Peluang Politik Ikhsan Di Tahun 2029
Pada Kasus Pencabutan Gugatan Di Mk
Oleh; DRLAK| Amijaya Kamaluddin
Politik Indonesia selalu dipenuhi dengan dinamika yang kompleks termasuk pada Pilgub di Sulawesi Tenggara. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian saya adanya pencabutan permohonan gugatan ke MK (On process)yang dilakukan oleh saudara Ikhsan Ridwan, sebagai Calon Wakil Gubernur pasangan kontestan cagub dengan nomor urut 4 (Tina – Ikhsan) dalam Pilgub Sultra secara serentak baru lalu di tahun 2024, yang saat ini sedang melakukan gugatan sengketa pilkada di MK dengan tetiba melakukan aksi pencabutan gugatan sepihak. Kejadian seperti ini atau Keputusan ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat dampaknya yang luas baik bagi dirinya sendiri sebagai “new comming soon” dalam politil lokal Sultra, maupun terhadap partai politik pengusungnya, termasuk masyarakat pendukung. Pada konteks ini, perlu kita cermati dan membahasnya dalam berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan pencabutan gugatan sepihat tersebut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi peluang politik Ikhsan dan partai pengusungnya di tahun 2029.
Dalam setiap keputusan selalu memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar tindakan individu. Pencabutan gugatan oleh Ikhsan secara sepihak tentu patut di duga tanpa berkompromi dengan Tina sebagai pasangannya dalam pencalonan pilgub, hal ini merupakan langkah kontroversi bagi diri Ikhsan yang memerlukan pertimbangan matang baik secara pribadi ataupun lingkungan keluarganya dan kerabat sekitarnya, termasuk pengaruh Sang Bapak (Maestro Politik Sultra), ataupun koordinasi dengan partai, yang akan berdampak terhadap masyarakat pendukungnya.
Saya juga ingin melihat langka bidak Kuda hitam sebagai peristiwa politik Iksan dalam peluang politik di tahun 2029, hal ini penting bagi Ikhsan untuk terus membangun komunikasi politiknya dengan smart dan menjaga hubungan baik dengan pendukungnya, supaya kejadian ini menjaga citra positif di mata publik, dan melakukan kolaborasi supaya bisa beradaptasi dengan dinamika politik yang ada. Dengan langkah yang tepat, Ikhsan masih memiliki peluang untuk menjadi salah satu tokoh politik yang berpengaruh di masa depan.
Kita sama ketahui keberhasilan dalam politik tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang diambil, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dalam membangun komunikasi yang efektif dan transparansi dalam setiap langkah politik menjadi kunci untuk meraih keberhasilan di tahun 2029. Ada beberapa aspek yang harus di cermati lebih jauh antara lain;
1. Aspek Kapasitas Leadership dan Sikap Pengambilan Keputusan
Ikhsan sebagai seseorang yang telah memilih jalan politik sebagai pilihan tentu akan di personifikasikan sebagai figur pemimpin provinsi Sultra dengan standar kapasitas intelektual yang dimilikinya, kematangan emosional, dan integritas yang tinggi untuk diperlukan dalam mengambil keputusan yang kompleks seperti tindakan pencabutan gugatan sepihak ke MK, keputusan ini tidak hanya berdampak pada didirinya, tetapi juga pada masyarakat luas, terutama para pendukungnya di pilgub serentak di tahun 2024 lalu.
Tindakan keputusan sepihak untuk mencabut gugatan di MK ini “bisa jadi” merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap diri Ikhsan. Namun, jika langkah ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap pasangannya (TINA) atau harapan pendukungnya, maka dampak negatifnya bisa sangat besar mengingat masyarakat cenderung mengharapkan pemimpin yang konsisten dan tegas dalam mengambil sikap, terutama dalam situasi yang melibatkan kepentingan publik.
2. Pengaruh Keluarga dan Lingkungan Politik
Tidak dapat dipungkiri bahwa Ikhsan adalah anak dari seorang politisi kawakan di sultrandan tidak bisa kita menafikan fakta bahwa tindakan pencabutan gugatan sepihak lepas dari pengaruh ayahnya yang merupakan pengurus partai ter besar dan tertua di negeri ini yang telah malang melintang di seantero Indonesia sebagai politisi senior. Dalam banyak kasus, tindakan yang dilakukan ikhsan seperti ini masih terbilang langka dan berani mengingat sebuah keputusan politik sering kali melibatkan diskusi dan kesepakatan dengan anggota keluarga atau tokoh politik lain yang berpengaruh dan sangat kecil kemungkinan bila tindakan sdr Ikhsan ini hanya diputuskan sendiri.
Pencabutan gugatan Ikhsan ini bisa jadi merupakan hasil dari diskusi yang mendalam antara Ikhsan dan ayahnya ataupun ada itikat baik untuk perbaikan perpolitikan di Sultra. Jika keputusan ini diambil tanpa adanya koordinasi di lingkungan internal ataupun pasangannya dengan Ibu Tina, maka hal ini bisa menimbulkan ketidak puasan di kalangan pendukung dan anggota partai koalisi. Sebaliknya, jika keputusan ini merupakan hasil kesepakatan yang matang, maka bisa jadi langkah ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan politik yang lebih besar di masa depan.
3. Koordinasi dengan Partai
Golkar sebagai partai pengusung Ikhsan juga memiliki peran penting dalam keputusan ini. Sebagai kader Golkar, Ikhsan seharusnya sudah berkoordinasi dengan partai yang menjadi asal kekaderannya yaitu Golkar di mana ketua umumnya adalah sang Ayah, dan tentu kondisi ini sebelumnya sudah di kondisikan diinternal partai untuk bersikap dan mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi posisi partai di mata publik dapat di untungkan. Jika tidak ada koordinasi, maka hal ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan bisa merugikan citra partai Golkar di Sultra.
Jika keputusan pencabutan gugatan sepihak ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari Golkar dan partai koalisinya termasuk pasangannya Ibu Tina NA, maka hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan pertanggungjawaban dari Ikhsan sebagai kader Politik Sultra. Sehingga bila kita memasukkan dalam frame konteks pemilihan umum yang akan datang, dukungan partai sangat penting untuk menjaga legitimasi dan kekuatan politik Ikhsan.
4. Potensi Menang Gugatan di MK
Ada spekulasi liar seandainya bila mungkin berandai-andai, salah satu pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana jika Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan gugatan yang diajukan sebelumnya?. Dalam hal ini, posisi Ikhsan bisa menjadi sangat rumit. Jika gugatan diterima dan keputusan MK menguntungkan pihak lawan, maka Ikhsan harus siap menghadapi konsekuensi politik yang mungkin merugikan posisinya karena akan terjadi banyak spekulasi dan rumor terkait imposible han pihak lawan ada dalam dukungan pencabutan gugatan MK sepihak yang akan pecah bom waktunya di tahun 2029.
Sebaliknya, jika gugatan ditolak, pencabutan gugatan yang dilakukan sebelumnya bisa jadi dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun, keputusan ini juga harus diimbangi dengan strategi komunikasi yang baik agar publik memahami alasan di balik pencabutan tersebut.
5. Peluang Politik di Tahun 2029
Berlandaskan pelaksanaan pemilu kada tahun lalu yang sarat dengan kegiatan jual beli suara pemilihn dan bila kita memandang ke depan, peluang politik Ikhsan di tahun 2029 akan sangat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil saat ini. Jika pencabutan gugatan ini berhasil menjaga stabilitas politik dan mendapatkan dukungan publik, maka Ikhsan berpotensi untuk maju dalam pemilihan umum mendatang.
Namun, jika langkah ini dianggap sebagai pengkhianatan atau tidak konsisten dengan harapan publik, maka peluangnya bisa terancam. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika politik, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi juga akan sangat mempengaruhi peluang politik Ikhsan.
