Desakan ini buntut dari peristiwa meledaknya Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) milik PT OWP beberapa waktu lalu. Peristiwa itu menyebabkan empat korban dengan luka bakar.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe Ardin dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar hari ini, Rabu (11/10/2023) bersama warga Desa Polua mengatakan, insiden ini diberikan atensi khusus oleh DPRD Konawe.

Kejadian ini patut menjadi perhatian legislatif sebagai corong aspirasi masyarakat. Dan menurut dia, peristiwa tersebut tidak dapat ditolerir lagi.

Sehingga pihaknya meminta secara kelembagaan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe agar segera mencabut izin perusahaan pengisian tabung LPG 3 Kg itu.

“Hal ini sudah tidak bisa ditolerir, sudah memakan korban olehnya kalau kewenangan izinnya ada di kabupaten, DPRD Konawe merekomendasikan agar izinnya segera dicabut,” katanya.

Lanjut Ardin mengatakan, beberapa kali dia secara pribadi maupun lembaga telah meminta agar pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin apapun untuk senantiasa mempertimbangkan kondisi ril ataupun keadaan warga.

Faktor lain mesti menjadi pertimbangan pemerintah supaya tidak terjadi hal yang merugikan warga di kemudian hari. Jangan karena persoalan investasi ataupun korporasi warga yang menjadi korban.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menegaskan, dengan rekomendasi atas DPRD Konawe, kiranya pemerintah menghentikan sementara segala aktivitas pengisian tabung LPG 3 Kg PT OWP.

“Selama proses ini kami minta agar segala aktivitas pengisian atau distribusi yang dilakukan PT OWP dihentikan,” pintanya.

Sementara itu, awak media ini belum mendapat akses untuk meminta klarifikasi maupun konfirmasi ke pihak PT OWP menyoal kasus meledaknya SPBE ini. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post SPBE Meledak, DPRD Konawe Rekomendasikan Pencabutan Izin PT OWP first appeared on DetikSultra.com.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Ardin. Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Dr. Musafir Menca, Wakapolres Konawe Kompol Alwi, serta pihak Pengadilan Agama Unaaha.

Selain itu, hadir pula pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta para pemuda. Kegiatan berlangsung di Gedung H Abd Samad DPRD Konawe, Rabu (29/3/2023).

Dalam rapat ini, Suharto dikukuhkan menjabat sebagai anggota DPRD Konawe Fraksi PDI Perjuangan, menggantikan almarhumah Hj. Murni Tombili untuk sisa masa jabatan periode 2019–2024.

Ada momen langka dalam rapat paripurna istimewa ini, di mana Suharto menggunakan kursi roda saat dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Konawe.

Suharto yang diketahui dalam keadaan sakit, tetap menghadiri pelantikan, sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ia mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik.

Rapat Paripurna ini diawali pembacaan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nomor: 146 tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Konawe Hj. Murni Tombili dari Fraksi PDIP Kepada Suharto sisa masa jabatan 2019-2024.

Dijelaskan, penerbitan SK Gubernur Sultra ini, memperhatikan Surat Bupati Konawe Nomor 171/690/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Konawe sisa masa jabatan 2019-2024.

Kemudian Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor 170/408/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Usul Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Konawe sisa masa jabatan 2019-2024.

Lalu Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe nomor 309/PY.03.1-SD/7402/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 305/PY .03.1-BA/7402/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 menyatakan bahwa Suharto memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Konawe.

“Oleh karenanya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 146 Tahun 2023 yang pada intinya meresmikan pemberhentian dengan hormat saudari Hj. Murni Tombili sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” kata Ardin.

Diungkapkan, proses pelantikan hari ini telah melalui mekanisme, prosedur, dan tahapan yang cukup panjang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto, SE, MM diberi kesempatan oleh Ketua DPRD Konawe untuk menyerahkan surat keputusan (SK) dan PIN Anggota DPRD kepada Suharto.

“Selamat, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik,” ucap Rusdianto usai memasangkan PIN kepada Suharto.

Dalam menjalankan tugasnya, Suharto menduduki kursi Komisi I DPRD Konawe Bidang Pemerintahan. Olehnya itu, komposisi legislator kini telah lengkap.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada Suharto yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.

“Selamat datang dan selamat bergabung di DPRD Konawe. Semoga saudara dapat menjalankan tugas dengan baik,” ucap H. Ardin. (*)

The post Gunakan Kursi Roda, Suharto Resmi Dilantik PAW Anggota DPRD Konawe first appeared on DetikSultra.com.

Pada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si, Suharto sudah resmi menjabat sebagai anggota DPRD Konawe Fraksi PDI Perjuangan menggantikan Alm. Hj. Murni Tombili untuk sisa masa jabatan periode 2019–2024. Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD, Suharto ditempatkan di Komisi I Bidang Pemerintahan.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna ini, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Dr.Musafir Menca, SH, MH, Waka Polres Konawe Kompol Alwi, S.Ag, pihak Pengadilan Agama Unaaha, Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, tamu undangan serta kerabat Suharto anggota DPRD Konawe pengganti antar waktu.

Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada Suharto yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.

“Selamat datang dan selamat bergabung di DPRD Konawe. Semoga saudara dapat menjalankan tugas dengan baik,” ucap H. Ardin.

Sementara Wakil Ketua II Rusdianto, SE, MM yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Konawe diberi waktu dan kesempatan oleh Ketua DPRD Konawe untuk menyerahkan SK dan PIN Anggota DPRD kepada Suharto.

“Selamat, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik,” ucap Rusdianto usai memasangkan pin kepada Suharto.

Diketahui, rapat paripurna ini diawali pembacaan surat masuk dari Gubernur Sulawesi Tenggara oleh Kabag Persidangan, Hukum, Humas dan Protokoler Abd. Halis, S.Pd, MM, yakni Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 146 tahun 2023 Tmtentang Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Konawe Hj. Murni Tombili dari Fraksi PDIP Kepada Suharto sisa masa jabatan 2019-2024.

Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 146 Tahun 2023 ini memperhatikan Surat Bupati Konawe Nomor 171/690/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Konawe sisa masa jabatan 2019-2024.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe nomor 170/408/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Usul Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Konawe sisa masa jabatan 2019-2024.

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe nomor 309/PY.03.1-SD/7402/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 305/PY .03.1-BA/7402/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 menyatakan bahwa saudara Suharto
memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Konawe.

Oleh karenanya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 146 Tahun 2023 yang pada intinya meresmikan pemberhentian dengan hormat saudari Hj. Murni Tombili sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Meresmikan pengangkatan saudara Suharto sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sisa masa jabatan 2019-2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, Selasa 29 Maret 2023. (Adv)

The post Suharto Resmi Jabat Anggota DPRD Konawe first appeared on DetikSultra.com.

Setelah kosong selama beberapa bulan, akhirnya hadir juga Pengganti Antar Waktu (PAW) Murni Tombili. Ia adalah Suharto, rekan separtai almarhumah semasa hidupnya.

Hal ini dipastikan, usai digelarnya rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD kabupaten Konawe, dihadiri Ketua, Ardin, Wakil Ketua I Tajuddin Dongge, Ketua Komisi I H. Gamus, Anggota DPRD fraksi partai PDIP Suriyana, fraksi Partai Gerindra H. Rahim, fraksi partai PAN Marsudin serta Kabag Hukum sekretariat DPRD kabupaten Konawe Ismail. Kegiatan berlangsung pada Senin (27/3/2023).

Kepala bagian (Kabag) persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe, Jasman usai digelarnya rapat Bamus, mengungkapkan bahwa Suharto bakal dilantik hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 mendatang.

“Suharto akan menggantikan almarhumah Murni Tombili anggota DPRD kabupaten Konawe fraksi PDIP yang meninggal dunia karena sakit beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Jusman menyebutkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe telah menerima SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 146 tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan, PAW anggota DPRD Konawe.

Senada dengan hal itu, Ardin kepada awak media membenarkan bahwa Suharto bakal dilantik pada Rabu 27 Maret 2023 mendatang. Tanggal pelantikan ini hanya teknis, sebab secara inkrah Suharto ditetapkan sebagai PAW Murni Tombili dari fraksi partai PDIP.

“Tadi kita sudah rapat, keputusannya sekertariat akan membuat undangan pelantikan yang rencananya akan kita laksanakan hari Rabu,” terang Ardin.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe dua periode ini mengungkapkan, setelah pelantikan Suharto nanti, maka 30 kursi anggota DPRD kabupaten Konawe akan kembali utu.

“Alhamdulillah, semoga dengan utuhnya kembali 30 kursi anggota DPRD kabupaten Konawe, kami sebagai pimpinan berharap agar kinerja DPRD ke depan akan lebih baik lagi,” imbuhnya. (Adv)

The post Suharto Segera Dilantik sebagai PAW Murni Tombili di DPRD Konawe first appeared on DetikSultra.com.

Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Konawe, H. Abdul Ginal Sambari (sebagai tuan rumah), Kapolsek Wonggeduku, para mantan Camat, Babinsa, lurah dan kepala desa, tokoh adat dan agama serta sejumlah pejabat se-Kecamatan Wonggeduku.

Hj. Martini dalam sambutannya mengucapkan syukur karena para hadirin yang merupakan warga Wonggeduku masih diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara peringatan tersebut.

Martini juga mengungkapkan, momentum peringatan hari jadi Kecamatan Wonggeduku memiliki makna tersendiri. Pertama, untuk melihat masa lalu sebagai mata rantai sejarah. Menurutnya, masa lalu adalah pondasi yang sangat bermakna sebagai referensi untuk menapaki masa kini dan masa depan.

Kedua, sebagai salah satu sarana melihat perjalanan kehidupan yang dapat dimaknai untuk menjawab persoalan dan tantangan ke depannya.

Ketiga, untuk merancang sebuah formula masa depan berdasarkan realita dan dinamika tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu.

“Peringatan hari jadi ini bukan sekadar seremonial belaka. Tetapi, merupakan sebuah momentum untuk mengenang lembaran-lembaran keberhasilan, serta tantangan yang jadi perhatian seluruh komponen masyarakat Wonggeduku,” paparnya.

Martini pun tak lupa memberikan apresiasi dan penghargaannya para mantan Camat Wonggeduku atas dedikasi dan kerja kerasnya selama membangun Wonua Kotubitara. Ia pun tak lupa meminta dukungan masyarakat Wonggeduku, untuk bersama-sama membangun wilayah.

Sambutan dari Camat Wonggeduku itu juga dipertegas oleh H. Abdul Ginal Sambari. Ia sendiri merupakan tokoh penggagas dari terbentuknya Kecamatan Wonggeduku. Ia juga turut memperkenalkan sejumlah tokoh yang merupakan mantan Camat Wonggeduku.

Pada kesempatan itu, Ustaz Benyamin didaulat untuk membawakan ceramah pengantar jelang buka puasa. Salah satu hal yang materi yang ia sampaikan adalah nikmatnya Ramadan. Ia mengungkapkan, Ramadan adalah salah satu hadiah Allah SWT yang hanya diturunkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW.

“Tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya,” terangnya. (Adv)

The post Wonua Kotubitara Konawe Gelar Hari Jadi ke-21 first appeared on DetikSultra.com.

Dijelaskan, tuntutan buruh yang disampaikan dalam bentuk mogok kerja oleh Pengurus KSPN dan SPTK di Morosi merupakan hal yang halal dilakukan ketika upaya mediasi tidak menuai titik temu.

“Seharusnya tidak melihat penyampaian aspirasi sebagai bentuk perlawanan yang bersifat negatif tetapi lihatlah sisi positif dari setiap gerakan. Jika ada gerakan itu menunjukkan harus ada yang diperbaiki dari sistem ini yang kemungkinan ada yang mulai sakit alias tidak sehat,” jelas Ardin.

Lebih jauh ketua DPRD dua periode ini juga mengimbau agar setiap aspirasi tetap dijaga. Jangan sampai ternodai dengan anarkisme yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Setiap aspirasi yang disampaikan oleh setiap warga negara dilindungi oleh undang-undang, yang penting tetap disampaikan secara santun,” katanya.

Aksi ini sekaligus menjadi warning bagi pemerintah bahwa masyarakat lokal jangan hanya dijadikan buruh atau sapi perahan untuk kepentingan para imperialisme dengan dalil serapan tenaga kerja, tetapi yang paling penting diperhatikan adalah kualitas kesejahteraan warga negara atau para pekerja sebagai masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah dan negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berikut pasal dalam UU Ketenagakerjaan nNmor 13 THN 2013 Pasal 137 – 145 tentang penyampaian aspirasi melalui aksi mogok kerja.

Pasal 137:
Dilakukan Secarah Sah /Tertib/Damai akibat Gagalnya Perundingan.

Pasal 138:
Ajakan Karyawan Lain dengan tidak Melanggar Hukum (1), Tidak Boleh Memaksa (2).

Pasal 139:
Menghindari yang Membahayakan Keselamatan.

Pasal 140;
Memuat
1. Waktu (hari, tgl dan Jam)
2. Tempat Mogok
3. Alasan dan sebab
4. TTD penanggung Jawab.

Pasal 141:
Instansi Wajib Memberikan Tanda Terima.

Pasal 142:
Keabsahan Mogok Kerja

Pasak 143;
– Perusahaan, Polisi dan siapa saja tidak boleh ada yg menghalang-halangi aksi Mogok Kerja
– penegak Hukum, Perusahaan dan siapa saja Dilarang Melakukan Penangkapan/Penahanan pada yang melakukan Aksi Mogok Kerja.

Pasal 144:
1. Perusahaan dilarang Mengganti pekerja/Buruh lain dari luar perusahaan
2. Perusahaan dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada Pekerja selama dan sesudah mogok kerja.

Pasal 145;
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh- sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah. (*ADV)

The post Ketua DPRD Konawe Apresiasi Aksi Mogok Kerja di Morosi first appeared on DetikSultra.com.

Beberapa perusahaan kini terus menjalankan aktivitasnya mengolah SDA di Kecamatan Amonggedo, salah satunya yakni PT ST Nickel Resources.

Tak hanya ST Nickel Resources saja, dalam waktu dekat salah satu perusahaan baru di Amonggedo bakal membangun pabrik peleburan biji nikel alias smelter, dengan kapasitas 9 hingga 15 tungku, total nilai investasi belum diketahui.

Investasi ini jelas bakal meningkatkan perekonomian di Kabupaten Konawe, khususnya masyarakat Amonggedo, sebab hal ini bersifat inklusif dalam arti bukan cuma investornya yang diuntungkan.

Namun dibalik itu, berbagai masalah tentu sering dihadapi dalam bidang pertambangan, jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku, sehingga muaranya yakni kerugian masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Dr H Ardin. S.sos. M.Si, kepada awak media, Jumat (24/3/2023), menanggapi adanya aktivitas pertambangan di berbagai wilayah, khususnya di Kecamatan Amonggedo.

Ardin mengatakan, dirinya tentu mendukung langkah pemerintah pusat hingga daerah dalam bidang investasi, apalagi sektor pertambangan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Namun dirinya sebagai wakil rakyat, mengaku tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat, jika ada perusahaan yang mengabaikan hak-hak masyarakat.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, dirinya telah menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Amonggedo yang mengeluhkan adanya perusahaan tambang yang tidak memperhatikan masyarakat.

Persoalan utama dirasakan masyarakat Desa Wawohine dan Matabura yakni tidak adanya kompensasi oleh PT ST Nickel Resources terhadap masyarakat, padahal telah lama melakukan kegiatan pertambangan.

Ardin mengatakan aktivitas pertambangan sangat memberi dampak positif pada lahan pertanian masyarakat, jika pihak perusahaan berjalan sesuai rambu-rambu yang ada.

Kondisi inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah hingga tingkat pusat, utamanya bagi perusahaan yang sementara beroperasi.

Kata dia, ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar para perusahaan tidak hanya mengeruk keuntungan dari SDA yang ada, tetapi lebih dari itu dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.

“Pihak perusahaan diharapkan memperhatikan keluhan warga Desa Wawohine dan Desa Matabura termasuk desa-desa di sekitarnya yang terdampak tambang baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutupnya. (Adv)

The post Ardin Harap Aktivitas Tambang di Amonggedo Beri Kontribusi Luas kepada Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Pembina KSPN, Kasman Hasbur, dalam pernyataan tertulisnya kepada awak media menyampaikan, seruan mogok kerja ini dilakukan terkait adanya beberapa tuntutan buruh terhadap pihak perusahaan.

Tuntutannya sangat sederhana yakni menyangkut aspek kemanusiaan dan kesejahteraan buruh. Hal ini kata Kasman, wajib menjadi perhatian oleh pihak perusahaan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

“Kami sudah juga melayangkan surat ke Kemnaker RI di Jakarta, agar perhatian terhadap buruh di kawasan industri itu ada,” ujarnya.

Kasman mengatakan, KSPN selangkah pun tidak akan pernah mundur memperjuangkan kesejahteraan buruh. Pihaknya bakal melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi terhadap karyawan di kawasan industri nikel Morosi.

Senada dengan itu, Muhammad Fajar dari Institut Pembelaan Rakyat (IPR) Manajer Kampanye Advokasi Buruh, Petani dan Nelayan, menyoroti pola penanganan aspirasi oleh PT VDNI dan PT OSS yang tidak mengedepankan dialogis terhadap tuntutan buruh.

Dia menilai manajemen PT VDNI dan PT OSS terlalu egois untuk mengakomodasi tuntutan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi tuntutan buruh di Morosi.

Apapun tuntutan buruh kata Fajar, sepanjang untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama antara pekerja dan perusahaan, IPR menyatakan sikap berpihak ke buruh.

“Ini sebagai alasan kemanusiaan yang bekerja untuk maju nya dan berkembangnya Industri di Indonesia,” tegas Fajar.

Aksi mogok kerja yang digelar ribuan buruh dan karyawan PT VDNI dan PT OSS di Morosi, juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Ardin.

Dijelaskan, tuntutan buruh yang disampaikan dalam bentuk mogok kerja oleh Pengurus KSPN dan SPTK di Morosi, merupakan hal yang halal dilakukan ketika upaya mediasi tidak menuai titik temu.

“Seharusnya tidak melihat penyampaian aspirasi sebagai bentuk perlawanan yang bersifat negatif tetapi lihat lah sisi positif dari setiap gerakan, jika ada gerakan itu menunjukan harus ada yang diperbaiki dari sistem ini yang kemungkinan ada yang mulai sakit alias tidak sehat,” jelas Ardin.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe dua periode itu, juga mengimbau agar setiap aspirasi tetap dijaga cara penyampaiannya, jangan sampai ternodai dengan anarkisme yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Setiap aspirasi yang disampaikan oleh setiap warga negara dilindungi oleh undang-undang, yang penting tetap disampaikan secara santun,” katanya.

Kata Ardin, aksi ini sekaligus menjadi “warning” bagi pemerintah bahwa masyarakat lokal jangan hanya dijadikan buruh atau sapi perahan untuk kepentingan para imperialisme, dengan dalil serapan tenaga kerja.

Tetapi yang paling penting diperhatikan adalah kualitas kesejahteraan warga negara atau para pekerja, sebagai masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah dan negara, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia pun menjabarkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar mogok kerja.

Pasal 137
Dilakukan secara sah /tertib/damai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 140
Memuat
1. Waktu (hari, tgl dan Jam)
2. Tempat
3. Alasan dan sebab
4. Tanda tangan penanggung Jawab.

Pasak 143
– Perusahaan, Polisi dan siapa saja tidak boleh ada yg menghalang-halangi aksi Mogok Kerja
– Penegak Hukum, perusahaan dan siapa saja dilarang melakukan penangkapan/penahanan pada yang melakukan aksi mogok kerja.

Pasal 144
1. Perusahaan dilarang mengganti pekerja/buruh lain dari luar perusahaan
2. Perusahaan dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja, selama dan sesudah mogok kerja.

Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh- sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah. (Adv)

The post Ardin Dukung Mogok Kerja di Morosi first appeared on DetikSultra.com.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto. Hadir pula beberapa legislator, Sekretaris Daerah (Sekda), Ferdinand Sapan, Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, jajaran Forkopimda, serta para pejabat Eselon II.

Rusdianto mengatakan, esensi rapat hari ini sangat penting sebagai roh dari pelaksanaan kegiatan DPRD Konawe, dimana Kadek Rai Sudiani sebagai Wakil Ketua I, digantikan oleh Tajuddin Dongge, Fraksi Partai Gerindra.

Dijelaskan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, dalam Pasal 164 ayat 5, menyatakan bahwa pimpinan DPRD kabupaten/kota, sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah janji, dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setelah melalui semua tahapan dan mekanisme, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), maka hari ini dilaksanakan rapat paripurna PAW Pimpinan DPRD Wakil Ketua I sisa masa jabatan 2019-2024.

Gubernur Sultra, Ali Mazi, dalam Surat Keputusan Nomor: 169 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe yang dibacakan oleh Sekwan, meresmikan pengangkatan Tajuddin Dongge sebagai Wakil Ketua DPRD Konawe.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Kadek Rai Sudiani atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Wakil Ketua I DPRD Konawe.

Usai pengucapan sumpah janji, Rusdianto mengaku takjub dengan sosok Tajuddin Dongge yang begitu dicintai masyarakat, terbukti dengan banyaknya pendukung yang mengantarnya dalam pelantikan ini.

Diungkapkan, proses pergantian unsur pimpinan dalam sebuah lembaga legislatif merupakan hal biasa. Sama halnya yang dilakukan hari ini, telah melalui mekanisme, prosedur, dan tahapan yang cukup panjang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Rujukan selanjutnya pelantikan Tajuddin Dongge yakni Surat DPP Partai Gerindra Nomor: 11-0502/KPTS/DPP Gerindra/2022 tanggal 24 November Tahun 2022.

Kemudian dilanjutkan dengan Surat Partai Gerindra Sultra Nomor: 2900-136/XII/DPD Gerindra/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Lalu, diteruskan melalui Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Konawe Nomor: 028-24/A/XII/DPC/Gerindra Konawe/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Terakhir, surat Gubernur Sultra Nomor: 1.2/159.9.A tanggal 6 Maret 2023 tentang Penyampaian Keputusan Gubernur Sultra Nomor 169 Tahun 2023.

Rusdianto membeberkan, proses pergantian pimpinan ini, murni dari internal Partai Gerindra, tidak intervensi dari pihak dan lembaga manapun.

“Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Konawe, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada ibu Kadek Rai Sudiani yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selama ini,” ujarnya.

Rusdianto mewakili seluruh legislator berharap, Tajuddin Dongge dapat mengemban amanah secara maksimal, dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan DPRD Konawe.

Ia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama bergandengan tangan, mengawal proses pembangunan secara berkesinambungan di tanah Konawe.

“Alhamdulillah rapat paripurna dewan hari ini dapat terlaksana baik, atas segala kekurangannya kami mohon untuk dimaafkan,” tutup Rusdianto. (Adv)

The post Tajuddin Dongge Gantikan Kadek Rai Sudiani Sebagai Wakil Ketua I DPRD Konawe first appeared on DetikSultra.com.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Rusdianto kepada awak media, Kamis (9/3/2013), mengatakan bahwa prosesnya telah dibahas antara Sekretariat dengan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Konawe.

Hasilnya sudah ditetapkan dalam forum, Tadjuddin Dongge, akan resmi dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Konawe, menggantikan Kadek Rai Sudiani.

“Semu anggota Bamus yang hadir bersama Sekretariat DPRD Konawe sepakat, pelantikannya dilaksanakan pada hari Rabu 15 Maret mendatang, pukul 09.00 Wita,” ujarnya.

Lanjut legislator PDIP itu menyampaikan, sejak pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 169 Tahun 2023, segala persiapan langsung dilakukan.

Persiapan ini, menyangkut mulai dari proses administrasi, serangakaian rapat, hingga teknis pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pelantikan dan pengambilan sumpah Tajuddin Dongge nantinya.

”Jadi tidak ada lagi namanya bola liar. Rapat Paripurna Istimewa PAW Wakil Ketua DPRD sudah disepakati waktunya sebagaimana hasil keputusan Bamus tadi,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa RD ini berharap, Kadek Rai Sudiani dapat hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa PAW nantinya. Kalau pun tidak hadir, pelantikan tersebut tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat paripurna pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua I dari Kadek Rai Sudiani kepada Drs. H. Tadjuddin Dongge, Selasa 20 Desember 2022.

Rapat paripurna pergantian Wakil Ketua itu diikuti 20 dari 29 anggota DPRD Konawe. Dalam forum tersebut, posisi Kadek Rai Sudiani turun menjadi anggota Komisi III DPRD Konawe.

Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin saat memimpin rapat mengatakan rapat paripurna PAW Wakil Ketua DPRD ini dilaksanakan berdasarkan Surat DPP Partai Gerindra Nomor : 11-0502/kpts/ DPP GERINDRA/2022 Tanggal, 24 Nopember 2022.

Kemudian dilanjutkan dengan Surat Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2900-136/XII/DPD GERINDRA/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Konawe No :028-24/A/XII/DPC/GERINDRA KNW/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Kemudian dikuatkan pula dengan surat masuk dari Fraksi Partai Gerindra Perindo nomor: 013/ FRAKSI/2022, berdasarkan hasil rapat pada tanggal 15 Desember 2022.

Rapat Fraksi Partai Gerindra Perindo tersebut menyimpulkan, menyetujui untuk dilakukan proses pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Konawe sisa masa jabatan 2019–2024 atas nama Kadek Rai Sudiani kepada Drs.H. Tadjuddin Dongge, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Adv)

The post Hasil Rapat Bamus DPRD Konawe, Tajuddin Dongge Dilantik 15 Maret 2023 Mendatang first appeared on DetikSultra.com.

“Suratnya sudah kami terima dari Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan sudah kami teruskan ke Badan musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Konawe,” terang Sekretaris DPRD Konawe, Sumanti.

Ketua DPRD Konawe, Ardin, kepada awak media, Rabu (8/3/2023), mengungkapkan bahwa proses pergantian unsur pimpinan dalam sebuah lembaga legislatif merupakan hal biasa.

Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Konawe, telah melalui mekanisme, prosedur, dan tahapan yang cukup panjang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Dijelaskan, rujukan pelantikan Tajuddin Dongge yakni Surat DPP Partai Gerindra Nomor: 11-0502/KPTS/DPP Gerindra/2022 tanggal 24 November Tahun 2022.

Dokumen tersebut kemudian dilanjutkan dengan Surat Partai Gerindra Sultra Nomor: 2900-136/XII/DPD Gerindra/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Lalu, diteruskan melalui Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Konawe Nomor: 028-24/A/XII/DPC/Gerindra Konawe/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Olehnya itu, DPRD Konawe segera melakukan pembahasan persiapan pemberhentian dan pelantikan, pengganti antar waktu (PAW) pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Konawe.

Ardin mengatakan, setelah Sekretariat DPRD menerima Surat Keputusan Dari Gubernur Sultra terkait PAW, pucuk pimpinan dalam hal ini Wakil Ketua I, Kadek Rai Sudiani dari partai Gerindra digantikan oleh Drs. Tajuddin Dongge.

Kata H Ardin, pihaknya bersama sekretariat dan Badan musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Konawe akan segera melakukan pembahasan persiapan pemberhentian dan pelantikan PAW pimpinan DPRD.

Selain itu, Ketua DPRD kabupaten Konawe dua periode ini juga menyampaikan, Tajuddin Dongge nantinya akan melanjutkan sisa masa jabatan Kadek Rai Sudiani sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe periode 2019-2024 atau selama 1 tahun 7 bulan.

“Sesuai dengan isi suratnya yang bersifat segera, maka kami akan segera mempersiapkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji, pengganti antar waktu (PAW) salah satu pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD),” ujar Ardin. (Adv)

The post SK Gubernur Terbit, Tajuddin Dongge Segera Jabat Wakil Ketua I DPRD Konawe first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), jumlah warga Kabupaten Konawe terus meningkat setiap tahunnya. Terakhir pada tahun 2020 mencapai 260.411 jiwa.

Luasnya wilayah dan banyaknya warga ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, dalam menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan.

Apalagi masalah di lapangan yang dialami masyarakat tentu bakal terus ada, seiring dengan majunya pembangunan di Konawe, mulai dari sektor pertanian, peternakan, pendidikan, hingga pertambangan.

Anggota DPRD Konawe selama ini, terus berupaya maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat, hingga ke pelosok desa. Bukan hanya dalam forum reses saja, beberapa legislator selalu intens turun lapangan, demi mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan konstituennya.

Demi memaksimalkan kinerja para legislator dalam menyerap aspirasi masyarakat, Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe, segera meluncurkan aplikasi digital yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Hal tersebut dipastikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe, Sumanti. S, Sos. M.AP saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/3/2023).

Dijelaskan, inovasi digital tersebut dalam bentuk aplikasi yakni Whatsapp Center dan Aspirasi Online Mepokoaso. Kedua aplikasi tersebut, saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Melalui kedua aplikasi ini aspirasi masyarakat dapat dengan cepat ditindaklanjuti oleh pihak Sekretariat DPRD dan dilanjutkan pada setiap komisi yang ada, sesuai bidang masing-masing. Selain itu, para legislator juga bisa memantau jalannya aplikasi tersebut.

Dijelaskan Sumanti, tugas dan fungsi anggota DPRD Konawe begitu berat. Selain menyerap aspirasi masyarakat, legislator juga mempunyai tugas lain seperti membentuk peraturan daerah (Perda), melakukan pengawasan anggaran, serta fungsi lainnya.

Olehnya itu kata Sumanti, perangkat sekretariat terus bekerja maksimal untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai legislator, salah satunya dengan adanya rencana peluncuran dua aplikasi digital tersebut.

”Sekretariat sudah bagi tugas sesuai tupoksi masing-masing, demi kelancaran tugas para wakil rakyat,” ujar Sumanti.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, Ardin, kepada awak media mengatakan, kedua aplikasi tersebut menjadi terobosan baru yang patut didukung, demi mengoptimalkan kinerja legislator.

Menurutnya, saat ini zaman semakin modern, sehingga adanya kedua aplikasi ini menjadi bukti bahwa DPRD Konawe terus mengikuti perkembangan yang ada.

“Khususnya untuk kalangan muda, ini menjadi hal yang sangat baik. Selain itu, rakyat Konawe dengan mudah menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat,” tutup Ardin. (Adv)

The post Aplikasi Digital Segera Diluncurkan, Masyarakat Konawe Bakal Lebih Mudah Sampaikan Aspirasinya first appeared on DetikSultra.com.

Kedatangan puluhan atlet tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Ardin di ruangan tamu kantor Ketua DPRD Kabupaten Konawe.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi berupa keluhan terkait belum dibayarkannya bonus atlet lit yang dijanjikan Panitia Kontingen Konawe terkait pemberian bonus kepada para atlet peserta Porprov Buton peraih medali.

Salah satu peraih medali emas dari cabang olahraga angkat berat, Suhardi mengatakan, mereka dijanjikan akan menerima bonus bila bisa meraih medali dalam porprov di Buton kemarin, tapi kenyataannya sampai sekarang apa yang telah dijanjikan pihak panitia sampai sekarang belum terealisasi.

“Kami sudah ketemu Bapak Bupati, Sekda dan lainnya katanya akan segera direalisasikan tapi kenyataannya sampai sekarang kami belum mendapatkan apa yang namanya bonus,” ucapnya.

Di depan Ketua DPRD Konawe, para atlet menyampaikan semua keluhan dan berharap agar pemerintah daerah dapat segera menangani ini dan membayarkan bonus atlet peraih medali sebagai mana yang telah dijanjikan sebelum berlaga pada kompetisi arena Porprov lalu.

“Pada 1 Maret 2023, kami bertemu salah satu Anggota DPRD Konawe, Bapak Ginal yang menyampaikan kepada kami agar langsung menemui Bupati Konawe di tribun dan kami bertemu Pak Bupati dan beliau menyampaikan nanti tanggal 5 kita adakan pertemuan, tapi ini sudah lewat belum ada pertemuan mungkin Bapak Bupati masih sibuk,” ujar salah satu atlet peraih medali emas.

Menanggapi aspirasi kontingen atlet Konawe, Ketua DPRD Konawe Ardin menyampaikan bahwa hal ini kembali kepada manajemen KONI.

Seharusnya KONI itu mendiskusikan dengan baik dengan pihak pemerintah daerah, KONI tidak bisa berjalan dengan baik tanpa pemerintah daerah dan harus dibicarakan dengan sistem perencanaan yang matang dan mengajukan kepada pemda berapa cabang olahraga (cabor) yang harus diikuti, berapa personelnya, persiapan mengikuti acara pembukaan dan berapa bonus atletnya agar dipersiapkan, sehingga itu matang.

Tidak boleh merencanakan tiba masa tiba akal atau suka suka. Kalau memang anggaran yang tersedia oleh pemerintah katakanlah Rp4 miliar maka rencanakanlah yang Rp4 M itu saja dan tidak harus semua cabor yang diikuti, kalau perlu 2 atau 3 saja cabor yang diikuti, tidak akan juga menurunkan PDRB masyarakat konawe kalau tidak ikut semua cabor karena pada intinya bagaimana masyarakat Konawe meningkat kesejahteraannya.

“Kalau sudah begini prestasi mereka tidak dihargai, gimana caranya, itukan membuat masalah,” ucap Ardin.

Ketua DPRD Konawe juga menyampaikan kepada para atlet yang hadir, bahwa kalau hal ini mau diselesaikan dan kalau mau bonus atlet dibayarkan maka harus lewat mekanisme di perubahan anggaran.

“Karena saat ini kan anggaran untuk membayar bonus atlet tidak tersedia. Pertanyaan sekarang siapa yang mau bayar? Adakah yang mau mengeluarkan uang pribadinya sebanyak Rp2,4 M siapa yang berani bayar,” katanya.

Ketua DPRD Konawe juga menyampaikan, “Jadi kalau mekanismenya yang benar dan kalau toh ini bonus atlet mau dibayarkan pasti setelah perubahan anggaran dan perubahan anggaran itu di atas bulan enam. Kalau masuk konsepnya boleh kita bahas di bulan tujuh, kalau tidak berarti kita bahas nanti di bulan delapan atau bulan sembilan, itupun habis ditetapkan tidak langsung ujung ujungnya langsung dibayar,” terangnya.

Menjawab pertanyaan atlet yang mengatakan bahwa satu hari sebelum berangkat ke Baubau di grup WA ada masuk WA dari Ketua KONI yang berbunyi “Disampaikan kepada semua atlet kontingen Konawe kemarin anggaran bonus sudah masuk kedalam APBD Konawe TA 2023 semoga menjadi motifasi bagi semua.”

“Silakan itu kan kata dia, mungkin anggaran terbatas,” ujar Ardin.

“Kan kalian datang ke sini jadi saya kasih penjelasan meskipun sakit tapi akan saya jelaskan ini faktanya,” tambah Ardin.

“Mekanisme yang ada dan bisa kalian dibayarkan dengan menggunakan mekanisme pergeseran anggaran sebelum perubahan. Tapi kalian harus ketemu sama Bapak Bupati, Bupati menyurat ke DPRD nanti DPRD yang menilai apa bisa disetujui,x terang Ardin.

“Ini namanya mekanisme penggunaan anggaran sebelum perubahan anggaran tapi harus dipastikan uangnya sudah siap dan ada penjelasan penggunaan anggaran tersebut,” ujar Ketua DPRD Konawe.

Ketua DPRD Konawe juga menyampaikan, Pihak DPRD Konawe akan memanggil pihak panitia yang menangani kontingen konawe di ajang Porprov Sultra untuk berdialog. “Tapi habis lebaran karena jadwal kami di DPRD sangat padat,” tutup Ardin. (ADV)

The post Sambangi Gedung DPRD Konawe, Puluhan Atlet Porprov Sultra Keluhkan Bonus Atlet Belum Dibayarkan first appeared on DetikSultra.com.

Penutupan rangkaian acara peringatan HUT Konawe ini, dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, Anggota DPR RI, Fachry Pahlevi Konggoasa, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, Bupati Buton Utara (Butur), Muh. Ridwan Zakriah.

Kemudian hadir pula Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, Ketua DPRD Konawe, Ardin, Sekda, Ferdinand Sapan, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe.

Pada penutupan ini, masyarakat Kabupaten Konawe dan sekitarnya hadir menyaksikan malam penutupan. Ribuan orang ini dihibur oleh penampilan artis legendaris nasional, Iwan Fals.

Ardin kepada awak media, Senin (6/3/2023), mengungkapkan rasa syukurnya terhadap suksesnya kegiatan perayaan HUT ke-63 Kabupaten Konawe yang berhasil menyita perhatian masyarakat hingga luar daerah.

Ardin menceritakan, suksesnya perayaan ini, tidak lepas dari persiapan matang dari panitia. Dirinya mengaku terus memantau kerja dari para penyelenggara, agar kegiatan berlangsung lancar.

Dijelaskan, demi memastikan semuanya berjalan lancar, Bupati, Kery Saiful Konggoasa bersama dirinya, terus melakukan peninjauan di lapangan, bahkan jauh sebelum perayaan dibuka.

Antara lain, ia bersama Bupati Konawe, melakukan pengecekan panggung, sebelum malam perdana pembukaan pameran expo dan acara panggung hiburan, dihadiri artis nasional asal Sultra, Fildan Rahayu.

Pada kesempatan itu, bupati, Ketua DPRD Konawe, Wakapolres, Kompol Alwi, Sekda, Ferdinand Sapan serta jajaran OPD kabupaten Konawe, turun melakukan pengecekan.

Hal ini demi memastikan panggung benar-benar siap. Bupati pun meminta salah satu ASN sekertariat DPRD Konawe, Masnawati untuk menyumbangkan lagu, demi mengamati kualitas “sound”.

Bukan hanya itu, selama perayaan berjalan, Ardin mengaku terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Konut bersama kepolisian, terkait penertiban Kota Unaaha yang menjadi pusat kegiatan.

Utamanya kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengenai arus lalu lintas yang wajib dipastikan lancar dan tidak menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas masyarakat umum.

“Alhamdulillah mulai dari persiapan hingga selesainya kegiatan, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan,” ujarnya.

Ardin pun mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Pemkab Konawe, unsur TNI Polri, kemudian yang lebih utama kepada masyarakat yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini.

“Semoga dalam kegiatan selanjutnya yang serupa dengan ini, dapat dijalankan dengan sukses seperti perayaan HUT ke-63 Kabupaten Konawe,” tutup Ardin. (Adv)

The post Ardin Bersyukur Perayaan HUT ke-63 Kabupaten Konawe Berjalan Sukses first appeared on DetikSultra.com.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Selasa (4/3/2023).

Agenda rapat yang dihadiri Kepala Bapeda, Sriani, dan beberapa staf serta anggota dewan Hj. Suryana, tersebut membahas soal penginputan pokok pikiran (Pokir) para anggota dewan hasil pada saat kegiatan reses untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dan APBD Perubahan.

Ketua DPRD Konawe, H Ardin, mengatakan pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD).

Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

Sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

“Dewan kan ada masa reses. Saat itulah ada usulan-usulan itu masuk melalui dewan. Ini diatur dalam Undang-undang. Jumlahnya berapa, itu nanti ada dalam pembahasan,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, dalam sebuah diskusi, Sabtu (7/3/2015).

Hal ini sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dikatakan dalam Tatib disebutkan Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Serta lanjut Ardin, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2016 tentang terkait sistem pengawasan dimana dengan sistem SIPD yang ada saat ini mengharuskan Dewan menginput hasil Reses tersebut dalam bentuk Pokir.

Ini juga ditekankan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan , lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan tuntutan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

” Jadi rapat tadi juga merupakan Sosialisasi terkait penginputan dan nanti tim IT DPRD Konawe yang akan menginput Pokir para anggota Dewan sebelum masuk musrembang,” pungkasnya. (ADV)

The post DPRD Konawe Bersama Bappeda Bahas Penginputan Pokir 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Konawe, Ardin, didampingi Wakil Ketua I, Rusdianto, serta Wakil Ketua II, Kadek Rai Sudiani. Seluruh legislator hadir dalam kegiatan ini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe juga meramaikan ruang rapat paripurna. Mulai dari Bupati, Kery Saiful Konggoasa, Sekda Ferdinand Sapan, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

TNI, Polri, jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, Pengadilan Negeri Unaaha, Kemenag, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda, juga ikut dalam rapat paripurna ini.

Kery Saiful Konggoasa dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh masyarakat yang telah ikut berpartisipasi, dalam perayaan hari jadi ke-63 Kabupaten Konawe, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung meriah.

“Dalam satu dekade terakhir, kita belum pernah menyaksikan kemeriahan perayaan HUT Konawe seperti tahun ini. Olehnya itu, tema yang diangkat dalam perayaan kali ini adalah Konawe Gemilang Sultra Maju,” ujarnya.

Tema tersebut kata bupati, bermakna bahwa kegemilangan Kabupaten Konawe telah menjadi lokomotif bagi Provinsi Sultra untuk bertahan pada masa-masa sulit, selama tiga tahun terakhir di masa pandemi Covid-19.

Serangkaian pencapaian Kabupaten Konawe tersebut, tentunya ditopang dari pencapaian keberhasilan secara sektoral yang tidak dapat diuraikan satu-persatu.

Dijelaskan, hakekat atas otonomi daerah yaitu kemandirian daerah, daya saing, dan aspek pelayanan publik telah dilaksanakan di Kabupaten Konawe dengan sangat baik.

Pencapaian aspek kemandirian dapat dilihat dengan adanya upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD.

Pada tahun 2013, PAD terhadap total pendapatan APBD hanya sebesar 2,72% atau senilai 23 miliar rupiah. Namun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, secara perlahan-lahan dan konsisten dapat meningkatkan proporsi PAD hingga mencapai 13,33%, dimana pada tahun 2022, realisasi APBD sudah mencapai 201 miliar rupiah.

Kery berharap, dari sisa waktu kepemimpinannya ini, pemerintah bersama DPRD mampu berusaha agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe meningkat sejalan dengan penambahan PAD.

Ia berharap adanya sinergitas yang terus berlanjut antara pemerintah bersama DPRD, sehingga Konawe bisa berpacu dan bersaing dengan daerah lain.

“Saya tidak akan tinggalkan Konawe dengan suatu permasalahan, karena mau bagaimana pun, Konawe ini adalah negeri saya, tidak mungkin saya khianati,” ujarnya.

Aspek daya saing daerah sendiri sudah teruji ketika pandemi Covid-19 melanda, seluruh daerah di Sultra mengalami penghambatan pertumbuhan hingga level minus, namun Kabupaten Konawe tetap tumbuh positif dan menjadi penopang bagi perekonomian Sultra dan terus berlanjut hingga saat ini.

“Kita harus bangga menjadi orang Konawe, sehingga saya harapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD mari kita jaga daerah kita ini. Tidak ada kompromi bagi yang tidak menyayangi daerah kita ini,” katanya.

Dijelaskan, strategi selama kepemimpinannya sebagai bupati yakni meningkatkan ekonomi daerah secara besar-besaran. Ini sebagai hal paling utama dalam pembangunan daerah.

Setelah itu, baru dilakukan pembangunan infrastruktur, salah satunya yang kini tengah berjalan yakni pembangunan di sekitaran Kantor Bupati Konawe.

Tak lupa Kery juga berterima kepada seluruh elemen masyarakat, DPRD Konawe, hingga berbagai instansi vertikal seperti BPK, KPK, dan lain sebagainya, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan baik.

“Mari kita jaga daerah kita, kita kawal, kita jaga komunikasi, PAD kita tingkatkan, saya harapkan pada hari ini, mari bersama-sama kita pikirkan untuk kebaikan daerah. Selamat HUT Konawe, sekian,” tutup Bupati Konawe.

Senada dengan bupati, Ardin mengungkapkan, antara eksekutif dengan legislatif telah bersepakat bahwa potensi SDA dan SDM harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat dan kebaikan daerah yang kita cintai ini.

Dikatakan, kesuksesan dalam melangkah sejauh ini di Konawe, tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi dalam menjalankan strategi yang digagas bersama.

Filosofi tersebut bermakna bahwa pemerintah selalu berkomitmen membangun kesejahteraan ekonomi agar masyarakat bisa sekolah dan sehat, kemudian menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang andal.

Pemerintah bersama legislatif kemudian merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh, termasuk mampu memaknai hakekat otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.

Disamping itu pula, kemampuan pemerintah bersama DPRD dalam melihat potensi, dengan niat mengelola daerah ini dengan kesungguhan dan ketulusan, menjadi kunci keberhasilan selama ini.

Berbagai prestasi yang telah dicapai, telah diperoleh secara tidak sengaja, namun semua itu didesain dengan perencanaan yang matang.

“Formulasi kebijakan pembangunan selama ini di Konawe, berorientasi pada kemandirian daerah, daya saing dan peningkatan pelayanan publik,” katanya. (Adv)

The post Pemkab Bersama DPRD Konawe Sepakat Lanjutkan Sinergitas Pembangunan Daerah first appeared on DetikSultra.com.

Dalam rapat ini, Bupati, Kery Saiful Konggoasa, memaparkan proses pembangunan Kabupaten Konawe, selama satu dekade terakhir di masa kepempimpinannya.

Dijelaskan, pada tahun 2013, dirinya melanjutkan pemerintahan dalam kondisi yang tidak ideal, dimana pada saat itu pertumbuhan ekonomi turun pada angka -7,86%, kemudian angka kemiskinan mencapai 16,50%.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat itu baru mencapai 68,23% dengan status sedang. Lalu pendapatan perkapita penduduk baru mencapai 19,4 juta rupiah pertahunnya atau hanya 1,6 juta perbulan. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) baru mencapai 65,6%.

“Dengan data-data ini, Kabupaten Konawe saat itu, masih masuk dalam kategori daerah tertinggal,” ujarnya.

Lanjut bupati, demikian halnya dengan kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah, masih belum memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang baik, dimana opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan daerah, masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kala itu, daerah benar-benar menghadapi tantangan yang sangat serius, dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun dengan tekad dan komitmen bersama dengan seluruh elemen masyarakat, Konawe berhasil sampai pada pencapaian terbaiknya.

Saat itu, inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk membawa Konawe keluar dari ketinggalannya. Dalam kondisi tersebut, Kery mengatakan masyarakat harus berani keluar dari kebiasaan berpikir primitif dan konvensional, menuju pada pemikiran terbuka dan berorientasi jangka panjang.

Kesejahteraan masyarakat Konawe harus dibangun, melalui keunggulan yang dimiliki oleh daerah ini. Beberapa program kemudian dirancang, diantaranya mendorong kemudahan investasi, bagi pembangunan kawasan industri, diantaranya Morosi dan Routa.

“Menjamin keberlangsungan perekonomian daerah jangka panjang harus ditopang dengan sektor manufaktur kemudian dari sektor pendidikan, kita memberikan beasiswa bagi masyarakat pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP,” ujarnya.

Dari sektor kesehatan, pemerintah berhasil membangun rumah sakit di Unaaha yang saat ini telah menjadi salah satu tempat rujukan penanganan kesehatan di Provinsi Sultra.

Sementara itu, pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan sumber daya lokal yang selama ini telah menjadi kearifan masyarakat yakni dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

Lalu, demi mendukung kelancaran aktivitas perekonomian sosial masyarakat, pemerintah membangun infrastruktur strategis, sementara di sisi penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan penataan akuntabilitas penggunaan APBD dan pelaporannya.

Akuntabilitas tersebut diintegrasikan selama 10 tahun terakhir, hasilnya telah dirasakan bersama, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe selalu menjadi yang terbaik dalam lima tahun terakhir.

Bahkan pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Konawe dapat tumbuh jauh melampaui daerah lain di Sultra. Angka kemiskinan sudah ditekan hingga saat ini hanya mencapai 12%, IPM telah mencapai 72,4%, pendapatan perkapita penduduk naik signifikan hingga mencapai 34 juta rupiah pertahun atau 2,8 juta perbulan.

“Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja kini telah mencapai 70%. Pada tahun 2015 lalu, Konawe juga keluar dari status daerah tertinggal,” terangnya.

Selain itu, opini BPK terhadap Kabupaten Konawe selama tujuh tahun berturut-turut, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, Ardin dalam sambutannya menjelaskan, dalam kurung waktu 10 tahun terakhir, banyak penghargaan yang telah diterima Kabupaten Konawe dari berbagai prestasi yang telah diukir, dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah.

DPRD berpandangan bahwa Pemkab Konawe sudah berjalan di atas rel yang tepat, dimana realisasi pembangunan bukan hanya fisik saja, tetapi dilaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara perlahan, dengan membangun jiwa dan mental masyarakat.

Dikatakan, belum lama ini Kery menerima informasi dari pemerintah pusat bahwa Kabupaten Konawe masuk dalam 10 besar, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik nasional.

“Oleh karena itu, DPRD Konawe bersama masyarakat, memberikan apresiasi pada sidang paripurna ini, kepada saudaraku Kery Saiful Konggoasa dalam menahkodai Kabupaten Konawe,” kata Ardin.

Selanjutnya, berbagai prestasi dapat dilihat jelas dibawah kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa, antara lain seperti adanya investasi di Kecamatan Morosi dan Routa.

Tentunya ini menjadi dorongan dari masyarakat kepada pemerintah, sehingga investasi tersebut dapat menjadi ruang-ruang yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.

Ukiran prestasi gemilang di bidang investasi ini, telah diganjar dengan penghargaan oleh Kementerian Investasi dengan kategori daerah penerima investasi terbesar skala nasional senilai 20,56 triliun rupiah.

Berikutnya, Pemkab Konawe terus diganjar dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Prestasi lain, Pemkab Konawe telah menerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terbaik nasional.

Berbagai prestasi ini, tentunya mengingatkan kepada kita Konawe tidak diam, tapi bergerak maju, melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, menunjukkan kepada Indonesia, bahkan dunia bahwa Konawe merupakan episentrum dari Sultra.

Beragam keberhasilan pembangunan telah diraih, namun tentu tak bisa dipungkiri, masih banyak permasalahan yang hingga kini belum juga terselesaikan.

Permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian dalam jangka waktu panjang, karena pada hakekatnya, pembangunan daerah merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara bertahap.

“Masa yang akan datang akan lahir generasi brilian berkarakter Konawe, para entrepreneur di segala bidang tetapi berkarakter Konawe,” ujarnya. (Adv)

The post Ketua DPRD Konawe Puji Kepemimpinan KSK first appeared on DetikSultra.com.

Tak main-main, massa yang mayoritas datang dengan setelan pakaian dinas Kades, meminta kepada DPR RI agar ada revisi terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait masa jabatan.

Ketua DPRD Konawe, Ardin, kepada awak media, Kamis (2/3/2023), memberikan tanggapannya terhadap aksi para Kades itu. Menurutnya, usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, wacana yang digaungkan Kades tersebut perlu dikaji kembali, sebab jika dikabulkan, bisa semakin bertentangan dengan konstitusi.

Ardin menambahkan, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kini berlaku, sejatinya telah melanggar nilai-nilai konstitusi.

“Ada norma yang bertentangan dengan konstitusi yaitu pada pasal 39 terkait masa jabatan Kades,” ujarnya.

Lanjut Ardin, dalam pasal tersebut masa jabatan relatif lebih lama yakni enam tahun dan dapat dipilih lagi sampai tiga periode, artinya Kades dapat menduduki sebagai orang nomor satu di desa sampai dengan delapan belas tahun lamanya.

Masa jabatan kepala desa maksimal 18 tahun merupakan masa yang lama. Padahal pembatasan kekuasaan pemerintah itu dapat dilihat ketika adanya amanden kesatu UUD 1945, yaitu pembatasan masa jabatan penguasa dalam hal ini presiden.

Oleh karena itu terkait masa jabatan desa yang 9 tahun pada satu periode menurutnya perlu dikaji lagi, agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan generasi muda yang nantinya ingin menjadi kepala desa.

“Karena yang perlu dipahami konstitusi merupakan aturan dasar yang menjadi sumber pembentukan hukum. Presiden saja dalam UUD dibatasi 5 tahun dengan dua kali periode,” katanya.

Menurutnya, pada tingkat desa dengan wacana sembilan tahun masa jabatan, merupakan masa jabatan yang terlalu lama karena bisa mengakibatkan terhambatnya pergantian pemimpin pada tingkat desa.

Oleh karena itu perlu adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaran negara, sebab ini menjadi cita-cita dari nilai demokrasi, sehingga Indonesia tak kembali ke zaman orde baru.

“Kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung melahirkan banyak tindak pidana korupsi. Ini juga tentu berlaku di pemerintahan tingkat desa,” tutupnya. (Adv)

The post Ketua DPRD Konawe Tolak Wacana Sembilan Tahun Masa Jabatan Kades first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan sejarah kata Ardin, Kabupaten Konawe awalnya bernama Kabupaten Kendari yang memiliki sejarah peradaban panjang.

Pemkab Konawe saat ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Wilayahnya meliputi bekas Kerajaan Konawe. Masyarakatnya telah menghuni daratan jazirah Sulawesi bagian tenggara.

Terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini, diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil yaitu Kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea, Watumendonga, dan Tambosupa.

Semuanya itu kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam konfederasi Kerajaan Konawe, dibawah kepemimpinan “Mokole More Wekoila”, pada tahun 1.105 masehi.

Mokole More Wekoila kemudian membentuk jabatan ‘Owati’ dan pemerintahan “Toonomotuo”, dibantu dua orang “Pohumbano”, terdiri dari ‘Pohumba’ yang berarti wakil pimpinan dan “Tamalaki” yakni panglima perang.

Pemerintahan Kerajaan Konawe kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya yang begitu terkenal, seperti Oheo dan Onggabo dengan sistem pemerintahannya sendiri.

Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi dengan gelar “Sangia Inato” pada tahun 1602-1668 masehi.

Mokole La Rebi menerapkan sistem pemerintahan “Barata” yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opitu Dula Batuno Konawe” yang berarti tujuh anggota Dewan Kerajaan Konawe.

Kemudian pada zaman pendudukan Jepang, pemerintahan di Konawe atau daerah Kendari hampir tidak ada perubahan, kecuali terjadi pergantian beberapa istilah wilayah kekuasaan dan jabatan-jabatannya dalam bahasa Jepang.

Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945), bentuk pemerintahan Konawe tetap digunakan, hanya sebutannya berubah. “Afdeeling Buton” dan “Laiwoi” menjadi “Ken” dan kepala pemerintahan sebelumnya yang disebut asisten residen, menjadi “Ken Kanrikkan”.

Kemudian di zaman pasca kemerdekaan (1945-1959), di daerah Kendari yang masih dalam wilayah Konawe, terdapat beberapa perlawanan dan perjuangan, diantaranya oleh AIB Supu Yusuf, A. Madjid, H. Djufri membentuk Sinar Pemuda Konawe yang dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Konggoasa, serta keluarga Silondae, mulai dari Muh. Ali Silondae, Abuhaera Silondae, Jacob Silondae, dan masih banyak lagi pejuang yang mempertahankan daerah Kendari.

Hingga kini, Pemerintahan Kabupaten Konawe (Kendari), telah mengalami beberapa pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), diantaranya yaitu:

1. Kota administratif Kendari (Kotif Kendari) mekar tahun 1979, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979, lalu pada tahun 1995 menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995.
2. Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, serta Lembaran Negara RI Nomor 34.
3. Kabupaten Konawe Utara (Konut), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Lembaran RI Nomor 4689.
4. Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.

63 tahun Kabupaten Konawe merupakan perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan setiap wilayah. Dalam mengarunginya, sudah tentu pemerintah, pemangku amanah, beserta segenap masyarakat, banyak merasakan dan mengalami pahit gentir serta manisnya perjuangan membangun daerah.

Senada dengan itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dalam sambutannya mengungkapkan, perayaan kali ini sebagai wujud rasa syukur dan bahagia dari seluruh elemen masyarakat yang telah berhasil membawa Kabupaten Konawe, mencapai kegemilangannya.

Kabupaten Konawe telah melewati berbagai masa kepemimpinan. Masing-masing telah mencatat sejarahnya demi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Masyarakat saat ini menjadi bagian dari kelanjutan lembaran yang telah diukir oleh para pendahulu di Konawe. Kini wilayah ini menjadi daerah yang sangat disegani di jazirah Sultra, dalam hal pencapaian ekonomi dan pengembangan SDM. (Adv)

The post Ardin Jelaskan Kejayaan Konawe Sejak Zaman Kerajaan hingga Pemerintahan Masa Kini first appeared on DetikSultra.com.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Konawe, Ardin, didampingi Wakil Ketua I, Rusdianto, serta Wakil Ketua II, Kadek Rai Sudiani. Seluruh legislator hadir dalam kegiatan ini.

Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe juga meramaikan ruang rapat paripurna. Mulai dari Bupati, Kery Saiful Konggoasa, Sekda Ferdinand Sapan, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bukan hanya itu, pihak TNI, Polri, jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, Pengadilan Negeri Unaaha, Kemenag, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda, ikut dalam momen suka cita ini.

Ketua DPRD Konawe, dalam sambutannya mengungkapkan, dirgahayu ini sebagai momentum yang dipenuhi spirit menyatukan tekad, saling gandeng, sehingga timbul rasa optimis menjalankan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis.

Dijelaskan, memperingati HUT Konawe secara filosofis, bermakna retrospektif yaitu dengan berupaya menengok masa lalu, sebagai mata rantai sejarah, merupakan pondasi yang sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini, hingga masa depan.

Kemudian bermakna introspektif, artinya peringatan hari ulang tahun ini, dijadikan sebagai sarana introspeksi diri, sehingga setiap estafet perjalanan kehidupan selalu berkesan baik karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian, serta responsif dengan tantangan kedepan.

Lalu bermakna prospektif, artinya melalui perayaan HUT Konawe ini, pemerintah bersama legislatif kembali merancang sebuah formula masa depan, berlandaskan realita dan dinamika kekinian, tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu.

Sejalan dengan tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif, dalam proses pembangunan Kabupaten Konawe yang tertuang dalam Visi Misi Kery Saiful Konggoasa, maka dibutuhkan sinergitas dan harmonisasi dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Konawe.

Hal tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, dimana pada tahun 2018 berada pada angka 10,70%, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 11,84%, tahun 2020 turun drastis menjadi 6,89% akibat pandemi Covid-19, lalu pada tahun 2021 naik kembali 7,78%, puncaknya pada tahun 2022 kembali merajai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan angka 15,38%.

Adapun faktor yang mempengaruhi PDRB yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), angka inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengeluaran pemerintah daerah, serta kondisi tenaga kerja.

PDRB atas dasar harga berlaku, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. Semuanya disajikan dan dihitung dengan menggunakan 26 sektor indikator ekonomi.

Karakter masyarakat Konawe di masa mendatang, diyakini mampu membangun kearifan lokal sebagai garda terdepan, dalam membangun stabilitas politik untuk mendorong percepatan visi dan misi kepala daerah menuju masyarakat sejahtera, berkarakter dan religius.

“Dirgahayu ke-63 Kabupaten Konawe, jayalah Konaweku, jayalah tanah leluhurku, jayalah negeriku tercinta,” tutup Ardin. (Adv)

The post Ardin Terangkan Tiga Makna HUT ke-63 Kabupaten Konawe first appeared on DetikSultra.com.