya terbagi menjadi empat kelompok utama.

Kelompok pertama adalah guru yang kesejahteraannya cukup baik, khususnya guru berstatus ASN berada di kota besar yang mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Kelompok kedua adalah guru honorer di negeri yang gajinya hanya sebesar upah minimum provinsi dan belum mendapatkan sertifikasi. Tentunya menjadi beban tersendiri, karena sulit untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.

Kelompok ketiga adalah guru tetap yayasan yang biasanya sudah mendapat gaji tetap dan sertifikasi, tapi tanpa TKD.
Terakhir adalah kelompok guru honorer di swasta. Kelompok inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Mereka hanya mendapat honor dari yayasan yang besarannya tidak seberapa. (ads)

Reporter: Geraldy Rakasiwi
Editor: Wulan

The post Hari Guru Nasional, Antara Euforia Peringatan dan Harapan Kesejahteraan first appeared on DetikSultra.com.