Alpen menilai, maraknya penggunaan cadar di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, utamanya bagi mahasiswi.

[artikel number=3 tag=”cadar,iain”]

Direktur Alpen Sultra, Midha Karim menuturkan, perubahan cara perpakaian tersebut memiliki dasar yang kuat sehingga merubah pola pikir dan sikap.

“Iya tidak bisa kita pungkiri paham radilkalisme di lingkungan kampus tumbuh subur. Hal itu bisa dilihat dari cara berpakain yang tadinya tidak menggunakan cadar kini telah menutup wajahnya,” katanya.

Perilaku tersebut dapat diindikasikan bahwa paham radikal telah mulai mengakar di lingkungan kampus melalui kaderisasi dan doktrin.

Selain itu, menurut Midha Karim, tindakan yang dilakukan Rektor IAIN Kendari merupakan bentuk upaya membersihkan lingkungan kampus dari paham radikal.

“Disini mesti kita luruskan. Bukan melarang dan membatasi penggunaan cadar, melainkan menutup keran penyebaran paham radikal, salah satunya dengan adanya perubahan cara berpakaian,” pungkasnya.

Reporter: M7
Editor: Rani

The post Alpen: Doktrin Wajib Cadar, Indikasi Paham Radikal Masuk Kampus first appeared on DetikSultra.com.

Direktur ALPEN Sultra, Hasmida Karim, menilai kasus ini terjadi lantaran lemahnya fungsi pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi perlindungan anak dan memaksimalkan kinerja unit pelayanan pusat terpadu perlindungan perempuan dan anak.

”Secara pribadi dan secara umum kami sangat marah sekali dengan kejadian Sabtu lalu dan merasa sangat terpukul, karena anak-anak di kota kendari sudah tidak aman,” ungkap Hasmida Karim, Direktur Umum ALPEN Sultra, Senin (29/4/2019)

Lanjut Hasmida, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A merupakan unit yang dibentuk oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Kemen-pppa) yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi advokasi dan perlindungan yang harus dilakukan secara optimal.

[artikel number=3 tag=”pencurian,sembako”]

”Kami soroti kinerja dari para stake holder yang ada di provinsi dan kota terkait pelayanan pusat terpadu perlindungan peremuan dan anak, P2TP2A, yang mana petugasnya kebanyakan dari dinas terkat tapi tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya hanya merekap data saja tapi tidak melakukan langkah-langkah advokasi atau perlindungan, sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam struktur kepengurusan P2TP2A sekarang baik di provinsi maupun kota, tidak memberikan pelayanan sesuai prosedur yang seharusnya dan melibatkan pihak lembaga dan aktivis untuk ikut dalam sistem kerja yang ditetapkan.

”Seperti kita ketahui pelayanan P2TP2A sangat tidak ramah terhadap lembaga masyarakat yang mengadvokasi atau aktivis untuk kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak dilibatkan dalam sitem kerja mereka,” tambahnya

Dari periode Januari hingga April 2019, ALPEN Sultra mencatat sebanyak 5 kasus kekerasan anak di Sultra.

Menanggapi persoalan tersebut ALPEN Sultra dalam waktu dekat, telah menyusun rencana aksi guna melihat kejadian dan kasus yang terjadi terhadap perempuan terutama anak.

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post Geram Kasus Perkosaan Anak, ALPEN Sultra: P2TP2A Harus Advokasi first appeared on DetikSultra.com.