Pasalnya, belakangan baru diketahui AM merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun anggaran 2016.

Dalam perkara tersebut, AM dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan hukuman penjara atau kurungan 1 tahun empat bulan, dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dua bulan.

“Ya itu kan akan ditinjau, kita kan selama ini tidak tau, tidak ada laporannya masuk ke BKD, karena ini kan sudah masalah masalah lama toh ya 2021,” kata PlT BKD Sultra, Andi Khaeruni, Jumat (17/10/2025).

Andi Khaeruni melanjutkan, sebagai tindak lanjut dari BKD Sultra, maka pihaknya akan meminta salinan putusan dari pengadilan, dan baru akan melakukan peninjauan sesuai prosedur yang ada.

“Kami sudah bersurat ke pengadilan untuk memberikan putusan secara sahnya secara adimistrasi, jadi ada secara tertulis kami terima dari pengadilan. Kemudian akan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur yang ada,” tegasnya.

Berikutnya jika sudah ada salinan putusan yang diminta oleh BKD, pihaknya akan meninjau dan menarik SK yang bersangkutan.

“Harus ditarik SK-nya, kita akan tunjuk pejabat baru,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka melantik sebanyak 271 pejabat administrator dan fungsional lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Senin (6/10/2025). (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post BKD Sultra Bakal Tarik SK Eks Narapidana Koruptor yang Dilantik ASR first appeared on DetikSultra.com.

Jumlah kuota yang belum terpenuhi tersebut disampaikan langsung oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Prof Andi Khaeruni beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Sultra. Berdasarkan data sebelumnya, kuota PPPK tahun anggaran 2024 sebanyak 5.988 formasi terdiri dari tenaga teknis, kesehatan dan guru.

Plt Kepala BKD Sultra, Prof Andi Khaeruni mengatakan berdasarkan kuota total yang disediakan tersebut, untuk tahap I yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus sebanyak 2 ribuan orang.

“Jumlah PPPK yang lulus tahap I sebanyak 2652 orang dan tahap II sebanyak 2.122 orang, sehingga sisa kuota sebanyak 1.172 orang,” katanya.

Lebih lanjut, untuk memenuhi kuota yang belum terpenuhi tersebut, maka BKD akan melakukan optimalisasi dengan cara mengubah nomenklatur sesuai dengan kuota dan pendidikan terakhir

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengisian formasi agar tidak ada yang kosong dan semua kuota yang tersedia dapat terisi.

“Tetapi kami masih menunggu arahan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam hal optimalisasi, kami akan mengikuti mekanismenya seperti apa,” tutupnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post 1.172 Kuota PPPK Tahap I dan II Belum Terpenuhi, BKD Sultra Akan Lakukan Optimalisasi first appeared on DetikSultra.com.

PlT Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Prof. Andi Khaeruni mengatakan penyerahan SK direncanakan akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

Menurutnya, penyerahan tersebut akan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional dan dijadwalkan berlangsung di lapangan Kantor Gubernur Sultra.

“SK PPPK dan CPNS tahun anggaran 2024 akan diserahkan pada 17 Juni, nanti bersamaan dengan Hari Kesadaran Nasional, ini jika tidak ada halangan,” katanya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, jumlah SK yang bakal diserahkan diperkirakan mencapai ribuan, terdiri dari 1.000 CPNS dan 2.600 untuk PPPK Tahap I.

Kendati demikian, jadwal dan pelaksanaan penyerahan SK tersebut masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi bersama pihak protokoler pemerintah provinsi.

“Jadi kami masih akan berkonsultasi dengan pihak protokoler. Masih rencana awal dan belum disampaikan secara resmi ke Gubernur,” terangnya.

Prof. Khaeruni menjelaskan penyerahan SK kali ini hanya mencakup PPPK Tahap I. Sementara PPPK Tahap II masih dalam proses dan ditargetkan rampung sebelum akhir 2025.

“Kami akan melihat progresnya. Targetnya, SK untuk Tahap II bisa diselesaikan dan diserahkan tahun ini juga,” tutupnya. (cds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post CPNS dan PPPK Lingkup Pemprov Sultra Dijadwalkan Terima SK 17 Juni Mendatang first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BKD Sultra, Zanuriah mengatakan, dari total ribuan CPNS yang lolos sampai tahapan akhir, sebanyak lima orang yang telah mengundurkan diri.

“Mereka ini yang lima orang sudah lulus tetapi mengundurkan diri sebelum pengusulan NIP, dengan berbagai alasan,” katanya saat dihubungi.

Setelah peserta mengundurkan diri, maka setelah tahapan pengusulan NIP selesai, BKD menindaklanjuti dengan mengusulkan ke BKN pada Maret lalu.

Zanuriah menyampaikan terdapat lima alasan pengunduran diri peserta CPNS yakni peserta terikat kontrak dengan institusi atau penyedia lainnya, ingin melanjutkan pendidikan profesi insinyur di ITB.

Selanjutnya, peserta juga melanjutkan pendidikan karir di bidang kenotariatan, mengikuti program walking holiday di Australia periode 2024-2025.

“Terakhir alasan peserta mengundurkan diri yaitu terkendala kondisi kesehatan, sehingga dengan alasan tersebut mereka dinyatakan mengundurkan diri,” terangnya.

Adapun lima peserta CPNS yang mengundurkan diri yakni Agus Budi Prasetya dengan jabatan penata kelola sistem dan teknologi informasi, Adi Harjito dengan jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama.

Selanjutnya, Fauzan Azmi Ramadan dengan jabatan Penata Kelola Pertambangan, Razkiah Dyah Noviani dengan jabatan Pengelola Keprotokolan, dan Nur Wahida jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama.

Sebagai informasi, Pemprov Sultra mengalokasikan kuota sebanyak 7.497 untuk pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2024.

Jumlah tersebut dengan rincian 1.509 untuk alokasi CPNS dan 5.988 untuk alokasi PPPK yang terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis. (cds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Kondisi Kesehatan hingga Pendidikan Jadi Alasan Lima CPNS di Sultra Mengundurkan Diri first appeared on DetikSultra.com.

Ketentuan ini diberlakukan untuk semua peserta seleksi yang akan mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Zanuriah mengatakan terdapat lima ketentuan cara berpakaian yang wajib dipatuhi bagi peserta PPPK.

“Pertama, baju kemeja berkerah berwarna putih polos lengan panjang tanpa corak. Kemudian, celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak bukan jeans dan lainnya,” katanya.

Lanjutnya, jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab), bagi wanita yang tidak menggunakan dapat diikat menggunakan karet.

Wajib menggunakan sepatu pantofel tertutup berwarna hitam, tidak boleh menggunakan sandal atau sandal sepatu.

Selain itu, tidak diperkenankan menggunakan aksesoris atau benda berharga lainnya seperti perhiasan, jam, bros, gelang, kalung, cincin, anting, ikat pinggang, telepon genggam, kamera maupun senjata api.

“Berdasarkan aturan tersebut terdapat juga larangan tentang pakaian saat pelaksanaan tes PPPK yang wajib dipatuhi peserta,” terangnya.

Larangan tersebut di antaranya tidak diperkenankan memakai kaos, celana atau rok jeans, tidak boleh menggunakan sandal dan panjang serta belahan rok tidak boleh di atas lutut. (cds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Ini Ketentuan Berpakaian Bagi Peserta Seleksi PPPK Tahap II di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Penandatanganan ini sesuai dengan Persetujuan Teknis atau Pertek dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penetapan CPNS 2024 untuk dilakukan pengangkatan di tahun ini.

Kepala BKD Sultra, Zanuriah mengatakan, surat keputusan CPNS yang sudah ditandatangani BKN sekitar 50 persen dari jumlah total yang ada.

“Per awal Mei 2025, BKN telah menandatangani sebanyak 547 SK CPNS, sedangkan yang belum atau tersisa 682 SK,” katanya.

Lebih lanjut, sesuai dengan SK, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) atau awal masa kerja CPNS ini terhitung 1 April 2025.

Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah ditandatangani sebanyak 2.272 SK, tersisa 378 SK.

“Sesuai dengan SK mereka TMT atau awal masa kerja mereka itu terhitung mulai 1 Maret 2025,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post 547 SK CPNS dan 2.272 SK PPPK Lingkup Pemprov Sultra Telah Ditandatangani first appeared on DetikSultra.com.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara yang lebih berbasis pada kompetensi dan sistem merit. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Zanuriah, mengakui pemerintah Indonesia berencana menghentikan seleksi PPPK, namun masih menunggu keputusan resmi.

“Memang ada rencana begitu, tetapi kita kan belum bisa jauh berkomentar, karena masih pernyataan belum ada keputusan resmi dari pemerintah,” katanya.

Untuk memastikan seleksi tersebut dihentikan mulai tahun ini, maka BKD menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu surat keputusan resmi dari pemerintah dalam hal ini dari Kemenpan RB dan juga BKN,” tutupnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Seleksi PPPK Resmi Dihentikan, BKD Sultra Tunggu Surat dari Kemenpan RB dan BKN first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu akibat berkas mereka belum lengkap berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Hidayat Ardi Poto, mengatakan, berkas para calon PPPK tersebut dikembalikan terlebih dahulu untuk dilengkapi.

“Kita sampaikan kepada mereka agar segera melalukan perbaikan. Mereka diberi waktu untuk segera melakukan perbaikan,” ujarnya.

Untuk informasi, calon PPPK Muna yang lulus seleksi sebanyak 360 orang. Terdiri dari 24 orang formasi guru, 164 tenaga kesehatan, dan 172 tenaga teknis. (bds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Biyan

The post Berkas Belum Lengkap, Calon PPPK Muna yang Lulus Tahap I Tertunda Dapatkan Nomor Induk first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Zanuriah mengatakan saat ini baik pemerintah pusat maupun daerah masih menyelesaikan pengadaan untuk CPNS 2024 lalu.

“Kami fokus masih menyelesaikan CPNS di tahun 2024 kemarin. Untuk di tahun 2025 semua kewenangan dan keputusan Kemenpan RB dan BKN pusat,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya hanya memfasilitasi kuota yang ada di pemerintah provinsi ke Kemenpan RB dan BKN, sebab anggaran ada di kedua lembaga tersebut.

Kendati demikian, untuk persiapan pengusulan kuota pengadaan ASN, pihaknya telah mempersiapkan semuanya. Hanya saja masih menunggu apakah BKN dan Kemenpan membuka seleksi atau tidak di tahun 2025.

“Karena ini semua masih menunggu, sebab ini nantinya akan dibuka di aplikasi terkait pengusulan, tetapi kan ini masih tertutup,” terangnya.

Zanuriah mengatakan jika sudah ada keputusan pengadaan CPNS, maka Pemda juga akan segera mengusulkan kuota yang akan diajukan ke pemerintah pusat. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Pengadaan CPNS 2025 di Sultra masih Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Zanuriah mengatakan, jadwal ini mengikuti keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Untuk pelaksanaan ujian akan disesuaikan dengan jadwal dari pemerintah pusat melalui BKN, sehingga kami mengikuti jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.

Lebih lanjut, Zanuriah menerangkan untuk pengumuman seleksi telah selesai pada November 2024 lalu, begitu juga dengan pendaftaran, seleksi administrasi dan pengumuman administrasi.

Untuk penarikan data final telah berlangsung pada 1-7 Maret 2025, pemetaan titik lokasi ujian 8-23 Maret 2025. Sedangkan untuk penjadwalan ujian seleksi kompetensi 24 Maret-8 April 2025, pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat ujian 9-16 April 2025.

“Untuk pelaksanaan ujian seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 17 April sampai 16 Mei 2025, lanjut pengolahan nilai seleksi kompetensi 22 April sampai 21 Mei 2025, dan pengumuman hasil kelulusan 22-31 Mei 2025,” terangnya

Zanuriah berharap dengan adanya tahap II ini, kuota PPPK di Sultra bisa terpenuhi, sebab pada tahapan sebelumnya masih banyak kuota yang belum terpenuhi. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Jadwal Ujian PPPK Tahap II di Sultra Dimulai April hingga Mei 2025 first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Zanuriah mengatakan dalam regulasi tersebut salah satu poinnya adalah larangan pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer.

“Dalam UU tersebut, di Pasal 66 yaitu menyatakan bahwa pelarangan dalam bentuk apapun untuk mengangkat tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah termasuk di Pemprov,” katanya di kantor Gubernur, Selasa (8/4/2025.

Kendati demikian, BKD telah mengonfirmasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, ada beberapa syarat pengecualian.

Syarat ini menurut Zanuriah yakni pemerintah provinsi bisa merekrut tenaga honorer atas pertimbangan dan keputusan pemerintah pusat, misalnya untuk Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo.

Keputusan ini diawali dengan melakukan pelaporan di BKN pusat, jika telah disetujui maka instansi daerah bisa merekrut pegawai secara mandiri.

“Jadi ada PPPK mandiri yang bisa direkrut Pemda, contohnya RS Jantung karena ini baru. Ini juga tergantung jika rumah sakit sudah beroperasi, artinya mereka bisa rekrut dengan biaya sendiri,” terangnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Pemprov Sultra Stop Perekrutan Tenaga Honorer Tahun Ini first appeared on DetikSultra.com.

Pemerintah kembali merevisi jadwal pengangkatan yang sebelumnya pengangkatan CPNS dilakukan Oktober 2025, dan pengangkatan CPPPK Maret 2026.

Sementara kebijakan terbaru pemerintah, pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, sedangkan pengangkatan CPPPK dijadwalkan paling lambat Oktober 2025.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Republik Indonesia (RI), Bahtra Banong meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap membayar gaji honorer yang lulus CPNS dan CPPPK tahun 2024-2025 sampai terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan mereka sebagai PNS dan PPPK.

Hal itu disampaikannya sebagai bentuk respons hasil keputusan pemerintah soal mempercepat proses pengangkatan CPNS CPPPK.

“Kami meminta pemda dan kementerian lembaga agar ngga menghilangkan hak-hak honorer yang telah lulus PNS maupun PPPK,” kata dia kepada awak media ini, Rabu (19/3/2025).

Menurut dia, hal itu penting diatensi pemerintah, sebab ia memahami bahwa gaji tersebut sangat membantu honorer yang telah lulus CPNS dan PPPK dalam mengurus proses pengangkatan mereka.

“Terutama honorer yang CPPPK, kan mereka paling lambat diangkat Oktober 2025, sehingga gaji itu akan sangat dibutuhkan bagi mereka dalam fase menunggu dan mengurus pengangkatan mereka hingga paling lambat Oktober 2025” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan CPPPK, Bahtra Banong Minta Pemda Tetap Bayar Gaji Honorer first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, memastikan semua proses pengusulan telah diserahkan ke BKN, sehingga saat ini sisa menunggu pemerintah pusat untuk penetapannya.

“Kami memastikan tidak ada lagi proses penundaan di tingkat provinsi, karena semua berkas CPNS dan PPPK ini telah diajukan secara lengkap di BKN,” ujarnya pada Selasa (18/3/2025).

Berdasarkan keputusan pemerintah pusat jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK telah dipercepat. Pengangkatan ini sebelumnya dijadwalkan pada Oktober 2025, dipercepat menjadi Juni 2025 bagi CPNS. Sedangkan untuk PPPK yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2026 dipercepat menjadi Oktober 2025.

“Jadwal pengangkatan ini paling lambat, sehingga akan menjadi acuan untuk pengangkatan ASN, jadi ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat,” terangnya.

Jenderal ASN ini juga menyampaikan, Gubernur Sultra telah berkomitmen untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK yang telah lolos seleksi.

“Gubernur ingin sesegera mungkin melakukan percepatan pengangkatan. Tetapi ini merupakan kebijakan nasional, sehingga tetap harus mengikuti aturan pusat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan kebijakan nasional, jadwal pengangkatan untuk CPNS awalnya dijadwalkan pada Oktober 2025, namun dimajukan menjadi Juni 2025. Sedangkan untuk jadwal pengangkatan PPPK yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2026 dipercepat menjadi Oktober 2025. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post NIP CPNS dan PPPK 2024 di Sultra telah Diusulkan ke BKN first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mengatakan, SK tersebut bernomor 100.3.3.1 Tahun 2025 tentang Perpanjangan amasa Kerja Pegawai Non ASN di Lingkup Pemprov Sultra.

“Jadi dengan adanya SK ini maka tenaga honorer yang dinyatakan lulus akan tetap menerima honornya sampai mereka menerima SK pengangkatan,” katanya, Selasa (18/3/2025).

Lanjutnya, honor yang akan diterima terhitung sejak Januari 2025 juga akan segera dibayarkan, dan gajinya akan segera diproses sambil menunggu pengangkatan.

Asrun Lio menegaskan, pemerintah provinsi telah mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS dan PPPK 2024 Tahap I ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Prosesnya sudah ada di tingkat pusat dan tinggal menunggu penetapan resmi. Ini juga menjadi komitmen pak gubernur untuk segera mempercepat pengangkatan,” tutupnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Honorer yang Lulus CPNS dan PPPK 2024 di Sultra akan Tetap Digaji hingga Pengangkatan first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan ketua forum jabatan pengemudi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan ATR/BPN Sultra, Ramlin yang berlangsung di gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Saat itu Ramlin disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong (BA) yang merupakan putra daerah Sultra.

Mewakili para honorer, Ramlin mengatakan kedatangannya membawa keluhan para tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun di kantor Pertanahan 17 Kabupaten/Kota termasuk Kanwil BPN Provinsi Sultra.

Ia menyampaikan 98 orang honorer yang mengikuti seleksi PPPK gelombang II dinyatakan TMS oleh panitia seleksi penerimaan PPPK Kementerian ATR/BPN 2024 karena tidak memiliki pengalaman kerja dan relevan sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan MenPan RB Nomor 185 Tahun 2022.

Baca Juga : Soal Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sultra

Padahal menurut Ramlin mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dan aktif secara terus menerus sejak 2013 sampai 2024 serta teregistrasi valid pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian ATR/BPN.

“Padahal kami sudah bekerja sebagai tenaga honorer dan diangkat melalui SK oleh pejabat yang berwenang sebelum terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 dan surat edaran Menpan Nomor 185 tahun 2022 dimaksud,” jelasnya.

Ia merasa heran dengan keputusan panitia ini, sebab pada saat penerimaan seleksi PPPK tahun 2023 mereka dinyatakan diterima dan lulus untuk mengikuti ujian seleksi namun tiba-tiba pada seleksi PPPK 2024 dinyatakan tidak lulus.

“Jadi kami pada 2023 kami diakui sebagai honorer Kementerian ATR/BPN tapi kenapa pada tahun 2024 kami dianggap bukan honorer, dalam arti ada kebijakan dan perlakuan yang berbeda dengan dasar regulasi yang sama,” kesalnya heran

Ia berharap ia bersama honorer lainnya difasilitasi untuk langsung menemui langsung kementerian ART/BPN RI demi pengabdian dan kemanusiaan.

Esensinya tugas DPR itu adalah menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat tersebut untuk di tindaklanjuti sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bahtra sudah menampung aspirasi kami. Kami berharap aspirasi kami dapat diakomodir dan mendapat perlakuan yang sama dengan tenaga honorer lainnya agar diloloskan mengikuti ujian seleksi PPPK 2024 gelombang II,” harapnya.

Sementara itu, Bahtra Banong siap menampung aspirasi keluhan para honorer dan akan menyampaikan kepada pemerintah. Pemerintah saat ini sedang membuat formulasi yang tepat agar harapan masyarakat dapat terpenuhi.

“Semua kita tampung aspirasi yg masuk kemudian kami sampaikan ke pemerintah secepatnya,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (14/3/2025).

Ia menegaskan pihaknya akan terus perjuangkan aspirasi CPNS dan honorer baik yang belum lolos maupun yang sudah lolos PPPK di seluruh Indonesia terutama yang ada di Sultra. Ia optimis, dalam waktu dekat ini pihak pemerintah akan mengambil keputusan terbaik untuk masyarakat khususnya di wilayah Sultra.

“Insyaallah dalam waktu dekat sudah ada hasil keputusan pemerintah dan tentunya ini keputusan terbaik untuk kita semua,” tandasnya. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan

The post Anggota DPR RI Bahtra Tampung Aspirasi 98 Honorer BPN Sultra soal Polemik PPPK yang TMS first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Zain Narsal memastikan akan segera menyelesaikan pembayaran gaji pegawai di lingkup disperindag.

“Kami memastikan agar seluruh atau semua proses pencairan bisa segera selesai, sehingga gaji pegawai bisa diterima secepatnya,” katanya, Rabu (12/3/2025).

Lanjutnya, ia memastikan pencairan akan diproses dalam waktu dekat, dan sisa menunggu persetujuan atau tanda tangan Gubernur untuk pencairan.

Baca Juga: Sebanyak 16.881 PNS dan PPPK di Sultra akan Terima THR, Cair Mulai 17 Maret 2025

Zain menyampaikan berkas pengajuan pencairan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Disperindag Sultra telah diterima, sehingga tinggal menunggu pencairan.

Menurutnya, keterlambatan atau penundaan gaji pegawai ini disebabkan karena adanya masa transisi kepemimpinan.

“Keterlambatan ini karena adanya masa transisi, atau sebelumnya ada pergantian kepala OPD kemudian disusul adanya pergantian kepala daerah dalam hal ini gubernur,” tutupnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Ini Penjelasan BPKAD soal Gaji ASN Disperindag Sultra Belum Dibayarkan first appeared on DetikSultra.com.

Pencairan ASN tersebut terdiri dari PNS dan PPPK yang akan dilaksanakan mulai 17 Maret mendatang, dan secara bertahap akan dicairkan sebelum lebaran Idulfitri 2025.

Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Zain Narsal mengatakan ASN akan menerima pencairan THR dengan besaran satu bulan gaji.

“Kami menunggu para OPD mengajukan dokumen untuk pencairan THR, sehingga dalam waktu dekat kita akan adakan rapat. Jadi sudah bisa dimulai pencairan 17 Maret,” katanya di kantor gubernur, Rabu (12/3/2025).

Adapun alokasi THR yakni sebesar Rp80,1 miliar untuk 16.881 ASN di Sultra terdiri dari 11.326 PNS dan 5.553 PPPK.

Zain menyampaikan, saat ini BPKAD akan mengadakan rapat untuk membahas pencairan tersebut, kemudian akan disampaikan kepada kepala OPD untuk mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) THR.

Pihaknya akan terus mendorong OPD segera menyelesaikan SPP agar para ASN bisa mendapatkan pencairan THR secepatnya.

“Intinya kami komitmen di tanggal 17 Maret kita akan cairkan. Jadi misalnya sebelum tanggal itu OPD sudah mengajukan SPP THR, maka sesuai tanggal yang ditetapkan sudah bisa dicairkan,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Sebanyak 16.881 PNS dan PPPK di Sultra akan Terima THR, Cair Mulai 17 Maret 2025 first appeared on DetikSultra.com.

Demonstrasi CPNS dan PPPK di Kendari dan beberapa daerah lain berlangsung di gedung DPRD Sultra, Senin (10/3/2025).

Setidaknya ada ratusan CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi menggeruduk DPRD Sultra meminta agar pemerintah pusat bisa mencabut kembali keputusan tersebut.

Raslina, merupakan personel satuan polisi pamong praja yang telah dinyatakan lulus PPPK 2024.

Namun, impiannya terangkat menjadi ASN harus tertunda dengan keputusan pemerintah melalui Menpan RB dan DPR RI.

Raslina mengaku kecewa karena sudah honor selama 19 tahun di Provinsi Sultra.

Selama 19 tahun mengabdi dari 2006, dirinya selalu mengikuti aturan agar bisa segera terangkat mencari ASN.

“Kami minta keadilan, kami mengabdi 19 tahun dituntut disiplin. Semua tahap kami ikut semua,” ungkapnya sambil menangis.

Raslina mengaku saat sedih mengingat perjuangan sejak awal honor dengan gaji Rp300 ribu.

“Dulu gaji saya Rp300 ribu tahun 2006, sekarang sudah Rp1,9 juta. Tapi kalian masih kecewakan kami saat akan terangkat jadi PNS,” ungkapnya.

DPRD Sultra yang menerima aspirasi para pendemo kemudian bersepakat akan memperjuangan nasib para CASN ini.

Termasuk, fraksi Gerindra yang mencoba berkomunikasi dengan anggoata DPR RI dapil Sultra Bahtra Banong karena menjadi salah satu pihak yang membahas penundaan pengangkatan CPNS.

Mendengar penjelasan Bahtra Banong melalui panggilan video call, para demonstran kecewa dengan jawaban yang disampaikan. (bds)

Reporter: Dandy
Editor: Biyan

The post Pengangkatan Ditunda Padahal sudah Mengabdi Selama 19 Tahun, PPPK Ini Ungkap Kekecewaan di Hadapan Anggota DPRD Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Sesuai keputusan terbaru, pengangkatan CPNS semula dijadwalkan Maret tahun ini diundur hingga Oktober 2025. Sementara PPPK 2024 Tahap 1 yang dijadwalkan Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025, baru akan diangkat pada Maret 2026.

Jenderal lapangan aksi, Zainal Saputra mengatakan, keputusan yang disepakati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi II DPR RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat merugikan serta tidak adil bagi CASN, yakni CPNS dan PPPK tahap I tahun ini.

“Kami merasa dizolimi dengan keputusan ini. Maka dari itu, kami mendatangi kantor DPRD Sultra untuk meminta agar aspirasi ini diteruskan ke DPR RI dan pihak terkait segera dipanggil ulang untuk meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujar Zainal.

Baca Juga: Soal Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sultra

Zainal menyampaikan dalam aksi ini terdapat enam tuntutan yang mereka ajukan yakni menolak keputusan Kemenpan RB terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024 tahap I. Kemudian mendesak agar Kemenpan RB tetap konsisten dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sebagaimana tercantum dalam surat edaran tertanggal 14 Januari 2025, yakni tetap pada 1 Maret 2025.

Selain itu, meminta pihak BKN untuk segera menuntaskan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang telah diajukan sejak Februari 2025 agar proses pengangkatan tidak semakin tertunda.

Tak hanya itu, para demonstran juga meminta DPRD Sultra menginisiasi pembayaran gaji honorer oleh Gubernur Sultra sebagaimana surat edaran tertanggal 12 Desember 2024, yang mengatur agar dinas provinsi tetap menganggarkan gaji bagi honorer yang mengikuti seleksi CASN hingga menerima SK pengangkatan PPPK.

Lalu, mereka juga mengecam Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, yang dianggap sebagai salah satu pihak yang menyetujui kesepakatan ini. Massa bahkan menyatakan Bahtra diharamkan menginjakkan kaki di Bumi Anoa jika tidak mampu menindaklanjuti aspirasi mereka di DPR RI.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang notabene sudah menganggarkan gaji, namun gaji tersebut tak bisa dibayarkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hingga Maret 2026.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, saat menerima unjuk rasa ratusan CPNS dan PPPK yang menolak penundaan pengangkatan di kantor DPRD pada Senin (10/3/2025).

La Ode Tariala menyebut, gaji untuk PPPK Pemprov Sultra sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belania Daerah (APBD) Provinsi Sultra 2025.

“Ini mereka menuntut persoalan nasib mereka yang notabene pusat mengeluarkan kebijakan pengangkatan PPPK nanti 1 Maret 2026, yang jadi masalah hari ini, hari mereka sudah berapa bulan tidak terbayarkan gajinya karena persoalan ada surat dari pusat, baik BKN maupun Menpan RB yang menyampaikan tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer,” kata Tariala.

“Namun, sebenarnya, pemerintah provinsi, untuk anggaran honor daripada PPPK yang sudah lolos ini sebenarnya sudah dianggarkan di APBD, sambil menunggu regulasi turun dari pusat,” tambahnya.

Ia pun menegaskan, apa yang menjadi aspirasi CPNS dan PPPK akan langsung diteruskan ke pemerintah pusat. Ia menyadari keluh kesah para CPNS dan P3K yang pengangkatannya ditunda, dan ini meniadi masalah bersama.

“Ternyata setelah lulus PPPK, mereka ini pengangkatanya bukan 1 Maret 2025, tapi nanti 1 Maret 2026. Ini kan jadi masalah buat kita semua. Mudah-mudahan pemerintah, sesuai statemen
Presiden Prabowo tidak boleh ada PHK honorer, berarti pasti ada regulasi baru dari pusat untuk melegitimasi semua apa yang terjadi di lembaga ini,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Dandy
Editor: Wulan

The post Ratusan CPNS dan PPPK Tolak Keputusan Kemenpan RB, Serukan Enam Tuntutan ke DPRD Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Bahtra mengatakan, ini bukan penundaan, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan secara kolektif pengangkatan CPNS serta PPPK.

Menurutnya, dengan kebijakan ini, tidak ada lagi penyelesaian pengangkatan secara sendiri-sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah tentu memiliki arah kebijakan yang tidak mungkin merugikan atau menelantarkan masyarakat yang notabene telah dinyatakan lulus dalam rekrutmen CPNS dan PPPK.

“Kami ingin penyelesaian PPPK dan CPNS diselesaikan semua oleh pemerintah. Maka dari itu perlu penataan yang lebih baik,” ujar Bahtra saat dihubungi awak media ini, Sabtu (8/3/2025).

Ia mengatakan, pemerintah dan DPR RI sudah sepakat bahwa permasalahan CPNS dan PPPK yang selama ini tak ada ujung pangkalnya, akan segera diselesaikan.

“Jadi yang sudah lulus baik CPNS ataupun PPPK pasti akan diangkat semua tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan diundurnya pengangkatan CPNS pada Oktober 2025, bagi yang sudah dinyatakan lulus, bisa berkoordinasi di mana tempat mereka diterima, begitu pula dengan PPPK yang wacananya pengangkatan akan dilakukan pada Maret 2026.

Dengan waktu yang cukup panjang, bisa digunakan untuk penyesuaian kulture, dan adaptasi dimana nanti tempat mereka akan ditempatkan. Sehingga pada saat pengangkatan, mereka bisa langsung bekerja maksimal.

“Sehingga tidak kultur shock dan tidak lagi menunggu penyesuaian di tempat baru dan mereka langsung bekerja maksimal dalam rangka pengabdian yang lebih baik,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Soal Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sultra first appeared on DetikSultra.com.