Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicara Apriliani Puspitawati, mengapresiasi sinergi antara legislatif dan eksekutif meski pengajuan raperda dinilai agak terlambat. PDI-P menekankan pentingnya kekompakan pemerintah dan DPRD dalam menghadapi tantangan daerah.

“Kami juga mendorong adanya basis data terintegrasi antar-OPD agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Fraksi Partai Golkar lewat Fadhal Rahmat menyebut perubahan APBD ini sebagai konsekuensi logis dari dinamika fiskal yang berbeda dengan asumsi awal. Golkar menegaskan prioritas utama harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, hingga kebersihan lingkungan.

“Fraksi ini juga menekankan perlunya peningkatan pendapatan daerah agar pembangunan tetap berkesinambungan,” jelas Fadhal.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui Jabar Aljufri mengapresiasi fokus Pemkot pada sektor strategis, terutama pembangunan infrastruktur dan pengendalian inflasi. PKS mencatat adanya peningkatan target pendapatan daerah sebesar 1,79 persen dan berharap seluruh pihak bisa bekerja optimal agar target tersebut tercapai.

Dari Fraksi Nasdem, La Ami, menilai perubahan APBD sebagai langkah wajar menyesuaikan rencana dengan kondisi riil. Namun, mereka menyoroti lemahnya pengelolaan PAD yang berdampak pada defisit anggaran.

Fraksi Demokrat melalui Muslimin menyambut positif raperda ini, dengan catatan agar setiap kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan matang dan berorientasi pada pelayanan publik. Mereka juga menekankan pentingnya alokasi belanja produktif, berkelanjutan, serta pengawasan ketat untuk mencegah pembengkakan anggaran.

Adapun Fraksi PIR (Persatuan Indonesia Raya) yang disampaikan Hasbulan menilai kenaikan pendapatan 1,79 persen dan penurunan belanja 0,04 persen sebagai capaian positif. PIR menegaskan perubahan anggaran harus diarahkan pada program pro-rakyat dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sementara Fraksi PAN lewat Samsuddin Rahim menilai perubahan APBD penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat. Mereka mendorong agar peningkatan target pendapatan dibarengi langkah konkret memperkuat PAD, sekaligus memastikan efisiensi belanja tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.

Dengan beragam catatan dari tiap fraksi, arah perubahan APBD 2025 diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kendari, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah. (cds)

Repoter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Fraksi DPRD Kendari Soroti Perubahan APBD 2025, dari Infrastruktur hingga Transparansi Data first appeared on DetikSultra.com.

Melalui Badan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD Kendari kini tengah melakukan pembahasan tentang raperda penataan PKL dan pasar rakyat bersama Pemerintah Kota Kendari.

Ketua Bapemperda DPRD Kendari Ilham Hamra mengatakan, bersama Pemkot Kendari pihaknya tengah melakukan awal pembahasan terkait penataan PKL.

“Dalam Raperda ini kita menekankan penataan dan penertiban,” katanya.

PKL ini merupakan mitra pemerintah namun perlu ditertibkan. Artinya ada tempat-tampat yang boleh berjualan adapula yang tidak. Sebagaimana diatur dalam RTRW Kota Kendari.

“Ini juga sebagai upaya kita menata wajah Kota Kendari agar lebih indah karena memang PKL di Kendari sangat semrawut tidak tertata dengan baik,” jelas dia.

Selain menata para pedagang, diharap Raperda ini bisa membuat pedagang aman dan nyaman begitupun dengan pembeli.

“Jadi baik penjual dan pembeli bisa sama-sama nyaman,” katanya.

Dirinya pun berharap ke depan pedagang di Kendari bisa terarah. Misal di Pasar Baru fokus untuk pedagang tekstil, di pasar lain khusus ikan dan ada khusus untuk oleh-oleh Kendari.

Terkait masukan dari Satpol PP Kendari dan Dinas PUPR Kendari memang sangat diperlukan, mengingat ini masi rancangan dan butuh penyempurnaan. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post DPRD Kendari Bahas Raperda Penataan PKL dan Pasar Rakyat first appeared on DetikSultra.com.