Berdasarkan siaran pers Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra yang disampaikan Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto pada 1 September 2026, nilai ekspor Juli 2026 meningkat 32,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat US$296,32 juta.

“Kenaikan juga terlihat dari sisi volume. Ekspor Sultra pada Juli 2026 mencapai 233,01 ribu ton, naik 8,00 persen dibandingkan Juli 2025 yang berada di angka 215,75 ribu ton,” tuturnya.

Di sisi lain, impor Sultra justru mencatat lonjakan yang jauh lebih tinggi. Nilai impor pada Juli 2026 mencapai US$304,48 juta, atau meningkat 194,83 persen dibandingkan Juli 2025.

Volume impor juga mengalami pertumbuhan signifikan. Sepanjang Juli 2026, volume impor Sultra mencapai 710,99 ribu ton, naik 80,72 persen dibandingkan Juli tahun sebelumnya yang tercatat 393,52 ribu ton.

“Dengan nilai ekspor yang masih lebih tinggi daripada impor, perdagangan luar negeri Sultra pada Juli 2026 mencatat surplus sekitar US$88,63 juta,” kata Hadi.

Kinerja tersebut, menunjukkan aktivitas ekspor Sultra tetap tumbuh, meski pada saat yang sama kebutuhan barang dari luar negeri juga meningkat cukup tajam.

“Kondisi ini menjadi gambaran penting mengenai dinamika perdagangan Sultra di tengah aktivitas ekonomi dan industri daerah yang terus bergerak,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Ekspor Sultra Juli 2026 Tembus US$393 Juta, Impor Melonjak 195 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Meski demikian, secara tahunan Sultra masih mengalami inflasi sebesar 3,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 114,02. Sementara inflasi year-to-date (y-to-d) tercatat 4,02 persen.

Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto mengatakan, penurunan harga sejumlah komoditas, termasuk ikan, menjadi salah satu faktor yang membuat tekanan harga pada Agustus lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

“Harga ikan sekarang sudah mulai turun dibandingkan beberapa bulan kemarin, jadi sangat berpengaruh. Siklus-siklus itu biasa terjadi dalam ekonomi kita,” kata Hadi saat ditemui di Kantor BPS Sultra, Selasa (01/09/2026).

Menurutnya, BPS mencatat pergerakan harga tersebut melalui survei yang dilakukan secara rutin di pasar. Penurunan harga sejumlah komoditas yang sebelumnya mengalami kenaikan cukup tinggi turut mendorong terjadinya deflasi.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga di antaranya tomat dan ikan layang. Hadi menjelaskan, penurunan tersebut tidak selalu berarti harga komoditas berada pada level yang rendah.

“Bisa jadi karena harga di bulan Juli dari komoditas tersebut tinggi. Jadi ketika harganya kembali normal, itu tercatat sebagai penurunan harga,” jelasnya.

Hadi menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari siklus harga yang lazim terjadi. Menurut dia, deflasi justru dapat menjadi hal positif apabila penurunan harga merupakan proses normalisasi setelah sebelumnya mengalami kenaikan.

Namun, pemerintah tetap perlu mencermati kondisi tersebut agar penurunan harga tidak justru merugikan produsen, terutama petani dan nelayan.

“Harga kalau terlalu tinggi, konsumen kasihan. Tapi kalau harga terlalu rendah, produsennya yang kasihan,” ujarnya.

Ia menilai deflasi masih tergolong wajar apabila terjadi karena harga kembali ke tingkat normal. Sebaliknya, pemerintah perlu melakukan intervensi apabila harga turun karena produsen terpaksa menjual dengan harga rendah akibat minimnya permintaan atau pembeli.

“Kalau deflasi itu mengembalikan harga dari yang semula tinggi ke standar normalnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau petani atau produsen terpaksa menurunkan harga karena kurangnya demand atau pembeli, itu yang harus diperhatikan,” katanya.

Di tengah deflasi Sultra secara bulanan, pergerakan harga di seluruh wilayah yang menjadi cakupan pemantauan BPS tercatat mengalami penurunan.

Sultra sendiri memiliki empat kabupaten/kota yang rutin dipantau perkembangan harganya. Hadi mengatakan seluruh wilayah tersebut mengalami deflasi pada Agustus.

“Semuanya tercatat deflasi. Kompak semuanya deflasi,” ungkapnya.

Namun, secara tahunan, seluruh wilayah masih mencatat inflasi. Kota Kendari menjadi daerah dengan inflasi y-on-y tertinggi, yakni 3,66 persen dengan IHK 113,23. Sementara Kabupaten Konawe mencatat inflasi tahunan terendah sebesar 2,48 persen dengan IHK 113,90.

Secara tahunan, inflasi Sultra terjadi karena kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,01 persen, disusul transportasi 6,66 persen.

Kelompok lainnya yang mengalami kenaikan yakni perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,36 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,14 persen, pendidikan 3,08 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 2,63 persen, serta makanan, minuman dan tembakau 2,07 persen.

Sementara itu, informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 1,99 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 1,09 persen, kesehatan 0,76 persen, serta pakaian dan alas kaki 0,27 persen.

Hadi mengatakan fenomena deflasi di Sultra pada Agustus merupakan bagian dari tren penurunan tekanan harga yang juga mulai terlihat secara nasional.

“Secara nasional masih terjadi inflasi, meskipun inflasinya relatif lebih rendah dibanding sebelumnya. Di Sulawesi Tenggara, penurunannya lebih dalam sehingga sampai tercatat deflasi,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Harga Ikan Turun, Sultra Alami Deflasi 0,31 Persen pada Agustus 2026 first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto mengatakan, penurunan tersebut menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Sultra terus bergerak ke arah yang lebih baik, meski berbagai tantangan ekonomi masih dihadapi.

“Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 10,02 persen. Angka ini turun 0,52 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,12 persen poin dibandingkan September 2025,” ujar Hadi dalam pemaparan berita resmi statistik, Rabu (05/08/2026).

Sejalan dengan turunnya persentase kemiskinan, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 293,47 ribu orang, berkurang sekitar 10,97 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Sementara jika dibandingkan September 2025, jumlahnya turun sekitar 1,8 ribu orang.

Hadi menjelaskan, BPS juga mencatat garis kemiskinan di Sultra pada Maret 2026 sebesar Rp536.562 per kapita per bulan. Nilai tersebut didominasi kebutuhan makanan yang mencapai Rp399.918 atau sekitar 74,53 persen, sedangkan kebutuhan bukan makanan sebesar Rp136.644 atau 25,47 persen.

Menurutnya, komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga miskin masih lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan non pangan.

BPS juga mencatat rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Tenggara memiliki 5,46 anggota rumah tangga. Dengan jumlah anggota tersebut, rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga miskin mencapai Rp2.929.629 per bulan.

Data ini menjadi salah satu indikator perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Sultra dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Kemiskinan di Sultra Turun, Kini Tersisa 10,02 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Dari dua daerah yang menjadi lokasi penghitungan IHK, Kota Baubau mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,60 persen dengan IHK 116,58. Sedangkan Kabupaten Konawe menjadi yang terendah dengan inflasi 2,12 persen dan IHK 113,78.

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, mengatakan inflasi dipicu oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran masyarakat.

Seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, mulai dari makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,88 persen, pakaian dan alas kaki 0,08 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 3,81 persen, perlengkapan rumah tangga 2,37 persen, kesehatan 0,37 persen, transportasi 6,59 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 1,22 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 1,24 persen, pendidikan 3,81 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,66 persen, hingga perawatan pribadi dan jasa lainnya 8,55 persen.

“Selain inflasi tahunan, Sulawesi Tenggara juga mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar 1,29 persen dan inflasi year to date (y-to-d) sebesar 4,55 persen,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (01/07/2026).

Menurutnya, tingginya inflasi tidak lepas dari dampak ketegangan geopolitik global yang berlangsung sejak awal tahun. Kondisi tersebut mempengaruhi rantai pasok sejumlah komoditas sehingga harga barang yang dikonsumsi masyarakat ikut meningkat.

“Inflasi ini memang ada pengaruh geopolitik yang dimulai dari Januari, Februari dan terus berlanjut hingga hari ini. Ketegangan geopolitik masih terasa dan itu berpengaruh terhadap pasokan beberapa komoditas,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak semua kenaikan harga dipicu oleh faktor global. Beberapa komoditas pangan, seperti cabai, mengalami kenaikan karena faktor musiman yang memang terjadi setiap tahun.

Sementara itu, harga ikan juga mengalami peningkatan akibat kondisi cuaca dan musim timur yang masih berlangsung. Nelayan kesulitan melaut sehingga hasil tangkapan berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di pasaran.

“Harga ikan naik karena masih ada sisa musim timur. Nelayan agak sulit menangkap ikan sehingga pasokannya berkurang dan harga menjadi lebih tinggi,” jelasnya.

Untuk bulan berikutnya, BPS berharap tekanan inflasi mulai mereda seiring membaiknya pasokan ikan dan meredanya situasi geopolitik dunia.

“Mudah-mudahan tidak ada lagi faktor baru yang memicu kenaikan harga, sehingga tekanan inflasi ke depan bisa semakin menurun,” tutupnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Inflasi Sultra Juni 2026 Capai 4,68 Persen, Gejolak Global hingga Harga Ikan Jadi Pemicu first appeared on DetikSultra.com.

Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus ekonomi yang sangat istimewa. Karena untuk pertama kalinya cakupan pendataan diperluas hingga mencakup sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Seluruh sektor usaha akan tercatat dalam sensus ekonomi kali ini. Langkah ini sangat penting karena sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara,” kata Sonny.

Ia menjelaskan, sensus ekonomi merupakan instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan presiden membutuhkan dukungan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas.

“Sensus ekonomi adalah fondasi pembangunan. Pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang lengkap dan berkualitas,” ujarnya.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 akan berlangsung lebih lama, yakni selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 251 ribu lebih petugas lapangan diterjunkan ke seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan secara door to door.

Metode ini dipilih agar seluruh unit usaha dapat terjangkau, termasuk usaha yang tidak terlihat dari luar rumah.

“Bukan hanya perusahaan besar yang didata. Warung makan, kios kelontong, UMKM, hingga influencer dan pelaku usaha online yang beroperasi dari rumah juga akan dicatat,” jelas Sonny.

Ia menegaskan tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk dicatat dalam sensus ekonomi. Menurutnya, setiap usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di balik kios sederhana ada sumber kehidupan keluarga. Di balik usaha mikro tersimpan potensi besar yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Selain memperluas cakupan pendataan, BPS juga menerapkan pendekatan baru dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Sonny mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif menyukseskan SE 2026 melalui tiga pesan utama yang disingkat menjadi TIR.

“Terima petugas sensus, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Itu yang kami sebut TIR,” tegasnya.

Ia memastikan data individu pelaku usaha akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, menyambut baik kepercayaan BPS RI yang menjadikan Sultra sebagai lokasi pencanangan nasional sensus ekonomi 2026.

Menurutnya, pendataan yang lebih rinci dan menjangkau seluruh sektor usaha akan menghasilkan data yang jauh lebih akurat dibanding sebelumnya.

“Dengan sensus ekonomi ini kita bisa mengetahui secara lebih jelas struktur usaha, kelas ekonomi masyarakat, potensi kawasan, hingga sektor-sektor yang perlu didorong melalui kebijakan pemerintah,” kata Hugua.

Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi Sultra dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, memperkuat sektor unggulan daerah, serta membuka peluang investasi baru.

“Harapan kami, data yang dihasilkan benar-benar mampu memetakan potensi ekonomi Sulawesi Tenggara secara utuh. Dengan begitu, kebijakan yang lahir nantinya lebih akurat, efektif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Hugua juga menilai posisi strategis Sultra sebagai penghubung kawasan Asia dan Pasifik membuat data ekonomi yang dihasilkan tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional.

Untuk diketahui, saat ini terdapat sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Melalui sensus ekonomi 2026, seluruh aktivitas usaha tersebut akan didata guna menghasilkan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi daerah dan nasional. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Data Semua Usaha hingga Influencer first appeared on DetikSultra.com.

Langkah ini diambil karena besarnya cakupan pendataan yang melampaui tugas rutin (organik) BPS. Ribuan petugas tersebut akan menjadi ujung tombak dalam mengumpulkan data ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengungkapkan bahwa distribusi petugas dilakukan berdasarkan perhitungan matang. Mulai dari potensi jumlah responden hingga faktor jarak antar wilayah.

“Penyebarannya kita hitung dari jumlah responden dan juga jarak antar lokasi. Petugas terbanyak itu ada di Kabupaten Konawe Selatan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (05/05/2026).

Pelaksanaan sensus sendiri sejatinya sudah dimulai sejak 1 Mei 2026, diawali dengan tahapan awal berupa pengumpulan data melalui email ke perusahaan-perusahaan besar.

“Jadi kita mulai dari email blast ke perusahaan. Nanti kita lihat responnya, kalau belum lengkap kita tindak lanjuti supaya datanya benar-benar komplit,” jelasnya.

Setelah tahap digital, BPS akan turun langsung ke lapangan. Pendataan secara door to door dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026. Pada fase inilah ribuan petugas tambahan akan bekerja maksimal.

“Pendataan lapangan ini yang paling masif. Kita lakukan door to door dari Juni sampai Agustus,” tambahnya.

Namun, pelaksanaan sensus tidak tanpa tantangan. Kondisi geografis Sultra yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi kendala utama, terutama dalam akses transportasi ke daerah terpencil.

Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet yang belum merata juga menjadi perhatian. Pasalnya, petugas akan menggunakan gadget dalam proses pencacahan data.

“Di beberapa wilayah masih ada blank spot. Tapi sudah kita siapkan mitigasinya, data bisa disimpan sementara di perangkat, nanti dikirim saat sudah ada jaringan,” terangnya.

Tak kalah penting, tingkat keterbukaan responden khususnya pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri dalam menghimpun data yang akurat.
Karena itu, BPS Sultra mengajak seluruh masyarakat dan perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ini.

“Kami mohon kepada semua pihak yang dihubungi, baik lewat email maupun didatangi langsung, agar memberikan data yang benar dan lengkap. Ini penting supaya kebijakan pemerintah kedepan benar-benar tepat sasaran,” tegas Hadi.

Ia menekankan, kualitas data yang baik akan berbanding lurus dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

“Kalau datanya bagus, kebijakan yang diambil juga akan tepat. Dan pada akhirnya, manfaatnya kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Kejar Data Akurat, BPS Sultra Turunkan 2.600 Petugas Sensus Ekonomi 2026 hingga Pelosok first appeared on DetikSultra.com.

Hal ini diperjelas Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto lewat konferensi persnya, Selasa (05/05.2026). Ia menuturkan, secara tahunan (year on year), ekonomi Sultra tumbuh sebesar 6,23 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melonjak hingga 20,14 persen menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan signifikan terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 16,95 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas investasi di daerah.

Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quarter to quarter), ekonomi Sultra justru mengalami kontraksi sebesar 6,20 persen. Penurunan ini terutama dipicu oleh sektor konstruksi yang terkontraksi paling dalam hingga 23,16 persen.

Dari sisi pengeluaran, kontraksi terbesar terjadi pada konsumsi pemerintah yang turun 22,44 persen, menandakan adanya penyesuaian belanja negara di awal tahun.

Meski begitu, struktur ekonomi Sultra masih ditopang kuat oleh sektor primer. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar dengan porsi 23,34 persen terhadap PDRB. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama ekonomi dengan kontribusi mencapai 47,14 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami tekanan secara triwulanan, fondasi ekonomi Sultra masih cukup kuat dengan dorongan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan sektor jasa yang kian agresif. (*)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Ekonomi Sultra Tumbuh 6,23 Persen, Sektor Makan Minum Melejit Paling Tinggi first appeared on DetikSultra.com.

Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara pada 4 Mei 2026, yang menunjukkan daya beli petani di Bumi Anoa masih berada di bawah angka ideal.

Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, menjelaskan bahwa penurunan NTP ini menandakan kondisi petani yang belum sepenuhnya pulih, terutama akibat kenaikan harga kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.

“Turunnya NTP sebesar 0,41 persen ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang diterima petani belum mampu mengimbangi pengeluaran mereka,” ujar Hadi.

Secara sederhana, NTP merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang harus mereka bayar, baik untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi sehari-hari. Jika NTP berada di bawah 100, berarti pengeluaran petani lebih besar dibanding pendapatannya.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi di tingkat petani masih terasa. Meski tidak turun drastis, tren ini tetap perlu diwaspadai, terutama menjelang musim tanam dan fluktuasi harga pangan.

BPS Sultra berharap adanya perhatian dari berbagai pihak untuk menjaga stabilitas harga, baik dari sisi hasil pertanian maupun kebutuhan pokok, agar kesejahteraan petani bisa kembali meningkat. (*)

The post NTP Sultra Turun ke 98,15 di April 2026, Daya Beli Petani Kian Tertekan first appeared on DetikSultra.com.

Data BPS mengungkapkan, inflasi tersebut tercermin dari naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara sederhana, kondisi ini menggambarkan daya beli masyarakat yang tetap tertekan akibat kenaikan harga yang terjadi secara bertahap.

Menariknya, di balik tren yang mulai melandai, sektor transportasi justru menjadi pemicu utama tekanan inflasi kali ini.

Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, menyebut fenomena ini berbeda dari triwulan sebelumnya yang sempat dipengaruhi penyesuaian tarif listrik.

“Sekarang ini lebih didorong oleh transportasi, bukan lagi listrik seperti sebelumnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor BPS Sultra, Senin (04/05/2026).

Hadi menjelaskan, kenaikan biaya transportasi tidak lepas dari dampak global. Ketegangan geopolitik menyebabkan pasokan minyak terganggu, sehingga harga minyak dunia melonjak hingga menembus 100 dolar AS per barel. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong kenaikan biaya di berbagai sektor.

Meski sebagian bahan bakar di dalam negeri masih mendapat subsidi, efek kenaikan harga minyak tetap merembet. Mulai dari biaya distribusi hingga harga bahan baku turunan seperti plastik ikut terdampak.

“Tidak semua bahan bakar disubsidi, misalnya avtur yang mengikuti harga pasar. Ini juga berpengaruh ke tarif transportasi udara,” jelasnya.

Dari sisi wilayah, Kota Baubau tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra, mencapai 4,08 persen. Sementara daerah lainnya mencatat angka yang lebih rendah.

Jika dibandingkan bulan sebelumnya, tren inflasi Sultra menunjukkan perbaikan. Pada Maret 2026, inflasi tahunan masih berada di level 3,37 persen, bahkan sempat lebih tinggi di awal tahun. Penurunan ini menandakan mulai adanya stabilisasi harga di sejumlah komoditas.

Namun demikian, tekanan inflasi belum sepenuhnya hilang. Faktor seperti harga bahan pangan, distribusi barang, hingga peningkatan permintaan masyarakat masih menjadi penyumbang naiknya harga.

Secara nasional, tren serupa juga terjadi. Inflasi Indonesia tercatat di kisaran 2,42 persen (YOY), menandakan kenaikan harga bukan hanya terjadi di Sultra, melainkan hampir merata di berbagai daerah.

BPS pun memastikan akan terus memantau pergerakan harga, terutama menjelang periode konsumsi tinggi yang berpotensi kembali mendorong lonjakan inflasi. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Inflasi Sultra 2,98 Persen, Transportasi Jadi ‘Biang Kerok’ di Balik Tekanan Harga first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Disperindag Sultra, Rony Yakob Laute mengatakan, sektor ini tumbuh 12,98 persen. Tertinggi dibandingkan dari sisi produksi lainnya.

“Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan 1-2025 terhadap triwulan 1-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66 persen (yoy). Dari sisi produksi, industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,98 persen,” katanya.

Lebih lanjut, sedangkan dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,74 persen.

Industri pengolahan didorong oleh peningkatan aktivitas industri makanan dan minuman pada momen Ramadan hingga hari raya lalu.

“Selain itu juga kenaikan produksi industri minyak nilam, dan kenaikan produksi industri logam dasar menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan,” terangnya.

Sedangkan ditahun 2024, sebanyak lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yakni pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan positif.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan. Hal ini didukung oleh peningkatan volume produksi feronikel dan peningkatan output produksi industri makanan dan minuman.

Selanjutnya, administrasi pemerintahan, didukung oleh adanya kenaikan gaji PNS/TNI/Polri dan penerimaan PPPK.

“Ketiga, informasi dan komunikasi, hal ini didukung oleh pembangunan menara BTS baru beberapa provider dan peningkatan omset stort up transportasi online,” tandasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Industri Pengolahan Sultra Tumbuh 12,98 Persen, Tertinggi dari Sisi Produksi first appeared on DetikSultra.com.

Dalam kegiatan tersebut, Ir. Hugua mengatakan, sensus ekonomi merupakan data-data secara menyeluruh terkait ekonomi, bisa dikatakan sensus tersebut merupakan data dasar untuk menentukan arah bagaimana membangun negeri ini kedepannya. Tidak hanya itu, ia pun mengapresiasi dengan dilaksanakannya literasi keuangan dan edukasi statistik oleh BPS Sultra.

Hugua menegaskan, peningkatan literasi keuangan dan statistik bagi masyarakat merupakan hal yang penting, karena kedua hal tersebut menjadi dasar dalam membangun sebuah peradaban. Apalagi negara ini berada di posisi middle up atau negara yang berpendapatan menengah atas.

“Berarti, pengusaha kita juga harus bergeser dari usaha kecil atau UMKM jadi pengusaha besar,” terangnya.

Diketahui, berdasarkan sensus 2016, bahwa pengusaha besar kita baru 1 persen, artinya 99 persen masih mikro kecil. Ke depan ia berharap itu bergeser menjadi mikro, menengah ke atas.

“Terkait itu, penting bagi pengusaha memanfaatkan jasa keuangan dan data statistik. Tidak hanya pengusaha, masyarakat umum pun harus meningkatkan literasi keuangan,” jelasnya.

Perlu dipahami literasi keuangan, bukan menghitung lembaran uang. Namun literasi keuangan ialah untuk memahami memanage atau mengatur keuangan. Serta bijak mengambil keputusan terkait mengelola keuangan.

“Begitupun dengan meningkatkan edukasi terkait statistik, karena dengan melihat data statistik kita bisa melihat mekanisme global,” terang Hugua.

Di tempat yang sama, Plt Kepala BPS Sultra, Andi Kurniawan menerangkan, kegiatan ini merupakan upaya mendorong kesadaran publik tentang meningkatkan literasi keuangan dan mendongkrak ekonomi baik di daerah maupun Indonesia secara umum.

“Kegiatan ini juga merupakan bentuk sosialisasi dan mensukseskan sensus ekonomi 2026, menuju indonesia emas 2045,” jelas dia.

Perlu dipahami, bahwa sensus ekonomi bermanfaat bagi pemerintah, sektor bisnis, akademisi dan peneliti, hingga masyarakat umum

Dimana bagi pemerintah, sensus ekonomi, diperlukan untuk mendapat data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan evaluasi atas berbagai kebijakan sebelumnya.

Di sektor bisnis, pelaku usaha bisa memperoleh info dan data tentang pasar untuk strategi bisnis, investasi, dan ekspansi usaha. Data Sensus Ekonomi 2026 juga membantu pelaku usaha dalam memahami tren industri serta peluang dan tantangan bisnis di berbagai wilayah.

Adapun bagi akademisi dan peneliti, bisa memiliki akses ke data yang lebih lengkap dan detail untuk mendukung penelitian ekonomi, sosial, dan kebijakan publik yang berbasis data.

Sementara sensus ekonomi untuk masyarakat, dapat memberi manfaat dari kebijakan ekonomi pemerintah, dan bisa mengakses data hasil Sensus Ekonomi 2026 untuk berbagai kepentingan.

Dia berharap, kegiatan yang dihadiri oleh Bank Indonesia Sultra, OJK Sultra, pihak perbankan, perwakilan OPD lingkup Pemerintah Sultra, instansi vertikal, dan media ini dapat memberi manfaat bagi peserta yang kemudian bisa disebarluaskan kepada masyarakat umum.

“Kita meminta keterlibatan semua pihak untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026,” pinta Andi.

Selain itu, partisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026 juga mendorong transparansi dan perbaikan ekosistem ekonomi secara keseluruhan, untuk mencapai berbagai target-target yang ditetapkan dalam RPJMN. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Menuju Sensus Ekonomi 2026, BPS Sultra Laksanakan Literasi Keuangan dan Edukasi Statistik first appeared on DetikSultra.com.

Plt Kepala BPS Sultra, Ir. Surianti Toar menuturkan, ekonomi Sultra di triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,08 persen atau secara year on year (y-on-y). Sehingga sepanjang tahun 2024, ekonomi Sultra tumbuh sebesar 5,40 persen secara c-to-c atau tahunan.

“Hal itu meningkat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,35 persen,” katanya pada siaran pers yang dilaksanakan di Kantor BPS Sultra, Rabu (05/02/2025).

Secara c-to-c dari sisi produksi, lapangan usaha industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,42 persen.

“Adapun dari sisi lapangan usaha, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2024 atau secara c-to-c ialah lapangan usaha atau kategori pertambangan dan penggalian. Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan,” terangnya.

Sementara dari sisi pengeluaran penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Sultra tahun 2024 yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Surianti juga menyampaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Sultra menunjukkan tren yang meningkat dan pada tahun 2024 yakni mencapai Rp67, 84 juta. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Pertumbuhan Ekonomi Sultra pada 2024 Tumbuh Sebesar 5,40 Persen first appeared on DetikSultra.com.

“Kemudian jika dilihat dari tahun kalender atau year to date juga terjadi deflasi sebesar 1,45 persen,” katanya saat ditemui di Kantor BPS Sultra, Senin (03/02/2025).

Untuk penyumbang utama deflasi di Januari 2025 ialah tarif listrik, angkutan udara, ikan-ikanan yakni ikan selar, ikan cakalang dan ikan layang. Namun yang paling terbesar penyumbang deflasi ialah tarif listrik.

“Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yakni kebijakan Menteri ESDM yang memberikan diskon untuk biaya listrik khususnya konsumen rumah tangga sekitar 50 persen di Januari dan Februari ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, deflasi yang terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran baik kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok informasi, komunikan dan jasa keuangan. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Sultra Alami Deflasi 1,45 Persen, Diskon Tarif Listrik Jadi Penyumbang Terbesar first appeared on DetikSultra.com.

Angka tersebut masih dalam rentan target nasional 3 plus minus 1 persen atau paling rendah dua persen atau paling tinggi empat persen.

“Hingga September 2023 ini kita masih terkendali. Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk dua kota lainnya yakni Baubau cukup tinggi dengan 3,92 persen. Kondisi tersebut perlu strategi khusus untuk mengendalikan harga terutama di tiga bulan terakhir supaya tetap dalam koridor 3 plus minus 1 persen,” jelas Kepala BPS Sultra, Agnes Widiastuti di konferensi pers bersama media di kantornya, Senin (2/10/2023).

Adapun untuk Kota Kendari masih dalam rentan 3,30 persen, walaupun di bulan September lebih tinggi dibandingkan Baubau. Namun secara year on year (yoy) masih 3.30 persen. Pemicunya adalah transportasi dalam hal ini tiket pesawat. Jika di Baubau tidak ada kenaikan harga karena satu penerbangan yakni Wings Air.

“Sementara di Kendari ada lima yang kita amati penerbangannya seperti City Link, Super Air Jet dan lainnya,” tutur dia.

Adapun untuk kenaikan beras, Agnes mengungkapkan mengalami kenaikan. Di mana inflasi beras yaitu 6,31 persen naik harga beras dibandingkan Agustus 2023 kemarin dan sharenya terhadap inflasi cukup tinggi yaitu 0,30 persen.

Dia berharap, inflasi beras ini bisa dikendalikan karena semua masyarakat Indonesia mengonsumsi beras termasuk masyarakat Sultra. Sejauh ini tren beras cenderung naik, apalagi saat ini belum musim tanam. Jadi perlu strategi terutama penyediaan stok, belum lagi harga gabah yang ikut naik. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post September 2023, Inflasi Sultra Alami Kenaikan 0,36 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,72 yang merupakan gabungan dua kota yakni Kendari dan Baubau.

Kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti menuturkan, Kendari mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3,70 persen dengan IHK 118,20. Sementara Baubau mengalami inflasi 2,95 persen dengan IHK 116,22.

“Komoditas penyumbang utama inflasi yoy ialah bahan bakar atau bensin dengan 0,85 persen disusul beras 0,58, kemudian angkutan udara, rokok kretek filter dan perguruan tinggi sebesar 0,21 persen,” paparnya, saat rilis resmi statistik 1 Agustus 2023.

Sementara untuk month to month (m-to-m) komoditas penyumbang utama inflasi yakni angkutan udara dengan 0,09 persen, ikan cakalang 0,05 persen, diikuti perguruan tinggi, daging ayam ras, dan cabai rawit dengan 0,03 persen.

Tingkat inflasi yoy di Sultra dari Juli 2022 – Juli 2023 menurun. Pada Juli 2022 inflasi Sultra tercatat 5,98 persen dan tahun ini menjadi 3,52 persen.

Agnes menuturkan, pada Juli 2023, seluruh kota IHK di wilayah pulau Sulawesi yang berjumlah 13 kota mengalami inflasi yoy.

Inflasi tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 4,77 persen dengan IHK 122,01 dan terendah di Mamuju yakni 1,34 persen dengan IHK 115,40. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan

The post Juli 2023, Sultra Alami Inflasi 3,52 Persen first appeared on DetikSultra.com.

“Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada pengadaan listrik dan sas sebesar 5,61 persen. Di sisi lain, lapangan usaha yang memiliki peran dominan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,03 persen,” katanya.

Perekonomian Sultra masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,81 persen, diikuti oleh pertambangan dan penggalian sebesar 19,27 persen, konstruksi sebesar 14,10 persen, dan perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,24 persen.

Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sultramencapai 69,43 persen.

Zalima menyebutkan, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Industri pengolahan sebesar 22,99 persen, diikuti jasa perusahaan sebesar 16,86 persen dan pengadaan listrik dan gas sebesar 16,67 persen.

“Sementara itu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 10,84 persen,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Betyrudin
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Petumbuhan Ekonomi Sultra Triwulan III 2022 Naik 3,88 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BPS Kota Kendari Martini mengungkapkan, untuk mengetahui suatu penduduk atau masyarakat dikategorikan miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dia mengatakan, beberapa kategori suatu penduduk dikatakan miskin, yakni apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, mulai dari makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.

“Penduduk berpenghasilan di bawah Rp472.525 per bulan masuk kategori miskin,” ujar Martini ditemui di salah satu hotel di Kendari, Selasa (20/9/2022).

Dia juga mengatakan, BPS mengeluarkan data penduduk miskin dalam bentuk persentase tidak menunjuk dalam bentuk by name dan by address.

Untuk mengetahui tata letak penduduk miskin empat persen di Kota Kendari, dia mengatakan, BPS belum bisa mengetahuinya, yang mengetahui tata letak tersebut yakni sektoral dinas sosial.

“Jadi kami BPS hanya punya target persentase bahwa penduduk di Kota Kendari dari jumlah penduduk 350.000 masih sekitar empat persen,” jelasnya. (bds)

Reporter: Zubair
Editor: J. Saki

The post BPS Sebut Ada Empat Persen Penduduk Miskin di Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Ketua BPS Kota Kendari, Martini, mengatakan empat prinsip tersebut yakni harus punya meta data, standar datanya mesti memenuhi konsep definisi, data tersebut mesti dapat dipakaikan serta harus punya referensi.

“Oleh karena itu dalam rangka ini finalisasi data tersebut, kami ingin memastikan bahwa data-data yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup kota kendari sudah benar-benar memenuhi standar,” ujar Martini di salah satu hotel di Kendari, Selasa (8/2/2022).

Untuk perkembangan data tersebut, dia dikatakan, sangat bagus karena sumber data tersebut mudah diperoleh.

“Ketika kami meminta data dalam waktu seminggu itu sudah siap,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan hari ini untuk memenuhi peraturan presiden mengenai satu data Indonesia , dan menindaklanjuti peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2001 tentang satu data kota kendari, Alhamdulillah berjalan mulus.

“Mudah mudahan dapat membantu masyarakat pada umumnya,” pungkasnya.

Dia juga menjelaskan fungsi BPS itu sebagai pembina, artinya melakukan pembinaan terhadap pengunjung data atau produsen data, artinya para OPD tersebut akan dibina sehingga apa yang dihasilkan OPD memenuhi satu data.

“Nantinya yang akan membagikan data tersebut tugasnya kominfo yang akan menyebarluaskan informasi tentang data tadi,” tutup Martini.

Reporter: M5
Editor: Via

The post BPS Paparkan Empat Prinsip Satu Data Indonesia first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, inflasi yang rendah pada 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan BI dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga.

“Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy),” kata Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Selasa (4/1/2022).

Selanjutnya, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya 3,0±1% pada 2022.

Tercatat, inflasi IHK secara bulanan pada Desember 2021 mencapai 0,57 persen month-to-month (mtm) meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,37 persen mtm.

Meningkatnya tekanan inflasi IHK pada akhir tahun didorong oleh kelompok inflasi volatile food dan administered prices, yang masing-masing mencapai 2,32 persen mtm dan 0,45 persen mtm.

Sementara, inflasi inti tercatat 0,16 persen, relatif stabil dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,17 persen.

“Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal,” jelasnya.

Di sisi lain, Erwin mengatakan kebijakan BI tetap konsisten menjaga ekspektasi inflasi terjangkar sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya.

Secara tahunan, inflasi volatile food terkendali sebesar 3,20 persen, didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Sementara, inflasi administered prices meningkat dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79 persen, sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas. (bds*)

Reporter: M5
Editor: J. Saki

The post Inflasi IHK 2021 Rendah, BI Sebut Masih Stabil first appeared on DetikSultra.com.

Proses kerja sama aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah terintegrasi dalam mendukung keterbukaan informasi Simdata yang dilaksanakan di Kantor BPS Sultra, Senin (30/8/2021).

Simdata Buka Info merupakan proyek perubahan yang dirancang oleh Kadis Kominfo Sultra dalam Diklat PIM II, diharapkan dapat direalisasikan dan dipakai untuk kebutuhan pendataan satu pintu di lingkup pemerintah Sultra.

Kadis Kominfo Sultra, M Ridwan Badallah mengatakan, pada bulan Oktober atau November nanti pihak Kominfo merencanakan Launching Satu Data.

“Faktor pendukung Simdata Buka Info adalah penguatan infrastruktur, jaringan, aplikasi, dan Sumberdaya manusia,” ungkap Ridwan Badallah dalam rilis yang diterima Detiksultra.com

Sementara itu, Kepala BPS Sultra, Agnes mengatakan, tujuan pengintegrasian sistem data untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses data, agar publik memperoleh informasi melalui satu sistem informasi layanan satu data.

BPS Sultra telah menyepakati dukungan Satu Data Indonesia, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Selain itu, Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintahan yang bertujuan menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah yang seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia.

Untuk diketahui, Pemerintah Sultra melalui Kominfo pekan depan akan melaksanakan Sosialisasi aplikasi syantik BPS disusul Bimtek Pemanfaatan Aplikasi dengan melibatkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengintegrasikan websitenya.

Reporter: Betyrudin
Editor: Via

The post Kominfo Sultra Gandeng BPS Dukung Simdata Buka Info first appeared on DetikSultra.com.