Berita bariun Terbaru Hari Ini

Potensi Masalah Pilkada, Bariun: ini Tantangan Penyelenggara Ditengah Covid-19

DetikSultra — Sun, 06 Dec 2020 07:26:42 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Perhelatan Pilkada serentak 9 Desember 2020 masih dalam bayang-bayang Covid-19.

Hal ini dapat diramalkan adanya potensi yang akan terjadi dan sudah merupakan masalah klasik dalam pilkada, seperti paraktik money politik, daftar pemilih, penurunan partisipasi pemilih, dan indikasi keterlibatan ASN.

Pengamat Politik Sultra, Dr. La Ode Bariun SH, MH menilai bahwa fenomena politik tersebut sungguh menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu ditengah situasi pandemi Covid-19.

Selain itu kata Bariun, potensi lain yang bisa terjadi adalah gesekan tim sukses yang dianggap bukan tak mungkin turut mempengaruhi stabilitas Kamtibmas.

“Dari prespektif tersebut, satu sisi kita butuh pemimpin yang amanah di lain sisi kita berharap pilkada yang berintegritas, pilkada yang demokratis bilamana kedaulatan itu datang dari nurani masyarakat, untuk mencapai itu kita masih butuh perjuangan yang panjang untuk merubah paradigma dan mainset masyarakat pada budaya paragmatisme,” ungkapnya, Minggu (6/12/2020).

Tambahnya, jika merefleksi perjalanan proses Pilkada diera Covid-19, dari sisi pelaksana misalnya, cukup menyita energik persiapan, baik pemutakhiran data pemilih, jadwal kampanye, dan kesiapan teknis lainnya.

Demikian halnya Bawaslu, kata Direktur Pascasarjana Unsultra ini, juga mencari format pengawasan yang dihadapkan dengan protokol kesehatan.

“Maka dengan demikian, Pemilukada 2020 ini, akan berjalan secara demokratis atau mungkin jauh dari harapan yang menjadi cita-cita demokrasi.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Potensi Masalah Pilkada, Bariun: ini Tantangan Penyelenggara Ditengah Covid-19 first appeared on DetikSultra.com.

Surat Terbuka NA Soal TKA, Bariun: Pernyataan Bijak Seorang Pemimpin

Redaksi — Mon, 22 Jun 2020 21:30:24 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gejolak penolakan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan dari berbagai pihak.

Buntut persoalan tersebut membuat mantan orang nomor satu di Sultra, Nur Alam(NA), menulis surat terbuka kepada Pemerintah daerah.

Pengamat Hukum dan Tata Negara Sultra, DR La Ode Bariun, menilai bahwa secara pribadi pernyataan NA soal polemik TKA merupakan pandangan yang bijaksana.

Perspektifnya, agar semua pihak baik pemerintah dan DPRD tetap berada pada posisi kewenangannya sesuai domain masing-masing.

Begitu pun dengan masyarakat dan elemen organisasi lainnya agar dapat memposisikan diri pada sikap rasional yang jadi perhatian kebijakan pusat, dan daerah, sehingga harus mengamankan kebijakan tersebut selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Mungkin harus juga jadi perhatian dimana letak kewengan daerah otonom, dimana dalam ruh otonomi daerah agar pemerintah mengatur rumahnya sendiri demi kesejahteraan rakyatnya, pemberdayaan masyarakat lokal,” ungkapnya saat di temui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020).

Bariun Beri Pandangan Soal Ngotot Dewan Batalkan Pinjaman Pemprov

Redaksi — Thu, 21 Nov 2019 13:59:20 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pinjaman dana sebesar Rp1,2 triliun oleh Pemerintah Provinsi Sultra, menuai polemik menyusul rencana mayoritas Anggota DPRD Sultra terus ngotot membatalkan pinjaman tersebut.

Pengamat hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. LM Bariun, merasa risih dengan polemik ini sehingga tergerak hatinya angkat bicara memberikan pandangan.

Menurutnya, soal langkah 31 DPRD Provinsi Sultra yang berencana mencabut pinjaman Rp1,2 Triliun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, tak bisa diubah.

Sebab katanya, rencana peminjaman dana sebesar Rp1,2 Triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu, telah terklop dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Pinjaman sudah masuk Perda dan tercover di APBD, jadi nda boleh lagi diganggu. Boleh diganggu kecuali di perubahan anggaran,” ungkap Bariun Kamis (21/11/2019).

BACA JUGA:

Lanjutnya, meski Anggota DPRD nya telah berganti, namun keputusannya tetap bersifat paten, karena DPRD itu institusi bukan person.

“Sebelum APBD itu di ketok, ada mekanismenya, pertama dibahas ditingkat fraksi dan Pansus. Pansus berangkat ke Jakarta konsultasi ke menteri, menteri tidak permasalahkan, mereka menerima. Nah sekarang dimana kekurangannya. Padahal alur mekanismenya kan jelas dari postur APBD kita,” beber mantan Anggota DPRD Sultra ini.

Direktur Pascasarjana Unsultra ini justru mempertanyakan, alasan dulu tak ada komentar saat pembahasan di dewan, padahal semua fraksi itu harus konsultasi ke partainya dalam tahapan pandangan fraksi.

Pandangan atas persoalan ini, Bariun tegas tidak ingin membela siapa- siapa. Dirinya hanya berbicara sesuai alur mekanisme.

Reporter: Dahlan
Editor: QS

The post Bariun Beri Pandangan Soal Ngotot Dewan Batalkan Pinjaman Pemprov first appeared on DetikSultra.com.

Narkoba Sudah Merambah Semua Lapisan Masyarakat

Redaksi — Wed, 24 Jul 2019 06:30:05 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Maraknya perederan narkoba di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi perhatian publik, khususnya dari gerakan anti narkotika Provinsi Sultra.

Granat Sultra menilai, penyebaran narkoba sudah memasuki sum-sum lapisan masyarakat, baik birokrasi, kepolisian, penegak hukum dan masyarakat umum.

Menurut Ketua Granat Sultra, Dr La Ode Bariun, hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian, bahkan tak jarang yang tertangkap merupakan bagian dari institusi penegak hukum baik aparat kepolisan, kejaksaan, politisi dan pejabat daerah yang tersandung kasus penggunaan narkoba. Artinya, dengan adanya fakta tersebut, peredaran narkoba sudah menyebar secara massif di semua lini kehidupan masyarakat.

[artikel number=3 tag=”narkoba,bariun”]

Tambah La ode Bariun, narkoba sudah menjadi ancaman dan musibah nasional, yang mesti dilawan secara bersama-sama. Jika hal itu dilakukan, maka ruang peredaran narkoba akan sulit untuk berkembang.

La Ode Bariun juga prihatin dengan adanya sejumlah aparat yang harus ditahan akibat dari penggunaan maupun peredaran benda haram tersebut.

“Iya berharap, ke depan aparat penegak hukum bisa terbebas dari jeratan narkoba,” ujarnya.

Hal ini juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang ditunjuk untuk mencegah peredaran maupun penggunaannya.

Reporter: M7
Editor: Rani

The post Narkoba Sudah Merambah Semua Lapisan Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Takdir Bariun Bukan Jadi Senator Tapi Direktur Pascasarjana

Redaksi — Sun, 19 May 2019 03:02:31 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA. COM-Gagal perebutan kursi DPD RI di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, La Ode Bariun punya takdir lain. Ia justru dilantik menjadi Direktur Pascasarjana di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Pelantikannya berlangsung Jumat (17/5/2019).

Bariun ternyata paham betul mengenai terpilih dan tidaknya calon legislatif dipemilu. Sejak mengetahui tak lolos, ia tak kecewa bahkan berbesar hati menerima hasil.

Bariun mengucap bangga karena prestasi perolehan suara yang dikumpulkan berdasarkan hasil rekapitulasi murni suara politik, tanpa ada tendensi money politik “serangan fajar”.

[artikel number=3 tag=”pasar,kendari”]

“Alhamdulillah gagal jadi caleg DPD RI, saya dilantik jadi direktur pascasarjana Unsultra,” ungkapnya singkat.

Pengamat hukum tata negara Sultra ini, bakal bekerja maksimal pasca dipercaya menjabat direktur pascasarjana dan mencurahkan semua pikiran dan ide kreatifnya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain Dr La Ode Bariun SH, MH yang dilantik oleh Rektor Unsultra, Dr Hj Suriani BT Tolo SH, MH juga ikut dilantik sebagai Kepala Program Studi (Kaprodi) ilmu hukum Pascasarjana Unsultra. Nama lain yang ikut pula dilantik yakni Dr Fatmawati M, SH, MW selaku Sekretaris Prodi ilmu hukum Pascasarjana Unsultra.

Dahlan

The post Takdir Bariun Bukan Jadi Senator Tapi Direktur Pascasarjana first appeared on DetikSultra.com.

Bariun: Ketua DPRD Busel, Harus Ditindak Tegas

Redaksi — Thu, 29 Nov 2018 11:50:31 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA. COM – Kasus Narkoba yang menjerat Ketua DPRD Buton Selatan (Busel) La Usman beberapa waktu lalu, kini telah diserahkan ke pihak BNNP DKI untuk di rehabilitasi.

Ketua Gerakan Anti Narkoba (Granat) Sultra, L.M Bariun, mengaku tidak sependapat dengan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian. Ia menilai terjadi tebang pilih. Seharusnya kata dia, dalam menegakan aturan tentang Narkotika tidak memilih siapa dia, apalagi dia positif menggunakan Narkoba.

“Yang penting jangan hanya masyarakat bawah saja yang diborgol, ditahan dan seterusnya. Nah sementara orang yang memiliki jabatan, seperti ada divestasi, dalam aturan itu tidak ada. Di mata hukum itu sama,” papar dia kepada Detiksultra.com, Kamis (29/11/2018).

BACA JUGA:
>   Sekdis Pendidikan Sultra Terjaring OTT, Uang Rp425 juta Diamankan
>   Kesbangpol Kendari Petakan Wilayah Potensi Konflik
>   Mau Makan Brownies dan Pizza Kabuto, Kunjungi Food Festival Kendari
>   Ratusan Warga Meriahkan Pesta Adat Takimpo

Lebih lanjut ia memaparkan, jika dia terbukti melakukan perbuatan tersebut maka harus ditindaki, tetapi kalau terjadi seperti ini, ini menjadi tanda tanya besar terkait penegakan hukumnya. Terlebih Humas Polri menjelaskan begitu rinci di media, namun tiba-tiba hanya dilakukan rehabilitasi.

“Ia kalau tidak ada bukti mengapa ditangkap. Dia kan positif, berarti dia pengguna, harusnya ditindak, jangan hanya wajib lapor,” ucapnya.

Selain itu, praktisi hukum pidana ini juga menilai, bawah Ketua DPRD Busel tersebut telah mengecewakan masyarakat Busel, yang mengantarkannya dia duduk sebagai legislator. Kemudian dia juga telah mencoreng nama baik Busel dan Sultra di mata nasional.

“Publikasinya sudah secara nasional, nah inikan memalukan baik Busel maupun Sultra sendiri. Padahal Narkoba ini adalah penyakit sosial yang sedang kita basmi bersama, tetapi dia justru melakukannya, sejatinya dia menjadi contoh untuk masyarakat,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, kasus yang dialami oleh Ketua DPRD Busel, menjadi peringatan keras, bagi legislator lainya, untuk kemudian tidak menggunakan obat terlarang tersebut.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Bariun: Ketua DPRD Busel, Harus Ditindak Tegas first appeared on DetikSultra.com.

Bariun Sesalkan Ketidakhadiran Pemprov Sultra di Munas II KKST

Redaksi — Mon, 26 Nov 2018 15:37:49 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pimpinan Musyawarah Nasional (Munas) II Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST), La Ode Bariun, menyesalkan atas ketidak hadiran pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di kegiatan Munas II KKST yang berlangsung di Jawa Barat tanggal 23 – 25 November 2018.

La Ode Bariun mengaku, bahwa pihaknya sudah melayangkan permintaan resmi kepada Pemprov Sultra. Namun setiba kegiatan Munas berlangsung, tidak ada dari pihak Pemprov yang hadir. Padahal kata dia, KKST ini merupakan aset Sultra yang sudah terbentuk di 18 Provinsi .

“Kita sayangkan pada saat pembukaan itu, dimana dalam jadwal ada sambutan dan pembukaan Munas dari pihak Pemprov. Ternyata tidak ada yang hadir dari Pemprov, jika pak gubernur ngga bisa hadir setidaknya ada yang mewakili, padahal ini aset Sultra loh,” kata dia kepada Detiksultra.com, Senin (26/11/2018).

“Terpaksa yang buka pada saat itu, Anggota DPR RI Umar Arsal mewakili Sultra,” lanjutnya.

Bariun yang juga Ketua Granat Sultra, menginginkan hal ini tidak terjadi lagi. Pasalnya, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi bagi perantuan Sultra yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

BACA JUGA:
>   GK Ladies Sultra Target 80 Persen Suara Untuk Jokowi – Ma’ruf
>   Dapat Bisikan Gaib, Seorang Pria Bacok Tetangganya Hingga Tewas
>   Dewan Pendidikan Sultra Dukung Kenaikan Gaji Tenaga Honorer
>   Pemprov Jateng Ingin Jalin Kerjasama Transmigrasi di Sultra

“Seharusnya Pemprov Sultra hadir untuk memberikan atensinya terhadap kemajuan KKST ini,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Bariun mengungkapkan pada kegiatan Munas II KKST telah melahirkan Ketua Umum KKST baru periode 2018- 2024, yaitu Syarifuddin yang sekarang menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

“Pada saat pencalonan ada tiga calon, hanya kedua calon ini memundurkan diri sehingga terjadi aklamasi, dan terpilih lah calon tunggal,” imbuhnya.

Terpilihnya Syarifuddin sebagi Ketua Umum KKST, diharapkannya bisa membawa harapan baru dalam mengembangkan organisasi ini, serta membawa nama baik masyarakat Sultra melalui KKST.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Bariun Sesalkan Ketidakhadiran Pemprov Sultra di Munas II KKST first appeared on DetikSultra.com.

La Ode Bariun: Pemilih Cerdas Memilih Orang yang Tepat

Redaksi — Tue, 23 Oct 2018 09:04:32 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Setelah memenangkan gugatan di Bawaslu, bakal calon anggota DPD RI ini mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Pemilu tahun depan.

Sempat tidak terakomodir dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI, La Ode Bariun kini tengah melengkapi syarat dukungannya. Dan finalnya, tinggal menunggu hasil rapat pleno KPU.

“Semuanya sudah saya lengkapi. Tinggal menunggu hasil rapat pleno KPU RI dan akan diumumkan oleh KPU RI dalam waktu dekat ini,” ujar Ketua Granat Sultra ini.

Mantan anggota DPRD Sultra ini menjelaskan, menjadi seorang promotor masyarakat bukanlah hal yang mudah. Apalagi tugas dan tanggung jawab seorang DPD adalah menyalurkan aspirasi daerah dan masyarakat itu sendiri.

“Wakil rakyat harus mampu menjembatani kepentingan daerah dan masyarakat, serta mampu memberikan fikiran-fikirannya. Tetapi kalau hanya datang untuk sekedar duduk atau untuk kepentingan pribadi, menurut saya tidak usah jadi anggota DPD,” tegasnya.

Ia berharap, masyarakat lebih jeli dan cerdas dalam menentukan pilihan seperti tagline yang dia pilih, “pemilih yang cerdas menentukan pilihan pada orang yang tepat”.

“Mudah-mudahan ke depan masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada orang yang memiliki kapasitas, kapabalitas, dan mampu menjadi penyambung aspirasi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post La Ode Bariun: Pemilih Cerdas Memilih Orang yang Tepat first appeared on DetikSultra.com.

Laode Bariun: Gubernur Harus Hindari Lobi Jabatan ASN

Redaksi — Sat, 15 Sep 2018 07:40:37 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Olehnya itu, ASN dituntut bekerja profesional dalam kinerja sesuai tugas dan integritas mereka. Cukup fatal jika kapasitas kerja mereka diukur dari keberhasilannya melakukan lobi-lobi jabatan atau titipan dari pihak lain.
Hal inilah yang diungkap Pengamat Hukum Tata Negara Sultra, Laode Bariun, yang menyarankan agar Gubernur Sultra, Alimazi, tidak sembrono menempatkan ASN di posisi jabatan utama birokrasi.
Bariun menyatakan, untuk menciptakan kerja profesional ASN, harus menghindari istilah titipan, dan lobi-lobi jabatan yang bisa saja dilakukan oleh tim sukses untuk para ASN.
Seleksi penentuan posisi jabatan, lanjut Bariun, harus mengacu penilaian yang berdasarkan aturan kepegawaian, dengan filternya melibatkan langsung sekda, BKD, dan pihak eksekutor lainnya.
“Gubernur harus hindari lobi-lobi jabatan, utamanya dari tim sukses. Posisi jabatan ASN harus berdasarkan penilaian aturan kepegawaian, dimana melibatkan sekda, BKD dan eksekutor lainnya sebagai filter,” ungkapnya.
Bariun yang juga ketua Granat Sultra ini menambahkan, mulusnya praktek lobi jabatan justru akan berdampak negatif terhadap kinerja profesionalisme ASN di pemerintahan.
“Gubernur harus tegas bertindak dengan langsung mencoret jika ditemukan ada ASN kandidat yang melakukan lobi jabatan terlebih disertai lampiran tertentu,” tegasnya.
Reporter: Dahlan
Editor: Ann

The post Laode Bariun: Gubernur Harus Hindari Lobi Jabatan ASN first appeared on DetikSultra.com.

Kebijakan Pj Gubernur Sultra, Dinilai Melecehkan, Masyarakat Bakal Lakukan Perlawanan

Redaksi — Thu, 05 Jul 2018 12:53:55 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Mantan peneliti Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Jakarta, Laode Rahmat Apiti, menilai Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi, telah membuat dua kebijakan yang dinilai melecehkan masyarakat Sultra.
Rahmat mengatakan, dua kebijakan itu yang saat ini menjadi sorotan publik Sultra, yakni pembentukan Timsel Sekda Provinsi dan pembentukan Panitia sembilan dalam menyeleksi mitra BUMD untuk mengikuti proses lelang blok tambang Mattarape dan Suasua Latao.
“Hasil penelurusan saya, kebijakan ini ada dua hal, Pertama terkait Sekda, Pj Gubernur akan menggolkan sekda imporan dari luar. Kedua. terkait blok tambang, ada perusahaan tertentu yang akan dikondisikan untuk jadi pemenang tender,” beber Rahmat kepada Detiksultra.com pada Kamis sore (5/7/2018)
Dua kebijakan ini, kata mantan Koordinator Divisi Advokasi Fitrah Jakarta ini, memicu kegaduhan baru pada kalangan masyaraka, karena hal ini dapat merugikan rakyat, bahkan lebih cenderung melecehkan masyarakat, sehingga memuakkan publik atas kepemimpinan Teguh Setyabudi di Sultra selama ini.
Sehingga Rahmat pun menyarankan, sebaiknya Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi untuk membubarkan atau menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak produktif dan provokatif ini, yang dinilai untuk kepentingan pribadi. “Kebijakan tersebut bermuara untuk kepentingan pribadi dan melecehkan masyarakat Sultra, Teguh kembali ke nawaitu dalam memimpin Sultra, sebab bila dua hal tersebut terus dilakukan, maka masyarakat akan melakukan perlawanan,” tegasnya.
Rahmat juga meminta kepada Pj Gubernur Sultra, agar menahan diri untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis ini, karena masa jabatannya di Sultra tinggal beberapa bulan lagi.
Ditempat terpisah, pengamat hukum LM Bariun, mengaku bakal melakukan perlawanan kepada Pj Gubernur Sultra dengan menempuh jalur hukum, terkait Perusda PD Utama Sultra yang belum memiliki Perda untuk mengikuti lelang tambang.
“Saya akan menggugat Pemprov Sultra ke PTUN, soal legalitas PD Utama Sultra yang belum memiliki Perda untuk mengelolah tambang,” tegas Bariun
Sementara itu, pihak Pemprov Sultra melalui juru bicaranya, Harmin Ramba, mempersilahkan kepada masyarakat jika ingin melakukan upaya perlawanan, sekalipun melalui jalur hukum.
“Kami mempersilakan masyarakat jika akan menempuh jalur hukum, Pemprov akan siap untuk menghadapi itu,” kata Harmin Ramba.
Reporter: Fadli Aksara
Editor: Fizi

The post Kebijakan Pj Gubernur Sultra, Dinilai Melecehkan, Masyarakat Bakal Lakukan Perlawanan first appeared on DetikSultra.com.

Bariun Tuding Pj Gubernur Sultra Salahgunakan Kewenangan Soal Tambang

Redaksi — Tue, 12 Jun 2018 10:32:29 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi, disinyalir menyalahgunakan kewenangannya dalam proses lelang atau pemilihan mitra perusahaan kawasan pertambangan khusus Blok Sua-Sua Latao Kabupaten Kolut dan Mata Rape Kabupaten Konut.
Hal itu terungkap berdasarkan penelusuran pengamat hukum LM Bariun. Bariun mempersoalkan, hadirnya panitia sembilan bentukan Pj Gubernur yang bertentangan dengan undang-undang.
Menurutnya sesuai ketentuan yang ada, harusnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri yang mencari mitra usaha perusahaan dan Pemprov tidak boleh mengambil peran dalam proses lelang ini. Bariun juga mempertanyakan kompetensi direktur pendapatan daerah, yang masuk dalam panitia sembilan ini.
“Ini bidang pertambangan, kecuali dinas ESDM mungkin berbicara teknis, sementara dia pendapatan daerah apa hubungannya,” beber Bariun pada Selasa siang (12/6/2018)
Ketua DPD Granat Sultra ini mengatakan, dalam persoalan ini, Pemprov hanya perlu menghadirkan badan pengawas, yang saat itu dimandatkan pada Asisten II Andi Pili, bertugas mendampingi semua proses BUMD.
“Disini terlibat SKPD dengan kehadiran senator, mempertemukan Pj Gubernur dengan pengusaha asing, inikan ada apa, ini juga yang perlu dipertanyakan,” tegasnya.
“Ini Plt Sekda Sultra yang mengundang untuk rapat pelaksanaan lelang untuk mencari mitra di Kantor Gubernur. dimana kewenangannya. Sekarang dimana posisinya BUMD yang bermitra, kenapa yang kasi kawin orang lain, sementara BUMD yang bermitra yang mau kerjasama. Ini teledor juga sekda,” katanya.
Bariun menuding, Pj Gubernur telah merubah kebijakan sebelumnya yakni Plt Gubernur Sultra yang dijabat Saleh Lasata saat itu, dimana memprioritaskan pengusaha lokal. kecuali orang lokal tidak ada yang mampu, baru bisa melirik pengusaha asing.
“Pj ini datang merubah kebijakan itu, pengusaha lokal dibuat, sesuai kebijakan hulunya, itu yang masalah, sedangkan kebijakan yang lama, pengusaha lokal itu perlu diprioritaskan,” ungkapnya.
Bariun juga menilai tim sembilan inipun dibentuk sudah cacat hukum, karena tim ini dibentuk tidak berdasarkan perda yang harus keluar terlebih dahulu. “Seharusnya perda dulu sebagai payung hukum BUMD nya, kan cacat hukum juga namanya,” imbuhnya.
Bariun menduga Pj Gubernur memiliki kepentingan yang dikejar, apalagi pelaksanaan Pilkada tinggal menghitung hari. Mengapa Teguh Setyabudi tidak menunggu pesta rakyat itu selesai lalu membuat kebijakan tersebut.
“Contohnya mengganti saja eselon dua, tiga dan empat itu tidak diperkenankan oleh mendagri dan pemberdayaan, apalagi soal pertambangan yang sangat strategis, yang notabene Mendagri waktu melantik Pj sudah mengingatkan, jangan membuat kebijakan tentang kehutanan dengan pertambangan, nah berarti Pj tidak konsisten juga dengan pengarahan menteri.” ujar Bariun.
Dirinya meminta kepada media untuk mengawal kasus ini baik pada penegak hukum di Sultra maupun di KPK.
Terkait masalah ini, Detiksultra.com mencoba mengkonfirmasi Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi lewat sambungan telepon, namun sayang nomornya tidak aktif. Sedangkan Andi Pili juga tak mengangkat telponnya saat dikonfirmasi. Hingga berita ini dinaikkan, tak ada keterangan resmi dari pihak Pemprov Sultra.
Reporter: Fadli Aksar
Editor : Arlink

The post Bariun Tuding Pj Gubernur Sultra Salahgunakan Kewenangan Soal Tambang first appeared on DetikSultra.com.

Roadshow Sementara Tunjukkan Data Kemenangan AMAN Capai 58 Persen

Redaksi — Mon, 23 Apr 2018 13:06:47 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pengamatan Tim IT pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi-Lukman Abunawas atau yang lebih dikenal dengan akronim AMAN selama melakukan roadshow dikalkulasikan mendapat kemenangan sebanyak 58%. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Jaringan Bersama Sahabat Aman, Laode Bariun, senin (23/4/2018).
“Kita sudah melihat dari Tim IT kita, setelah dikalkulasi berdasarkan massa yang hadir, sudah diprediksi bahwa angka yang dicapai 58 %. Angka yang kita capai itu didapatkan berdasarkan asumsi kehadiran roadshow di kabupaten/kota,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, kata dia, Ali Mazi dan Lukman Abunawas akan mengumumkan presentase hasil roadshownya. Pasangan ini menilai jika masyarakat menunjukkan respon yang bagus.
Meskipun pasangan ini sempat mengeluhkan penyusunan jadwal yang dirasa merugikan pasangan nomor urut 1. Dimana, dalam waktu yang sempit yakni satu hari itu terkadang mereka diberi jadwal 4 kali yang harus ditempuh.
Pemetaan yang didapatkan dari presentase pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 36% wajib pilih untuk kepulauan dan 64 % wilayah daratan. Maka dari itu, kata dia, mereka akan terus menggenjot dan mengorientasikan di wilayah daratan.
“Memang hari ini yang diinginkan AMAN adalah wilayah daratan, karena wilayah kepulauan dianggap sudah selesai. Sekarang sisa kita bagaimana daratan ini bisa kita jangkau secara berkala,” pungkasnya.
Reporter: Yusuf Maronta
Editor: Ann

The post Roadshow Sementara Tunjukkan Data Kemenangan AMAN Capai 58 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Soal Atribut PSI, La Ode Bariun: Tak Mungkin Aman Pasang Tanpa Persetujuan

Redaksi — Sat, 24 Mar 2018 04:58:53 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ketua Jaringan Bersama Sahabat Aman, La Ode Bariun menanggapi adanya pernyataan dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sultra tidak pernah melayangkan arah dukukannya ke Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubeenur Sultra, Ali Mazi-Lukman Abunawas.
Ia mengatakan, pihak Aman sudah berkomunikasi dengan Ketua DPW PSI Sultra. Arah dukungan PSI hasil pleno dan masih menunggu rekomendasi dari Jakarta.
“Itu masalah internal mereka, kami tidak bisa mencampuri, tapi yang jelas ketuanya mengatakan dukungan kepada kami sesuai hasil pleno. Sehingga kami memasang Logo PSI atas permintaan mereka. Tidak mungkinlah seorang Aman memasang logo tanpa persetujuan dari pihak PSI itu sendiri,” terangnya saat dikonfirmasi pewarta detiksultra, Jumat (23/3/2018).
Menurut La Ode Bariun, soal kehadiran PSI hanya dukungan untuk Aman bukan sebagai pengusung. Kami tidak pernah meminta dari PSI. Ketuanya punya inisiatif untuk meminta kepada teman-teman pengurus untuk melakukan pleno sehingga menyapakati dukungan ke Aman,” ungkapnya.
La Ode Bariun menambahkan, jika pihak PSI merasa keberatan atas pemasangan logo PSI di salah satu atribut pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas mesti diselesaikan secara internal. Baru ada pencopotan.
“Kalau memang mereka merasa keberatan, ya kita minta secara internal mereka dulu, jika hasilnya dibatalkan ya sudah suruh buka saja lambang itu. Seharusnya kan yang membuat stagmen itu ketuanya sendiri, tapi ketua mungkin dia ngga mau ada masalah sambil menunggu hasil dari Jakarta,” pungkasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Cuncun

The post Soal Atribut PSI, La Ode Bariun: Tak Mungkin Aman Pasang Tanpa Persetujuan first appeared on DetikSultra.com.

Praktisi Hukum: Peredaran Narkoba, Berantas Pemasoknya

Redaksi — Wed, 07 Mar 2018 03:21:25 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Peredaran narkoba dan obat-obat terlarang lainnya marak masuk ke Indonesia. Sulawesi Tenggara tidak luput jadi sasarannya. Praktisi Hukum dari Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), La Ode Bariun menyarankan pembrantasan dari pemasok.
“Bersihkan pemasoknya. Pengguna ini kalau tidak ada pemasoknya nda ada yang menggunakan. Jadi, sekarang skala prioritas pemasok,” sarannya.
Bariun mengatakan, Indonesia lahan besar para sindikat narkoba. Ia menduga, sindikat berskala internasional yang masuk.
Diakui Bariun, BNN dan kepolisian telah bekerja dengan baik. Penangkapan pelaku dan pengamanan barang bukti dilakukan. Namun, seakan tidak pernah surut dan berkahkir peredaran narkoba terus terjadi.
“Kuatnya pihak kepolisian dan BNN dalam memberantas narkoba, tanpa kebersamaan dengan masyarakat kayaknya agak susah membasminya,” katanya.
Ia menambahkan, ada beberapa potensi pintu masuk ke Sultra yang dapat dimasuki pengedar. “Banyak gerbang yang berpontesi dimasuki, seperti di Bombana, Wakatobi, dan pelabuhan-pelabuhan nelayan,” sebutnya.
Tahun ini, pihak Kepolisian Daerah Sultra telah mengamankan belasan tersangka narkoba.
Reporter: Sunarto
Editor: Cuncun

The post Praktisi Hukum: Peredaran Narkoba, Berantas Pemasoknya first appeared on DetikSultra.com.