Berdasarkan daftar perusahaan besar dari hasil pemantauan pada tahun 2023 dari 38 perusahaan PMA hanya 18 perusahaan 47 persen yang laporkan LKPM-nya.

“Jadi 38 perusahaan merupakan daftar yang diberikan langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk dilakukan pemantauan. Tugas kami memantau, dan 18 perusahaan yang tidak melaporkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, dari perusahaan yang tidak melapor tersebut ditemukan adanya perusahaan yang sudah tutup, aktifitas tidak ada, IUP mati, bahkan tidak melaporkan dari triwulan I hingga II.

Olehnya itu, dari hasil yang ditemukan berdasarkan fakta dilapangan maka laporan tersebut nantinya akan diteruskan ke Kementerian Investasi/BKPM.

“Hal ini mengingat laporan LKPM merupakan kewajiban bagi perusahaan agar rutin melaporkan sesuai dengan rencana investasinya dan wajib terealisasi 50 persen,” katanya.

Rasiun menjelaskan, apabila perusahaan tidak patuh melaporkan LKPM, maka tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut akan berkurang.

18 perusahaan yang tak patuh laporkan LKPM-nya yaitu :

• PT Touchstono Ferronickel Indonesia
• PT Hengxin Coke Chemical Indonesia
• PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia
• PT Central Nickel Industry
• PT Nusa Sejahtera Mineral
• PT Bishi Industri Group
• PT Ascendent Land Logistic
• PT Jaya Makmur Metal Industry
• PT Indonesia Konawe Industry Park
• PT Sulawesi Steel Industri
• PT Berkat Global Mulia
• PT Dokmar Optima Kajayan
• PT SMCC Utama Indonesia
• PT Kunming Gold Fortune
• PT Sarana Lapodi Utama
• PT Pasti Agrapana Jaya Mulia
• PT Mineralindo Kencana Abadi
• PT Cahaya Rasi Bitang Mineral. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post 18 Perusahaan Kategori PMA di Sultra Tidak Patuh Lapor LKPM first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Daerah Nahwa Umar, mengungkapkan Pemerintah Kota Kendari sebelumnya sudah menetapkan Perwali No 56 tentang regulasi aturan  terkait IMB reklame.

“Sebenarnya aturan ini sudah lama direncanakan sebelumnya dengan kami melakukan sosialisasi, jadi sudah waktunya sekarang diberlakukan agar Peraturan Walikota ini mulai dijalankan,” ungkapnya.

Kepala DPM-PTSP Kota Kendari Satria Damayanti mengungkapkan, bahwa PTSP sebelumnya pada tahun 2019 sudah melakukan sosialisasi dari berbagai sektor terkait sektor pembangunan, sektor kesehatan tentang pendirian izin sarana prasarana,  izin profesi kesehatan dan usaha industri.

“Harapannya kedepan kami akan melihat yang mana akan disosialisasikan terkait sektor terkait misalnya isu lingkungan, sektor izin rumah,” ungkapnya.

BACA JUGA :

Lanjutnya, dalam implementasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pengajuannya ada tiga proses yakni pra IMB, proses permohonan dan proses penerbitan IMB.

Kadis PUPR Erlis Sadia Kencana mengatakan, konsumsi reklame ditempatkan sesuai penempatan aturan dalam pengetahuan dengan mendukung keamanan, keindahan ketertiban pengguna jalan.

“sehigga tidak lagi memasang reklame dengan cara memaku dipohon disepanjang jalan” ungkapnya.

Reporter: M1
Editor: Qs

The post DPM-PTSP Sosialisasi Konstruksi Reklame Kota Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Sidak DPM PTSP melibatkan personil Polisi Pamong Praja. Hari pertama sidak, difokuskan di Kecamatan Mandonga, Kendari dan Kendari Barat. Guna mengefektifkan sidak, DPM-PTSP membentuk lima tim yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sidak ini dimulai dari Rumah Makan Garuda, dilanjutkan di Plaza Kubra, dan Hotel Benua di Kecamatan Kendari Barat.

Kasi Pengawasan dan Pengendalian DPM-PTSP Kota Kendari, Indra Sulra mengatakan, target sidak kali ini adalah mereka yang belum memiliki dan belum meregistrasi ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

“Kegiatan ini kami akan lakukan selama tiga hari di semua kecamatan. Kami akan periksa SITU-nya, sekaligus memberikan pemahaman pada pelaku usaha tentang kemudahan mengurus izin dan memberantas calo,” katanya.

Sementara itu, General Manager Plaza Kubra Runianto Budi, mengakui belum meregistrasi izin hotelnya, karena saat hendak meregistrasi berkasnya ditolak dengan alasan masih ada berkas yang belum lengkap.

“Saya sudah mau bayar saat izinnya mati, bulan tujuh lalu. Hanya waktu saya bawa berkas di perizinan, berkasku ditolak, karena harus izin apalagi namanya itu di BLH dan Dinas Tata Ruang, makanya sampai sekarang belum kami bayar, tapi kalau ada kemudahan biar besok kami bayar,” ungkapnya.

Setelah mendapat penjelasan tentang proses perizinan yang murah dan mudah, pihak hotel pun segera meregistrasi izin tersebut.

Reporter: Ningsih
Editor: Ann

The post Tak Registrasi Izin, DPM PTSP Sidak Pelaku Usaha first appeared on DetikSultra.com.