“Insya Allah pekan depan, DPP akan mengeluarkan rekomendasi,” kata dia, saat dihubungi Detiksultra.com, Minggu (21/6/2020).

Ditanya soal Cakada yang bakal mendapat rekomendasi, WON sapaan akrabnya tidak mau menyebutkan secara spesifik. Dia hanya bilang, pekan depan DPP menerbitkan surat rekomendasi di dua kabupaten.

“Intinya rekomendasi untuk sementara hanya turun di dua kabupaten, yang lainnya menyusul,” jelasnya.

Mantan anggota DPR Republik Indonesia (RI) ini melanjutkan, mereka yang mendapat rekomendasi berdasarkan dua instruksi DPP Hanura.

Pertama, rekomendasi partai diprioritaskan bagi kader Partai Hanura. Kedua, jika tidak terpenuhi poin pertama, maka partai bakal memilih sesuai kehendak DPP.

WON menyebutkan tujuh daerah di Sultra yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, empat kabupaten diantaranya mereka adalah kader. Ada yang berposisi sebagai Cabup dan calon wakil bupati (Cawabup).

“Insya Allah Cabup adalah kader Hanura sendiri di Sultra ya. Meski demikian keputusan politik tetap hak DPP. Sebab, kita (DPD Hanuar Sultra) di daerah hanya mengusung dan merangakai,” papar WON.

WON berharap, siapapun Cakada yang mendapat surat rekomendasi atau sebaliknya, sedianya agar menerima keputusan politik tersebut.

Untuk diketahui, kabupaten yang menggelar kontestasi Pilkada serentak 2020, yakni Buton Utara (Butur), Muna, Wakatobi, Konawe Kepulauan (KonKep), Kolaka Timur (Koltim, Konawe Selatan (Konsel), dan Konawe Utara (Konut).

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post WON: Pekan Depan Hanura Keluarkan Dua Rekomendasi ke Cakada first appeared on DetikSultra.com.

Bahkan, seperti yang diberitakan disalah satu media online, pasangan ini mengatakan sudah diberikan surat mandat dari dua partai politik (Parpol) diantaranya Partai Hanura.

Menanggapi itu, Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara (Sultra), Wa Ode Nurhayati mengatakan, hingga sampai saat ini mandat atau surat tugas yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), baru ke Surunuddin Dangga sebagai bakal Cakada di Konsel.

“Belum ada konfirmasi ke saya jika pak Rusmin-Senawan telah mendapat surat tugas dari DPP. Karena kalau misalkan ada, pasti saya dikonfirmasi oleh DPP,” ungkapnya kepada Detiksultra.com, Jumat (12/6/2020).

Dia melanjutkan, Rusmin-Senawan sudah telah melakukan komunikasi ke DPD Hanura Sultra. Komunikasi itu dilakukannya pasca pendaftaran pendaftaran balon Cakada ditingkat DPC dan di DPD Hanura.

“Memang kedua figur ini sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan saya, hanya saya sampaikan kalau fit and proper test ditingkat DPC dan DPD sudah ditutup. Sehingga saya mengarahkan untuk melakukan komunikasi di DPP. Karena keputusan itu ada di DPP,” katanya.

“Dan pihak DPP sudah menyampaikan ke saya bahwa pak Rusmin dan Senawan telah memasukan profil keduanya. Namun lagi-lagi surat tugas belum ada yang terbit untuk pak Rusmin-Senawan,” beber dia.

Walaupun kata mantan anggota DPR RI ini, dua surat tugas untuk balon Cakada di satu wilayah yang sama, itu tidak jadi masalah. Sebab, dia mengambil contoh di Kabupaten Muna, dimana DPP menurunkan dua sekaligus surat tugas untuk balon Cakada.

BACA JUGA:

• 
  BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan
• 
  Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama
• 
  Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan

“Saya pikir politik itu dinamis, selama belum ada ketentuan final dari DPP, siapapun figur boleh melakukan komunikasi ataupun mengajukan untuk mendapat surat tugas, tapi dalam satu wilayah hanya diperbolehkan dua surat tugas,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, sekalipun nantinya pihak DPP menurunkan surat tugas untuk Rusmin-Senawan, kata dia penentuannya ada pada realisasi balon Cakada seperti yang ditugaskan didalam surat tugas tersebut.

“Kalau kasusnya seperti itu dua surat tugas, nanti kita lihat siapa yang menguntungkan untuk partai kedepannya,” imbuhnya.

Ditambahkannya, bagi balon Cakada di tujuh kabupaten yang telah mendapat surat tugas dari Partai Hanura, untuk segera memenuhi poin-poin yang tertera di surat tugas itu.

“Kalau sudah memenuhi syarat seperti koalisi partai sudah ada dan wakilnya sudah ditentukan silahkan laporkan ke DPD dan nanti akan disampaikan ke DPP,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Qs

The post Rusmin-Senawan Klaim Dapat Mandat dari Hanura, WON: Surat Tugas Belum Ada first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Nasar, saat dikonfirmasi oleh Detiksultra.com, Kamis (4/6/2020).

Menurutnya DPD Partai Demokrat, mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada) di enam kabupaten, kecuali di Kabupaten Konawe Utara (Konut) karena tidak memiliki kursi di DPRD Konut.

Hanya saja, lanjut Abdul Nasar Cakada yang sudah dapat dipastikan mendapatkan rekomendasi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini yakni Amrullah, yang saat ini menjabat sebagai petahana di Konkep.

“Yang kita usul itu ada enam Cakada, hanya yang sudah pasti keluar rekomendasinya dari DPP itu Konkep. Selain Cakada yang diusung di Buton Utara (Butur) juga saat ini sedang dalam pembahasan,” ungkapnya.

BACA JUGA :

• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan12 September 2026
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama11 September 2026
• Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan11 September 2026

Rekomendasi tersebut, tambah dia akan terbit bulan ini, tetapi karena Jakarta masih dalam pembatasan sosial berskala besar (PSSB), mungkin belum dapat diproses dalam waktu dekat.

“Tapi kita usahakan ada bulan ini. Jika SK rekomendasi tersebut sudah diambil, maka kami akan segera serahkan Cakada yang diusung, sehingga dapat secepatnya koalisi dengan partai lain. Termasuk menyiapkan persyaratan lain seperti berkas pendaftaran calon ataupun pendekatan lainnya,” sebutnya.

Sementara kepastian Cakada di empat daerah lainnya yakni Kabupaten Muna, Wakatobi, Konawe Selatan (Konsel) dan Kolaka Timur (Koltim), masih akan menunggu jadwal berikutnya.

“Empat daerah lainnya itu kita tunggu jadwal selanjutnya,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Qs

The post Rekomendasi Partai Demokrat untuk Amrullah, Terbit Bulan Juni 2020 first appeared on DetikSultra.com.

Dari tujuh daerah pilkada itu, hanya lima yang tengah diperebutkan para bakal calon, yakni Muna, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Buton Utara.

Lima daerah itu potensial jadi rebutan bakal calon kepala daerah, karena memiliki kursi di legislatif. Tidak seperti di Kolaka Timur, dan Wakatobi.

Pengurus DPW PKB Sultra, Jaelani menyatakan, di Kabupaten Muna PKB mengisi empat kursi di DPRD dan diperebutkan dukungannya oleh LM Rajiun Tumada, LM Rusman Emba, LM Baharuddin dan Syarifuddin Udu.

Lalu di Buton Utara, PKB punya tiga kursi legislatif dan dukungan PKB diperebutkan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati, masing-masing Muhammad Aswadi Adam, H Muhammad, SH, MH, Fahrul Muhaka dan Abu Hasan, sebagai calon bupati, serta Drs Nurbertus, Zaetu Ampo SH, dan Kuslan SE sebagai calon wakil.

“Di Konsel kami hanya ada dua kursi. Cakada yang mendaftar itu ada Surunuddin Dangga, Irham Kalenggo dan Wahyu Ade Pratama Imran,” ungkapnya, Kamis (12/12/2019).

“Konut juga hanya ada dua kursi. Yang memperebutkan hanya dua Cakada yakni Raup dan Sudiro. Sementara Cawakada itu hanya satu, yakni Kahar,” sambung Jaelani.

Sementara di Konawe Kepulauan, lanjut Bang Jay sapaan akrab Jaelani, hanya Amrullah satu-satunya Cakada yang mendaftar di PKB dengan jumlah tiga kursi di dewan.

BACA JUGA :

Khusus di Kabupaten Kolaka Timur dan Wakatobi yang non kursi, partai besutan Muhaimin Iskandar itu, memastikan akan mendukung kandidat berkualitas.

“Secara infrastruktur partai kita punya di dua daerah itu meskipun tak memiliki kursi di DPRD. Namun, calon yang kita dukung nanti memiliki visi yang sama dengan kita memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membumikan visi politik PKB Rahmatan Lil Alamin,” jelasnya.

Kata Bang Jae, bagi bakal calon kepala daerah yang melamar di PKB sebagai kendaraan politiknya menuju Pilkada 2020, semuanya memiliki peluang yang sama.

Meski demikian, PKB memiliki kriteria yang harus dimiliki oleh Cakada dan Cawakada di lima kabupaten tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah tingkat dukungan calon yang dibuktikan dengan hasil lembaga survei dan kepastian dukungan partai lain sebagai bagian dari koalisi pengusung pasangan calon.

“Karena, di lima daerah itu kita butuh koalisi dengan partai lain untuk mencukupi syarat dukungan terhadap calon yang diusung,” urainya.

Selain kepastian partai pendukung lainnya di luar PKB, syarat yang harus dilewati oleh bakal calon yang mendaftar di PKB adalah mengikuti sosialisasi dalam bentuk pemaparan visi misi yang akan digelar dalam waktu dekat.

Menurut Jaelani, sosialisasi pemaparan visi misi merupakan bagian dari tahapan yang harus dilalui bakal calon.

“Kita sudah ada jadwal untuk sosialisasi pemaparan visi misi di tingkat DPW PKB Sultra. Informasi teknis pelaksanaan, jadwal dan tempatnya nanti kita umumkan selanjutnya. Yang jelas, kita akan buat lebih berkualitas untuk melihat kemampuan para kandidat yang akan maju nanti,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Bakal Calon Kepala Daerah Lima Kabupaten di Sultra Berebut Pintu PKB first appeared on DetikSultra.com.

The post 15 Paslon Kada Tes Psikologi, Wawancara dan Tertulis first appeared on DetikSultra.com.