Kadis Dikbud Kendari, Saemina, menjelaskan bahwa penurunan angka pada beberapa indikator pendidikan bukan semata karena menurunnya partisipasi, melainkan akibat proses verifikasi dan sinkronisasi data yang lebih ketat.

“Terjadi koreksi data karena sebelumnya tidak sinkron dengan data catatan sipil. Setelah diverifikasi, data yang tidak valid kami keluarkan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kendari, Selasa (28/04/2026).

Ia mengungkapkan, penurunan tersebut terjadi di semua jenjang, mulai dari SD, SMP hingga paling signifikan di PAUD. Untuk memastikan keakuratan data, pihaknya kini menggandeng kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Kendari guna melakukan penyisiran langsung di lapangan.

“Kalau anak tersebut tidak berdomisili di Kendari atau tidak ditemukan, otomatis tidak lagi masuk dalam data kami,” jelasnya.

Saemina mengakui, khusus untuk PAUD, penurunan angka partisipasi juga dipengaruhi faktor lain di luar persoalan data. Salah satunya adalah kondisi ekonomi keluarga.

Banyak orang tua, kata dia, menganggap biaya pendidikan PAUD cukup memberatkan. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi kendala, terutama bagi orang tua yang tidak sempat mengantar anak ke sekolah.

“Masih ada juga anggapan bahwa PAUD belum menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Padahal, sesuai program Wajib Belajar 13 Tahun, satu tahun pendidikan PAUD merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Sebelumnya, DPRD Kendari melalui Ketua Pansus LKPJ 2025, Muslimin T, menyoroti belum tercapainya target wajib belajar di wilayah Kendari.

Ia menegaskan, penanganan anak putus sekolah harus dilakukan secara agresif dan tepat sasaran, terutama melalui program beasiswa dan pendataan yang akurat.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai kunci untuk mendorong kualitas pendidikan.

“Tidak mungkin menuntut kualitas jika kesejahteraan guru diabaikan,” tegasnya.

Tak hanya itu, disiplin siswa serta pengawasan pendidikan juga diminta diperketat guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih berintegritas di Kota Kendari. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Disorot DPRD Soal Capaian Sektor Pendidikan yang Belum Optimal, Dikbud Kendari Kini Fokus Sinkronisasi Data first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Dikbud Kendari, Saemina mengatakan, dugaan pelecehan oleh oknum guru itu pihaknya tidak dapat mengintervensi, semuanya diserahkan ke pihak hukum.

“Kita tidak bisa intervensi, jadi kita serahkan ke pihak hukum. Karena benar dan salahnya itu kita tidak tahu,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Kendari, Selasa (14/01/2025).

Intinya sebagai Kepala Dinas, dirinya mengatakan, silahkan diberi hukuman sesuai apa yang telah diperbuat. Jika benar-benar melakukan sanksinya jelas sebagaimana aturan perundang-undangan yang ada, apalagi ini kasus pelecehan.

“Masalah ini juga menjadi pelajaran bagi semua khususnya guru dengan menjaga jarak dengan peserta didik khususnya lawan jenis,” tuturnya.

Baca Juga : Diduga Lecehkan Siswinya, Oknum Guru SD di Kendari Dilaporkan ke Polisi

Dirinya juga menghimbau kepada orang tua peserta didik, jika ada masalah serupa agar kiranya jangan main hakim sendiri tetapi silahkan ke satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan baik.

Sebelumnya diberitakan, seorang guru sekolah dasar di Kendari berinisial M (53) diduga melakukan pelecehan kepada salah satu siswinya. Kasus ini bermula saat ayah korban mendatangi sekolah dan menceritakan apa yang menimpa anaknya. Saat ini kasus tersebut telah ditangani di Polresta Kendari. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Dugaan Pelecehan Oknum Guru, Kadis Dikbud Kendari Serahkan ke Pihak Hukum first appeared on DetikSultra.com.

Membuka kegiatan, Pj Wali Kota Kendari, Parinringi mengatakan, narkotika memang menjadi momok yang mengkhawatirkan di masyarakat termasuk di kalangan pelajar, sehingga perlu menjadi perhatian serius.

Untuk itu hari ini Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melakukan tatap muka bersama kepala sekolah lingkup Kota Kendari mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP) baik negeri maupun swasta dengan tujuan melakukan sosialisasi bahaya narkotika termasuk membahas kebersihan di lingkungan sekolah.

“Sosialisasi ini diinisiasi oleh Dikbud Kendari dengan menghadirkan BNN Kota Kendari untuk menjelaskan bahaya dan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkup sekolah,” tuturnya.

Berdasarkan penuturan Kepala BNN Kendari bahwa saat ini peredaran narkotika sangat bermacam-macam seperti ada yang berbentuk kemasan jajanan ringan. Sehingga perlu diwaspadai.

“Pemasangan CCTV di sekolah sebagaimana saran BNN Kendari memang strategi yang sangat membantu walaupun belum bisa semua diterapkan tetapi kita akan upayakan,” katanya.

Pemasangan CCTV di sekolah bisa ditempatkan di tempat yang biasa dijadikan tempat kumpul maupun tempat beraktivitas lainnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Dikbud Kendari, Saemina mengatakan, penyalahgunaan narkotika menjadi musuh bersama yang perlu diberantas sehingga pentingnya untuk berkoordinasi dengan BNN Kendari. Sehingga dapat menjadikan Kota Kendari sebagai kota yang aman dan nyaman bagi semua.

“Sasaran acara ini ialah kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan ujung tombak dari satuan pendidikan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala BNN Kota Kendari, AKBP Mohamad Dafi Bastomi memaparkan, berdasarkan data BNN, pengguna penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kota Kendari untuk usia 14 hingga 16 tahun di tahun 2023 sebanyak tujuh orang dalam hal ini siswa SD. Adapun di tingkat SMP sebanyak delapan orang.

“Pada tahun 2024 terdapat 51 orang yakni SMP dan MTs, Kesemuanya ini rata-rata menggunakan sabu dan tembakau gorila,” ucapnya.

Dia menambahkan, bahaya narkotika pada umumnya merusak otak jadi baik orang tua kepala sekolah harus mengenali ciri-ciri pengguna penyalahguna narkotika.

“Terkait hukuman, pengguna penyalahgunaan narkotika sendiri itu direhab karena masuk kategori korban. Sementara pengedar baik kurir hingga bandar itu kena hukuman pidana penjara,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Dikbud Kendari Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika yang Marak di Kalangan Pelajar first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Dikbud Kendari, Saemina mengatakan, berdasarkan juknis yang diterima dari pemerintah pusat bahwa pengelolaan makan bergizi akan dilakukan oleh BGN. Sementara dari Dikbud Kendari menyediakan data peserta didik.

Baru-baru ini program makan bergizi gratis untuk Kota Kendari telah dilaksanakan 6 Januari 2025, dimana untuk penyediaan makanan dikoordinasikan oleh Kodim 1417 Kendari di bawah naungan BGN.

“Program makan bergizi gratis yang diluncurkan tersebut belum dilaksanakan secara merata, baru di satu kecamatan yakni Kecamatan Mandonga dengan melibatkan 12 sekolah,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (09/01/2025).

Pada peluncuran program makan gizi gratis oleh Kodim 1417 Kendari, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kendari juga turut menyaksikan.

Adapun tugas Dikbud Kendari baru sebatas menyiapkan data peserta didik yang akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Pembahasan menu pun ditangani oleh BGN yang tentunya akan melibatkan Dinas Kesehatan.

Selain itu, perlu adanya koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengetahui jika ada peserta didik yang memiliki alergi dengan suatu makanan tertentu.

Terkait pelaksanaan secara serentak, Saemina menuturkan, Pemkot Kendari masih perlu melakukan pembahasan tentang anggarannya. Mengingat, sejauh ini pihaknya belum mengetahui sejauh mana mekanisme program tersebut.

“Untuk penerapan secara keseluruhan belum dilakukan, karena perlu kesiapan yang matang,” ucapnya.

Saat ini jumlah peserta didik di Kendari mencapai 63 ribu mulai dari PAUD, SD dan SMP. Belum termasuk ibu hamil, ibu menyusui.

“Ibu hamil dan ibu menyusui pun masuk dalam program ini jika dilihat dari Juknis dan informasi yang diterima,” ujar Saemina.

Pemkot Kendari bersama Dikbud Kendari mendukung program pemerintah pusat dalam memenuhi gizi anak Indonesia. Namun, dari diskusi yang dilakukan dengan Pj Wali Kota Kendari bahwa program makan bergizi gratis rencananya akan dilaksanakan secara serentak di Bulan Februari 2025.

Pada pelaksanaannya, Pemkot Kendari akan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti perbankan dan pihak swasta lainnya. Termasuk masing-masing dari OPD wajib ikut menyumbang dalam program makanan bergizi.

“Sebelumnya kita pun telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di Desember 2024 lalu yang dilaksanakan di dua sekolah yakni SDN 1 Kendari dan SMPN 2 Kendari,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Program Makan Bergizi Gratis Dikelola BGN, Dikbud Kendari Siapkan Data first appeared on DetikSultra.com.

Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru dan kepala sekolah PAUD tentang bagaimana pencegahan stunting.

Dalam sambutannya, Kepala Dikbud Kota Kendari Saemina menekankan agar guru-guru PAUD yang ada di Kota Kendari bisa menjadi corong untuk menyampaikan pencegahan stunting kepada masyarakat sekitar, terutama para orang tua anak didiknya.

Asriyani Arief, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) sekaligus ketua panitia berharap bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat di workshop ini.

“Atau menyosialisasikan kepada orang tua peserta didik PAUD tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan stunting dan memperkenalkan kepada peserta didik bagaimana makanan sehat,” ujarnya. (*)

Reporter: Delmi Atri
Editor: Biyan

The post Dikbud Kendari Gelar Workshop Pencegahan Stunting first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Dikbud Kendari Saemina menerangkan, literasi pangan bertujuan memperkenalkan kepada peserta didik tentang pangan-pangan yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya Kendari. Program ini tercetus saat dirinya mengikuti diklat atau pelatihan nasional yang mengangkat tema ketahanan pangan.

“Dari diklat itu, saya mengangkat judul literasi pangan yakni bahan bacaan peserta didik mengenai pangan lokal di Sultra khususnya Kendari,” tuturnya saat ditemui di Gedung DPRD Kendari, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan, program literasi pangan ini masuk dalam kurikulum dan dimasukkan di setiap mata pelajaran. Pihaknya pun sudah uji coba dan melakukan workshop tentang program tersebut.

Adapun implementasi yang dilakukan ke peserta didik tentang pangan lokal ini sejalan dengan program pemerintah baru terkait pemberian makanan bergizi kepada peserta didik.

Pihaknya pun sudah mengkombinasikan dengan projek penguatan pancasila atau P5 yang ada dalam kurikulum merdeka saat ini. Di mana peserta didik dapat berkreasi di pameran pangan lokal dengan tujuan memperkenalkan pangan lokal yang ada d Sultra.

“Ini sangat penting karena sekarang ini, anak-anak lebih kenal dengan makanan modern padahal keanekaragaman pangan lokal kita sangat banyak. Program ini pun diterapkan di semua jenjang baik SD maupun SMP se-Kota Kendari,” terangnya.

Tidak hanya itu, melalui program literasi pangan ini diharapkan peserta didik tidak hanya mengetahui dan mencintai pangan lokal, tetapi juga mengetahui dalam hal penyajian maupun mengonsumsinya. Mengingat pangan lokal itu sangat kaya akan protein, karbohidrat dan vitamin. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Ajak Pelajar Cintai Makanan Lokal, Dikbud Kendari Gagas Literasi Pangan first appeared on DetikSultra.com.

Mendukung hal tersebut, Pemkot Kendari akan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan. ULD dirancang untuk memberikan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, mendukung akses pendidikan yang inklusif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Kepala Dinas Dikbud Kendari Saemina menyatakan, pihaknya mendukung terbentuknya ULD di Kota Kendari.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas,” tuturnya dalam sosialisasi ULD dan pendidikan inklusif bersama RPS di Dikbud Kendari, Selasa (06/08/2024).

Sosialisasi ULD dan pendidikan inklusif ditujukan kepada kepala TK, SD, dan SMP Kota Kendari. Pembentukan ULD sendiri tidak terlepas dari dukungan Program Inklusi BaKTi di RPS.

Langkah ini diawali dengan memilih SMPN 2 Kendari sebagai sekolah piloting pada Juni 2023 dan pendampingan terhadap sembilan SMPN lainnya di Kendari dalam implementasi pendidikan inklusif.

Hal itu sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari nomor: 800/10754/2023 bahwa pendidikan inklusif telah menjadi keharusan pada jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Kendari.

Sementara, Koordinator Program Rumpun Perempuan Sultra, Sitti Zahara mengungkapkan, pendampingan dan penguatan terhadap sekolah-sekolah inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Dengan adanya ULD, diharapkan setiap sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif, memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkas dia. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Dikbud Kendari Bersama RPS Perkuat Komitmen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif first appeared on DetikSultra.com.