Masyarakat Desa Laiba dan Desa Wakumoro, Kabupaten Muna, sepakat akan menutup semua akses jalan mulai besok, 1 Juli 2020.

Penutupan akses jalan bukan tanpa beralasan, masyarakat sudah terlampau kecewa dengan kinerja Pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra, yang seakan terus membiarkan jalan di Desa Laiba dan Desa Wakumoro rusak parah.

Selain itu, Koordinator Lapangan (Korlap), Forum Aspirasi Masyarakat Desa Laiba-Wakumoro, Muhammad Pasitoka, mengatakan, terhitung mulai besok masyarakat akan melakukan blokade jalan secara masif. Tidak boleh ada yang melintas bahkan sekelas presiden sekalipun.

“Olehnya itu, dengan segenap kerendahan hati, kami sampaikan kepada pengguna jalan yang akan melintasi jalan poros Desa Laiba dan Desa Wakumoro, agar mencari jalan alternatif lain sampai adanya kepastian pengaspalan,” ungkapnya Selasa, (30/06/2020).

BACA JUGA:

• Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 20262 Oktober 2026
• Kontrak Berakhir, 1.204 PPPK Paruh Waktu Buteng Siap-Siap Dirumahkan2 Oktober 2026
• Inflasi Sultra September 2026 Capai 4,17 Persen1 Oktober 2026

Sementara itu, tokoh pemuda Desa Wakumoro, Laode Ishak, menantang Gubernur Sultra, Ali Mazi, untuk hadir ditengah-tengah masyarakat, menjawab aspirasi warga sekaligus memberikan klarifikasi terkait janjinya selama ini yang akan melakukan pengaspalan jalan.

“Saya mewakili Masyarakat, menyampaikan aspirasi ini yang ditunjukan Gubernur Sultra menyaksikan langsung kondisi jalan saat ini karena sejak periode pertamanya jalan ini belum diperbaiki sampai di periode kedua jalan ini belum juga tersentuh,” ujarnya.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Besok, Jalan Desa Laiba dan Wakumoro Bakal Diblokade first appeared on DetikSultra.com.

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sebanyak 124 desa se-Kabupaten Muna mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagarkejaan (BPJamsostek) atau BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan tersebut, ditandai dengan launching kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepala desa dan aparatur desa, yang bertempat di Aula Galampano Raha, Selasa (24/12/2019).

Kepala BPJamsostek Sultra, Muhyiddin DJ mengatakan, pemberian perlindungan terhadap aparatur desa, merupakan komitmen Pemkab dalam mewujudkan pelaksanaan jaminan sosial di daerah.

“Kita harapkan seluruh kabupaten di Sultra bisa segera memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Apalagi lanjut Muhyiddin DJ, di BPJamsostek sendiri ada peningkatan manfaat tanpa ada kenaikan iuran. Sebagaimana telah ditandatangani oleh Presiden dalam Peraturan Pemerintah (PP) 82 tahun 2019.

“Yang dulunya manfaat JKM (Jaminan Kematian) yang hanya Rp24 juta menjadi Rp42 juta. Selain itu, manfaat beasiswa JKK dan JKM yang dulunya hanya 12 juta menjadi Rp174 juta, untuk biaya pendidikan dari TK hingga kuliah untuk dua orang anak,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Bupati Muna Rusman Emba, yang diwakili oleh Pj Sekda Muna, Ali Basa menyampaikan, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut bentuk realisasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:

“Hal ini telah di atur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Resiko tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang, namun setiap pekerjaan tentu tidak akan terlepas dari resiko kecelakaan kerja maupun kematian,” katanya.

“Dengan adanya perlindungan ini saya harapkan para kepala desa dan aparaturnya bisa nyaman dan aman dalam bekerja,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muna, La Ode Darmansyah, menambahkan komitmen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diwujudkan dalam Peraturan Bupati yang akan mengatur pendaftaran dan pembayaran iuran di tahun 2020.

“saat ini masih diikutkan dalam dua perlindungan dasar, namun tidak menutup kemungkinan akan diikutkan dalam perlindungan program lain, yaitu
Jaminan Hari Tua (JHT) jika keuangan kedepan memungkinkan. Sehinngga, jaminan sosial yang didapatkan oleh aparatur desa akan sama dengan PNS nantinya,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Aparatur Desa di Muna, Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan first appeared on DetikSultra.com.

Ketiga desa itu disorot karena diduga pejabat di wilayah tersebut terus menerima aliran dana desa senilai milyaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir.

Akibat persoalan itu, KPK langsung turun tangan menginvestigasi soal pengelolaan dana desa yang telah dicairkan. Kuat dugaan desa siluman tersebut sengaja dibentuk dan menguntungkan sejumlah orang dari kucuran dana desa.

Camat Lambuya, Jasmin(47), mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat tak pernah mendapatkan sedikitpun jejak penduduk, administrasi, pemerintah, termasuk di wilayah Desa Ulumeraka yang katanya terletak di Kecamatan Lambuya.

[artikel number=3 tag=”desa,konawe”]

“Mekar Kecamatan Onimbute dan Puriala, Desa Ulumeraka itu masuk di Kecamatan Onimbute, tapi yang saya herankan setelah itu kenapa lagi ada Desa Ulumeraka di Kecamatan Lambuya,” jelasnya, Jumat(8/11/2019).

Jelasnya lagi, setelah mencuat kasus indikasi 56 desa fiktif yang ada di Konawe ia pun mencoba melaporkan situasi mengenai Desa Ulumeraka ke tingkat BPMD Kabupaten Konawe akan tetapi dirinya tidak mendapat respon yang jelas perihal desa fiktif tersebut.

Sementara itu Camat Uepai, Jasman, menjelaskan bahwa Desa Morehe yang secara administrasi terletak di Kecamatan Uepai nyatanya tak memiliki wilayah desa. Yang ada kawasan hutan lindung didaerah itu.

“Desa Morehe tidak Jelas wilayahnya, hanya hutan lindung tidak ada apa-apa disana. Adapun Desa Uepai tadinya itu diusulkan kepusat kan Desa Uepai, namun setelah datang nomor registrasinya malah menjadi naik status menjadi kelurahan Uepai, yang dimana kelurahan Uepai ini ada pemekarannya lagi tahun 2007 yaitu Desa Tanggolipo yang menggantikan nomor administrasi Desa Uepai sebelumnya,” jelasnya.

Tambahnya lagi, setelah dua tahun nomor registrasi Desa Tanggolipo pun datang sehingga setelah ini tidak menggunakan nomor registrasi Desa Uepai lagi.

Terkait Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara juga menjelaskan bahwa dari tiga Desa tersebut melalui pemeriksaan inspektorat Provinsi Sultra yang diterbitkan 7 Juli 2018 sudah jelas ada 3 Desa fiktif.

“Yang pertama Desa Ulumeraka mengapa tidak diberikan angggaran dikarenakan Desa yang bersangkutan sama dengan nama Desa yang ada di Kecamatan Onimbute, yang Kedua Desa Morehe yang diakibatkan mekarnya Kolaka Timur sehingga wilayah administratif Kabupaten Konawe masuk ke wilayah Koordinatnya Kabupaten Kolaka Timur dan ini akan kita sanggah nantinya di Kementerian bahwa ada pengambilan wilayah, yang terakhir Desa Uepai yaitu human error karena kelurahan Uepai ini sama dengan Desa Uepai yang kita ketahui kelurahan itu tidak berhak mendapatkan dana Desa,” pungkasnya.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Camat di Konawe Heran Ada Desa Dalam Hutan first appeared on DetikSultra.com.

Kasat Reskrim Polres Konawe, Iptu Rahcmat Zam Zam, menjelaskan, kasus itu bermula pada tahun 2017, dimana terdapat 23 Desa di Kecamatan Morosi, Bondoala dan Anggalomoare, yang menganggarkan dalam APBDes tahun anggaran 2017 berupa kegiatan penyediaan sistem informasi yang direalisasikan dalam kegiatan pelatihan dan penyediaan website desa sebesar Rp 30 juta per desa.

[artikel number=3 tag=”korupsi,desa”]

Lanjutnya, pengadaan dan pelatihan website itu disanggupi oleh salah satu perusahaan media di Kendari. Perusahaan media itu lalu melakukan pengajuan dengan menggunakan perusahaanya CMA.

“Diketahui, perusahaan tersebut tidak memiliki keahlian, dan atau tidak bergerak dibidang penyedia barang maupun jasa, dalam hal ini kualifikasi penyedia website tidak tepat,” ungkapnya.

Kemudian, tersangka R, selaku direktur dari perusahaan media online memanggil beberapa kepala desa, termasuk 23 desa di 3 Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan, pendampingan dan pembuatan website desa.

“Dalam pelatihan dan penyediaan website desa itu ternyata tidak sesuai harapan, atau telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 607.620.000, dari anggaran yang telah diterima yakni sebesar Rp 690.000.000 dari 23 Desa,” lanjutnya.

“Berdasarkan hasil audit, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp610.870.000,00,” pungkasnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya saat ini tersangka ditahan di Rutan Polres Konawe.

Reporter:Gery
Editor: Rani

The post Tersangka Korupsi, Polisi Tahan Direktur Media Online first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas PMD Sultra Tasman Taewa menyayangkan lambannya penyetoran dana desa tersebut, hal ini dipastikan berdampak terhambatnya pencairan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari kabupaten ke tingkat desa.

“Iya, masih ada desa-desa yang belum selesai LPJ. Itulah yang menjadi hambatan kenapa dana desa dari RKUD Kabupaten ke RKUD desa belum tuntas di tahap pertama,” ungkapnya.

Sayangnya data rinci tentang nama desa yang tidak menyetorkan LPJ nya, enggan dipublikasi oleh Tasman.

[artikel number=3 tag=”sembako,kendari”]

Sejauh ini, aliran dana desa yang ditransfer dari RKUN ke RKUD Kabupaten sudah mencapai 100 persen.

Tasman menyebutkan, dana desa yang dikucurkan di Sultra tercata kurang lebih 6 triliun rupiah untuk 1.911 sebaran desa.

“Keseluruhan dana desa yang telah di berikan ini, manfaatnya sudah banyak sekali. Mulai dari menurunkan angka dari desa sangat tertinggal menjadi tertinggal bahkan berkembang itu sudah ratusan desa yang kita naikan gridnya,”pungkasnya.

Reporter: Muhammad Israjab
Editor: Dahlan

The post Banyak Desa Belum Serahkan LPJ Dana Desa first appeared on DetikSultra.com.

Kondisi jalan bertambah parah ketika musim penghujan, karena berlumpur tak bisa dilewati kendaraan biasa, akibatnya warga diempat desa itu kesulitan keluar memasarkan hasil pertanian apalagi mendapat pasokan logistik.

Hal itu diperparah dengan kondisi rumah tak layak huni masyarakatnya dan kekurangan air besih. Desa-desa itu antara lain Wiaiwa, Kolombi, Lamuru dan Morengke Totole.

[artikel number=3 tag=”desa,bombana,” ]

Anggota DPR RI asal Sultra, Umar Arsal (UA) turun ke wilayah desa itu untuk menyerap aspirasi masyarakatnya.

Tak ayal, desakan perbaikan infrastruktur jalan dan pembuatan jalan, menjadi serapan aspirasi Umar Arsal agar diperjuangkan ditingkat daerah bahkan nasional.

UA dan tim mencapai desa itu tak cukup dengan kendaraan biasa, melainkan menggunakan kendaraan doble kabin dan traktor roda empat.

“Wilayah ini akan jadi prioritas agar mendapat perhatian khusus dalam pembangunannya,” ujar Umar.

Untuk merealisasikan hal itu, Umar meminta perhatian masing-masing kepala desa agar membantu masyarakatnya, apalagi kejelasan hukum status wilayah tersebut masih berada di kawasan hutan produksi, sehingga masih sulit dibantu pemerintah.

“ Ini jelas menjadi PR untuk mengkomunikasikan langsung dengan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, serta KPDT juga Kementerian Pertanian,” jelas UA dihadapan para kepala desa dan camat.

Di Kecamatan Matausu,
bermukim sekitar 1000 kepala keluarga yang hidup dengan bercocok tanam dan berkebun.

Reporter : Dahlan
Editor: Sumarlin

The post Empat Desa Terisolir di Bombana, Anggota DPR Tembus denganTraktor first appeared on DetikSultra.com.

Program ini dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat kelurahan.

Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir, menjelaskan dana stimulan yang dikucurkan pemerintah pusat tahun ini, diporsikan setiap kelurahan mendapat suntikan dana sebesar Rp370 juta.

[artikel number=3 tag=”dana, desa,kelurahan,” ]

Suntikan dana tersebut, dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kelurahan.

“Saya minta lurah tahan godaan tidak menyalahgunakan pengelolaan dana kelurahan,” ungkapnya saat menyerahkan SPT PBB tahun 2019, di Aula Bertakwa, Senin (11/2/2019).

Kicauan tersebut bukan tanpa alasan, menyusul sudah banyak contoh kasus kepala desa (Kades) terlilit kasus korupsi dana desa.

“Jadi saya tidak mau, nama kita tercoreng kasus korupsi akibat penyalahgunaan dana kelurahan, ingat jangan sekali lurah bermain-main dengan pengelolaan dana ini,” tegasnya.

Reporter: Ningsih
Editor : Dahlan

The post Kelurahan di Kendari Terima Dana Rp370 Juta first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe, Wayung Lasandara, menyerahkan kunci mobil secara simbolis kepada 12 kepala desa di halaman Kantor Bupati Konawe.

Dijelaskannya, kendaraan roda empat tersebut adalah program dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2018. Anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan untuk keperluan transportasi masyarakat desa terpencil.

[artikel number=3 tag=”desa,operasional” ]

“Kendaraan tersebut dihibahkan ke BUMDes untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaannya akan dilaporkan setiap bulan,” ucapnya di hadapan kepala desa, setelah menyerahkan kunci mobil secara simbolis.

Pengguna kendaraan tersebut akan dikenakan tarif, yang nilainya mengacu pada peraturan mengenai tarif angkutan yang dikeluarkan oleh Pemda Konawe.

“Hasilnya masuk ke BUMDes untuk kas desa. Pada akhirnya, digunakan juga untuk kepentingan desa,” terangnya.

Adapun desa yang layak mendapatkan kendaraan, mengacu pada data Bawasda yang telah melalui proses seleksi, kemudian diserahkan ke bupati untuk disetujui.

Untuk tahun 2019, Konawe masih akan mendapatkan penambahan kendaraan, yakni untuk beberapa desa di Kecamatan Routa.

Reporter: Iwal Taniapa
Editor: Rani

The post 12 Desa Terpencil di Konawe Dapat Kendaraan Operasional first appeared on DetikSultra.com.

The post Tujuh Desa di Buton Terancam Batal Terima Anggaran first appeared on DetikSultra.com.