Kepala DPMPTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah menjelaskan, pihaknya sengaja mendatangi kelurahan agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan PTSP. Pada layanan jemput bola tersebut, PTSP memberikan kemudahan pada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan usahanya, dengan membantu pembuatan akun di Online Single Submission (OSS) dan mendaftarkan NIB mereka.

“Proses pendaftarannya mudah cuma memakan waktu 5 hingga 10 menit. Persyaratannya kalau UMKM hanya Kartu Tanda Penduduk, nomor whatsapp, kemudian mereka tinggal mengestimasi berapa modal dalam membangun usahanya,” ungkapnya.

Dalam pelayanan tersebut, PTSP bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait pendataan pelaku usaha di Kota Kendari. Pihaknya juga menggandeng kelurahan termasuk RT dan RW untuk mengajak warganya agar mau mendaftarkan usahanya, tanpa dipungut biaya.

Hingga saat ini hampir seluruh kelurahan di Kota Kendari sudah dijangkau oleh Mobil keliling Dilan. Ia berharap, layanan ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendaftarkan usahanya karena semua prosesnya mudah dan gratis. (bds)

Reporter: Zubair
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Permudah Masyarakat, DPMPTSP Kota Kendari Buka Layanan di Kelurahan Bende first appeared on DetikSultra.com.

Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP di 17 kabupaten dan kota se-Sultra.

“Supaya kita bisa mendapatkan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja DPMPTSP,” kata Parinringi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/1/2022).

Ia juga berharap kegiatan ini bisa menjadi motor pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan di Sultra secara komprehensif dan integralistik.

“Saya berharap, kami dari DPMPTSP Sultra bersama dengan rekan-rekan DPMPTSP 17 kabupaten/kota se-Sultra bisa bersinergi untuk mencapai target investasi yang ada,” jelasnya di hadapan para Kepala Dinas PMPTSP se-Sultra.

Para Kepala Dinas PMPTSP 17 kabupaten/kota juga diberi kesempatan menyampaikan realisasi kinerja pada 2021 dan rencana kerja 2022 yang nantinya akan diselaraskan dengan rencana kerja Kementerian Investasi. (bds*)

Reporter : Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post DPMPTSP se-Sultra Gelar Rakor, Bahas Rencana Kerja 2022 dan Realisasi Kinerja 2021 first appeared on DetikSultra.com.

Acara tersebut dibuka langsung Kepala DPMPTSP Drs H. Masmuddin dan kegiatan dijadwalkan akan berlangsung hingga Rabu 24 Juli mendatang. Dalam acara workshop ini melibatkan 17 kabupaten/kota, dan 17 OPD yang terkait dengan perizinan selain itu masyarakat dan dari kalangan pengusaha turut dilibatkan.

Kepala DPMPTSP Sultra, Masmuddin, usai membuka acara workshop mengatakan seiring perkembangan perizinan berbasis OSS yang telah mengalami perkembangan, sehingga perlunya ada pemahaman terkait implementasinya.

[artikel number=3 tag=”dpmptsp,kendari”]

“Kegiatan ini akan kita laksanakan dalam rangka memperkenalkan OSS, sebenarnya OSS telah dikenal, namun karena OSS telah mengalami perkembangan, sekarang OSS yang dikembangkan Versi 1.1 berbeda dengan yang tahun kemarin yang dikembangkan Versi 1.0, artinya versi-versi tentang implementasi OSS mengalami peningkatan tahapan-tahapan bagaimana implementasinya,” ujar Masmuddin.

Diketahui, Sistem OSS Versi 1.1 yang saat ini dikembangkan merupakan pengembangan sistem dalam rangka percepatan dan alokasi, sekaligus perizinan investasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dengan Elektronik, di mana pelaksanaan perizinan dapat dilakukan melalui lembaga OSS.

Kegiatan ini menghadirkan admin sehingga jajaran di kabupaten/kota se-Sultra dapat memiliki pemahaman yang sama tentang implementasi OSS yang berubah versi.

“Kita harapkan terutama para admin dapat memperaktekan bagaimana OSS itu sendiri, sehingga kita memiliki pemahaman dan presepsi kurang lebih sama nanti, terutama kabupaten kota dan provinsi karena mengalami perkembangan,” jelasnya.

Karena OSS mengalami perkembangan dari tahun lalu Versi 1.0 dan saat ini berkembang versi 1.1 secara otomatis.

“Disini kita kumpulkan, kita bicarakan dan kita samakan persepsi, makanya kita undang tim dari pusat, untuk mengatasi perkembangan itu sendiri.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Implementasi Layanan Online, Dinas Penanaman Modal Sultra Kumpul Stakeholdel first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnya, nilai 94 persen tersebut bukanlah nilai yang didapat begitu saja, tetapi membutuhkan pikiran dan kerja keras. Apalagi, pada tahun 2018 lalu, pihaknya hanya mendapat nilai 60 persen dari program pemberantasan korupsi terintegrasi, namun hanya butuh setahun saja DPMPTSP Sultra mampu menaikkan nilai tersebut hingga 30 persen.

Menurutnya, sebenarnya setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki panduan yang harus diikuti, dan panduan tersebut menjadi standar benar tidaknya pekerjaan yang dilakukan. Maka, begitu juga sebagai seorang pekerja, ia memiliki panduan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap bidang pekerjaannya.

[artikel number=3 tag=”korupsi,dpmptsp”]

“Panduan ini memberikan pengetahuan, dan atas panduan itulah kita melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan yang persiapkan secara administratif. Jadi intinya, bagaimana kita menggerakkan staf, memanajemen administrasi agar sesuai dengan SOP yang diberikan oleh KPK,” katanya saat ditemui di ruangannya, Selasa (25/6/2019).

Setelah itu, Ia melanjutkan, semua dokumen secara administrasi harus disimpan sebagai arsip, dan diupload di website yang dapat dipantau oleh siapa saja secara terbuka dan transparan.

“Setelah kita memiliki dokumen secara administrasi, kita upload karena semua pemantauan itu melalui aplikasi, tidak lagi manual. Sehingga dengan adanya aplikasi online tersebut, maka biar dimanapun kita berada, kita bisa memantau pekerjaan yang dilakukan dalam waktu tertentu,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Ini Rahasia Dinas Penanaman Modal Sultra Raih Nilai Tinggi Cegah Korupsi first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu instansi pemerintahan tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra yang meraih hasil 94 persen dari program pemberantasan korupsi terintegrasi ini.

Kepala DPMPTSP Sultra, Masmuddin,  mengungkapkan, program pencegahan korupsi atau monitoring centre prevention (MCP) ini merupakan kebijakan dari Koordinator Supervisi Pencegahan KPK RI yang sudah dijalankan sejak 2018 lalu.

[artikel number=3 tag=”kpk,korupsi”]

Dimana, kata dia, pada tahun pertama program ini dijalankan pihaknya hanya mendapat nilai sekitar 60 persen saja. Namun, di tahun kedua ini instansi yang dipimpinnya mampu meraih nilai hampir sempurna yakni 94 persen.

“Tahun lalu itu kita memang sedikit mengalami keterlambatan saat pengumpulan data, makanya nilai yang kita dapat dari KPK hanya sekitar 60 persen saja. Sedangkan tahun ini, karena sudah ada pengalaman dan persiapan matang yang jauh-jauh hari dipersiapkan, alhamdulillah kami dapat nilai 94 persen,” katanya saat ditemui di ruangannya, Selasa (25/6/2019).

Selain pihaknya yang dinilai, tambah dia, juga ada beberapa instansi lainnya di antaranya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan sebagainya. Namun setiap instansi tersebut indikator penilaiannya masing-masing berbeda.

Ia melanjutkan, untuk DPMPTSP Sultra sendiri setidaknya ada 11 indikator penilaian, dan dari indikator-indiktor tersebut hasil pencapaian yang diraihnya adalah 94 persen.

Dengan rincian, untuk indikator pendegelasian kewenangan pihaknya dapat nilai 20 persen, transparansi informasi 10 persen, pelaksanaan rekomendasi teknis 10 persen, tracking sistem 10 persen, penanganan pengaduan 10 persen, ketersediaan  aturan pendukung 10 persen, lokasi dan tempat layanan 5 persen penerapan e-signature 3 persen, permohonan kewajiban pemohon perizinan 6 persen, sistem perizinan online 5 persen, pengendalian dan pengawasan 5 persen.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post KPK Beri Nilai 94 Persen, Dinas Penanaman Modal Sultra Optimal Berantas Korupsi first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memaksimalkan penyetoran Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang telah didaftarkan setiap perusahaan yang ada di seluruh 17 kabupaten di Sultra. Mengingat, pihaknya menargetkan laporan dana investasi masuk di Sultra sebesar Rp15 triliun.

Dalam minggu ini saja, pihaknya mendatangi langsung salah satu perusahaan tambang yaitu PT Ceria Nugraha Indotama (PT Ceria) yang menanamkan modalnya pada sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka, yang juga masuk dalam perusahaan dalam negeri.

[artikel number=3 tag=”pasar,kolut”]

“Sejauh ini kami masih mengumpulkan data pelaporan investasi, dan kami langsung jemput bola. Tidak hanya perusahaan yang ada di Kolaka saja, tetapi di seluruh wilayah Sultra. Termasuk saya sendiri juga turun, seperti ke Morosi untuk memantau bagaimana progres usaha pelabuhan yang ada disana,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/5/2019).

Oleh karena itu, Ia berharap kepada seluruh pelaku usaha agar segera mungkin melakukan pelaporan progres investasi, dan jangan ada belanja usaha yang tidak terlaporkan karena semua itu akan mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan perekonomian nasional.

“Investasi ini merupakan salah satu indikator yang dijadikan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga untuk menentukan kebijakan perekonomian nasional kedepannya,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Genjot Pelaporan Investasi, DPMPTSP Sultra Jemput Bola di Seluruh Kabupaten se-Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Kepala DPMPTSP Sultra, Masmuddin, mengatakan, untuk meraih peningkatan nilai tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi, di antaranya adalah perbaikan SDM dalam melakukan pelayanan yang digerakkan oleh administasi regulasi aturan. Apalagi, SDM ini merupakan faktor utama dalam memberikan pelayanan maksimal.

Selain perbaikan SDM, kata dia, pihaknya juga telah membuat area bermain anak, taman yang ramah lingkungan, termasuk alat foto kopi dan kursi roda bagi yang membutuhkan alat bantu jalan. Semua itu bagian dari sarana yang masuk dalam bobot penilaian Kemenpan-RB nantinya.

[artikel number=3 tag=”politik,konawe”]

“Termasuk ketika ada pengaduan, bagaimana kami bisa memberikan respon cepat terhadap pengaduan itu. Semua ini untuk implementasi perbaikan,” katanya kepada detiksultra.com saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/5/2019).

Ia menambahkan, penilian terhadap pelayanan ini setiap tahun dilakukan, dan untuk tahun 2019 ini tim penilian Kemenpan-RB akan berkunjung langsung di DPMPTSP Sultra pada tanggal 16-17 Mei mendatang.

Pihaknya telah mempersiapkan berbagai perangkat dan assessment yang dibutuhkan, di antaranya terkait dengan kelembagaan, administrasi penyenggara Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), maklumat, pengaduan, serta bagaimana proses penyelenggaran LKPM itu sendiri.

“Penilian dari Kemenpan-RB ini akan menjadi masukan bagi peningkatan pelayanan kami. Terutama perbaikan-perbaikan kalau ada yang kurang, dan ditingkatkan. Hasil penilian itu akan ada feedback, sehingga kami bisa meningkatkan pelayanan,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post DPMPTSP Sultra Optimis Terima Predikat Nilai A Dari Kemenpan-RB first appeared on DetikSultra.com.

Kepala DPMPTSP Sultra, Masmuddin, mengatakan, kehadiran DPMPTSP di pameran HUT Sultra ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memudahkan para pelaku usaha dan investor dalam pengurusan perizinan berusaha, baik perpanjangan maupun izin usaha baru.

“Layanan perizinan elektronik kami layani langsung selama berlangsungnya pameran HUT Sultra ini. Hal ini kami lakukan sebagai upaya untuk memudahkan para pelaku usaha dan investor dalam menjalankan usahanya secara legal,” katanya saat ditemui di pameran HUT Sultra, Selasa (23/4/2019).

[artikel number=3 tag=”online,expo,” ]

Olehnya itu, Ia mengimbau kepada seluruh pelaku usaha yang berusaha dan berinvestasi di wilayah Sultra agar segera mengurus perizinan usahanya dengan cukup membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan, di antaranya adalah bukti data diri seperti KTP, NPWP, akte pendirian perusahaan dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan bidang usaha yang digeluti.

“Sebenarnya mengurus perizinan usaha di kantor maupun di stand ini sama saja karena sama-sama mendapatkan layanan gratis. Bahkan, kami berupaya bisa melayani dengan baik dan tepat waktu,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post DPMPTSP Buka Layanan Perizinan Online di Expo HUT Sultra first appeared on DetikSultra.com.