Hal ini mencuat ketika Kementerian Keuangan mengungkap soal desa fiktif penerima dana desa miliaran di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menanggapi itu, Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan tiga desa fiktif tidak ada lagi, berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Sultra yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018.

[artikel number=3 tag=”dana,konawe”]

Pertama, Desa Ulu Meraka. Desa ini sudah tidak ada kucuran dana yang dicairkan, karena desa tersebut sama dengan nama desa yang ada di Kecamatan Unembute.

Kedua Desa Morehe, yang juga sudah tidak mendapat kucuran dana desa karena masuk di wilayah administrasi Kolaka Timur (Koltim), sehingga pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe bakal memberikan keterangan kepada kementerian bahwa ada wilayah mereka yang masuk dalam koordinat Koltim.

Ketiga, Desa Uepai. Nama desa ini juga tidak berikan lagi dana desa karena nama desa tersebut sama dengan nama kelurahan Uepai. Sementara kelurahan tidak boleh diberikan dana desa.

“Sejak ada rekomendasi, mulai tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 tidak lagi dicairkan dan telah dihentikan oleh Pemkab Konawe. Walaupun penentuan pencairan desa yang terakhir menerima dana desa itu domain Kementerian, bukan domain pemerintah kabupaten,” ujar dia.

Selanjutnya, ungkap dia dana tiga desa fiktif yang telah dihentikan oleh Pemkab Konawe, uangnya berada di kas daerah.

“Dana itu ada di kas daerah jumlahnya Rp 5 miliar lebih dari 2015 sampai 2018 untuk tiga desa itu,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Soal Dana Desa Fiktif, Guslih Topan Tegaskan Tak Cairkan Sejak 2015 first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan data BPS bulan Maret tahun 2018, angka kemiskinan di Sultra sebesar 307.010 jiwa atau 11,63 persen.

“Salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Sultra dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu melalui Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ini untuk meringankan atau mengurangi beban masyarakat,” ungkap Asisten III Pemprov Sultra, Suharno, dalam Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2019 di salah satu hotel di Kendari, Rabu (6/3/2019).

[artikel number=3 tag=”pemrov,bantuan,” ]

Pemerintah kota dan kabupaten bersama Bulog diharapkan dapat menyalurkan bantuan tersebut secara cepat dan tepat sasaran. sehingga dapat mengurangi masalah kemiskinan.

Olehnya itu, ada kerja sama terkait penyaluran bantuan sosial antara Kementerian Sosial dan Kepolisian RI agar tepat sasaran mengingat tahun ini adalah tahun politik.

“Mumpung ada kerja sama, mari semua Bansos dari berbagai sumber ini kita kawal bersama biar tepat sasaran,” tambahnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 185/HUK/tahun 2018, data penerimaan manfaat program bantuan beras sejahtera dan BPNT di Sulawesi Tenggara sebanyak 155.995 yang tersebar pada 17 kabupaten/kota.

“Wali Kota dan bupati selaku pimpinan daerah, agar lebih serius mendorong dan mengawasi jajarannya untuk melakukan verifikasi dan validasi data sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial ini,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan dari Polda Sultra, perwakilan bupati/wali kota se-Sultra, dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Penyaluran Bantuan Sosial, Pemrov Libatkan Kepolisian first appeared on DetikSultra.com.

Dihadapan para pelaku usaha, Joko Widodo mengatakan pinjaman yang telah didapatkan oleh para pengusaha untuk sedianya harus dibayar sebagai bentuk tanggung jawab.

“Bagi para peminjam sekiranya disiplin dalam mencicil sebagai pengembalian. Kalau bapak ibu tidak disiplin maka tidak akan dipercaya lagi. Jadi awalnya sedikit, lalu Rp10 juta hingga lama-lama jadi Rp500 juta, karena kita dipercaya. Setelah itu kita lunasi. kalau kita tidak dipercaya semua serba susah,” ucapnya.

[artikel number=3 tag=”jokowi,bantuan,dana,” ]

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada pelaku usaha yang telah menerima bantuan sebaiknya digunakan secara utuh untuk usaha. Sebab kata dia, jika tidak diperuntukkan untuk usaha maka jangan berharap usaha itu akan menjadi besar.

“Sebisa mungkin uang pinjaman itu digunakan untuk keperluan usaha. Jangan gunakan untuk beli barang-barang dulu. Kita kan progresnya ingin sukses jadi utamakan kebutuhan,” tuturnya.

Sehingga orang nomor wahid di negeri ini berharap bagi pelaku usaha yang telah mendapat pinjaman tersebut, usahanya sukses dan makin besar.

“Kita berawal dari yang kecil, menengah hingga menjadi gede, yang penting disiplin, jujur dan pekerja keras. Itu kunci nya,” tutupnya.

Diketahui Joko Widodo dalam lawatannya kali ini di Bumi Anoa pagi tadi bersama masyarakat Kota Kendari menggelar jalan santai di Eks MTQ Kendari. Setelah dari jalan santai Joko Widodo langsung bergeser ke TPI membagikan modal dana usaha dan berbincang dengan para pelaku usaha.

Selanjutnya sesuai jadwal Joko Widodo pada siang ini akan membagikan sertifikat kepada masyarakat Kota Kendal bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Kendari.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Joko Widodo Serahkan Bantuan Dana UMi Kepada 700 Pelaku Usaha first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat ini dibuka oleh Wakil Bupati Konsel, Dr. H. Arsalim Arifin, dan dirangkaikan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) bagi fakir miskin dan warga tidak mampu wilayah Kecamatan Lalembuu.

Turut hadiri Sekretaris Daerah (Sekda), H. Sjarif Sajang, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Konsel, Hj. Ariyati Sjarif, Kadis Kesehatan, dr. Maharayu, Kepala Bappeda, Hj. Marwiyah Tombili, Kadisdukcapil, Nurlita Irham, Kepala BPJS Konsel, Nurdiah S Dahlan, Kadis KB dan Pengendalian Penduduk, Muh. Hisrah, dan Kepala Bagian Humas, Muh. Taufik Amin Lar serta para camat se-Konsel.

[artikel number=3 tag=”dana,pkh,kis,” ]

Wakil Bupati Konsel, Arsalim Arifin menyampaikan bahwa PKH adalah program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

“Dari kurang lebih 37 ribu keluarga miskin di Konsel, yang baru mendapat manfaat PKH sebanyak 14.957 jiwa, tentu kita akan terus upayakan agar pemerintah pusat dapat menambah jumlah penerima PKH, dan yang hari ini menerima manfaat diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraannya sehingga tidak perlu lagi mendapat bantuan PKH kedepan,” bebernya.

Selanjutnya, tutur Arsalim, sasaran dari program PKH ini yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan bidang kesejahteraan sosial. Dimana, dari segi kesehatan, diharapkan bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan perilaku hidup sehat sehingga kasus seperti stunting dan penyakit DBD dapat dikurangi.

“Adapun untuk pendidikan, saya tekankan agar para camat dan kepala desa harus mengetahui dan segera menindaklanjuti jika ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, termasuk terkait dengan sarana pendidikan jika ada yang kurang baik, agar segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan agar segera dibangun atau direhabilitasi,” tambahnya.

Dalam penjelasannya, Kadinsos Konsel, Edwin Koodoh mengatakan, program kegiatan kerja instansi yang dibawahinya saat ini meliputi pemutakhiran data kepala keluarga miskin, dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang antara lain, pemberdayaan lanjut usia, pemberdayaan penyandang disabilitas serta program kesiapsiagaan bencana sosial.

Koodoh juga menjelaskan bahwa jumlah penerima KIS di Kecamatan Lalembuu tahun 2019 sebanyak 8.179 KIS dari total 147.818 jiwa penerima KIS se-Konsel. Untuk tahun 2018 penerima KIS melalui APBD Konsel sebanyak 10.000 jiwa sedangkan melalui APBD Provinsi 4.119 jiwa.

“Yang mana Dinsos di tahun 2019 ini telah mengajukan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Konsel sebanyak 5.000 jiwa yang akan dibagikan pada 351 desa dan kelurahan nantinya,” terangnya.

Sedangkan jumlah penerima PKH di Lalembuu, tambah Koodoh, yakni sebanyak 675 KPM dari total 14.957 penerima PKH se-Konsel, dan 1.192 KPM penerima Beras Sejahtera (Rastra) dari 20.228 KPM Rastra se-Konsel.

Reporter : M21
Editor : Rani

The post Ribuan Warga Konsel Terima KIS dan PKH first appeared on DetikSultra.com.

Bantuan untuk pengelolaan jurnal elektronik menuju terakreditasi ini diserahkan langsung oleh Menristekdikti, Mohamad Nasir, kepada Pemimpin Redaksi Jurnal Al Izzah, Asliah Zainal, di Depok, Jawa Barat, Sabtu 22 Februari 2019.

Menurut Asliah, pemberian bantuan ini bertujuan untuk memotivasi para pengelola jurnal ilmiah di seluruh Indonesia dalam meningkatkan manajemen pengelolaan jurnal menuju akreditasi atau meningkatkan nilai akreditasinya.

[artikel number=3 tag=”iain,bantuan,dana,” ]

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, kata dia, pengelola harus memenuhi standar ilmiah pengelolaan jurnal sebagaimana yang dipersyaratkan Kemenristekdikti.

Diantaranya adalah sudah menerapkan manajemen Open Journal System (OJS), ketersediaan DOI artikel, ketersediaan publication ethics, editorial team minimal berasal dari dua institusi berbeda dan sejumlah persyaratan pendukung lainnya.

Selain itu, Ia melanjutkan, jurnal Al Izzah telah menjadi satu diantara 47 Jurnal Ilmiah nasional yang berhak memperoleh bantuan (BTBI) dari Menristekdikti ini.

“Kami berharap mudah-mudahan bantuan ini akan mampu meningkatkan akreditasi jurnal Al Izzah. Target kita minimal terakreditasi di Science and Technology Index (Sinta) dua,” harapnya.

Untuk diketahui, jurnal Al Izzah merupakan satu diantara delapan jurnal ilmiah di IAIN Kendari yang pengelolaannya mengalami kemajuan cukup pesat. Jurnal ini dalam setahun terakhir telah terindeks pada berbagai lembaga indeksasi bereputasi dalam dan luar negeri seperti DOAj, Google Scholar, Moraref, Garuda, OpenAIRE, PKP Indeks dan lain sebagainya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor : Dahlan

The post IAIN Kendari Dapat Bantuan Dana Pengelolaan Jurnal Al Izzah first appeared on DetikSultra.com.

Program ini dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat kelurahan.

Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir, menjelaskan dana stimulan yang dikucurkan pemerintah pusat tahun ini, diporsikan setiap kelurahan mendapat suntikan dana sebesar Rp370 juta.

[artikel number=3 tag=”dana, desa,kelurahan,” ]

Suntikan dana tersebut, dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kelurahan.

“Saya minta lurah tahan godaan tidak menyalahgunakan pengelolaan dana kelurahan,” ungkapnya saat menyerahkan SPT PBB tahun 2019, di Aula Bertakwa, Senin (11/2/2019).

Kicauan tersebut bukan tanpa alasan, menyusul sudah banyak contoh kasus kepala desa (Kades) terlilit kasus korupsi dana desa.

“Jadi saya tidak mau, nama kita tercoreng kasus korupsi akibat penyalahgunaan dana kelurahan, ingat jangan sekali lurah bermain-main dengan pengelolaan dana ini,” tegasnya.

Reporter: Ningsih
Editor : Dahlan

The post Kelurahan di Kendari Terima Dana Rp370 Juta first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnya, kata dia, dana yang dianggarkan untuk kebutuhan pendidikan di Sultra cukup besar yaitu sebanyak Rp1,118 triliun, baik untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun untuk pembagunan fisik lembaga pendidikan yang bersumber dari APBN.

“Anggaran untuk pendidikan inikan dana yang tidak sedikit. Makanya kami meminta secara tegas Dikbud untuk berhati-hati dalam mengelola dana pendidikan yang besar ini,” katanya kepada Detiksultra.com.

[artikel number=3 tag=”dprd,apbn,dana,” ]

Selain itu, Wakil Ketua DPW PKS Sultra ini melanjutkan, pengelolaan anggaran pendidikan oleh Dikbud ini juga sangat menentukan peningkatan kualitas pendidikan di Sultra, sehingga dana tersebut harus benar-benar dikelola sebaik mungkin.

“Jangan main-main dengan anggaran pendidikan ini, Dikbud harus kelola secara profesional agar kualitas pendidikan semakin baik kedepannya,” tutupnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Kelola Dana Rp1,1 Triliun, Dikbud Diingatkan Hati-hati first appeared on DetikSultra.com.