Pasalnya berdasarkan catatan tahun sebelumnya, pelaksanaan dilaksanakan pada Juli dan paling lambat Agustus dilakukan pembukaan pendaftaran.

Admin SSCASN Pemprov Sultra Rajab mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan jadwal pasti. Sebab, belum ada informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Kita juga masih menunggu arahan dari Menpan RB kapan ini akan berlanjut, karena penjadwalan di Bulan Juni sudah mulai pembukaan pendaftaran dan sudah berproses,” katanya di kantornya, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan seperti tahun-tahun sebelumnya biasanya Juni dan Juli dilaksanakan pembukaan pendaftaran dan selesai di Bulan Maret

Namun sampai saat ini dari Menpan RB sebagai lembaga yang mengadakan CPNS/PPPK dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud ristek) untuk pengadaan PPPK guru belum ada informasi.

“Untuk itu, kami masih menunggu apakah pelaksanaannya diundur Agustus ataupun September, kami masih menunggu surat resmi dari Menpan RB dan Kemendikbudristek,” katanya.

Ke depannya jika sudah ada jadwal resmi dari pemerintah pusat maka pelaksanaannya akan digelar di bulan yang sama di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Sultra. Namun setiap provinsi maupun kabupaten/kota berbeda tanggalnya.

Rajab menjelaskan penyebab jadwal pelaksanaan diundur kemungkinan disebabkan karena tahapan validasi belum selesai di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Sultra.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan kuota sebanyak 7.497 untuk pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2024.

Kuota ini telah mendapat persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemprov TA 2024 oleh Kementerian PAN-RB, dengan alokasi sebanyak 7.497 kuota.

Jumlah tersebut dengan rincian 1.509 untuk alokasi CPNS dan 5.988 untuk alokasi PPPK, sesuai dengan skala prioritas nasional yaitu ada tiga yakni tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis.

Untuk PNS meliputi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan untuk alokasi PPPK sebanyak 5.988, masing-masing untuk tenaga guru sebanyak 981, tenaga kesehatan CPNS 442 dan PPPK 702 serta tenaga teknis untuk CPNS sebanyak 1.067 dan PPPK 5.988. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pelaksanaan Tes CPNS/PPPK 2024 di Sultra Dilaksanakan Paling Lambat Agustus first appeared on DetikSultra.com.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muna, Bachrun Labuta.

Pada kesempatan itu, Bachrun berpesan kepada seluruh abdi negara yang baru dilantik agar menjalankan tugasnya dengan baik.

“Saya berharap kepada semua yang baru dilantik agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadilah pelayan bagi masyarakat,” harap Bachrun.

Adapun rincian PPPK yang baru dilantik yakni 639 guru, 17 orang tenaga teknis, dan 27 orang tenaga kesehatan. Kemudian 3 orang PNS dilantik pada kesempatan tersebut. (cds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Biyan

The post Resmi Dilantik, 683 PPPK dan 3 PNS di Muna Diharapkan Jadi Pelayan Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Kuota ini telah mendapat persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemprov TA 2024 oleh Kementerian PAN-RB, dengan alokasi sebanyak 7.497 kuota.

Jumlah tersebut dengan rincian 1.509 untuk alokasi CPNS dan 5.988 untuk alokasi PPPK, sesuai dengan skala prioritas nasional 3 tiga yakni tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis.

“Alhamdulillah, kita telah mendapat persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN TA 2024 dari KPAN-RB sebanyak 7.497 orang. Masing- masing 1.509 untuk alokasi calon PNS meliputi tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” kata Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto di kantor gubernur, Senin (18/3/2024).

Sedangkan untuk alokasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5.988, masing-masing untuk tenaga guru sebanyak 981, tenaga kesehatan CPNS 442 dan PPPK 702 serta tenaga teknis untuk CPNS sebanyak 1.067 dan PPPK 5.988.

“Harapannya dalam pelaksanaan pengadaan ini dilaksanakan dengan adil, kompetitif, objektif, transparan, bersih dan gratis. Tidak ada penyimpangan dan diurut masa pengabdian yang sudah lama,” ujar Pj Gubernur. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pemprov Sultra Sediakan 7.497 Kuota CPNS dan PPPK 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Kepala UPT BKN Kendari Sahman mengatakan, kendala tersebut merupakan permasalahan yang terjadi pada awal pelaksanaan ujian CAT.

“Kendala awalnya itu seperti pasokan listrik yang kurang pada pelaksanaan ujian, ini kemungkinan disebabkan karena musim kemarau,” ungkapnya, Jumat (17/11/2023).

Namun katanya kendala tersebut hanya terjadi pada awal pelaksanaan ujian sekitar 2-3 hari, setelah itu pasokan listrik kembali normal.

Selain itu kendala lainnya yang dihadapi BKN adalah terkait jaringan internet atau gangguan server pada saat pelaksanaan ujian. Namun kendala tersebut tak terlalu serius.

“Gangguan server paling lama itu 5-10 menit saja, kami pastikan itu tidak berpengaruh paling pengaruhnya peserta menunggu saja hingga normal kembali. Tetapi kita juga terus aktif berkoordinasi dengan pihak pusat untuk menyelesaikannya,” terangnya.

“Kami juga pastikan jawaban dari para peserta pun masih tersimpan dalam jaringan sehingga tidak perlu mengulang,” tambah Sahman.

Ia juga menjelaskan dalam memperkuat sistem keamanan pelaksanaan CAT tahun ini maka diberlakukan dua tahap verifikasi wajah yakni pada saat registrasi dan di ruang ujian.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari serta mencegah joki dalam pelaksanaan ujian karena kejadian semacam itu sempat terjadi pada pelaksanaan ujian di Makassar.

Sebagai informasi, pelaksanaan ujian CAT di wilayah Sultra dimulai sejak 9 November sampai 2 Desember 2023.

Titik lokasi pelaksanaan tes terbagi menjadi 7 lokasi yakni Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Kantor UPT BKN Kendari, GOR dan Laboratorium Komputer Poltekkes Kemenkes Kendari, serta Universitas Muhammadiyah Buton. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pasokan Listrik Hingga Jaringan Internet Jadi Kendala Tes CPNS 2023 first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra Syahruddin Nurdin mengatakan, orientasi tersebut dikuti PPPK pada penerimaan tahun 2020, 2021 dan 2022.

“Pada pelaksanaan orientasi PPPK akan dilaksanakan setiap gelombangnya sebanyak empat kali. Orientasi ini masuk dalam anggaran perubahan tahun 2023,” terangnya Kamis (17/11/2023) kemarin.

Menurutnya, dari 3.273 orang hanya 650 orang yang mengikuti tes, sedangkan sisanya akan diselesaikan BPSDM Sultra pada 2024.

“Semoga DPRD dapat menyetujui besaran anggaran dalam pelaksanaan orientasi PPPK tahun depan untuk menyelesaikan jumlah keseluruhan,” katanya.

Syahruddin menjelaskan orientasi ini sangat penting karena selama ini PPPK dalam menjalankan tugasnya hanya secara teknis saja, namun tidak dibekali dengan pengetahuan umum lainnya.

Sehingga pentingnya pembekalan ilmu pengetahuan seperti bela negara, wawasan kebangsaan hingga pemerintahan, serta diisi dengan muatan daerah.

PPPK ini nantinya hanya mendapatkan pembekalan materi saja serta muatan daerah tanpa ada ujian akhir seperti pelatihan dasar PNS.

“Harapannya dengan adanya orientasi ini mereka akan mendapatkan materi yang diberikan. Harapan lainnya semoga jumlah PPPK secara keseluruhan bisa mengikuti orientasi,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post 650 PPPK Lingkup Pemprov Sultra Bakal Jalani Orientasi Mulai 20 November first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BKD Kolaka, Ramli Sima mengatakan, saat ini seleksi tersebut telah memasuki tahap masa sanggah, yang dimulai 19 hingga 21 Oktober.

“Jadi untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi ini dan yang tidak memenuhi syarat bisa melakukan sanggahan, serta untuk informasi terkaitnya kita unggah melalui media sosial,” katanya Jumat (20/10/2023).

Sementara itu, Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Syaidiman mengatakan, untuk peserta yang merasa memenuhi persyaratan, tetapi dinyatakan TMS) bisa memanfaatkan masa sanggah. (cds)

Reporter: Andi Lanto
Editor: Wulan

The post BKD Kolaka Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PPPK first appeared on DetikSultra.com.

Pendaftaran CPNS maupun PPPK yang sebelumnya akan berlangsung mulai 17 September, resmi mundur mulai 20 September. Admin SSCASN Pemprov Sultra  Rajab mengungkapkan, pelaksanaan seleksi diundur karena regulasi yang baru terbit dari KemenpanRB, BKN, Kemendikbudristek, dan Kemenkes.

“Sedangkan jika permintaan pengumuman di tanggal 16 September, maka tidak mungkin kita keluarkan pengumuman tanpa adanya dasar hukum,” katanya di Kantor BKD Sultra, Senin (18/9/2023).

Atas dasar tersebut maka banyak daerah di Indonesia yang mengajukan agar jadwal diundur. Karena tidak mungkin mengeluarkan pengumuman tanpa adanya dasar hukum. Misalnya bagi tenaga kesehatan dan tenaga guru.

Olehnya BKD Sultra akan mengikuti rapat via zoom untuk membahas dan juga penjelasan lebih jelas terkait regulasi yang baru saja terbit tersebut.

Selain alasan regulasi yang baru terbit, penyebab lainnya disebabkan formasi di kabupaten/kota butuh validasi yang lebih banyak, karena harus dicek formasi dan pendidikan.

“Karena sekarang ini lebih ketat, jadi satu formasi harus kita lihat linear pendidikannya bisa atau tidak. Hal ini jadi salah satu alasan jadwal diundur,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan pengumuman BKN, alasan pengunduran jadwal yakni terkait dengan proses optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional pada pengadaan PPPK tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 571 Tahun 2023 sampai saat ini masih berlangsung.

Selain itu instansi pusat dan daerah sampai saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi formasi sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 2 persen untuk pelamar disabilitas dari keseluruhan jumlah penetapan kebutuhan yang diterima. Kemudian pembagian komposisi untuk kebutuhan khusus yaitu THK-2 dan Non-ASN paling banyak 80 persen dan kebutuhan umum yaitu pelamar baru paling sedikit 20 persen.

Sementara untuk jadwal pelaksanaan seleksi CASN yakni pengumuman seleksi 19 September sampai 3 Oktober, pendaftaran 20 September sampai 9 Oktober. Seleksi administrasi 20 September sampai 12 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi 13-16 Oktober, penjadwalan seleksi kompetensi 30 Oktober sampai 2 November, pelaksanaan seleksi kompetensi 8 November sampai 2 Desember 2023.

Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 13 November sampai 4 Desember, pengumuman kelulusan 4 sampai 13 Desember, pengisian DRH NI PPPK 14 Desember sampai 12 Januari 2024, dan usul penetapan NI PPPK 13 Januari sampai 11 Februari 2024. (ads)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Seleksi PPPK 2023 di Sultra Diundur, BKD Beberkan Alasannya first appeared on DetikSultra.com.

Panitia telah melakukan persiapan pelaksanaan tes mulai dari lokasi tes, komputer, jaringan yang akan digunakan dan kesiapan protokol kesehatan berupa APD bagi peserta yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius (°C).

Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Kendari, Abd. Salam, mengatakan, bagi peserta SKD yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat celsius akan disediakan ruangan khusus.

“Sehingga kalau ada peserta yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat celsius kita sediakan satu ruangan khusus dan mengunakan baju hazmat ataupun APD yang telah disiapkan,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/9/2021).

Apabila ada peserta yang memiliki suhu tubuh 37 derajat celsius ke atas maka akan mengikuti pelaksanaan tes di ruangan yang sudah disediakan dengan 10 unit komputer.

Sementara untuk peserta SKD yang dinyatakan positif Covid-19 maka harus ada pihak keluarga yang mengonfirmasi kepada panitia seleksi daerah (Panselda) agar segera dilaporkan ke BKN.

“Jadi yang dinyatakan positif harus segera mengajukan dirinya kalau dinyatakan positif dan segera mengonfirmasikan ke Panselda agar dilaporkan ke BKN untuk dibuatkan jadwal tes ulang,” ujarnya.

Namun konfirmasinya harus sebelum hari pelaksanaan atau paling lambat saat pelaksanaan jadwal ujian. (bds*)

Reporter: Sesra
Editor: J. Saki

The post Suhu Tubuh Peserta SKD CPNS di Atas 37 Derajat Celsius Disiapkan Ruangan Khusus first appeared on DetikSultra.com.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar. Katanya, penunjukkan surat bukti swab penting karena apabila ada peserta CPNS yang dinyatakan positif telah disiapkan ruangan khusus dan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

“Makanya harus ada bukti swab antigen untuk peserta,” ucapnya, Senin (16/8/2021).

Selain itu, jenderal ASN Kota Kendari ini tidak memberikan syarat khusus bukti vaksin untuk syarat peserta yang mengikuti tes.

Peserta juga tidak harus melakukan isolasi mandiri bagi yang berasal dari luar daerah.

Namun, pihaknya mengharapkan warga maupun peserta dapat mengikuti vaksinasi untuk menambah imun tubuh.

“Kalau bukti vaksin tidak dijadikan syarat yah, tapi diharapkan dapat mengikuti vaksinasi, tapi tidak disyaratkan harus vaksin,” ujarnya.

Sementara, untuk lokasi ruangan tes CPNS masih menggunakan gedung yang lama yang sama digunakan tahun lalu untuk lokasi tes CPNS.

Peserta CPNS juga tetap mematuhi protokol kesehatan saat menjalani tes dan dalam keadaan kondisi sehat.

“Kalau pun ada peserta ditemukan positif, mereka tetap mengikuti namun harus berada di ruangan khusus yang disiapkan,” pungkasnya. (bds*)

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Tes CPNS di Kendari, Peserta Wajib Tunjukkan Bukti Swab Antigen first appeared on DetikSultra.com.

Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Kendari, Abd. Salam mengatakan, peserta CPNS tahun 2021 yang melakukan pendaftaran ada 3.553.

“Jadi secara keseluruhan yang mendaftar 3.553, sedangkan yang memenuhi syarat atau lolos sebanyak 2.514 orang,” paparnya, saat ditemui, Selasa (3/8/2021).

Sementara pelamar untuk formasi PPPK guru yang melakukan pendaftaran ada 858 setelah verifikasi dari pemerintah pusat ada 448 yang lulus berkas.

Tenaga kesehatan yang mendaftar 1.332, sedangkan yang lulus 1.246.

Sedangkan teknis yang mendaftar 1.363 yang memenuhi syarat 1.268.

“Dari semua formasi yang diterima untuk tenaga kesehatan sebanyak 34 orang, kemudian teknis 30 orang, PPPK 375 orang sehingga total keseluruhan berjumlah 439, termasuk dari PPPK,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya menjelaskan ada banyak alasan yang membuat pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Di antaranya karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai formasi.

“Surat pernyataan tidak sesuai format yang diminta dan kesalahan upload berkas, misalnya pelamar salah masuk formasi yang seharusnya dia lamar analisis perdagangan tenyata masuk penanaman modal, jadi itu salah satu tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Sementara bagi peserta CPNS yang tidak tercantum pada lampiran pengumuman dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi, berhak menyampaikan sanggahan atas hasil seleksi administrasi kepada panitia seleksi Daerah Kota Kendari.

Masa sanggah yang diberikan terhitung mulai tanggal 4 s.d 6 Agustus 2021 secara online melalui akun masing-masing peserta. (bds*)

Reporter: Sesra
Editor: J. Saki

The post 2.514 Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS Lingkup Pemkot Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Kasubid Pengadaan ASN BKD Provinsi Sultra, Handrawati Hasjid, mengungkapkan, berdasarkan rekapitulasi penetapan kebutuhan pegawai ASN lingkup Provinsi Sultra tahun 2021 Sebanyak 1.150.

“Dari rincian itu, jumlah formasi ASN 2021 Pemprov Sultra yang terbanyak adalah tenaga guru (PPPK) dengan jumlah 1.035 kuota yang dibutuhkan,” ujarnya, saat ditemui, Senin (5/7/2021).

Selain itu, untuk formasi tenaga kesehatan dengan 90 formasi di antaranya CPNS 27 dan PPPK 63.

Selanjutnya, 25 tenaga teknis dengan 23 formasi CPNS dan PPPK 2 orang.

Sementara untuk jadwal pendaftaran secara online mulai 30 Juni s.d 21 Juli 2021.

Kemudian akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 28 s.d 29 Juli 2021.

Sesuai dari PermenPANRB No 27 Tahun 2021 adapun syarat-syaratnya yakni sebagai berikut:

Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Selain itu, untuk mengetahui jumlah yang sudah melakukan pendaftaran, pihaknya masih belum ada deteksi secara keseluruhan.

“Hari ini belum kita buka linknya terkait berapa yang sudah mendaftar, kemungkinan sore atau besok kami akan mulai lakukan pengecekan,” ujarnya.

Pelaksanaan tes CPNS 2021 masih dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga pihaknya mengimbau agar syarat utama bagi peserta pendaftar harus mengantongi bukti swab antigen.

“Jadi pada saat mereka datang tes harus ada bukti bahwa mereka harus mengantongi hasil swab,” pungkasnya. (bds*)

Reporter: Sesra
Editor: J. Saki

The post Pendaftaran CPNS 2021, Sultra Butuh 1.035 Kuota untuk Tenaga Guru first appeared on DetikSultra.com.

Kasubbid Penmas Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan, pendaftaran tersebut resmi dibuka sejak Rabu, 30 Juni 2021 hingga 21 Juli 2021. Pendaftaran tersebut terbuka untuk tamatan D-III hingga S-1.

“Ada enam posisi keahlian yang dibutuhkan yakni ahli pertama administrator kesehatan, dokter, dokter gigi, perawat, analisis hukum, dan analisis pembinaan profesi keuangan,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (1/7/2021).

Selain enam posisi ahli pertama, kata Dolfi, Polri juga membuka beberapa posisi keterampilan yaitu keterampilan perawat, bidan, dan terampil pranata komputer.

“Dan pengelola anggaran, pengelola data dan teknisi jaringan teknologi informasi komputer dibuka Polri,” jelasanya.

Dijelaskan, adapun tindak lanjut Polda Sultra untuk strategi dalam menyebarkan informasi penerimaan CPNS Polri dengan cara melaksanakan sosialisasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Selain itu juga kita melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan melanjutkan proses sosialisasi membuat promosi-promosi yang menarik untuk menjaring animo pelamar lebih banyak dan melaporkan pelaksanaannya,” beber Dolfi.

Jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS Polri yaitu, pengumuman pada 30 Juni hingga 14 Juli 2021 dan pendaftaran pada 30 hingga 21 Juli 2021. Kemudian verifikasi dokumen akan dilaksanakan pada 1 hingga 22 Juli 2021.

Ia juga menambahkan, tak ada pungutan biaya untuk pendaftar.

Sedangkan bagi pendaftar yang berminat untuk gabung di CPNS Polri bisa mengunjungi laman Http://sscasn.bkn.go.id dan Http://cpns.polri.go.id atau bisa langsung mengunjungi ruang pelayanan terpadu Biro SDM Polda Sultra. (bds*)

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post Polda Sultra Buka Pendaftaran CPNS Polri 2021, Ini Jadwal dan Formasinya first appeared on DetikSultra.com.

Mengenai alokasi tempat pelaksanaan pada Februari mendatang Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, saat ditemui pagi tadi, mengatakan untuk alokasi hingga detik ini belum ada tempat yang fixed dalam melaksanakan SKD CPNS.

“jadi untuk tempat, kita masih mencari dimana lokasi yang tepat, karena jumlah yang besar jadi kita harus memperhitungkan tempat yang cocok, kemarin survey ke kantor gubernur, tapi masih dalam tahap survey,” ujar Humas Kemenkumham Kendari, Ardhy.

BACA JUGA :

• Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla12 November 2026
• Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 202311 November 2026
• Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja11 November 2026

Untuk perangkat komputer pengadaan berasal dari Kementrian Hukum dan HAM dan bantuan BKN Sultra hanya sebanyak 25 perangkat komputer.

Untuk diketahui Kemenkumham Sultra pada tahun 2019 menerima pendaftaran sebanyak 12.000 CPNS hingga saat ini yang masuk tahap kualifikasi berkas administrasi sebanyak 9000 CPNS meliputi, 7000 lolos berkas SMA kualifikasi penjaga tahanan, dan 1062 kualifikasi lolos berkas untuk S1.

Reporter : Marwah
Editor: Qs

The post Alokasi SKD CPNS Kemenkumham Sultra Belum Jelas first appeared on DetikSultra.com.

Padahal kartu SSCN merupakan syarat mengikuti Ujian Computer Assisted Test (CAT) CPNS Februari 2020 nanti.

Untuk pelaksanaan Ujian CAT CPNS, di Kab. Muna Barat, telah memastikan pelaksanaannya akan bergabung dengan pihak Provinsi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Penyeleksi Penyelenggara Calon dan Penilaian Aparatur Sipil Negara, Anang Widiarto.

“Yang melapor kesiapan dari BKD Provinsi ke regional Makassar ada 5 Kab/Kota, untuk Muna Barat tidak termasuk, masih dalam proses baru menyurat dan itu terlambat, jadi kita belum bisa mencetak semua kartu,” tuturnya kepada detiksultra. Senin (6/1/2020)

BACA JUGA :

Beberapa Kabupaten yang siap melaksanakan CAT secara mandiri yakni Kab. Wakatobi yang pelaksanaannya di gedung Taman Budaya Kihajar Dewantara, Kab. Buton digedung Wakaakaa-Pasarwajo, Kab. Buton Selatan digedung Lamaindo, Kab. Buton Tengah di SMPN 3 Buton Tengah, Kab. Kolaka, dan Kab. Muna.

Sementara untuk pelaksanaan CAT yang bergabung dengan Provinsi, pelaksanaanya dipusatkan di SMK 1 Kendari terdiri dari Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Konawe Utara, Kota Kendari.

Khusus Kabupaten Bau bau, Kab. Muna, dan Kab. Muna Barat masih belum diketahui apakah akan menggelar ujian CAT CPNS secara mandiri atau memilih bergabung dengan pihak Provinsi Sultra.

Reporter: Marwah
Editor: Qs

The post Kurang Kordinasi, Pencetakan Kartu Ujian CPNS Se-Sultra Molor first appeared on DetikSultra.com.

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi mengumumkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus berkas lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Sultra, Abdul Kadir mengatakan dari 2011 pendaftar CPNS, 1905 peserta yang dinyatakan lulus verifikasi berkas, sementara 106 peserta lainnya dinyatakan tidak lulus verifikasi berkas.

Pengumuman yang lulus verifikasi berkas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Panitia CPNS Lingkup Pemprov Sultra tahun 2019 Nomor: 813/7773 tertanggal 19 Desember 2019.

Sesuai dengan aturan, bagi peserta yang tidak lulus verifikasi berkas, masih diberikan waktu masa sanggah selama 3 hari, dan hanya bisa dilakukan secara online.

“Kami beri waktu mulai tanggal 20 – 22 Desember 2019 untuk masa sanggah. jadi kemungkinan besar mereka yang tidak lulus verifikasi, masih bisa diluluskan asalkan memenuhi syarat sesuai ketentuan,” jelasnya. Kamis, (19/13/2019).

Untuk tahap selanjutnya dalam seleksi CPNS lingkup Pemrov Sultra yakni verifikasi berkas asli, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan computer assisted test (CAT), serta seleksi kompetensi bidang (SKB).

“Bagi yang lulus tinggal tunggu jadwal selanjutnya, kita menyesuaikan dari pusat,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Qs

The post 1.905 CPNS Pemprov Sultra, Lulus Verifikasi Berkas first appeared on DetikSultra.com.

Untuk Kabupaten Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Konawe Utara dan Kota Kendari pelaksanaan akan dilakukan di SMK 1 Kendari dan beberapa Instansi di Kota Kendari.

Dalam pelaksanaan CAT nanti pihak BKN regional Kendari memastikan akan bersikap netral dan berintegritas tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Kami tidak ingin diintervensi dari pihak manapun, kalau ada temuan kami siap dipecat!” tegas Anang Widhiarto (Ka. UP Seleksi CPNS BKN Regional Kendari).

BACA JUGA :

Pelaksanaan Computer Asisstet Test mandiri ini dilakukan sesuai dengan kesiapan daerah masing-masing baik persiapan jumlah komputer dan berbagai hal lainnya dalam menyiapkan proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Selain mempersiapkan kebutuhan CAT Februari 2020 mendatang, BKN regional Kendari juga menyiapkan simulasi CAT pada tanggal 3-6 Desember 2019 lalu yang diikuti sebanyak 1.317 orang.

Reporter : M4
Editor: Qs

The post Berjanji Berintegritas, UP Seleksi CPNS BKN Kendari Siap Di Pecat Jika Ada Temuan first appeared on DetikSultra.com.

Meski kuotanya hanya 62, namun pendaftarnya mencapai ribuan orang.
Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Kadir, menyatakan data pendaftar CPNS dilingkup Pemprov Sultra cukup banyak, sampai 2.011 orang.

“Jumlah pendaftar mencapai 2.011 orang. Sementara yang telah mengumpulkan berkas sebanyak 1.952 orang,” ungkapnya, Rabu(4/12/2019).

Tamhahnya, ribuan pendaftar yang serahkan berkas masih dalam proses validasi. Dalam waktu dekat nama pendaftar yang lulus berkas bakal diumumkan.

BACA JUGA :

“Pengumuman yang lulus berkas kami akan umumkan di pertengahan Desember ini,” bebernya.

Diakui Kadir, tak sedikit pendaftar CPNS salah memasukan berkas, yang seharusnya pendaftar mengembalikan berkasnya ke daerah lain, tapi malah mengantarkan berkasnya ke BKD Sultra.

“Jadi yang bersangkutan kami hubungi untuk diambil berkasnya kembali,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post 62 Formasi CPNS Pemprov Sultra Diperebutkan 2.011 Orang first appeared on DetikSultra.com.

Mereka yang bakalan lolos siap menyandang status sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Namun, tahukah kita siapa yang menjadi PNS pertama di Indonesia?

Dikutip dari riaueditor.com, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) 010000001.

BACA JUGA :

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, merupakan PNS pertama di Indonesia. Ia diangkat oleh Alm. A.E Manihuruk sebagai PNS pertama di Indonesia.

A.E Manihuruk merupakan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang saat itu statusnya bukan PNS, karena Kepala Badan kebanyakan berasal dari Pejuang, Tentara, atau Politikus.

PNS kini merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter: Dahlan
Editor: Qs

The post Ini Dia PNS Pertamanya Indonesia first appeared on DetikSultra.com.

Dalam rapat kerja bersama di gedung DPR RI tersebut, Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua meminta pemerintah supaya memprioritaskan status bagi tenaga honorer kategori dua (K2).

Takutnya lanjut Hugua, bilamana pemerintah mengabaikan hak tenaga honorer K2, yang telah mengabidikan diri kepada negara dan tidak kunjung mendapat kejelasan naik status sebagai PNS, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul kegaduhan usai tahapan seleksi CPNS selesai nanti.

[artikel number=3 tag=”cpns,hugua”]

“Saya minta pak Menteri Menpan – RB agar memperhatikan status honorer K2. Kalau tidak diperhatikan, bisa jadi gelombang secara nasional ini, masih banyak jumlah mereka ini pak menteri,” tegas dia dihadapan Kemenpan-RB.

“Kemudian yang paling mendasar negera harus segera memenuhinya adalah kebutuhan tenaga pengajar (guru) dan tenaga kesehatan. Kalau masaalah administratif yah relatif lah,” sambungnya.

Dihadapan Kemenpan – RB, mantan Ketua DPD Partai PDIP Sultra ini mengungkapkan di Kabupaten Wakatobi tepatnya di wilayah Binongko, salah satu sekolah disana hanya memiliki tiga guru yang berstatus PNS.

“Disana (Binongko) salah satu sekolah hanya tiga guru yang berstatus PNS, sementara sisanya honorer K2, sehingga motivasinya pemerintah harus segera menetapkan status mereka (Honorer K2) untuk dijadikan PNS,” jelasnya.

Yang tak kalah penting tambah Hugua, dipembahasan revisi rancangan undang – undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nanti, Komisi II DPR RI dan pemerintah agar menambahkan pasal terkait K2. Seminimal mungkin pasal yang ditambahkan itu para tenaga honorer K2 tidak melalui test untuk diangkat menjadi PNS.

“Saya meminta Komisi II DPR RI dan pemerintah untuk menambahkan pasal soal K2 ini, agar diterima tanpa melalui test dalam revisi UU ASN nanti,” tandas mantan Bupati Wakatobi.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Hugua Minta Guru dan Tenaga Kesehatan K2 Prioritas CPNS first appeared on DetikSultra.com.

Mayoritas pengunjung datang untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan guna persiapan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka November ini.

Membludaknya warga, membuat kepengurusan dokumen di Dukcapil berjalan lamban, sehingga menuai protes warga.

[artikel number=3 tag=”cpns,disdukcapil”]

Salah satu warga Hastia(25), menilai kinerja petugas Disdukcapil lamban dan tak profesional. Hastia mengantri lebih dari empat jam hanya untuk melegalisir dokumen kependudukan.

Parahnya lagi, aktifitas pelayanan petugas pasca istrahat Kamis siang (14/11/2019) molor, dimulai pukul 13.30, artinya lewat 30 menit dari jadwal istrahat kantor yang seharusnya berakhir pukul 13.00 dan kembali bekerja.

Atas kelambanan ini, Hastia dan warga lainnya kecewa.

“Ini saya mengurus dari pagi untuk legalisir berkas terus molor sampai siang, saya tidak permasalahkan itu hanya saja waktu istrahatnya on time lah sesuai dengan kesepakatannya sendiri. Kan jelas di pampang waktu istrahat berakhir pukul 13.00 Wita,” pungkasnya, Kamis(14/11/2019).

Sesuai aturan yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Kendari, bahwa waktu istirahat dimulai pukul 12.00 Wita hingga 13.00 Wita.

Sekretaris Disdukcapil, Sulkarnain yanf mengetahui hal ini menjelaskan bahwa penambahan jam istrahat tersebut memang diperuntukan bagi pelayanan front office saja. Pertimbangannya jumlah personil pelayanan dokumen hanya 4 orang.

“Jadi untuk mengantisipasi pengurusan administrasi yang membludak sejak kemarin maka kami percepat jam pelayanan dimulai pukul 6.30 Wita. Maka ksian juga kalau istirahatnya hanya 1 jam,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bila ada yang didapati menambah jam istirahat selain front office di bagian pelayanan maka akan diberi sanksi teguran.

Tambahnya lagi, sejak pengurusan dokunen membludak, Dukcapil memperpanjang jam tutup kantornya. Awalnya berakhir jam 15.30, kini jam 16.00.

“Terhitung hari ini jam kerja kita perpanjang,” pungkasnya.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Warga Sorot Dukcapil Lantaran Pegawai Molor Kerja first appeared on DetikSultra.com.