Sesuai instruksi pemerintah pusat, Bulog tetap memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga ini diharapkan menjadi jaring pengaman bagi petani agar hasil panen mereka tidak anjlok saat produksi melimpah. Dalam pelaksanaan penugasan ini, Perum Bulog Kantor Cabang Bombana dibantu oleh puluhan mitra penggilingan.

“Kami berkomitmen menyerap gabah petani dengan maksimal untuk tahun 2026. Gabah yang kami serap adalah gabah yang telah memasuki usia panen, sehingga dapat diolah menjadi beras berkualitas baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Diharapkan juga para petani lebih memperhatikan kualitas, mulai dari dijaga dari serangan hama, benih yang harus diganti karena menghasilkan kualitas bulir padi yang merah apabila digiling” ujar Aang Fahri Hajad, Pincab Perum Bulog Bombana.

Pada tahun 2025, Bulog Bombana berhasil mencatatkan angka penyerapan yang cukup tinggi. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mencapai target yang lebih besar di tahun 2026 yaitu gabah sebesar 64.500.000 kilogram atau 33.684.000 kilogram setara beras. Bulog juga mendapat penugasan untuk menyerap jagung. Untuk Kantor Cabang Bombana sendiri diberi target untuk menyerap jagung sebanyak 990.000 kilogram. Demi kelancaran di lapangan, Perum Bulog dibantu oleh beberapa pihak yaitu untuk kegiatan penyerapan gabah/ beras, Bulog didampingi oleh TNI. Sementara untuk jagung, Bulog didampingi oleh Polri serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tiap kecamatan di Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan.

Masyarakat dan petani di Bombana dan Konawe Selatan menyambut baik langkah ini, mengingat daerah ini merupakan lumbung pangan di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya kepastian serapan dari Bulog, petani merasa lebih tenang dalam memulai musim tanam berikutnya. (cds)

Reporter: Septi Syam
Editor: Wulan

The post Bulog Bombana Mulai Serap Gabah Petani, Target 2026 Meningkat Signifikan first appeared on DetikSultra.com.

Penyebabnya, kebutuhan material bangunan baik itu batu, timbunan dan pasir sulit diperoleh. Pun jika ada, harus dipasok dari luar Bombana, dengan harga sangat tinggi melebihi pagu yang tersedia.
Gara-gara ini, pihak ketiga atau kontraktor yang memiliki pekerjaan di daerah itu dan sudah meneken kontrak dengan Pemda, dibuat kelimpungan. Mereka tak bisa menuntaskan komitmen pekerjaan akibat tidak adanya perusahaan pertambangan batu resmi atau legal yang beroperasi di Bombana.

“Kami berharap, agar masalah ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kami dihadapkan pada situasi yang simalakama,” kata Asrin Sarewo, Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Kabupaten Bombana.

Asrin mengaku tambangan batu yang di Bombana kini diributkan karena beroperasi tidak resmi alias illegal hingga memantik kegaduhan. Asrin tidak memungkiri hal itu. Karena sepengetahuannya, memang hanya satu perusahaan tambang batu resmi yang ada di Bombana yakni PT Bombana Maju Makmur (BMM). Sayangnya, izin BMM hanya untuk melayani kebutuhan internal di Jhonlin Grup, bukan untuk dikomersilkan. Pun bila dibolehkan untuk dijual keluar, tetap saja tidak bisa memenuhi semua permintaan batu bagi masyarakat dan pihak rekanan di Bombana.

Asrin mengaku, aktivitas pertambangan batu illegal tidak hanya terjadi di Kabupaten Bombana, sejumlah daerah di Sultra dipastikan menggunakan material batu dari pertambangan tidak resmi. Namun begitu, sampai sejauh ini pembangunan di beberapa kabupaten itu terus berlanjut dan menghasilkan pendapatan asli buat daerah. Uniknya, di Bombana seperti jadi sesuatu yang tabu.

Olehnya itu, mengingat tahun anggaran 2025 ini dua bulan lagi akan segera berakhir, Ketua Aspekindo Bombana ini meminta pengertian dari semua pihak termasuk Forkopimda di Bombana untuk memberikan kebijaksanaan kepada pihak rekanan untuk menyelesaikan pembangunan yang sudah berkontrak, termasuk kepada masyarakat yang membutuhkan batu dan pasir untuk membangun rumahnya.

“Kalau dilarang karena mengambil batu di tempat yang belum berizin, kami bisa memastikan tidak aka ada satupun pembangunan di Bombana yang jalan. Termasuk dari pihak rekanan atau kontraktor. Padahal kontraktor ini sudah berkontrak. Sekarang waktu tak sampai dua bulan sudah harus selesai. Olehnya itu, kami minta kebijaksanaan semua pihak, termasuk kepada oknum yang meributkan aktivitas tambang batu di Bombana,” katanya.

Asrin mengaku, jika pembangunan di Kabupaten Bombana tetap dipaksakan mengambil batu ditempat resmi, ia memastikan tidak ada proyek di Bombana yang akan tuntas di tahun 2025. Semua pekerjaan yang sudah berkontrak dipastikan gagal. Beberapa alternatif pengambilan batu resmi seperti di Tinanggea dan Moramo, di Kabupaten Konawe Selatan, akan sulit dipenuhi oleh pihak rekanan.

“Jaraknya jauh, biayanya sangat tinggi. Diluar pagu anggaran yang tersedia,” jelasnya. Asrin menyebut, ada koleganya yang karena mengejar target selesai, terpaksa mengambil batu di Tinanggea. Ternyata harganya Rp1,3 juta untuk satu ret. Sementara harga terkontrak HPS Pemda Bombana hanya Rp800 ribu an. Jika ini tetap dipaksakan, tidak ada kontraktor yang bisa menyanggupi dan itu berarti, PAD hilang.

Olehnya itu, Asrin kembali menyarankan kepada semua pihak untuk bijaksana menyikapi berbagai pembangunan hingga akhir tahun 2025 ini. Jika di tahun 2026 mau diperketat, Asrin memberikan ruang kepada seluruh pihak. “Izinkan kami menyelesaikan pekerjaan yang sudah berkontrak ini. Memang kami akui salah. Tetapi karena keadaan yang menuntut kami merampungkan kegiatan. Andai ada tambang batuan resmi di Bombana, lalu kami tetap cari yang tak berizin, itu wajar kami disalahkan,” tukasnya. (kjs)

The post Gaduh Persoalan Tambang Batuan di Bombana, Aspekindo Minta Semua Bijaksana first appeared on DetikSultra.com.

Fotonya viral, setelah diunggah oleh akun Facebook (FB) Diskominfo Bombana saat mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 15 Agustus 2025 lalu di Aula Kantor Bupati Bombana.

Viralnya foto tersebut, memantik berbagai respons dari masyarakat. Tak tanggung-tanggung, Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian pun ikut mengomentari. Purnawirawan polisi berpangkat empat bintang ini menyampaikan jabatan kepala daerah bukan panggung untuk menunjukkan kemewahan.

Pejabat publik mestinya menunjukkan hidup sederhana, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan terpenting pajabat publik harus lebih peka terhadap kepentingan urgensi masyarakat, bukan menonjolkan sesuatu yang berlebihan.

Baca Juga : Viral Bupati Bombana Pakai Jam Tangan Mirip Rolex, Ini Klarifikasinya

“Seharusnya jangan seperti itu. Sebagai pejabat publik, kita harus menunjukkan sikap yang empatik terhadap masyarakat dengan pola hidup yang sederhana. Kalau viral seperti ini, publik bisa kehilangan simpati,” katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (27/8/2025) kemarin.

Tito mengatakan, ketika masyarakat sudah kehilangan simpati terhadap pejabat publik, apapun kebijakan yang diambilnya akan mendapat tanggapan negatif bahkan bisa menjadi bahan cibiran dan kehilangan kepercayaan.

“Kalau pemimpin itu mendapatkan kepercayaan, maka kebijakan apapun akan didukung oleh rakyat,” imbuh mantan Kapolri ini.

Diberitakan sebelumnya, foto Bupati Bombana yang mengenakan jam tangan mewah tersebut viral di media sosial (Medsos).

Dalam foto itu, terlihat mantan Kadis PU SDA dan Bina Marga Sultra ini memakai jam tangan merek Rolex tipe GMT-Master II 126729VTNR berbahan emas putih seharga sekitar Rp900 juta.

Burhanuddin mengaku bahwa jam tangan yang ia kenakan bukanlah barang asli, melainkan produk tiruan yang dibelinya di Pasar Mangga Dua, Jakarta beberapa bulan lalu usai melaksanakan ibadah umrah.

“Harganya hanya Rp1,9 juta. Itu KW, bukan asli. Kalau asli, saya tidak mampu beli,” tuturnya. (ads)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Mendagri Tito Karnavian Sentil Bupati Bombana yang Viral Pakai Jam Rolex Harga Ratusan Juta first appeared on DetikSultra.com.

Jam tangan asal Swiss yang ditaksir bernilai hampir Rp1 miliar itu dikenakan Burhanuddin saat mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Foto tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook resmi Dinas Kominfo Bombana. Namun, setelah menjadi viral di berbagai platform media sosial, unggahan tersebut kemudian dihapus dari laman Facebook Kominfo Bombana.

Sejumlah warganet menyoroti gaya hidup mewah Bupati Burhanuddin yang tampak percaya diri mengenakan jam tangan mewah di tengah prosesi resmi pengukuhan Paskibraka.

Sebagai pejabat publik, terlebih lagi kepala daerah, masyarakat berharap Burhanuddin menunjukkan sikap sederhana guna menjaga kepercayaan publik.

Saat ditemui awak media pada Selasa (26/8/2025) kemarin di acara pasar murah di Eks Tugu MTQ Kendari, Burhanuddin memberikan klarifikasi. Ia membantah bahwa jam tangan tersebut adalah produk asli Rolex.

“Itu KW, saya beli di Pasar Mangga Dua Jakarta setelah pulang umrah beberapa bulan lalu. Harganya Rp1,9 juta. Saya tidak mampu beli yang asli,” ujarnya singkat.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Rolex.com, model jam tangan yang dikenakan Burhanuddin menyerupai tipe GMT-Master II 126729VTNR. Jam tangan ini terbuat dari emas putih dengan diameter 44 milimeter, dan dibanderol seharga Rp824.781.000.

Sementara itu, situs Monochrome menyebutkan harga tipe yang sama mencapai 48.450 euro, atau setara dengan sekitar Rp900 juta jika dikonversikan ke rupiah. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Viral Bupati Bombana Pakai Jam Tangan Mirip Rolex, Ini Klarifikasinya first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Perum Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Gerakan tersebut merupakan sinergi serta kerjasama antara Pemda Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan Bombana dengan Perum Bulog Kancab Bombana dan

Gelaran ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional, khususnya di Kabupaten Bombana.

Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah titik yakni depan Kompleks Gudang Bulog, Pasar dan Alun-alun depan masjid raya yang akan dilaksanakan setiap hari.

Dalam kegiatan ini, dilakukan penjualan langsung kepada masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram. Stok beras yang disediakan sebanyak 200-400 karung tiap titik penjualan.

Pimpinan Perum Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad mengatakan GPM ini mulai dilaksanakan pada 31 Juli sampai Desember 2025

“Melalui gerakan pangan murah ini untuk menyasar konsumen akhir dalam hal ini masyarakat. Ini juga bertujuan untuk menekan harga jual beras di pasaran,” katanya.

Aang Fahri mengatakan, beras SPHP yang tersedia ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan.

Selain dalam gelaran ini, Bulog Bombana akan terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya secara merata.

Masyarakat juga diingatkan dan diimbau untuk membeli beras SPHP dengan kemasan utuh, kemasan yang sudah tergunting berpotensi telah dibuka, dikemas ulang dan memiliki timbangan yang telah dikurangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saat membeli beras SPHP tiap kemasan beras akan digunting didepan pembeli untuk memastikan beras yang dijual benar-benar dalam kondisi baik secara kualitas, timbangan dan menggunakan kemasan baru,” pungkasnya.

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Distapang Bombana dan Bulog Ingatkan Masyarakat Beli Beras SPHP Kemasan Utuh first appeared on DetikSultra.com.

“Kami menghargai apa yang dilakukan Pemda Bombana, tapi dengan segala hormat, bagi kami pertemuan itu tidak sah. Salah satu alasanya, karena para pihak yang diundang tidak memiliki legal standing untuk hadir. Bagi kami, ini cacat hukum. Makanya, kami tegas menyatakan menolak semua resume pertemuan tersebut yang sudah kami tuangkan dalam nota keberatan,” urai kuasa hukum PT PLM, dari kantor advokat Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. Nota keberatan tersebut sudah diserahkan ke Wakil Bupati Bombana, yang kala itu memimpin mediasi.

Dalam surat nota keberatan nomor 05/KH.PLM/AW-VI/2025 tertanggal 24 Juni 2025, PLM menyatakan dengan tegas menolak mediasi. Alasannya, rapat mediasi tersebut dianggap melanggar asas legalitas, mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melibatkan pihak-pihak yang tidak sah secara hukum maupun adat. “Kami menyatakan bahwa rapat mediasi ini harus dihentikan dan tidak dilanjutkan dalam bentuk apa pun karena cacat hukum”, kata Adi Warman SH, dalam siaran persnya tertanggal 25 Juni 2025, yang diterima media ini.

Menurut Adi Warman, sebagai pemimpin rapat saat itu, Wakil Bupati telah terang menjelaskan bahwa para pihak dalam objek perjanjian kerja sama lahan adalah antara pihak Kerajaan Moronene dan pihak perusahaan PT Panca Logam Makmur (PLM), dimana para pihak-pihak yang menandatangani perjanjian adalah perwakilan yang sah yang ditunjuk oleh masing-masing pihak pada saat itu dan bukan atas nama pribadi/perorangan. Harusnya, Pemkab Bombana bisa lebih bijaksana dan adil menilai situasi tersebut.

Faktanya, pimpinan rapat malah menyebut kembali pihak-pihak yang tidak lagi berkepentingan di dalam perjanjian untuk hadir sebagai undangan bahkan sebagai pribadi, yakni tercantum nama Leo Chandra Edward dan Fredie Tan di dalam surat undangan mediasi. Bagi PLM, diundangnya Leo Chandra Edward itu cacat hukum karena yang bersangkutan tidak memiliki legal standing yang jelas dan tidak mempunyai hak bersuara mewakili perusahaan karena sudah tidak lagi menjadi pemegang saham dan tidak lagi menjabat appaun di vdalam perusahaan.

Dalam keterangannya kepada media, Dr. Adi Warman menyatakan bahwa mediasi yang digelar oleh tersebut telah mengabaikan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum, karena beberapa alasan. Pertama, tidak mengindahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). “Kedua, karena mengundang dan melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki dasar hukum maupun adat sebagai perwakilan yang sah,” terang Adi Warman.

Padahal, kata Adi Warman, klaim atas lahan seluas lebih kurang 600 hektare di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana telah diselesaikan melalui proses peradilan dan dinyatakan sah sebagai tanah ulayat Kerajaan Moronene di bawah penguasaan Abdul Latif Haba melalui tiga tingkat peradilan. Pertama, Putusan PN Kendari No. 23/Pdt.G/2022/PN Kdi. Lalu, putusan PT Sultra No. 94/Pdt/2022/PT. KDI dan terakhir adalah putusan MA RI No. 2801 K/Pdt/2023.

“Ini semuanya sudah inkracht dan mengikat secara nasional. Kami bukan tidak mengakui adanya perjanjian lahan antara pihak perusahaan dengan pihak kerajaan, namun mediasi itu adalah bentuk pengabaian nyata terhadap putusan pengadilan dan prinsip negara hukum, karena menghadirkan pihak-pihak yang tidak lagi mempunyai legal standing yang tepat,” tegas kuasa hukum PLM dari Kantor Advokat Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A
Dalam nota keberatan tersebut, PLM juga menyampaikan peringatan tegas kepada Pemkab Bombana agar tidak melanjutkan atau mengulang proses mediasi terkait lahan dimaksud. Alasannya, setiap forum yang mengabaikan putusan pengadilan serta melibatkan pihak yang tidak memiliki legal standing hanya akan memperkeruh suasana, menimbulkan potensi konflik sosial, dan mencoreng kewibawaan pemerintah.

PLM juga mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bombana agar menangguhkan seluruh proses pengukuran, pemetaan, dan sertifikasi lahan yang didasarkan pada risalah mediasi tersebut. Perusahaan ini juga berharap agar aparat penegak hukum berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan baik dalam notulen rapat mediasi ataupun tindakan hukum yang dapat disalahartikan dan menimbulkan kegaduhan.

PLM melalui kuasa hukumnya menegaskan kembali bahwa pihaknya tetap menghormati kemitraan dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani secara sah dengan Kerajaan Moronene pada masa lalu. Namun mereka tidak dapat menerima pelaksanaan mediasi yang dinilai menyimpang dari putusan pengadilan. “Negara hukum tidak boleh tunduk pada opini, tekanan, atau forum informal. Supremasi hukum adalah pondasi utama penyelesaian konflik agraria dan sosial,” tegas Adi Warman menutup pernyataannya.(dds)

Reporter: Muh.Ridwan Kadir
Editir: Biyan

The post Panca Logam Klaim Mediasi Lahan oleh Pemda Bombana Tidak Sesuai Prosedur Hukum first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan sosialisasi program MBG ini bertempat di Aula Kantor Bupati Bombana. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diikuti oleh 300-an peserta warga Bombana.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei, Bupati Bombana Buharrudin, dan Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Alwin Supriyadi.

Dengan dilakukannya sosialisasi program MBG di aula Kantor Bupati Bombana anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei mendidaklanjuti perihal program makan gratis ini, terutama yang akan diadakan sosialisasi di Bombana.

“Sosialisasi hari ini bertujuan untuk mendapatkan pemahan yang lebih baik mengenai peran Badan Gizi Nasional dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia, serta bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasi masalah tersebut,” ucap Ahmad Safei.

Partisipasi bersama sangat diperlukan agar target optimalisasi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia dapat tercapai sesuai rencana di tahun ini.
“Oleh karena itu mari kita bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kota Bombana ini,” tambahnya.

Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Alwin Supriyadi menjelaskan dukungan dari BGN agar dapat membangun dari desa dan menjelaskan pemenuhan gizi yang baik akan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi dan berkontribusi kepada masyarakat.

“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu Peningkatann akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi dan peningkatan pola makan sehat,” harap Alwin.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini. Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis Badan Gizi Nasional yang bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan pengetahuan gizi sasaran peserta didik dan non peserta didik (sesuai Perpres tahun 2024) dalam rangka mendukung terwujudnya generasi emas menuju Indonesia 2045. (*)

Reporter: Septi Syam
Editor: Wulan

The post Hadir di Bombana, Tim Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Disambut Antusiasme Warga first appeared on DetikSultra.com.

Air setinggi lutut orang dewasa bercampur material tanah merah merendam sebagian besar rumah masyarakat di wilayah Desa Baliara.

Kepala Desa (Kades) Baliara Ancu mengatakan, beberapa hari belakangan ini, sebagian besar wilayah di Kabupaten Bombana, termasuk Desa Baliara terus diguyur hujan.

“Tempat wilayah banjir itu di rumpun Kabeana dan Bugis, akibat hujan yang turun kemarin,” kata dia saat dihubungi dari Kendari, Rabu (27/3/2024).

Ancu menerangkan, sebelumnya di daerah tersebut kerap terjadi banjir ketika memasuki musim penghujan. Namun air yang menggenang rumah-rumah warga masih relatif jernih, tidak keruh seperti saat ini.

“Bedanya hari ini, ketika banjir airnya keruh (bercampur lumpur). Itu memang kawasan dataran rendah, kemudian karena kebetulan hujan kemarin ditambah air pasang, sehingga airnya tidak langsung turun ke laut. Apalagi dia punya parit, saluran airnya juga tidak baik,” terang Kades Baliara.

Terkait air banjir bercampur lumpur, lanjut Kades Baliara ini menuturkan bahwa salah satu faktor yakni adanya aktivitas tambang ore nikel oleh perusahaan yang melakukan penambangan di Desa Baliara.

Namun untuk kasus ini, ada hal lain yang membuat air banjir menjadi keruh, karena ada penimbunan pemakaman yang tidak ditalud. Akhirnya tanah yang dibawa air hujan membuat airnya keruh.

Ia menyebut, pihak perusahaan sebenarnya sudah membangun cekdam sebagai penyaring air agar tidak keruh sewaktu turun hujan. Namun cekdam tersebut tak mampu menampung debit air, dan meluap turun ke bawah (perkampungan).

“Namun mungkin penyebabnya, adanya perusahaan (aktivitas tambang nikel) begitu,” jelas dia.

Ancu juga mengaku, sejak perusahaan tambang melakukan aktivitas, memang air laut di sepanjang garis pantai sudah keruh, dan itu telah berlangsung lama.

Sehingga, berbicara dampak, yang paling merasakannya adalah warga Bajo yang mendiami pesisir Pantai Desa Baliara, walupun dampaknya tidak begitu signifikan. Sebab, rata-rata masyarakat Bajo yang bekerja sebagai nelayan itu, wilayah tangkap ikannya jauh dari pemukiman mereka.

Paling, sebut dia, air laut keruh membuat jarak pandang masyarakat Bajo ketika turun menyelam menombak ikan tidak terlihat jelas.

“Salah satu penyebab air keruh juga, pernah masyarakat Bajo kena gatal-gatal, mungkin penyebabnya itu (air keruh campur lumpur), karena lumpur pasti ada pengaruhnya,” tuturnya.

Kondisi ini pun, tambah dia membuat masyarakat Bajo yang mendiami Pesisir Pantai Desa Baliara pasrah menerima dampak akibat aktivitas penambangan nikel.

Meski begitu, masyarakat berharap perusahaan memberikan kompensasi sebagai ganti pemukiman mereka tercemar, termasuk kompensasi dampak debu bagi masyarakat tinggal di daratan.

“Itu saja (kompensasi dampak) yang belum terealisasi. Tetapi secara umum, kehadiran perusahaan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, dan banyak warga di sini yang dipekerjakan, termasuk CSR perusahaan juga selalu disalurkan dalam bentuk fisik,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Diterjang Banjir Bercampur Lumpur Tanah Merah, Pemukiman Warga Desa Baliara Bombana Diduga Tercemar first appeared on DetikSultra.com.

Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto mengatakan, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban bagi setiap pejabat pengelola keuangan di masing-masing OPD. Sehingga, dapat menciptakan pengendalian manajemen keuangan yang semakin efektif dan efisien.

Ia menganggap, telah terjadi perubahan paradigma di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban antara keuangan negara dan daerah yang mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, andal, dan akuntabel.

“Selalu ada perubahan peraturan yang mengharuskan untuk selalu menyesuaikan dan menerapkan dengan ketentuan yang baru. Ini harus dipahami dan dikuasai sebagai pengelola keuangan daerah, agar terhindar dari kesalahan prosedur bahkan kerugian daerah,” ungkap Edy Suharmanto.

Kegiatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, menurutnya perlu segera dilaksanakan agar kesamaan persepsi, langkah, tindakan secara integral dapat menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, akan terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan itu, Senin (22/01/2024), turut dihadiri perwakilan Kepala BPK, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Bombana serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post Tingkatkan Kapasitas Perbendaharaan, Pemkab Bombana Berangkatkan Bendahara OPD Jalani Diklat first appeared on DetikSultra.com.

Pj Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto mengatakan, kerja sama antardaerah ini merupakan salah satu upaya kongkrit pengendalian inflasi daerah. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan tugas pengembangan ekonomi daerah masing-masing.

“Objek kerja sama dan kesepakatan bersama ini, adalah komoditas unggulan masing-masing daerah berdasarkan peta surplus dan defisit,” ujar Edy Suharmanto, Senin (22/01/2024).

Diketahui, Kabupaten Bantaeng memiliki holtikultura yang melimpah, seperti cabe dan bawang merah. Ketika Pemkab Bombana membutuhkan, bisa diambil dari Kabupaten Bantaeng, begitu juga sebaliknya.

Demikian dengan Kabupaten Sidrap yang memiliki potensi komoditas telur dan ayam potong yang surplus. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post Pemkab Bombana Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Bantaeng dan Sidrap di Bidang Pertanian first appeared on DetikSultra.com.

Bersama tujuh pemeriksaan lainnya, Ketua Tim Audit Inspektorat Bombana, Hasmawati mengatakan, pemeriksaan ini merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sebagai suatu komitmen dari pihak inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

“Kami melakukan pemeriksaan mulai dari DPA 2023, SPJ hingga Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan 15 item yang menjadi fokus pemeriksaan. Hasil temuan dan rekomendasi akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya” tutur Hasmawati.

Pemeriksaan itu disambut secara positif oleh Sekertaris DPM-PTSP Kabupaten Bombana, Nurdin Rahim. Ia berpendapat, dengan adanya evaluasi tersebut, pihaknya berkomitmen untuk berkolaborasi dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan anggaran.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan yang bermutu” kata Nurdin Rahim.

Ia berharap, kedepan pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Bombana akan semakin meningkat dalam pengeloaan anggaran dan juga memberikan pelayanan bermutu bagi masyarakat. (kjs)

The post Inspektorat Audit Penggunaan Anggaran DPM-PTSP Bombana first appeared on DetikSultra.com.

Penilaian yang dilakukan oleh ORI Sultra mencakup berbagai aspek, termasuk kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi dan respons terhadap pengaduan masyarakat.

Kepala ORI Sultra Mastri Susilo mengatakan, penilaian diberikan merupakan bentuk apresiasi atas upaya dan dedikasi Pemkab Bombana dalam meningkatkan standar pelayanan publik. Hasil penilaian yang diterima Pemkab Bombana masuk dalam zona kuning.

“Artinya, tingkat kepatuhan pelayanan publik di Bombana yaitu sedang. Kami selalu siap bersinergi dan memberikan bimbingan teknis, agar pelayanan publik di Bombana semakin berkualitas dan sesuai dengan standar kepatuhan yang ditetapkan” kata Matri Susilo.

Sementara itu, Pj Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kepatuhan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa hasil penilaian ini akan menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif.

“Ini merupakan motivasi untuk terus bekerja keras, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Bombana. Kami akan mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat,” ujarnya. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post ORI Sultra Apresiasi Kinerja Pemkab Bombana Terhadap Pelayanan Publik first appeared on DetikSultra.com.

Ia mengatakan, pemecatan dan usulan PAW terhadap Amiadin karena putranya masuk sebagai calon anggota legislatif (Caleg) melalui partai lain dan dianggap menjatuhkan martabat PPP.

Menanggapi pernyataan itu, Isdiman Azhar merasa keberatan, karena hal tersebut tidak dapat disandingkan atau menjadi dasar PAW terhadap Amiadin.

Ia menyampaikan bahwa PAW anggota DPR/DPRD lazim selama sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, memenuhi aspek substantif dan prosedural tahapan prosesnya. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Harusnya, didahului klarifikasi proses internal yang ditetapkan melalui keputusan Mahkamah Partai PPP,” ujar Isdiman Azhar, Kamis (18/01/2024).

Menurutnya, aspek prosedural maupun tingkatan PAW DPRD Kabupaten/Kota harusnya diusulkan DPC PPP kepada DPP-PPP melalui DPW Provinsi. Bukan instruksi DPW Provinsi sebagaimana tertuang dalam surat DPW PPP Nomor 2322/IN/DPW/XII/2023, tentang instruksi PAW.

Kemudian, hal janggal lainnya, dalam SK tersebut, menentukan nama atau calon pengganti, yang seharusnya ranah KPU Bombana sebagaimana aturan PKPU Nomor 6 Tahun 2019.

Ia menganggap, pernyataan ketua DPC PPP Bombana tidak cukup beralasan sebagai dasar usulan PAW Amiadin. Dapat berarti PPP diduga tidak konsekuen dalam menjalankan mekanisme AD/RT partai yang mengakibatkan kerugian terhadap kliennya.

Baca Juga: PPP Kembali PAW Kadernya di DPRD Bombana

“Yang benar saudara Amiadin tidak kembali mencalonkan legislatif 2024-2029 karena ingin istirahat dan fokus pada keluarga. Dan telah menyampaikan apabila kembali ke gelanggang politik maju tingkat Provinsi tetapi tidak diakomodir DCT partai. Maka tindakan dan perbuatan PPP tidak beralasan hukum mengakibatkan surat-surat yang terbit setelahnya, terkait usulan PAW tersebut dianggap batal demi hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Sultra, Andi Sumangerukka tak banyak berkomentar mengenai pemecatan anggota DPRD kader PPP Bombana itu. Ia mengaku PAW itu sudah dalam koridor mekanisme aturan dan ketentuan partai.

“Mekanismenya misalnya, maju di partai lain, itu pasti akan ada pemecatan. Dan semua partai peraturannya sudah seperti itu,” singkatnya. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Usulan PAW Anggota DPRD Bombana Amiadin first appeared on DetikSultra.com.

Aplikasi SIPD digunakan Bappeda Bombana menginput Rencana Awal (RA) dan Rencana Kerja Daerah Kabupaten Bombana tahun 2025, untuk memastikan data yang akurat agar dapat merumuskan pembangunan terkini, memberikan akses informasi yang mudah dipahami serta memperkuat akuntabilitas publik melalui kemudahan akses.

Penginputan data melalui aplikasi SIPD mulai dilakukan pada Rabu (17/1/2024) di aula Kantor Bappeda Bombana. Kegiatan itu melibatkan tim yang terdiri dari para ahli perencanaan, analis data, dan pihak terkait lainnya, untuk verifikasi data yang masuk ke dalam sistem.

“Penggunaan SIPD dapat mengoptimalkan pengumpulan data, analisis kebutuhan serta perincian rencana kerja yang lebih cermat” jelas Kapala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim saat ditemui di aula Kantor Bappeda, Kamis (18/1/2024).

Selain itu, fungsi dari sistem itu ialah memfasilitasi integrasi data antar departemen terkait dan menghindari duplikasi data, juga meningkatkan konsistensi informasi rencana-rencana tersebut ke dalam platform SIPD yang canggih.

“Setelah penginputan data ini selesai, kami juga akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data yang terintegrasi dan konsisten” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, La Bangun.

Diharapkan, dengan pemanfaatan teknologi ini, Kabupaten Bombana dapat lebih efektif dalam rencana pembangunan dalam rangka mensejahterakan dan memajukan daerah. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post Bappeda Bombana Manfaatkan Teknologi SIPD untuk Transparansi Pembangunan first appeared on DetikSultra.com.

Berbeda dengan partai lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bombana justru mendepak kader terbaiknya. Sebelumnya, anggota DPRD dapil satu Hasan Hanani menjalani Pergantian Antar Waktu (PAW). Kali ini, anggota DPRD dapil lima, Amiadin, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bombana empat periode itu, juga disingkirkan dan bakal menjalani PAW.

Melalui kuasa hukumnya, Isdiman Azhar mengatakan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian Amiadin dari keanggotaan PPP dan persetujuan PAW telah melanggar AD/ART PPP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saudara Amiadin tidak pernah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan putusan badan kehormatan DPRD Kabupaten Bombana. Kemudian, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan AD/ART peraturan organisasi PPP, maupun terbitnya surat Putusan Mahkamah Partai PPP yang berkekuatan hukum tetap” ujarnya, Selasa (16/1/2023).

Ia menganggap, SK pemberhentian keanggotaan dan rekomendasi PAW terhadap Amiadin jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 100 huruf (b), Pasal 104 dan pasal 105 ayat 1.

Oleh karena itu, ia menganggap surat DPW nomor 2322/IN/DPW/XII/2023 tentang instruksi PAW dan surat DPC PPP nomor: 111/EX/DPC/BBN/XII/2023 perihal rekomendasi PAW tertanggal 19 November 2023 terhadap Amiadin melanggar AD/ART PPP maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Sebagai warga negara yang baik, perlu menghormati aturan perundangan – undangan yang berlaku, taat asas dan patuh metodologi. Kami menduga, surat keputusan tersebut melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas akuntabilitas” jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi dalam kunjungannya ke Bombana, Rabu (17/01/2024), Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Sultra, Andi Sumangerukka tak banyak berkomentar mengenai pemecatan anggota DPRD kader PPP di Bombana. Ia menyebut, hal itu sudah dalam koridor mekanisme aturan dan ketentuan partai.

“Mekanismenya misalnya, maju di partai lain, itu pasti akan ada pemecatan. Dan semua partai peraturannya sudah seperti itu” singkatnya. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post PPP Kembali PAW Kadernya di DPRD Bombana first appeared on DetikSultra.com.

Edy Suharmanto mengatakan pentingnya menjaga integritas dan transparansi selama proses ini. Mulai dari tahap penyortiran sampai dengan tahapan – tahapan pemilu selesai.

“Saya memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Kepentingan masyarakat Bombana harus diutamakan dan kita berharap pemilu berlangsung dengan damai dan adil,” ujar Edy di Kendari, Selasa (9/1/2024).

Kegiatan peninjauan langsung itu diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait integritas dan kredibilitas pemilu di Kabupaten Bombana. Pemerintah setempat berharap agar seluruh warga dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana Hasdin Nompo mengatakan, proses pelipatan surat suara pada hari ini telah selesai dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti.

“Pelipatan surat suara telah rampung, untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses ini. Semua pihak telah bekerja keras untuk menjaga integritas dan keabsahan surat suara,” jelas Hasdin.

Meski pelipatan surat suara telah selesai, namun tahap penyortiran masih akan dilakukan untuk memastikan surat suara terhitung dengan benar dan akurat. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post Pastikan Tak ada Kendala, Pj Bupati Bombana Tinjau Kesiapan Surat Suara first appeared on DetikSultra.com.

Drumband Yonif 725 Woroagi tampak berpartisipasi dalam parade yang dipandu dengan semangat dan kegembiraan.

Dandim 1431Bombana, Andi Irfandi, menanggapi positif kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi partisipasi Drumband 725 Woroagi dalam memeriahkan acara ini.

“Kami sangat menghargai kontribusi positif dari Drumband Yonif 725 Woroagi yang turut memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Bombana ini. Semoga kebersamaan ini dapat terus
terjaga,” ungkapnya.

Drumband ini merupakan ikon bagi Batalyon Infanteri 725 Woroagi dan sebagai sarana untuk mempromosikan Batalyon dan TNI-AD yang baru dibentuk saat pelaksanaan satgas 2022 bagi anggota yang Komando Rumah untuk menambah kemampuan prajurit selain bidang militer. Selain itu untuk mengisi kegiatan agar terhindar dari pelanggaran.

“Tentunya kebersamaan ini tidak hanya memperkuat keterlibatan TNI dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga memperkokoh rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sekaligus memperkenalkan brumband batalyon kami,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto mengatakan, pentingnya perayaan HUT sebagai momentum awal bagi Kabupaten Bombana yang 20 tahun lalu mekar dari Kabupaten Buton.

“Meskipun di tengah situasi yang tak menentu seperti sekarang ini, tingkat inflasi yang semakin tinggi, namun kita masih mampu bertahan. Ancaman kemiskinan ekstrim, angka stunting yang masih tinggi, daya beli masyarakat terhadap produk lokal yang masih rendah serta situasi kerawanan sosial dan politik menjelang pemilu adalah tantangan bagi kita semua untuk terus survive dan tetap solid dalam menjaga stabilitas keamanan daerah kita”, ujarnya. (cds)

Reporter: Muh. Ian Handrian Syah
Editor: Wulan

The post Drumband Yonif 725 Woroagi Meriahkan HUT Bombana ke-20 first appeared on DetikSultra.com.

Untuk menangani persoalan tersebut, Pj Bupati Bombana Ir. Burhanuddin telah melakukan penandatanganan MoU pengembangan ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Bombana bersama General Manager PT PLN (Persero) unit induk distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, Moch. Andy Adchaminoerdin.

Penandatanganan itu merupakan hasil dari rapat sebelumnya bersama Ditjen Ketenagalistrikan pada 28 Februari lalu.

Penandatanganan MoU itu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan pihak terkait di bidang ketenagalistrikan untuk mendukung program kegiatan investasi maupun kegiatan layanan umum di Kabupaten Bombana.

Pj Bupati Bombana mengatakan, penandatanganan MoU itu juga sesuai kebijakan nasional dan provinsi dengan tagline ‘Menata Kota dan Memberdayakan Desa’.

“Kerja sama seperti ini sangat dibutuhkan, juga melihat potensi di Pulau Kabaena terbilang besar terutama dengan adanya tambang nikel,” ujar Burhanuddin.

Untuk mewujudkan kelistrikan yang mencukupi dari kapasitas dan waktunya, penambahan mesin pembangkit diesel kapasitas 2 x 500 KW pada lokasi PLTD di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat dan peralatan pendukungnya.

Ir. Burhanuddin berharap, kerja sama ini bisa berlangsung terus menerus, karena masih banyak pulau-pulau kecil di Kabupaten Bombana yang masih membutuhkan penerangan khususnya di Pulau Kabaena. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post Pemkab Bombana dan PT PLN Teken MoU Atasi Krisis Listrik di Kabaena first appeared on DetikSultra.com.

Saat meresmikan asrama putri ini, Pj Bupati Bombana didampingi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Sekda dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bombana mengucapkan rasa syukur bahwa asrama mahasiswa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana, dapat selesai sesuai tahapannya, meskipun belum rampung secara keseluruhan.

Asrama mahasiswa dengan luas lahan 978 meter persegi, hingga saat ini progres pembangunan baru terealisasi 1 Lantai dengan fasilitas 11 kamar dan 4 kamar mandi yang sudah layak untuk digunakan.

Keberadaan asrama mahasiswa di Kota Makassar merupakan bentuk konkrit perhatian dan kerja keras Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh stakeholder terkait terhadap pendidikan mahasiswa Kabupaten Bombana yang melanjutkan studi di perguruan tinggi di kota Makassar.

Pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa tersebut, harus mengacu pada regulasi Peraturan Bupati Bombana nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemda Kabupaten Bombana.

“Wajah Bombana di masa depan tergantung kepada bagaimana sumber daya manusia generasi muda Bombana saat ini, asrama mahasiswa ini adalah wadah untuk mewujudkan impian mahasiswa Bombana” ujar Burhanuddin, Sabtu (3/6/2023).

Ia berharap asrama mahasiswa ini betul-betul dimanfaatkan sesuai tujuannya, digunakan sebagai tempat tinggal, ruang diskusi, ruang belajar juga tempat untuk melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat.

Ia berpesan agar selalu menjaga dan merawat asrama mahasiswa tersebut agar tetap dalam keadaan baik, bersih dan asri, sehingga selalu menghadirkan rasa nyaman bagi penghuninya maupun tamu yang berkepentingan.

Tak hanya di Kota Kendari dan Makassar, Pemda Bombana juga telah mengalokasikan anggaran pembangunan asrama mahasiswa Bombana di Kabupaten Kolaka yang berlokasi di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, yang nantinya juga akan dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Biyan

The post Pj Bupati Bombana Resmikan Asrama Mahasiswa Putri di Makassar first appeared on DetikSultra.com.

Ketua IMI Bombana Idhan Halik mengatakan, persiapan penyelenggaraan kegiatan ini sudah mencapai 80 persen. Kegiatan Grasstrack ini merupakan kali pertama diselenggarakan di Kabupaten Bombana.

“Semua sudah dipersiapkan, tinggal menunggu waktu. Semua panitia juga sudah siap di bidangnya masing-masing, semoga kegiatan yang pertama kali di adakan di Bombana ini bisa lancar tanpa hambatan,” ujar Idhan Halik, Sabtu (27/5/2023).

Lintasan sirkuit yang cukup menantang juga gundukan jumping setinggi tiga meter bakal jadi santapan para crosser baik pemula maupun pro. Adapun kelas yang diperlombakan diantaranya:

Kelas Kerjurnas
GTX 1 trail standar 4L 155cc pro
GTX 2 trail 4L 155cc pemula
GTX 3 bebek standar 2L dan 4L 125 pemula
GTX 4 bebek modifikasi 4L 125cc pro

Supporting Class
GTX 5 bebek modifikasi 4L 125cc open
GTX 6 sport & trail s/d 125cc open
GTX 7 FFA (non SE) open
GTX 8 bebek modifikasi 4L 125 lokal Sultra
GTX 9 sport & trail s/d 250cc lokal Sultra
GTX 10 FFA (non SE) lokal Sultra
GTX 11 trail standar 4L 155cc lokal Sultra
GTX 12 FFA lokal Bombana (non prestasi)
GTX 13 adventure (non pembalap)
GTX 14 bebek modifikasi 2L & 4L 125cc (open)
GTX 15 spesial engine (SE)
GTX 16 SKPD & TNI/Polri. (bds)

Reporter: Arif
Editor: Wulan

The post IMI Buka Kejurnas Grasstrack dan Bupati Cup Seri Kedua di Bombana first appeared on DetikSultra.com.