Muna Barat

Ketua Bapera Dukung Langkah Pj Bupati Tuntaskan Polemik di Mubar

Dengarkan

MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Muna Barat La Ode Agus mendukung penuh langkah dan gebrakan yang diambil oleh Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri dalam menuntaskan berbagai polemik yang ada di daerah itu.

Menurut Agus, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) kurang lebih lebih Rp700 miliar, seharusnya sejak mekar 2014 lalu, tingkat kesejahteraan masyarakat Mubar sudah relatif naik dibandingkan sebelum mekar, namun kenyataannya kondisi ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.

“Mubar ini adalah daerah otonomi baru yang secara ekonomi seharusnya surplus, karena secara geografis kondisi wilayahnya strategis,” ujar Agus pada media ini, Kamis (14/7/2022).

Selain itu, berdasarkan LHP BPK RI Sultra, ada beberapa OPD yang mendapat suplai APBD terbesar, salah satunya dinas kesehatan. Namun, kata Agus, alokasi dana yang besar di dinas ini berbanding terbalik dengan fasilitas yang diterima oleh puskesmas.

“Informasi dari pihak puskesmas bahwa obat yang diminta berbeda spesifikasi dengan obat yang dibawakan menjadi satu gambaran bahwa dinas kesehatan tidak serius melayani kesehatan masyarakat Mubar,” kata Agus.

Agus menilai alokasi dana kesehatan banyak dimanfaatkan untuk hal yang tidak berguna, sementara kebutuhan sentral tidak dipenuhi. Ia menduga ada indikasi pihak dinas kesehatan hanya mencari untung dalam alokasinya.

“Pj Bupati Mubar banyak menemukan obat kedaluwarsa ini sangat luar biasa,” sebutnya.

Untuk itu, Agus menaruh harapan besar pada Dr. Bahri yang dinilai telah melakukan banyak terobosan, mulai dari ULP, pengadaan randis, pengembalian jabatan pejabat yang dinonjob hingga menemukan ribuan obat-obatan di puskesmas yang telah kedaluwarsa.

“Temuan hasil sidak di puskesmas menjadi satu gambaran bahwa pelayanan kesehatan di Mubar sangat amburadul,” tegas Agus.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Mubar Ishak Masiala menampik tuduhan itu.

“Pengadaan obat setiap tahun ada, sumbernya DAK farmasi. Pak Kadri sudah cek ada kontraknya di tahun 2019 dan 2020,” sebutnya.

“Kalau soal barang yang tidak sesuai spesifikasi dan barangnya tidak ada koordinasinya sama Ibu Isra karena teknis” tutupnya. (bds*)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: J. Saki

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button