KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akan menindak tegas pelaku usaha yang tidak taat membayar pajak.
Tindakan tegas bagi pelaku usaha akan diberikan berupa sanksi teguran hingga pencabutan izin usaha.
Walikota Kendari H Sulkarnain K menerangkan bahwa penerapan persentase nominal pembayaran pajak kepada wajib pungut, dijelaskan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yakni Pajak Hiburan 25 persen, Restauran 10 persen, Pajak Parkir 30 persen, dan Pajak Hotel 10 persen.
“Selama perda itu masih berlaku, maka kita akan berpegang teguh pada perda tersebut,” tegasnya, Jumat (13/12/2019).
Politisi PKS ini menerangkan kepada pihak yang tidak sepakat dengan ketentuan pajak yang diberikan kepada wajib pungut pajak, maka dipersilahkan untuk menyampaikan argumentasi dalam pembahasan Perda kedepan.
Ketika pembahasan perda melahirkan sebuah keputusan maka itulah yang dipegang sebagai pemerintah daerah.
“Anda tidak bayar tidak ada tempat (izin usaha) bagi anda di Kota Kendari,” tambah Sulkarnain.
BACA JUGA :
- Workshop Antara ITB Nobel Indonesia dengan UMU Buton Sukses Digelar
- Jaga Kesinambungan Hubungan Sosial dengan Masyarakat, PT Taspen Kendari Gelar Halalbihalal
- Lembaga Adat Buteng Beri Gelar Kolakino Liwu Pancana ke Pj Gubernur Sultra
- Bachrun Labuta Serahkan Formulir Pendaftaran Balon Bupati ke PDIP Muna, Jadi Pendaftar Pertama
- Mengenal Pesta Adat Karia’a Ajamani Etnis Cia-Cia di Pulau Binongko Wakatobi
Sulkarnain menambahkan bahwa dirinya menginginkan pengusaha di Kota Kendari dimudahkan dalam memberikan izin usaha, namun diharapkan pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dan tidak perlu khawatir sebab pajak yang diperoleh Pemeirntah dari pelaku usaha selaku wajib pungut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
“Jalan ditempat usahanya lebih mulus, rambu-rambunya bisa lebih rapi, tapi kalau tidak bayar bagamana kita mau bangun itu semua,” pungkasnya.
Reporter: Musdar
Editor: Dahlan
