Dimana diketahui, Kepala BKSDA Sultra, Sukrianto Djawie sempat merilis 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP), belum melakukan perjanjian kerja sama dengan BKSDA, guna mendapatkan izin lintas konservasi TWAL. Dari 13 IUP tersebut, salah satunya PT SJSU. Kepala Teknik Tambang (KTT) PT SJSU, Yoyo Arum menegaskan, bahwa PT SJSU tidak pernah melewati jalur atau kawasan konservasi TWAL Labengki.

Hal itu dibuktikan dengan pengiriman atau penjualan ore nikel melalui pengangkutan kapal tongkang yang tidak melewati jalur konservasi TWAL tersebut. Selain itu, ia juga membantah jarak antara IUP dan jetty PT SJSU jauh dari kawasan konservasi TWAL.

Menurutnya, selama PT SJSU beraktivitas, perusahaan tersebut hanya menjual ore nikel di Sulawesi Tengah (Sulteng), bukan di PT Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS).

“Selama saya masuk sebagai KTT Tahun 2020, perusahaan kami melakukan pengiriman ore nikel di Morowali (Sulawesi Tengah), sehingga kami tidak mengurus Izin Lintas Konservasi itu, karena tidak melintas Kawasan konservasi, “ucapnya, saat ditemui di Kantor BKSDA Sultra, Selasa (29/7/2025).

Namun anehnya, dalam perjalanan aktivitasnya sebelum berhenti di tahun 2023, perusahaan PT SJSU sudah pernah di surati oleh pihak BKSDA Sultra berkenan izin lintas konservasi TWAL.

Baca Juga: BKSDA Rilis 13 IUP Tanpa Izin Lintas Konservasi TWAL, Salah Satunya Milik Politisi Golkar Herry Asiku

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Wilayah II BKSDA Sultra, Prihanto, menjelaskan meski tidak melintasi kawasan konservasi itu, sejumlah perusahaan yang jetty atau pelabuhan berada di dekat kawasan Konservasi TWAL wajib melakukan perjanjian kerja sama.

“Mau beraktivitas atau tidak tetap harus mengurus izin lintasnya, agar ketika nanti akan melakukan pengiriman ore nikel khusunya di wilayah Morosi (VDNI) tidak repot lagi karena sudah ada izin lintasnya,” tuturnya.

Usut punya usut, ternyata PT SJSU pernah melakukan pengiriman ore nikel di perusahaan pabrik smelter PT VDNI. KTT PT SJSU nampak kebingungan saat ditanya salah satu awak media saat hadir di Kantor BKSDA Sultra terkait adanya pengiriman ore di PT VDNI

“Waktu itu saya baru masuk tahun 2020 sebagai KTT. Kalau tidak salah beroperasi sejak 2016 mungkin yang masih KTT lama,” ujar Yoyo.

Parahnya lagi perusahaan yang diketahui milik Wakil Ketua DPRD Sultra, Herry Asiku ini justru baru akan mengajukan izin pasca dirilis daftar perusahaan tambang yang belum memiliki izin lintas konservasi TWAL oleh BKSDA Sultra.

Di pihak lain, Prihanto mengatakan BKSDA Sultra akan berkoordinasi dengan KUPP Kelas I Molawe untuk melihat langsung data pengiriman ore nikel melalui Surat Izin Berlayar (SIB).

Jika ditemukan adanya SIB persusahaan PT SJSU yang dikirim ke VDNI maka PT SJSU wajib menunaikan kewajibannya meski tidak beroperasi. Apabila tidak juga diindahkan, BKSDA Sultra akan langsung berkoordinasi dengan Gakkum di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia (RI) untuk menindaklanjuti masalah ini.

Bahkan tambahnya, BKSDA Sultra akan mengeluarkan rekomendasi dan usulan sekaligus dilampirkan soal hasil temuan ketidakpatuhan PT SJSU ke Kementerian ESDM ihwal pencabutan izin.

“Kami akan koordinasikan, kalau ditemukan pernah melakukan pengiriman ore di VDNI, maka pihak perusahaan tetap harus menunaikan kewajibannya, dan kami juga akan melakukan koordinasi ke Kementerian terkait untuk prncabutan IUP, dan terkait tidak adanya Izin konservasinya kita koodinasikan ke Pihak Gakkum Kemenhut,” pungkasnya.

Untuk diketahui beberapa kewajiban perusahaan apabila mengantongi izin lintas konservasi TWAL diantaranya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal di lingkar tambang dan melaksanakan kegiatan pembersihan pantai di wilayah konservasi. Kemudian menjalankan transplantasi terumbu karang sebagai bentuk rehabilitasi laut dan aktif melakukan pengawasan bersama BKSDA untuk menjaga keseimbangan ekosistem. (bds)

Reporter: Sunarto

The post Bantah Lewati Wilayah Konservasi TWAL, BKSDA Sultra Ancam Rekomendasikan Cabut IUP PT SJSU first appeared on DetikSultra.com.

PT Sinar Jaya Sultra Utama (SJSU), merupakan salah satu IUP yang tercatat dalam daftar 13 IUP yang tak mengantongi izin lintas konservasi TWAL dalam melaksanakan aktivitas penambangannya
Diketahui, PT SJSU merupakan milik Herry Asiku, seorang pengusaha dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Dalam laman situs Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), jajaran direksi perusahaan ini dinahkodai Herry Asiku selaku Komisaris dan Indra Hadiwinanto sebagai Direktur Utama, yang tak lain adalah anak Herry Asiku.

Tambang yang memiliki tahapan kegiatan Operasi Produksi (OP) ini memiliki luasan 301,00 hektare (Ha) dengan masa berlaku sejak tanggal 30-03-2012 dan berakhir pada 30-03-2032.

Sebelumnya, Balai Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra merilis 13 perusahaan yang belum mengantongi izin lintas konservasi TWAL, satu diantaranya PT SJSU.

“Ada 13 perusahaan (IUP) yang belum melakukan perjanjian kerja sama terkait izin lintas konservasi TWAL,” ungkap Kepala BKSDA Sultra, Sukrianto Djawie.

Sukrianto menyatakan kekecewaannya karena surat peringatan yang telah dilayangkan kepada 13 perusahaan tersebut, termasuk PT SJSU, belum mendapat respons sama sekali.

“Kita juga sudah bersurat ke 13 perusahaan itu tapi belum ada respon sama sekali,” katanya.

Ditanya sanksi yang akan diberikan, pihaknya belum memberikan sanksi lantaran BKSDA Sultra masih mengedepankan upaya persuasif agar 13 perusahaan tersebut dapat memiliki izin lintas konservasi TWAL ini.

Akan tetapi, jika upaya persuasif juga belum menemui titik terang, maka BKSDA Sultra akan mengambil langkah tegas dengan mengadukan hal ini kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI).

“Untuk sanksi, selama ini belum kita berikan karena kita masih persuasif. Kita akan bersurat ke Ditjen LHK kita mau koordinasikan dengan Gakkum,” jelasnya.

Ia menambahkan, izin lintas konservasi TWAL merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak merusak lingkungan dan saluran air.

Ketiadaan izin ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah, serta potensi dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Komisaris PT SJSU, Herry Asiku yang dihubungi awak media ini, baik melalui telepon maupun pesan whatsapp belum merespons mengenai pertanyaan yang diajukan media ini.

Sementara itu, Ketua Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konut, Jefri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Ia menilai bahwa pengabaian izin lintas konservasi TWAL tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Terlebih lagi, dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat menjadi ancaman jangka panjang terhadap keberadaan flora dan fauna di daerah yang terkena dampak.

“Jika melihat kondisi ini, ya kami sebagai masyarakat yang tinggal dan menetap di daerah ini akan mewarisi daripada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan yang tidak patuh dengan aturan,” keluhnya.

Olehnya itu, Ia berharap perusahaan yang merasa belum punya izin lintas konservasi TWAL, sekiranya segera melengkapi apa yang menjadi syarat dalam melakukan aktivitas penambangan.

“Kalau masih abai, mending dihentikan aktivitas penambangan mereka, toh juga para pengusaha ini tidak taat dan patuh akan perintah pemerintah,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor : Wulan

The post BKSDA Rilis 13 IUP Tanpa Izin Lintas Konservasi TWAL, Salah Satunya Milik Politisi Golkar Herry Asiku first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui, pemegang IUP bergerak pada penambangan bijih nikel, diwajibkan untuk memiliki izin lintas konservasi TWAL, apabila kawasan yang dilalui kapal tongkang pemuat bijih nikel melewati atau memuat ore di sekitaran kawasan konservasi, seperti di Pulau Labengki.
Aktivitas pertambangan berlokasi di Blok Morombo dan Boenaga-Boedingi, yang berdekatan dengan kawasan Pulau Labengki.

13 perusahaan tambang diketahui beraktivitas melakukan pemuatan ore dan melewati kawasan konservasi Pulau Labengki tanpa memiliki izin lintas konservasi TWAL yang bekerja sama dengan BKSDA Sultra di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI).

Izin ini penting untuk memastikan kegiatan penambangan bijih nikel tidak melanggar aturan dan tidak merusak lingkungan serta tata wilayah sekitar Pulau Labengki.

Izin ini juga mengacu pada kewajiban perusahaan tambang untuk mendapatkan izin khusus saat melakukan kegiatan melintasi atau beroperasi di wilayah yang memiliki peraturan khusus terkait tata wilayah dan lingkungan, seperti di Pulau Labengki.

Kepala BKSDA Sultra, Sukrianto Djawie mengatakan dengan tegas bahwa 13 IUP tersebut mengabaikan kewajiban untuk memiliki izin lintas konservasi TWAL.

“Jadi seharusnya ada perjanjian kerja sama, itu kan mekanisme pakai perjanjian kerja sama kalau pakai izin perlintasan,” kata kepada awak media saat ditemui di kantornya, Rabu (23/7/2025).

Ia mengaku, BKSDA Sultra sendiri telah mengirimi 13 perusahaan tersebut surat peringatan mengenai pengurusan izin lintas konservasi TWAL, tetapi tidak direspon.

Meski mengabaikan kewajiban mereka, kata dia, pihaknya masih memberikan kesempatan agar para pengusaha tambang mengurus perizinan lintas konservasi TWAL sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi, jika masih diabaikan juga, maka BKSDA Sultra akan menyurat langsung ke Penegak Hukum (Gakkum) KLHK untuk diundang menindak perusahaan yang abai dengan kewajibannya.

“Untuk sanksi, selama ini belum kita berikan karena kita masih persuasif. Nanti kita bersurat ke Ditjen, kita mau koordinasikan dengan Gakkum,”

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya dari pihak BKSDA, tetapi juga masyarakat yang banyak mengandalkan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai salah satu kawasan wisata bahari yang menakjubkan, Pulau Labengki sangat membutuhkan perlindungan agar tidak rusak, dan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dengan kondisi yang semakin berbahaya ini, harapan agar perusahaan tambang menyadari pentingnya lingkungan dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Kewajiban untuk menjaga dan melindungi kawasan konservasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap entitas yang beroperasi di area tersebut. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Pulau Labengki Berpotensi Rusak Akibat Dilalui Kapal Tongkang, 13 IUP Belum Kantongi Izin Lintas Konservasi TWAL first appeared on DetikSultra.com.

Kata Kaida, Tim SKW II dan Resort KSDA Kendari langsung melakukan pengecekan lapangan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPPP dan pihak pelabuhan untuk bersama-sama memeriksa KM Napoleon 777 terkait adanya dugaan satwa liar yang dikirim tanpa dilengkapi dokumen asal-usul satwa.

“Kami berhasil menemukan sebanyak 64 ekor jenis burung kacamata Wakatobi  beserta sangkar yang dibungkus dengan kardus. Namun tim tidak menemukan pemilik burung tersebut,” terangnya dalam keteranganya, Rabu (8/02/2023).

Selanjutnya, pihaknya mengamankan burung tersebut ke Kantor BKSDA Sultra untuk dilakukan indentifikasi satwa dan pengumpulan keterangan terkait penguasaan satwa sebelum dilakukan pelepasliaran.

“Hasil identifikasi satwa bahwa jenis burung itu adalah burung kacamata endemik Wakatobi, maka rencana pelepasliaran akan dikembalikan ke Wakatobi dan telah dilakukan koordinasi dengan Pihak Balai Taman Nasional Wakatobi untuk rencana lokasi pelepasliarannya,” sebutnya. (bds)

Reporter: Betyrudin
Editor: Wulan

The post BKSDA Sultra Gagalkan Penyeludupan 64 Ekor Burung Kacamata Wakatobi first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Balai KSDA Sultra,  Sakrianto Djawie menjelaskan, tim BKSDA Sultra telah turun melakukan evakuasi. Satwa tersebut akan dilepasliarkan ke habitatnya di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).

BACA JUGA: BKSDA Sultra Lepasliarkan Sembilan Ekor Buaya Sepanjang 2022

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Kepala Balai TNRAW, polisi kehutanan dan pengendali ekosistem hutan agar membantu kami dalam proses pelepasliaran buaya tersebut,” terangnya, Jumat (6/01/2023).

Pihak BKSDA, juga telah melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada saat melakukan aktifitas di sungai.

“Jika ada satwa yang ditangkap agar segera melaporkan ke call center BKSDA Sultra atau ke Polsek terdekat,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Betyrudin
Editor: Wulan

The post BKSDA Sultra Evakuasi Buaya Muara Sepanjang 2,5 Meter  first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BKSDA Sultra Sakrianto Djawie mengatakan, berbagai program sudah dilaksanakan di antaranya melindungi kawasan konservasi dan satwa yang ada di dalamnya.

“Misalnya satwa khas yang merupakan spesies prioritas Sultra yakni anoa dan maleo, program perlindungan satwa itu dilakukan rutin setiap tahun di kawasan konservasi” katanya, Selasa (27/12/2022)

“Upaya kita mengontrol dan meningkatkan populasi satwa itu ialah dengan melakukan monitoring populasi, pembinaan habitat dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk turut menjaga dan melindungi satwa dilindungi tersebut,” ungkap dia.

Ada pula kegiatan pengamanan kawasan konservasi yang bersifat patroli pencegahan gangguan kawasan.

Tidak sampai situ saja, pihaknya pun melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan memberikan bantuan ekonomi produktif. Setahun ini sudah 13 desa tersalurkan.

Dilakukan pula perjanjian kerja sama penguatan fungsi dalam rangka kemitraan konservasi dengan kelompok masyarakat sekitar kawasan di blok tradisional TWA Teluk Lasolo dan TWAL Kepulauan Padamarang sedangkan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dilakukan untuk perlintasan kapal di blok khusus TWA Teluk Lasolo.

BACA JUGA : BKSDA Sultra Sebut Kemunculan Anoa di Konawe untuk Menjelajah

“Seperti tahun-tahun sebelumnya terdapat sumbangan PNBP dari peredaran TSL serta kunjungan wisata alam di kawasan taman wisata alam dan suaka margasatwa”.

“Penanganan konflik satwa dan manusia yang terjadi selama dua tahun terakhir, seperti konflik buaya muara dengan manusia,” katanya.

Konflik terjadi, kemungkinan karena habitatnya sudah rusak. Penanganan selanjutnya dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan melepaskan kembali satwa ke habitatnya.

Pencegahan kebakaran hutan pun menjadi tugas BKSDA. Di 2022 ini, tidak ada laporan kebakaran dan berharap tidak terjadi.

“Selain itu yang tidak kalah penting upaya pemulihan ekosistem dilakukan dengan penanaman maupun pengkayaan tanaman di beberapa kawasan konservasi seluas 312,3 ha,“ pungkas Sakrianto. (bds)

Reporter: Septi Syam
Editor: Biyan

The post Program BKSDA Sultra pada 2022 Tuntas, Konsisten Jaga Populasi Satwa dan Habitatnya first appeared on DetikSultra.com.

Koordinator Polhut BKSDA Sultra Ashar Ipu menuturkan, hari ini pihaknya melakukan tes psikologi bagi polhut yang berada di bawah naungan BKSDA. Jumlahnya itu 27 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sultra.

“Tes psikologi ini merupakan hal wajib bagi teman – teman yang ada di lapangan, dan dilakukan setiap tahun sebagai syarat kelayakan memegang senpi,” terang dia, Selasa (9/8/2022).

Kenapa mesti setiap tahun, jelas Ashar, karena kondisi psikologi tiap orang berbeda – beda. Jika lulus maka para Polhut itu akan dipersenjatai untuk memaksimalkan tugasnya di lapangan. Selain tes psikologi, akan ada tes kesehatan oleh tim dokter RS Kota Kendari.

“Tesnya ini dilakukan selama satu hari full, dan tes ini pun untuk perpanjangan terkait penggunaan senpi, jadi sebelumnya polhut sudah melakukan pelatihan terkait penggunaan senpi,” tutur dia.

Di tempat yang sama, Bag Psikologi Biro SDM Polda Sultra, Iptu Singggih Agung D. mengatakan, sebelum penggunaan senpi, personel dari BKSDA harus melalui serangkaian tes mulai dari kelengkapan administrasi, tes psikologi, kesehatan, hingga nanti praktek cara penggunaan senpi.

“Saat ini, dilakukan tes psikologi dengan maksud menilai apakah para peserta layak atau tidak dalam menggunakan senpi, jika hasilnya tidak maka tidak disarankan menggunakan senpi,” paparnya.

Pasalnya, lanjut dia, ada beberapa syarat dalam penggunaan atau memegang senpi, di antaranya harus memenuhi aspek – aspek psikologi.

“Pada tes psikologi sendiri banyak penilaian seperti kecerdasan secara umum, gambaran terkait kepribadiannya seperti apa, kinerjanya, semua dilihat,” katanya.

Selanjutnya, jika dinyatakan layak menggunakan senpi, peserta akan dipersenjatai dan tentu melakukan pelatihan mulai dari cara memegang hingga penggunaan senpi tersebut. Pelatihannya tergantung dari BKSDA. (bds)

Reporter: Septi Syam
Editor: J. Saki

The post 27 Polhut BKSDA Sultra Ikuti Psikotes Kelayakan Penggunaan Senpi first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BKSDA Sultra, Sakrianto Djawie menuturkan, munculnya dua ekor satwa dilindungi tersebut diduga merupakan area jelajahnya. Sebab anoa dikenal sebagai hewan yang suka menjelajah untuk mencari makan dalam kurun waktu tertentu.

“Kemungkinan itu daerah home range atau daerah jelajah. Pasalnya, setiap bulan hewan ini keliling cari makanan. Tapi jumlah populasinya belum bisa kita jawab. Statusnya di sana hutan produksi, bukan kawasan konservasi satwa,” ungkap Sakrianto, saat dihubungi, Selasa (7/6/2022).

Satwa tersebut merupakan anoa jenis dataran rendah (bubalus depressicornis). Perbedaan warna induk dan anak anoa karena selisih usia antara keduanya.

BKSDA Sultra belum dapat memastikan lokasi tersebut merupakan habitat anoa. Untuk memastikan hal itu, pihaknya akan membentuk tim inventarisasi agar mengetahui populasi anoa di kawasan tersebut.

“Induknya itu antara empat sampai enam tahun. Sedangkan anaknya kira-kira baru enam bulan sampai satu tahunan. Anoa dataran rendah warnanya memang hitam pekat dan ukuran badannya lebih besar. Sedangkan anoa dataran tinggi atau pegunungan (babalus quarlesi) warnanya kekuning-kuningan dan ukurannya lebih kecil,” tambahnya. (bds)

Reporter: Betyrudin
Wulan Subagiantoro

The post BKSDA Sultra Sebut Kemunculan Anoa di Konawe untuk Menjelajah first appeared on DetikSultra.com.

Monyet tersebut saat ini dalam perjalanan dari pelabuhan Samabusa Nabire Papua menuju Sultra.

Kepala BKSDA Sultra, melalui Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Prihanto mengatakan, monyet yang merupakan endemik Sultra ini, diantarkan kembali pulang kehabitatnya ke Pulau Buton didampingi petugas dari BKSDA Papua.

Sebelumnya dikabarkan oleh Balai Besar KSDA Papua bahwa monyet Buton berkeliaran di kampung Nifasi Distrik Makimi Kabupaten Nabire yang berbatasan langsung dengan Cagar Alam Tanjung Wiay.

Pengiriman satwa tersebut melalui Kapal Pelni Gunung Dempo dan setibanya di pelabuhan Murhum Baubau langsung diserahterimakan ke petugas BKSDA Sultra disaksikan Kanit Intel dan Anggota Polsek KP3 Baubau serta Karantina Pertanian.

Kemudian petugas BKSDA Sultra mengamankan satwa monyet Buton tersebut ke kantor Seksi KSDA dan melakukan pengecekan kondisi satwa dan perawatan sementara.

Selanjutnya pada petugas BKSDA Sultra dipimpin Kepala Resort KSDA Baubau Alisman, melepasliarkan monyet Buton tersebut di habitatnya di Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango, Kabupaten Buton. (bds*)

Reporter: Betyrudin
Editor: J. Saki

The post BKSDA Sultra Lepasliarkan Monyet Buton Hasil Translokasi dari Papua ke Habitatnya first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Sariudin (42) buaya tersebut terjaring saat hendak melihat pasangan pukat.

Awalnya Sariudin mengira pukat yang telah dipasang menjaring ikan besar. Namun, setelah dilihat ternyata seekor anak buaya berukuran 1,8 meter.

Buaya yang terjaring pukat milik nelayan masih dalam kondisi hidup, saat ini buaya tersebut telah dilepas liarkan ke habitatnya.

Saat dikonfirmasi oleh Kepala BKSDA Sultra, Sakrianto Djawie mengatakan, benar adanya buaya tersebut sudah diamankan oleh tim BKSDA Sultra yang turun langsung kelokasi.

“Buaya tersebut sudah dilepasliarkan kehabitatnya, kami hanya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, jika didapatkan hewan liar segera melapor kepada pihak yang menangani atau langsung menghubungi kami maka akan langsung ditindak lanjuti,” ungkapnya.

Reporter: Betyrudin
Editor: Via

The post BKSDA Sultra Evakuasi Buaya Sepanjang 1,8 Meter first appeared on DetikSultra.com.

Peringatan Hari Bakti Rimbawan tahun 2022 ini mengusung tema “Rimbawan Menjaga Lingkungan, Menyukseskan Presidensi G20 Indonesia”.

Tema ini mengandung makna reflektif atau evaluasi atas kinerja sebagai rimbawan, sekaligus komitmen untuk memberi kontribusi dalam mendukung suksesnya Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022.

Peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-39 ini di Sultra dilaksanakan bersama secara faktual oleh UPT KLHK yang ada di Sulawesi Tenggara (Balai KSDA Sultra, BPDAS HL Sampara, Balai TN Rawa Aopa Watumohai, BPKH Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan termasuk UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Pos Gakum Kendari, Daops Manggala Agni Tinanggea). Juga diiukuti DWP UPT KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra

BKSDA ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-39 yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kehutanan Sultra selama dua hari, 15–16 Maret 2022.

Ragam kegiatan hari pertama adalah senam pagi dilanjutkan dengan lomba, di antaranya lomba mewarnai bagi anak-anak karyawan/karyawati, lomba joget balon (khusus pejabat eselon III dan IV), lomba bola gotong (putra dan putri), kata berantai, dan bola voli putra.

Seluruh peserta senam dan lomba ini penuh semangat berjuang mempertahankan timnya masing-masing untuk mendapatkan kemenangan. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan panitia.

Pembacaan dan pemberian hadiah dilaksanakan di aula kantor Dinas Kehutanan Sultra setelah makan siang bersama.

BKSDA Sultra juga dalam peringatan ini melalui petugas Resor Kolaka I dan Resor Kolaka II melakukan aksi bersih kiri kanan jalan menuju permandian Air Panas Taman Wisata Alam Mangolo sepanjang 1,5 km. Seksi Wilayah 1 di Baubau melkukan aksi bersih Pantai Nirwana bersama Balai TN.Wakatobi dan KPH Wakonti

Selanjutnya kegiatan hari kedua yakni upacara bendera memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-39 dilaksanakan di lapangan upacara Dinas Kehutanan Sultra, pemotongan tumpeng, bazar dan donor darah.

Upacara bendera diikuti oleh karyawan karyawati UPT KLHK Sultra yang ada di Sultra di antaranya BKSDA Sultra, BPDAS HL Sampara, Balai TN Rawa Aopa Watumohai, BPKH Wil.XXII Kendari, Dinas Kehutanan termasuk UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Pos Gakum Kendari, Daops Manggala Agni Tinanggea serta DWP Dinas Kehutanan Sultra dan siswa-siswi SMK Kehutanan Negeri Makassar.

Kegiatan upacara bendera kali ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi sekaligus membacakan pidato Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setelah selesai upacara dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Gubernur Sultra kepada Kepala UPT KLHK dan Kepala Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tenggara sebagai rasa syukur memperingati Hari Bakti Rimbawan ke- 39. (bds*)

Reporter: Betyrudin
Editor: J. Saki

The post BKSDA Sultra Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-39 first appeared on DetikSultra.com.

Menanggapi hal itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra mengimbau masyarakat agar mendata hewan peliharaan ke kantor BKSDA Sultra.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Sultra, Laode Kaida, mengatakan, pendataan hewan tersebut berdasarkan data izin penangkaran atau izin edar dan izin pemelihara satwa/titip rawat satwa liar yang ada di database BKSDA Sultra.

“Terkait hewan yang terbakar tersebut, BKSDA akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar hewan peliharaan bisa terjaga dengan baik,” kata Kaida saat dihubungi, Sabtu (12/3/2022).

Ia menambahkan, nama dan alamat yang ada di RM Padang dekat RSUD Kendari tidak ada perizinan dan pendataan pemelihara satwa dari BKSDA Sultra.

Pihaknya juga tidak mengetahui ada aktivitas pemeliharaan satwa di dalam rumah makan tersebut.

Untuk itu, mereka mengimbau kepada masyarakat Kota Kendari yang memelihara satwa liar, baik dilindungi maupun tidak dilindungi untuk melaporkan secara sukarela satwa peliharaannya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Jalan Laute No.7 Kendari, agar difasilitasi melalui mekanisme perizinan atau kerja sama atau titip rawat atau pelepasliaran satwa. (bds*)

Reporter: Betyrudin
Editor: J. Saki

The post Masyarakat Diimbau Data Satwa Peliharaan ke BKSDA Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Hari Konservasi alam Nasional (HKAN) merupakan salah satu hari peringatan lingkungan hidup yang ada di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Puncak peringatan Hari Konservasi alam Nasional (HKAN) Tahun 2021 ini dilaksanakan tanggal 22-24 Nopember 2021 di Pantai Lasiana Taman Wisata Alam Teluk Kupang, Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan mengusung tema “ Bhavana Satya Alam Budaya Nusantara : Memupuk Kecintaan pada Alam dan Budaya Nusantara”.

Tema ini menekankan pendekatan masyarakat untuk semakin mengenal alam sekaligus cinta pada budaya yang tumbuh disekitarnya kawasan wisata alam tersebut.

Ragam kegiatan diantaranya bedah buku, pemutaran film, festival Taman Nasional, Jambore Konservasi, Field Trip, talkshow, kuis dan souvenir menarik both pameran disajikan pada puncak peringatan HKAN 2021 ini.

Pelaksanaan puncak peringatan HKAN 2021, diawali dengan laporan Direktur Jenderal KSDAE kemudian dilanjutkan ucapan selamat datang dari Gubernur NTT untuk seluruh partisipan baik yang mengikuti secara online maupun faktual.

Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diwakili oleh Wakil Menteri LHK (Alue Dohong) sekaligus Launcing Film dan Launching Redesign aplikasi “Wisata Alam Indonesia”.

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong menjelaskan, jika penyelenggaraan peringatan puncak HKAN tahun 2021 di Kupang ini telah menghasilkan multiplayer effect yang nyata.

Setidaknya hingga penyelenggaraan telah menghasilkan turn over sampai 11,85 miliar. “Jadi sangat luar biasa multiplayer effect dari penyelenggaraan HKAN di Propinsi NTT ini,” imbuhnya.

“Diversifikasi produk wisata antara alam dan budaya masyarakat adalah kombinasi yang paling menarik untuk menjadi strategi pengembangan wisata alam di era adaptasi COVID-19. Dengan strategi ini diharapkan pemulihan ekonomi melalui reaktivasi wisata alam akan terus meningkat”, jelasnya.

Penyelenggaraan HKAN juga diharapkan dapat memotivasi gerakan kolektif menjadikan konservasi sebagai gaya hidup anak muda di era digital, new life style for young generation.

Pada momentum HKAN 2021 di Kupang ini juga dilakukan pemberian apresiasi bagi para mitra/penyerahan anugerah Konservasi Alam 2021 yang telah melakukan upaya konservasi alam dibidang masing-masing termasuk salah satunya adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Sumber Sari Desa Sumber Sari Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, Sultra.

Kelompok Binaan Balai KSDA Sultra ini mendapat penghargaan pemegang ijin pemanfaatan Energi air Tanjung Peropa melalui pengembangan Mikrohydro sejak tahun 2018 yang berkontribusi bagi penyediaan listrik untuk 31 kepala keluarga.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Ketua Kelompok Tani Sumber Sari (Wadisun) didampingi oleh Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid. Dengan peringatan HKAN Tahun 2021 ini, jadikan konservasi alam sebagai bagian dari sikap hidup kita sehari-hari agar selanjutnya berkembang menjadi budaya bangsa.

Reporter: Betyrudin
Editor: Via

The post Balai KSDA Sultra Ikut Perayaan HKAN 2021 di Kupang first appeared on DetikSultra.com.

Kepada BKSDA Sultra Sakrianto Djawie mengatakan, BKSDA Sultra memiliki program dari tahun 2020-2024 yang menjadi acuan dalam menjalankan kinerja BKSDA itu sendiri.

Pertama, luas kawasan hutan dan inventarisasi yang diverifikasi dengan keanekaragaman hayati tinggi dalam pelaksanaan hutan konservasi.

Salah satu tujuanya untuk memverifikasi kawasan hutan yang ada di Sultra serta dapat memantau pelaksanan hutan konservasi.

BKSDA punya target sampai 2024, ada sekitar 20 ribu hektare yang diverifikasi. Di tahun ini yang diverifikasi 4.553 hektare. Ini bertujuan untuk menginventarisasi potensi keanakaragaman hayati dalam kawasan konservasi.

Jumlah unit kawasan konservasi dan pemantapan status dan fungsi, yang bertujuan melihat potensi wisata alam jika lebih cocok maka akan dievaluasi fungsinya untuk dijadikan wisata alam.

Kawasan itu terdiri dua yakni kawasan wisata mergasatwa dan cagar alam.

“Jika pemanfaatan wisata di lingkup mergasatwa dan cagar alam itu sifatnya terbatas, pengunjung bisa masuk tetapi tidak bisa dijadikan pemanfaatan izin usaha. Akan tetapi jika melihat wisata lain seperti wisata Labengki itu fungsinya sebagai wisata alam jadi bisa dimanfaatkan untuk perizinan dan sebagainya,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/11/2021).

Kedua, program pemberdayaan masyarakat yaitu kesepakatan konservasi dan pemberian bantuan ekonomi produktif kelompok masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat desa penyangga sekitar kawasan konservasi untuk berperan serta melestarikan kawasan konservasi dan mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan di dalam kawasan.

“Rata-rata masyarakat yang berada di kawasan hutan itu masih belum terpenuhi kebutuhan mereka, taraf ekonomi masih lemah, sehingga ini menjadi tanggung jawab kami bahwa di setiap kawasan harus kami perhatikan. Dampaknya jika tidak diperhatikan ketergantungan kawasan hutan mereka masih tinggi maka potensi merusaknya pasti ada,” paparnya.

Maka dari itu, pihaknya memberikan bantuan usaha yang bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap kawasan hutan. Misalnya jika mereka berada di pinggir pantai maka diberikan alat tangkap perikanan sehingga mereka fokusnya ke laut bukan ke darat.

“Prioritas kami adalah pada desa yang tingkat ketergantungan kawasan itu paling tertinggi maka ini perlu kami lakukan pembagian bantuan, supaya masyarakat bisa beralih usah serta mengurangi kerusakan hutan,” terangnya.

“Prosesnya kami membangun kemitraan dengan mereka serta kesepakatan dalam menjaga kawasan tersebut. Ini sudah berjalan dari tahun 2020 kemarin,” tambahnya.

Ia melanjutkan, tentu ini juga dilakukan pendampingan secara terus -menerus agar ini tidak jalan di tempat. Pihaknya berharap ini terus berjalan sampai mereka benar mahir dari usahanya.

Target bantuan itu ada 20 desa, akan tetapi ada pergeseran anggaran sehingga yang baru terlaksana hanya 11 desa. Pada 2021 ini sudah dimasukkan lagi. “Kalau target kami 2024 itu ada 100 desa yang akan kami bantu dan semoga ini bisa tercapai,” ujarnya.

Ketiga, pemulihan ekosistem melalui penanaman mangrove bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Sampara.

Tujuannya untuk memulihkan dan mengembalikan kergaman seperti semula seperti penanaman pohon,mangrove dan sebagainya.

“Target kami tahun ini ada sekitar 160 hektare, 2021 ada 600 hektare sampai tahun 2024 ada 30 ribu lebih.

Keempat, program perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi melalui pengawasan dan monitoring aktivitas perambahan hutan serta illegal logging di kawasan konservasi.

Hal ini tersebut tetap menjadi program kerja rutin dari BKSDA Sultra. Yang menjadi target prioritas pengamanan kawasan 2021 yaitu penyelesaian konflik tenurial berupa perambahan hutan di kawasan konservasi.

Peningkatan pengelolaan, BKSDA memiliki metode untuk menilai kawasan yang efektif dan yang tidak efektif serta kawasan yangsesuai dengan fungsinya.

Metode ini banyak dilakukan dalam menilai kinerja, salah satunya seperti posko pengadaan sampah itu semua dinilai. Di lingkup Sultra, penilainya itu hampir sempurna.

“Ini penilainya setiap tahun dilakukan oleh tim dari Jakarta jadi mereka yang mengevaluasi semua,” pungkasnya

Kelima, mengelola pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik. Tujuannya untuk memanfaatkan semua potensi yang ada jadi bukan hanya perlindungan tetapi ada juga pemanfaatan.

“Jadi, ada pemanfaatan di darat dan di laut ini yang dikomersilkan, misalnya di Buton ada jenis Lola yang lakukan pemanfaatan sudah dicantumkan, begitupun juga di darat,” terangnya.

Kemudian, pihaknya mendorong izin pemanfaatan yakni jasa lingkungan wisata alam, dan jasa lingkungan air.

Saat ini ada dua kawasan yang sementara didorong. Pertama taman kawasan Lasolo, Konawe Utara dan kawasan Padamaran di Kolaka. Yang memiliki izin itu baru di Konawe Utara dan lainya sudah operasional.

Di BKSDA ini ada tiga pilar yakni Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan. Jadi semua kinerja sesuai tahapan semua punya mekanisme maka pilar ini harus selalu diingat oleh masyarakat. (Adv).

The post Inilah Sederet Program Kerja BKSDA Sultra Hingga 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Seperti diketahui, pelaku yang merupakan para Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina itu menguliti seekor buaya dan diolah menjadi santapan.

Saat dimintai keterangan, personel Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) BKSDA Sultra, menjelaskan, saat ini kepala intansi sementara membentuk tim pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

“Kepala BKSDA kemungkinan sementara di Jawa lagi konsultasi denga Dirjen terkait langkah-langkah kebijakan yang akan diambil,” ucapnya pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Ia juga mengaku, Gakkum tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus itu. Sebab, dirinya hanya menunggu rekomendasi dari pihak BKSDA Sultra.

“Dari instansinya dulu, lalu kami menerima dan sebelum menindaklanjuti kami kaji dulu dasar-dasarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKSD Sultra Sakrianto Djawie mengaku telah melimpahkan ke Gakkum untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Silakan dihubungi Gakkum Sulawesi,” singkatnya

Sedangkan, Koordinator Pengamanan BKSDA Sultra Ashar, mengatakan kasus itu belum bisa diselidiki karena Personel Gakkum terbatas.

“Kenapa lama, karena penyidik Gakkum terbatas, ” jelasnya saat dikonfirmasi pada Kamis (7/10/2021).

Meski hanya bukti sementara (tulang buaya), namun tetap saja kasus tersebut menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Pada Pasal 21 ayat 2, disitu disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. (bds*)

Reporter : Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post Kasus Pembantaian Buaya di Morosi Belum Ada Titik Terang first appeared on DetikSultra.com.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BKSDA Sultra, Sakrianto Djawie, bersama Kepala BNJP Sultra, Yohanis Tulak Todingrara, pada Rabu (8/9/2021).

Kawasan TWA Tirta Rimba dan Cagar Alam Lamedai merupakan dua kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Sultra.

TWA Tirta Rimba yang terletak di Baubau telah diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pelestarian alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 seluas 488 hektare.

Sedangkan kawasan hutan Cagar Alam (CA) Lamedai terletak di Kabupaten Kolaka yang diperuntukan sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.209/Kpts-II/1994 Tanggal 30 April 1994 dengan luas 635,16 Ha.

Sementara itu, kegiatan preservasi jalan yang melewati kawasan TWA Tirta Rimba dan Cagar Alam Lamedai merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi pengembangan suatu wilayah dan menjaga kondisi jaringan jalan agar tetap prima.

Kepala BKSDA Sultra Sakrianto Djawie mengatakan bahwa dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan Cagar Alam Lamedai dan Taman Wisata Alam Tirta Rimba maka dilakukan kerja sama anatara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan rangkaian dari proses permohonan kerja sama yang diajukan kepada BKSDA Sultra dari tahun 2020 oleh BPJN Sultra dengan sasaran preservasi jalan di tepi kawasan Cagar Alam Lamedai dan Taman Wisata Alam Tirta Rimba berada pada Ruas Jalan Nasional Pomalaa–Wolulu dan Ruas Jalan Nasional Mataompana–SP. 3 Bure/Jalan Hassanudin dan Ruas Bts.Kota Baubau–Pasarwajo–Banabungi yang merupakan ruas jalan utama yang menghubungkan antarwilayah di Sulawesi Tenggara,” paparnya. (cds*)

Reporter: Betyrudin
Editor: J. Saki

The post BKSDA Sultra – BPJN Jalin Kerja Sama Bangun Jalan Nasional di Kawasan TWA first appeared on DetikSultra.com.

BKSDA Sultra menegaskan bahwa TKA China tersebut termasuk warga yang diduga menjual buaya ke TKA, terancam hukum penjara.

Kepala BKSDA Sultra, Sakrianto Djawie mengaku bahwa sejauh ini telah mengantongi bukti foto dan video buaya yang dikuliti, viral.

“Si pembeli (TKA) dan si penjual bilamana terbukti maka hukum menanti mereka, sebab di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pada Pasal 21 ayat 2 sudah sangat jelas yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara,”

Sakrianto Djawie menjelaskan Tim BKSDA langsung bergerak ke Morosi usai menerima kabar soal adanya TKA yang diduga menguliti dan menyantap buaya.

Saat tiba di lokasi Morosi, Tim BKSDA nyaris kehilangan bukti kuat soal pembunuhan hewan reptil tersebut, karena hanya menemukan tulang belulang buaya tersebut.

“Saat kami dilokasi tak ada satupun bukti kuat yang ditemukan melainkan hanya tulangnya saja yang direncanakan akan di uji sampel apakah benar-benar itu tulang buaya,” ungkapnya kepada awak media saat ditemui Kamis (26/8/2021).

Ia juga mengaku, pihaknya juga tengah menulusuri jual beli satwa yang dilakukan warga lokal.

“Para TKA mengaku beli buaya dari warga lokal, namun masih telusuri apakah mereka itu tenaga kerja lokal atau masyarakat setempat. Jika terbukti, bisa-bisa yang menjual terjerat hukum,” jelasnya.

BKSDA juga tengah menyelidiki siapa pengunggah pertama postingan di media sosial media aksi TKA menguliti buaya hingga menjadi viral.

“Intinya kami sekarang sedang mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket),” bebernya.(bds)

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via

The post Nekat Kuliti Buaya Jadikan Santapan, TKA China dan Penjual Terancam Dipenjara first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui buaya sepanjang 2,5 meter itu merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Menurut informasi, beberapa saat setelah buaya tersebut ditangkap pada Rabu, 25 Agustus 2021, dalam kawasan industri PT OSS di Morosi, tepatnya jalan houling SS.12 antara primer 1 dan primer 2, beberapa TKA Tiongkok langsung membunuh buaya tersebut dan mengulitinya untuk dijadikan makanan.

Salah satu orang karyawan PT OSS dari Divisi Safety, Erwan yang menyaksikan buaya dibunuh membenarkan kejadian tersebut.

“Tidak lama setelah buaya diamankan di areal parkir, sejumlah TKA asal Tiongkok langsung memindahkan buaya tersebut ke dapur dan mengulitnya di sana untuk dijadikan makanan,” ungkap Erwan, Kamis 26 Agustus 2021.

Informasi tersebut juga dibenarkan oleh seorang juru bicara TKA yang tak mau disebutkan namanya. Dia mengatakan para karyawan TKA itu tidak mengetahui kalau buaya adalah hewan yang dilindungi.

“Mereka berkesimpulan dari pada buaya dilepas, lalu kembali berkeliaran di areal industri kemudian mengancam keselamatan karyawan yang hendak melintas di sekitaran rawa, mereka akhirnya membunuh dan menjadikannya bahan makanan,” bebernya.

Belum diketahui langkah yang akan dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sultra atas kejadian ini. (bds*)

Reporter : Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post Tak Hanya Dikuliti, Buaya Tangkapan Karyawan PT OSS Dijadikan Lauk oleh TKA Tiongkok first appeared on DetikSultra.com.

Banyak pihak menilai tindakan WNA tersebut diduga telah melanggar aturan terkait regulasi perlindungan hewan, dimana buaya jenis reptil kategori satwa yang dilindungi.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, melalui Koordinator Keamanan, Ashar, mengatakan sudah mendapat kabar dan melihat foto soal buaya tersebut yang kini jadi viral.

Tindakan WNA yang menguliti buaya membuat berang BKSDA dan mengecam perbuatan itu.

“Saya sudah mau berangkat ke Morosi bersama tim,” terang Ashar saat diterima rilis Redaksi Detiksultra.com

Sesampainya di lokasi kata Ashar, dirinya akan langsung memberikan pemahaman.

“Kemungkinan WNA ini belum memahami hukum yang berlaku, ” terangnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pada Pasal 21 ayat 2, disitu disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Bondoala Iptu Kadek Sujayana, mengatakan dirinya belum mendapat informasi resmi terkait beberapa WNA yang menguliti satwa yang dilindungi tersebut.

“Kami juga belum berani simpulkan, karena info di dalam kawasan obyek vital tertutup,” pungkasnya. (ads)

Reporter: Betyrudin
Editor: Via

The post WNA di Morosi Kuliti Buaya, BKSDA Sultra Berang first appeared on DetikSultra.com.

Mandapat laporan tersebut Tim Resort Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Kolaka langsung turun ke TKP untuk mengamankan buaya tersebut.

Dari rilis yang diterima redaksi Detiksultra.com, Kamis (15/7/2021) satwa dilindungi tersebut sudah dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra.

Kanit Reskrim Polsek Watubangga, Polres Kolaka Aipda Asdin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BKSDA Sultra guna mengamankan buaya tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar, terutama bagi mereka yang bermukim di wilayah pesisir.

Tim BKSDA Sultra langsung menuju ke Kolaka, pada pukul 15.40 Wita tim berhasil mengevakuasi satwa buaya tersebut yang dititipkan di penangkaran seorang warga, Yusnan Gultom.

Adapun jenis buaya berkelamin jantan dengan ukuran panjang 375 cm dan lebar perut 75 cm. (cds*)

Reporter: Betyrudin
Editor: J. Saki

The post Tim BKSDA Sultra Evakuasi Seekor Buaya yang Tersangkut Jaring Nelayan di Kolaka first appeared on DetikSultra.com.