Kebijakannya itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, ditandatangani Jokowi pada 6 Januari 2022 lalu di Jakarta.

Presiden Jokowi merumuskan sejumlah  kebijakannya, yang sedikit merubah terhadap layanan publik, tidak seperti biasanya.

Seperti dalam instruksinya, Jokowi memerintah kepada Kepala Kepolisian Repbulik Indonesia (Kapolri) untuk mengaplikasikan kebijakannya.

Salah satunya, apabila masyarakat ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM),
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus tercatat sebagai peserta
aktif program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Kebijakan lainnya, mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN.

“Memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan peserta aktif dalam program JKN,” dikutip dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

Berikutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli
merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Selanjutnya, melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian juga diminta dalam Inpres untuk melakukan penyempurnaan regulasi terkait
pelaksanaan KUR dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diperintahkan dan mendorong gubernur dan bupati/wali kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Dari beberapa Inpres di atas, terdapat beberapa kebijakan baru akan mulai diberlakukan pada Maret 2022. Misal syarat kepesertaan BPJS jika mengurus umrah dan naik haji. (*)

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post Inpres Jokowi: Bukti Kepesertaan BPJS jadi Syarat Buat SIM/STNK, Naik Haji Hingga Jual Beli Tanah first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu disampaikan Ali Mazi saat membawakan sambutan dalam acara MoU tersebut di salah satu hotel di Kendari, Rabu (23/06/2021).

Ali Mazi mengatakan, penandataganan MoU itu sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Yang dimaksud untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program tersebut.

“Saya selaku pimpinan sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas terlaksananya penandataganan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati,” terangnya

Orang nomor satu Sultra ini juga berharap seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian bagi pekerja, baik penerima upah maupun bukan dalam kepersertaan jaminan sosial tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Sarjono Turin mengungkapkan, kegiatan ini adalah tugas pokok serta fungsi dari amanah yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004.

Katanya, selain melakukan penegakan hukum, pihaknya juga melakukan pendampingan hukum yang salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami melakukan pelayanan hukum pendampingan dalam pelaksanaan tugas dari BPJS itu sendiri,” ungkap Sarjono pada Detiksultra.com

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, Arief Budiyarto. Dalam proses kerja sama ini, pihak Kejati nantinya akan melakukan pendampingan dan membantu para pekerja agar lebih paham terkait jaminan mereka.

“Kejati akan membantu pekerja, serta memberikan sosialisasi kepada mereka baik itu pekerja formal maupun informal,” ucapnya. (bds*)

Reporter: Betyrudin
Editor: J. Saki

The post Ali Mazi Apresiasi Penandatangan MoU BPJS Ketenagakerjaaan dan Kejari se-Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Dimana tahun sebelumnya, tarif kelas III hanya sebesar Rp25.500, itupun setelah di subsidi oleh pemerintah sebanyak Rp16.500 dari total Rp42.000 yang seharusnya dibayarkan oleh setiap peserta.

Semantara iuran untuk kelas II dan III, masih tetap tarif sebelumnya yakni kelas I Rp150.000 dan kelas II Rp100.000.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, pemerintah sudah memberikan subsidi bagi peserta kelas III.

“Pada 2021, iuran kelas III sebenarnya adalah Rp42.000. Akan tetapi, peserta hanya membayar Rp35.000, karena mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp7.000. Tarif itu berdasarkan peraturan presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020,” ujar dia dikutip dari Kompas.com

Berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan selengkapnya, dilansir laman BPJS Kesehatan:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Untuk kategori ini iuran dibayar oleh pemerintah.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri atas, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara.

Sementara pegawai pemerintah non pegawai negeri iuran pada kelompok tersebut sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Adapun ketentuannya 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

3. PPU di BUMN, BUMD dan Swasta

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Ketentuannya 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

4. Keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah

Sementara itu iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan. Iuran dibayar oleh pekerja penerima upah.

5. Iuran peserta mandiri

Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja terbagi atas 3 kelas.

Kelas 1: Rp 150.000

Kelas 2: Rp 100.000

Kelas 3: Rp 35.000

6. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan keluarga

Sementara itu bagi veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun. Iuran ini dibayar oleh Pemerintah.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Berlaku Sejak 1 Januari 2021, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik jadi Rp35 Ribu first appeared on DetikSultra.com.

Dikutip dari Viva.co.id, Kabar kenaikan iuran bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kian santer terdengar.

Hal itu menyusul defisit anggaran yang terus membengkak selama lima tahun terakhir.

Usulan kenaikan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi IX dan Komisi XI di DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2019. Dalam rapat dengan anggota parlemen Sri Mulyani iuran BPJS Kesehatan naik untuk semua kelas.

Rinciannya, Kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas III menjadi Rp42 ribu dari Rp30 ribu.

Usulan ini lebih tinggi dibanding dengan usulan yang disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kecuali untuk kelas III, di mana iuran kelas I Rp120 ribu, kelas II sebesar Rp75 ribu, sedangkan kelas III Rp42 ribu.

Kenaikan iuran ini merupakan yang kedua kalinya. Pada 2016 lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan penyesuaian iuran, yakni kelas I menjadi Rp80 ribu dari sebelumnya Rp59.500, kelas II menjadi Rp51 ribu dari Rp42.500 dan kelas III jadi Rp30 ribu dari Rp25.500.

Salah satu yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, kapan kebijakan ini akan resmi diterapkan. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa, iuran tersebut akan naik dalam waktu dekat.

Namun untuk menerapkan usulan tersebut, pihaknya menunggu terbitnya regulasi supaya bisa direalisasikan awal tahun depan. Diakui mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan demi menutup besarnya angka defisit BPJS Kesehatan sejak 2014 lalu.

“Kalo liat pernyataan Bu Menkeu, tahun 2019 ini untuk PBI, baik PBI APBN or APBD. Untuk yang APBD ditalangi pemerintah untuk besaran selisih nya akibat penyesuaian. Infonya bulan Agustus 2019 ini,”ungkap Iqbal.

Sementara itu, lanjut Iqbal, untuk Pekerja Mandiri kenaikan iuran itu akan mulai berlaku pada Januari 2020. Lebih jauh Iqbal mengatakan bahwa, penyesuaian Iuran menjadi domain pemerintah. Sesuai regulasi, Iuran dapat ditinjau maksimal 2 tahun sekali.

“Penyesuaian Iuran dalam rangka peningkatan layanan dan kesinambungan program,” kata Iqbal.

Dahlan

The post Parah! Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri mulai H-7 hingga H+7 tepatnya tanggal 29 Mei hingga 13 Juni, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Baubau senantiasa memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS melali FKTP.

“Kami sudah menyediakan pelayanan kepada peserta mudik lebaran pada tanggal yang sudah ditentukan, kemudian jam kerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00 siang,” kata Barlianta Shale di kantor BPJS Baubau.

[artikel number=3 tag=”baubau,lebaran”]

Kemudian pihak BPJS mengingatkan kepada masyarakat kalau yang dilayani sebatas peserta JKN-KIS yang masih aktiv kemudian disiplin menunaikan pembayaran iuran.

Disamping BPJS juga menyediakan pelayanan aplikasi saluran informasi dan penanganan pengaduan, sehingga memudahkan peserta JKN-KIS menyampaikan keluhan dari segi pelayanan maupun yang berkaitan pembayaran iuran.

“Kita berharap dengan adanya aplikasi yang kami sediakan akan memudahkan pelayanan peserta JKN-KIS utamanya saat mudik lebaran,” harapnya.

Reporter: Murdin
Editor: Dahlan

The post BPJS Baubau Tak Libur Lebaran first appeared on DetikSultra.com.

Tanggal 1-14 April 2019 Fasilitas Kesehatan Tingkat Rawat Lanjut (FKTRL) sebesar Rp 11,4 miliar, kemudian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp 436 juta dengan total Rp 11,8 miliar.

Adapun pada tanggal 15-16 April dana kapitasi sebesar Rp 4,2 miliar, non kapitasi sebesar Rp 315 miliar dan FKTRL sebesar Rp 1,2 miliar, sehinggah total Rp 5.7

Mencakup wilayah RSUD Wakatobi, RSUD Buton, RSUD Kabupaten Muna, RSUD Baubau, RSUD Kabupaten Buton Utara, Siloam Hospital Buton, RSUD Kabupaten Buton Selatan dan RSUD Kabupaten Muna Barat.

“Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Baubau terdapat 162 FKTP dan 8 FKRTL yang telah kami bayarkan dana kapitasi dan tagihan klaimnya oleh BPJS kesehatan setempat,” ungkapnya.

Melalui konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BPJS Baubau, Natalia sangat berharap dengan digelontorkannya dana sekitar Rp 11 triliun oleh pusat, dimana BPJS Cabang Baubau mendapat Rp 17 miliar lebih, semoga menuntaskan berbagai problem yang ada.

“Dalam upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementrian Keuangan dan Kementrian Kesehatan,” tambahnya.

Reporter: Murdin
Editor: Rani

The post BPJS Baubau Bayarkan Rp17 Miliar ke Sejumlah RSUD first appeared on DetikSultra.com.

Pria biasa disapa Ardi ini mengaku, dirinya dipersulit saat mengurus balik nama dari peserta BPJS kelas ll status pengusaha menjadi peserta BPJS kelas lll status mandiri, namun Pihak BPJS tidak mengindahkan.

Pada tahun 2018 tepatnya bulan Agustus, saat itu dirinya diminta mengisi formulir sebagai sebuah prosedur administeasi. Ardi mengatakan meskipun sudah memenuhi syarat, namun hingga tahun 2019 belum tuntas.

“Saya sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diinginkan pihak BPJS, namun hingga sekarang belum berubah. Saya sudah bermohon sejak tahun lalu tapi pihak BPJS terlalu bertele-tele,” keluhanya.

Dengan nada kesal dia mempertanyakan, sebenarnya jaminan sosial yang dibangun oleh pemerintah bekerja sama dengan BPJS apakah lebih memihak kepada masyarakat atau hanya sekedar memihak kepada segelintir orang.

“Selain saya yang mendapatkan pelayanan yang tidak baik, saat itu ada juga seorang ibu peserta BPJS yang datang mengeluh baru selesai operasi langsung disuruh pulang oleh pihak rumah sakit, padahal mestinya belum bisa keluar,” pungkasnya.

Warga Kelurahan Lipu ini mengancam akan keluar sebagai peserta BPJS karena merasa dipersulit dalam berurusan dengan BPJS.

Sementara itu, Kepala BPJS Baubau yang hendak dikonfirmasi wartawan detiksultra.com, belum bisa ditemui karena sedang berada diluar daerah.

“Saat ini Pimpinan berada di Solo sedang mengikuti Rapat Arahan Strategis Nasional (RASNAS),” ucap Haris salah satu karawan BPJS Baubau.

Reporter: Murdin

Editor: Dahlan

The post Kantor BPJS Baubau dianggap Menyusahkan Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

“Tunggakan 2,4 miliar khusus pembayaran klaim bulan Juli saja, diluar bulan bulan 8 dan bulan 9. Karena untuk pembayaran klaim dua bulan tersebut masih dalam tahap verifikasi data oleh BPJS,”ungkapnya.

Direktur RSUD Kota Kendari, Asrida Mukaddim, mengatakan, adanya keterlambatan pembayaran klaim berdampak kepada pelayanan rumah sakit.

“Adanya keterlambatan pembayaran klaim, Pelayanan harus tetap berjalan tidak mungkin kita hentikan pelayanan. Karena setiap hari masyarakat datang untuk berobat, terpaksa kita mengutang obat,”ungkapnya.

BACA JUGA:
>   Atraksi Budaya Kansoda’a Memukau Pengunjung Wakatobi Wave
>   Pelantikan Sulkarnain Di Jadwal Januari 2019
>   Tawuran, Belasan Pelajar Diamankan
>   Pahlawan Nasional Asal Sultra Diabadikan Sebagai Nama Jalan

Lanjut dia, setelah klaim terbayarkan pihaknya akan melunasi utang obat tersebut.

Apapun kondisi rumah sakit, ia mengaku, sudah kewajibannya melayani pasien yang membutuhkan pertolongan tanpa alasan. Karena itu merupakan tanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan.

“Pihaknya berharap BPJS sesegera mungkin melunasi tunggakannya itu, karena RSUD Kota Kendari Defisit,”terangnya.

Untuk diketahui 95 persen pasien yang berobat di rumah sakit milik Pemerintah Kota Kendari adalah pemegang kartu BPJS.

Reporter: Ningsih
Editor: Sumarlin

The post Klaim BPJS Telat, RSUD Kendari Utang Obat first appeared on DetikSultra.com.

The post Ribuan Non-ASN Pemkot Kendari Ikut BPJS Ketenagakerjaan first appeared on DetikSultra.com.

The post Tidak Mampu, Remaja Ini Menahan Sakit Selama Sebulan first appeared on DetikSultra.com.

The post Ini Empat Daerah di Sultra dengan Tingkat Kepesertaan BPJS Terbaik first appeared on DetikSultra.com.