Berita Bimbingan Teknis Terbaru Hari Ini

Melalui Bimtek, UMK Targetkan Dosen Lakukan Pengusulan Jabatan Fungsional dengan Benar

Redaksi — Mon, 06 Aug 2018 15:54:19 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengusulan jabatan fungsional dosen, senin (6/8/2018) di salah satu hotel di Kendari. Melalui bimtek ini 50 persen dosen UMK yang mengikuti kegiatan ini diharapkan bisa melakukan pengusulan dengan tepat dan benar.
Rektor UMK, Muhammad Nur mengatakan masih banyak dosen yang berkas pengusulanya dikembalikan karena kurang tepat.
“Setiap semester banyak dosen yang mengajukan jabatan fungsional ini, namun beberapa dosen dikembalikan usulannya karena belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh L2dikti. Kedepannya kita tidak ingin lagi seperti itu,” katanya kepada Detiksultra.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting karena mengingat karir dosen ditentukan oleh jabatan fungsionalnya. Begitu karir dosen bagus, lanjut dia, institusi bisa ikut beranjak bagus.
Kegiatan ini pertama kali digelar oleh UMK. Sebelumnya UMK hanya mengutus dosen pada kegiatan seperti ini, namun kali ini mereka mendatangkan pemateri dari L2DIKTI untuk memberikan arahan.
Muhammad Nur juga berharap para dosen bisa menyerap apa yang disampaikan dan kemudian diterapkan atau dibimbing dosen lainnya.
“Setiap semester pula setelah kegiatan ini, dosen UMK bisa mendapatkan tambahan jabatan fungsional akademik yang semakin meningkat mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala sampai mendapatkan atau menjadi guru besar dalam waktu tidak terlalu lama,” pungkasnya.
Reporter: Yusuf Maronta
Editor: Fizi

The post Melalui Bimtek, UMK Targetkan Dosen Lakukan Pengusulan Jabatan Fungsional dengan Benar first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BPBJP Sultra: 80 Persen OTT Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Redaksi — Mon, 16 Jul 2018 12:55:06 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Sultra, Rony Yakob mengungkapkan, 80 persen terjadinya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini, kata dia, diakibatkan oleh fee tender yang tidak diketahui apakah itu haknya atau tidak, tergantung hasil pemeriksaan.
“Ada keganjilan-keganjilan seperti ini karena tender ini 100 persen menggunakan sistem elektronik yang tidak bisa lagi diintervensi oleh berbagai pihak. Celah kecurangan yang terjadi berawal dari perencanaan,” katanya kepada awak media, Senin (16/7/2018).
Untuk menghindari itu, pihaknya melakukan instrumen untuk melatih pihak terkait, jangan sampai ada kesalahan dari perencanaan seperti terdapat barang yang tidak dibutuhkan dan tidak diperhitungkan dengan baik. Hal ini bisa menjadi permasalahan, karena barang tersebut setelah dibeli tidak dipakai lagi oleh rakyat.
Pelatihan digelar bersama Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) selama 5 hari. Peserta yang lolos pelatihan bisa dilibatkan dalam kepanitian saat lelang tender pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan dan Bimtek Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Subhan mengatakan peserta pelatihan terdiri dari instansi vertikal, LSM, dan Media lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
“Ada yang dari Ombudsman, pers, kejaksaan, TNI, POLRI, dan lain-lain. Pelatihannya mulai hari ini sampai 21 Juli mendatang,” tuturnya.
Output dari kegiatan ini, bebernya, untuk menciptakan sumber daya aparatur yang berkompetensi dipengadaan barang dan jasa di seluruh instansi.
Reporter: Yusuf Maronta
Editor: Fizi

The post Kepala BPBJP Sultra: 80 Persen OTT Terkait Pengadaan Barang dan Jasa first appeared on DetikSultra.com.

Perlu Ada Siraman Rohani Bagi Penyelenggara Pemilu

Redaksi — Wed, 28 Mar 2018 04:01:10 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dosen IAIN Kendari, Nurdin Karim menyarankan penyelenggara pemilu untuk mendapatkan siraman rohani, baik KPU maupun Bawaslu. Harapannya, nilai-nilai agama diterapkan dalam menjalankan tugas sehingga itegritas terjaga.
“Sesekali diberi siraman rohani, supaya tidak menjadi penyelenggara yang tidak netral. Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Kalau dalam Islam, Nabi mengajarkan perilaku adil, shidiq, fatanah dan penyelenggara Pilkada harus menerapkan itu,” katanya saat menjadi pembicara di Focused Group Discussion (FGD) yang di Gelar IAIN Kendari dan Lembaga Study Informasi Strategi Indonesia (LSISI), Selasa (27/3/2018).
Dalam pemberiaan siraman rohani cukup 15 menit dalam setiap kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Misalnya, mengambil waktu awal pada saat kegiatan. Materi tentang berlaku jujur dan adil.
Mantan Ketua Bawaslu Kolaka ini menceritakan, pada zamanya selalu mengiringi anggotanya dengan ayat Alquran. Pada salat Jumat, mengambil kesempatan untuk berkhotbah tentang ayat yang berhubungan dengan regulasi dari penyelenggara Pilkada.
Hal berbeda dikatakan Wakil Rektor I IAIN Kendari, Husain Insawan. Ia membahas tentang isu sara. Menurutnya, isu sara dan politik identitas berpotensi di Sultra. Menyusul banyaknya suku dan agama.
“Di Sultra ada Muna, Buton, Tolaki, Bugis, Jawa dan lainnya. Ada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Jika simbol-simbol ini atau identitas-identitas yang dimunculkan akan berpotensi Sara,” terangnya.
Ia berharap, generasi muda atau mahasiswa menganggap Pemilu sebagai pendidikan politik. Di kampus mendapat teorinya dan momen Pilkada mendapat pengalamannya.
Reporter: Yusuf Maronta
Editor: Cuncun

The post Perlu Ada Siraman Rohani Bagi Penyelenggara Pemilu first appeared on DetikSultra.com.