80 Tahun Merdeka, Kembali Terjajah oleh Pajak?

Delapan puluh tahun yang lalu, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan politik, tetapi juga membebaskan diri dari sistem eksploitasi ekonomi yang telah menghisap darah rakyat nusantara selama berabad-abad. Kemerdekaan Bangsa lahirnya negara Indonesia adalah puncak perlawanan terhadap kolonialisme yang tidak hanya merampas tanah dan sumber daya, tetapi juga menciptakan kemiskinan struktural diantaranya sistem pajak yang menindas.

Inilah ironi yang kita hadapi di hari kemerdekaan ke-80 Indonesia. Negara yang dulunya berjuang membebaskan rakyat dari pajak kolonial yang menindas, kini justru menerapkan pola kebijakan serupa.

Dulu Rakyat Diperas Pajak Belanda

Pada masa kolonial, Belanda punya banyak cara licik menguras kekayaan rakyat nusantara. Ada diantaranya Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa. Bayangkan petani dipaksa menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami kopi, tebu, dan tembakau yang bukan untuk mereka, tapi untuk Belanda.
Tidak cukup sampai di situ. Jika hasil panennya kurang, petani harus kerja rodi. Konon 66 hari tanpa bayaran. Belum lagi pajak kepala, pajak rumah, dan hasil pertanian, perkebunan, hewan dan berbagai pungutan lainnya yang membuat rakyat hidup melarat.

Mimpi Para Pahlawan, Indonesia Tanpa Penindasan.

Bung Karno dan Bung Hatta serta para pendiri bangsa tidak berjuang asal-asalan. Mereka punya visi jelas, Indonesia harus bebas dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan ekonomi.
Makanya lahir Pancasila sila kelima. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini bukan slogan kosong, tetapi janji untuk tidak mengulangi kesalahan kolonial.

Realita Hari Ini Sejarah Terulang?

Tapi coba lihat kondisi sekarang. Mulai 1 Januari 2025, PPN naik dari 11% menjadi 12%. Artinya, setiap beli barang seharga Rp100.000, Rakyat harus bayar pajak Rp12.000. Berdasarkan Data APBN Target pajak 2025 mencapai Rp2.490,9 triliun, artinya naik 12,28% dari tahun lalu. Angka yang fantastis tapi siapa yang menanggung bebannya? rakyat kecil.
Tidak hanya PPN. Mulai 2025, rakyat juga harus menanggung kenaikan iuran BPJS Kesehatan, iuran dana pensiun wajib baru, asuransi wajib kendaraan bermotor, PBB.

Betul kata Ekonom, Almarhum Faisal Basri yang pernah memperingatkan kebijakan pajak seperti ini akan menyuburkan ketimpangan, karena yang miskin kian tertekan, sedang yang kaya mendapat relaksasi pajak.

Rakyat Kembali Jadi Sapi Perah

Mohammad Faisal dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia mengingatkan, banyak rencana kebijakan yang lebih berpotensi menekan ketimbang mendorong pertumbuhan kelas menengah.
Padahal, kelas menengah inilah yang paling banyak belanja dan menggerakkan ekonomi. Kalau mereka tertekan, ekonomi juga lesu. Ironisnya, meski pajak terus dinaikkan, efektivitas pemungutannya rendah. Tax ratio Indonesia tahun 2023 hanya 10,31%. Artinya, banyak yang seharusnya bayar pajak malah lolos, sementara rakyat biasa yang sudah susah malah diperas.

Kemerdekaan Setengah Hati

Pertanyaannya, apakah ini yang dimimpikan para pejuang kemerdekaan? Mereka berkorban jiwa raga untuk membebaskan rakyat dari penindasan, bukan untuk menciptakan penindas baru.
Kalau mau jujur, data dalam 10 tahun terakhir ekonomi Indonesia stagnan dan kesenjangan semakin melebar. Orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bukankah ini persis seperti masa kolonial?

Di usianya yang ke-80, Indonesia harus kembali ke jalan yang cita cita bangsa. Pajak seharusnya jadi alat untuk memeratakan kekayaan, bukan memiskinkan rakyat. Yang kaya seharusnya bayar pajak lebih besar, bukan yang miskin yang diperas. Sistem pajak harus progresif, semakin besar penghasilan, semakin besar pajaknya. Bukan sebaliknya.

Kemerdekaan sejati bukan hanya soal bendera dan lagu kebangsaan. Tapi tentang sistem yang membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penindasan.
Jika kita terus membiarkan kebijakan yang mengulang pola kolonial, maka sesungguhnya kita telah mengkhianati amanah para pahlawan. Mereka tidak berjuang untuk melihat rakyat Indonesia kembali menderita seperti zaman penjajahan. Merdeka memang sudah 80 tahun. Tapi kapan rakyat benar-benar merasakan kemerdekaan itu? (**)

Penulis: Andi Awaluddin Maruf, pengajar di Fisip Universitas Muhammadiyah Kendari