Terdapat sembilan pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), enam pejabat bergeser, sementara tiga lainnya dikukuhkan kembali.

Adapun enam pejabat eselon dua yang bergeser ialah Mohammad Subur, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Daerah diganti menjadi kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Man Arfa dilantik menjadi Inspektur Daerah, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hj. Sitti Sapiah, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup diganti menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Abdul Rahman, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diganti menjadi Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra, Mahyuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemberdayaan Umum dan Kesra diganti menjadi Sekretaris DPRD, Alimuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD diganti menjadi kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara, tiga pejabat yang dikukuhkan kembali dari jabatannya karena sudah menduduki jabatan kepala dinas selama lima tahun yaitu Sunandar, sebagai kepala Dinas Kesehatan, kemudian Janariah, sebagai kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Muhammad Aris, sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Bupati Bombana yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanuddin HS Noy, mengatakan pelantikan kali ini tidak ada wajah baru semua wajah lama hanya saja ada pergeseran tempat.

“Yang dilantik ini adalah jendral semua, dan bukan jendral baru hanya pergeseran tempat,” ujar Burhanuddin.

Ia juga berpesan agar tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pelantikan kali ini tidak sesuai prosedur, sebab enam orang yang bergeser tersebut memiliki tiga rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) rekomendasi pertama yaitu meminta melakukan pergeseran, job fit, dan pelantikan.

“Jadi besok lusa jangan lagi ada yang mengatakan ini tidak sesuai, enam orang yang bergeser itu ada tiga rekomendasi KASN yang kami pegang” tuturnya.

Reporter : Arif
Editor: Dahlan

The post Enam Pejabat Tinggi Pratama Bombana Bergeser, Tiga Bertahan first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas DLHK Kota Kendari, Paminuddin, menjelaskan, sesuai rekomendasi DPRD Kota Kendari terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019, RS Dewi Sartika harus memiliki IPAL sebab sejak berdiri pada tahun 2012 rumah sakit swasta itu dilaporkan tidak memiliki pengelolaan limbah sesuai prosedur.

“Kemarin saya pergi lihat, ternyata memang kurang bagus IPALnya, tapi kita tetap yakin mereka akan perbaiki,” ujarnya kepada Detiksultra, Kamis (18/7/2019).

[artikel number=3 tag=”dlh,dprd”]

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan air limbah rumah sakit tersebut belum memiliki sarana dan prasarana standar dan belum maksimal hingga pihaknya memastikan bahwa memang ada indikasi pelanggaran.

“Jadi begitu saya tau, saya langsung tindaklanjuti, saya cek di lapangan, karena saya tidak mau hanya terima laporan, ternyata memang benar,” bebernya.

Dirinya juga akan meminta pihak pengelola atau manajemen rumah sakit agar memperhatikan atau menata pengelolaan limbah sesuai standar yang ada, serta agar mereka menyediakan ruang terbuka hijau.

“Tidak ada yang dipilih-pilih kasih, saya nda kenal manajemannya di sana, saya nda tau siapa pimpinannya, petugasnya nda kenal, memang ini rumah sakit swasta tapi dia ini berkorelasi dengan lingkungan makanya harus diperbaiki,” pungkasnya.

Reporter: Anca
Editor: Rani

The post DLH: Memang Ada Indikasi Pelanggaran Oleh RS. Dewi Sartika first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnya, saat ini DLHK hanya mempunyai 36 unit armada pengangkut sampah. Dari armada yang tersedia, hanya bisa mengangkut 150 ton sampah perhari dari 260 ton sampah yang diproduksi warga Kota Kendari. Artinya, ada 110 ton yang tidak terangkut. Idealnya, dibutuhkan sekitar 50 armada truk untuk mengangkut seluruh sampah.

Kepala DLHK Kota Kendari, Paminuddin, mengatakan, masalah sampah di Kota Kendari tidak bisa dihindarkan, karena ada beberapa masalah yang dihadapi seperti sarana yang tidak memadai, salah satunya armada sampah yang jumlahnya masih kurang. Itupun, usianya sudah tua, antara lima hingga sepuluh tahun.

[artikel number=3 tag=”truk,sampah,” ]

“Selain armada, kita juga kekurangan tenaga pengangkut sampah yang jumlahnya hanya 188 orang. Jumlah ini masih kurang, kalau misalkan tambah 5 armada, kita butuh 25 atau 30 orang lagi,” jelas Paminuddin, Sabtu (30/3/2019).

Karena kekurangan sarana prasarana ini, menyebabkan masih banyak sampah yang tidak terangkut dan ini dirasakan betul masyarakat yang ada di Kota Kendari, jadi sangat wajar jadi keluhan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota telah mengupayakan agar secepatnya diatasi.

“Kami sudah koordinasikan, ini sedang dibahas usulannya kita, dikondisikan dengan kemampuan daerah,” tambahnya.

Paminuddin memohon maaf jika agak terlambat mengatasi sampah. Dia juga berharap agar masyarakat bersama-sama membangun kesadaran dalam membuang sampah ke TPS sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yaitu pada pukul 17.00 hingga pukul 05.00 Wita.

“Dan tolong, apabila ada keluhan soal sampah, jangan salahkan Pak Wali Kota. Salahkan saya. Karena sayalah penanggungjawab masalah sampah. Tapi jangan bilang, saya tidak melakukan apapun. Lihat juga apa yang sudah kami lakukan. Meski belum maksimal karena beberapa kendala, namun kami sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah sampah ini,” pungkasnya.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post DLH Kendari Masih Kekurangan Truk Sampah first appeared on DetikSultra.com.