Bulai Mei 2020 adalah bulan dimana situasi penanganan Covid diperkirakan sudah memasuki hari ke 50. Negara mengucurkan APBN sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani Pandemik Covid – 19 didalam negeri. Tetapi dana APBN tersebut hanya Rp 75 triliun saja yang dialokasi khusus untuk mengatasi Corona. Sisanya untuk stimulus program recovery ekonomi termasuk UKM dan Pajak. Lantas bagai mana dengan penanganan di sektor pangan? Berapa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pangan?

Rakyat Indonesia membutuhkan pangan dan jumlah penduduk Indonesia sekitar 300 juta jiwa butuh Beras pada bulan “Mei 2020”. perlu diwaspadai karena kebutuhan beras dalam waktu yang bersamaan, antara lain: pertama; Ummat Islam memasuki Rhamadan akan berakhir dibulan Mei, sedangkan Ummat akan menunaikan Kewajiban membayar Zakat dengan Beras 2,5 kg perjiwa dan ada sekitar 200 juta jiwa akan membayar Zakat atau sebesar 500 ribu Ton beras Zakat untuk didistribusikan pada H minus 1 di Hari Raya Idul Fitri untuk dibagikan ke para fakir miskin dan anak yatim piatu diseluruh pelosok negeri.

Kedua; Bertambahnya Orang miskin baru diperkirakan sebesar 5,2 juta akibat pandemik covid – 19 tidak punya pekerjaan karena baru di PHK dan dirumahkan, maka akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Artinya akan terjadi peningkatan permintaan dipasaran. Penanganan secara profesional Logistik pangan sangat dibutuhkan kalau akan berujung pada instabilitas sosial harga bahan pangan. Mau impor beras pastinya akan menjadi sulit karena pemerintah tidak punya dana, harga beras internasional di negara eksportir juga sudah naik dan menahan stok berasnya untuk kepentingan dalam negerinya.

Satu data satu kebijakan

Surplus beras di awal Januari tahun 2020 sebesar 2,85 juta ton hanya bisa bertahan sampai bulan Januari. Ditambah lagi stok Bulog diawal tahun sebesar 2,3 Juta ton, perkiraan penyalurannya Bulog sebulan berkisar 300 ribu ton, dan telah habis disalurkan sampai dengan bulan April. Stok bulan Mei Bulog diperkirakan 1,2 juta ton. Itupun sudah termasuk dengan pengadaan Januari – April. Artinya pengadaan awal smeter pertama sangat kurang dari 200 ribu ton jauh dibawah pengadaan tahun sebelumnya (Year on Year). Minimnya pengadaan di tengah Pandemik Covid 19 tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah.

Kalau kita mempercayai bahwa stok menghadapi Lebaran cukup maka dimana sesungguhnya stok yang banyak itu berada. Hasil survey (2015) BPS, stok beras yang dikuasai oleh Rumah tangga sebesar 47,57%, Bulog sebesar 19,30 %, Pedagang (Food Station) sebesar 18,32%, penggilingan Beras sebesar 8,22 % dan sisanya Horeka (Hotel, Restoran dan kafe) menguasai sebesar 6,59%. Dari data tersebut Posisi beras ready stok hanya dikuasai Perum Bulog sekitar 1,2 juta ton dan jumlah tersebut hanya bisa bertahan 15 hari bila dibandingkan konsumsi perbulan nasional sebesar 2,5 juta ton. Negara harus hadir disituasi disruption pandemik Covid – 19. Masalah untuk urusan perut (pangan) masyarakat tidak boleh tidak Negara harus menjamin ketersediaan beras kepada rakyatnya agar menjadi kepastian hadirnya negara dalam urusan pangan.

Tidak bisa lagi kedepan menyerahkan pangan ini kepada “mekanisme pasar” akan sangat berbahaya. Maka harus ada instrumen negara yang fokus menciptakan kepastian pangan bagi rakyatnya. Instrumen itu adalah BULOG, yang sejatinya harus segera ditugaskan untuk menjamin kepastian dalam kondisi apapun bukan lagi sebagai pemadam kebakaran, itulah bentuk mitigasi dan roadmap dalam penyelesaian krisis pangan saat ini.

BULOG tidak hanya ditugasi pada pengelolaan Stock pangan tapi harus lebih dari itu, BULOG harus direorientasi ulang, memiliki jaminan kepastian pasokan, BULOG harus diberi untuk menyusun kebijakan strategis agar setiap produksi pangan ada jumlah prosentase (%) yang harus dikuasai oleh negara melalui BULOG, cara inilah kepastian terwujudnya satu aspek untuk membuat kepastian, termasuk penanganan distribusi, pengelolaan Stock, pembiayaan dll. Pilihannya sederhana urus pangan dengan baik atau krisis pangan menanti.(LAK)

Dr. La Ode Amijaya Kamaluddin*) Mantan Pinwil Bulog Jambi dan Sultra

The post Menajemen Logistik Beras Nasional Ditengah Pandemik Covid-19 first appeared on DetikSultra.com.

Buktinya, orang nomor satu di Bumi Sowite itu berhasil mendapatkan kucuran dana dari APBN. Jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp25 miliar.

Kata Bupati, anggaran Rp25 miliar itu diperuntukkan untuk pembangunan jaringan air bersih di Kecamatan Kontunaga. Saat ini, dalam proses tender di pusat.

“Insya Allah air bersih di Kecamatan Kontunaga dan sekitat Loghia akan tuntas,” kata Rusman.

[artikel number=3 tag=”air bersih,muna”]

Untuk sumber mata air berasal dari Jompi. Air akan ditampung di bak yang selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing rumah penduduk.

Mantan senator DPD-RI itu akan terus berkomitmen menuntaskan problem-problem yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih misalnya, hampir di setiap kecamatan satu persatu mulai terjawab. Di Kecamatan Watopute, telah dianggarkan di APBD-P untuk jaringan perpipaan yang masuk kepemukiman penduduk.

“Di wilayah Muna Timur, hampir semua teraliri dan Napabalano sementara proses penyelesaian,” tandasnya.

Reporter : Naryo
Editor: Dahlan

The post Air Bersih di Kontunaga Dapat Kucuran Dana Rp 25 M first appeared on DetikSultra.com.

Demi memfasilitasi Kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) di peridode kedua pemerintahannya berupa mobil dinas baru, Negara bakal mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 147 milyar lebih dari APBN.

Mobil dinas baru ini akan menggantikan mobil dinas menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, yang belum pernah diganti sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Toyota Crown Royal Saloon.

[artikel number=3 tag=”apbn,presiden”]

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (22/8/2019), mobil baru menteri yang mencapai Rp 147 milyar lebih ini, diketahui dari tender Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat setingkat menteri yang tercantum dari laman resmi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan kode 26344011, yang telah dibuat sejak 19 Maret 2019 lalu.

Diketahui bahwa nilai pagu paket ini sebesar Rp 152.540.300.000, sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 147.312.469.200.

Peserta tender diikuti 41 perusahan, tetapi hanya empat yang lolos kualifikasi, yakni PT Astra Internasional, PT New Ratna Motor, PT Agung Automall, dan PT Hadji Kalla.

Pada babak evaluasi, PT Hadji Kalla memberikan penawaran sebesar Rp 147.575.473.200, tetapi tidak lolos karena melebihi HPS dan tidak lulus pembuktian kualifikasi.

Begitu juga PT Agung Automall dengan penawaran Rp 147.304.389.299 gagal pada pembuktian kualifikasi teknis serta tidak melampirkan jadwal pelaksanaan pekerjaan

Sementara PT New Ratna Motor yang menyodorkan penawaran sebesar Rp 147.312.469.200 juga gagal akibat tidak lolos pada pembuktian kualifikasi.

Alhasil, PT Astra International yang keluar menjadi pemenang tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.

Sekadar informasi, syarat kualifikasi yang dimaksud mencakup banyak hal. Beberapa di antaranya perusahaan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak masuk dalam daftar hitam, dan mampu menyediakan service station,termasuk teknisi terampil.

Meski pengumuman pemenang tender sudah diterbitkan, sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai model dan jenis mobil baru yang akan menjadi tunggangan para Menteri periode 2019-2024.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Dahlan

The post Mobil Dinas Menteri Jokowi-Ma’ruf Sedot Uang Negara Rp152 Milyar first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnya, kata dia, dana yang dianggarkan untuk kebutuhan pendidikan di Sultra cukup besar yaitu sebanyak Rp1,118 triliun, baik untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun untuk pembagunan fisik lembaga pendidikan yang bersumber dari APBN.

“Anggaran untuk pendidikan inikan dana yang tidak sedikit. Makanya kami meminta secara tegas Dikbud untuk berhati-hati dalam mengelola dana pendidikan yang besar ini,” katanya kepada Detiksultra.com.

[artikel number=3 tag=”dprd,apbn,dana,” ]

Selain itu, Wakil Ketua DPW PKS Sultra ini melanjutkan, pengelolaan anggaran pendidikan oleh Dikbud ini juga sangat menentukan peningkatan kualitas pendidikan di Sultra, sehingga dana tersebut harus benar-benar dikelola sebaik mungkin.

“Jangan main-main dengan anggaran pendidikan ini, Dikbud harus kelola secara profesional agar kualitas pendidikan semakin baik kedepannya,” tutupnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Kelola Dana Rp1,1 Triliun, Dikbud Diingatkan Hati-hati first appeared on DetikSultra.com.