Program Ganjar Mahfud dengan KTP satu yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kartu bantuan sosial kedalam KTP karti yang dulu di gaungkan Jokowi pada pemilu tahun 2019. Dan kalaulah KTP sakti ini berhasil maka pendataan ulang setiap tahunnya dan pemutahiran datanya tidak lagi sesemraut sekarang ini dan bagi saya gagasan ini cukup bagus namun sayangnya tidak holistik. Mengapa demikian, oleh karena sosiografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sekarang ini masih terfragmentasi, sehingga sangat menghambat integrasi data apalagi bila dikaitkan dengan layanan publik.
Saya punya pengalaman tersendiri bahkan mungkin pembaca punya hal yang sama terkait parsialis data ktp kita saat ini seperti contoh, pemilik KTP DKI akan sulit buka rekening baru di Sultra, mengapa demikian?, karena indinesia belum menjadikan data kependudukannya dalam satu data seluruh Indonesia, dibutuhkan satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem “satu identitas”. Sistem ini mengacu pada penggunaan satu identitas yang berlaku untuk seluruh sektor, bidang, dan antar daerah di Indonesia.
Keunggulan Satu Identitas
Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan sistem “satu identitas” di Indonesia, antara lain:
Kelemahan Menggunakan Satu Identitas
Suatu program tentu ada kelebihan dan kekurangannya, penerapan sistem “satu identitas” juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
Secara keseluruhan umumnya penerapan sistem “satu identitas” memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan di Indonesia jauh lebih tertip dan tidak ada lagi orang yang ber KTP ganda, pemilu curang karena adanta data base siluman dan bagi konglomerat akan sulit menyembunyikan data kekayaannya, dan tidak diperlukan lagi LHKPN bagi pejabat publik. Menurut anggapan sementara saya korupsi akan mudah di atasi paling tidak rekening gendut para pejabat kepala daerah atau jenderal TNI Polri dan kejaksaan dapat mudah di deteksi. Namun penerapan sistem ini juga memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi biaya, teknis, maupun sosial.
Oleh : DRLAK