Wali Kota Kendari Pastikan Penyelesaian Utang, Pembangunan dan Kebutuhan Warga Harus Jalan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengungkap perkembangan pembayaran utang Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Dari kewajiban yang mencapai sekitar Rp522 miliar saat dirinya mulai menjabat, kini tersisa sekitar Rp300 miliar.

Siska mengatakan, persoalan utang menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Namun, di saat bersamaan, Pemkot Kendari tetap harus menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Bicara utang itu bicara luas. Kita sebagai pemerintah tentu harus mengatur segala komponen APBD,” kata Siska yang ditemui di Kantor DPRD Kendari, Senin (14/09/2026).

Menurutnya, ia bersama Wakil Wali Kota Kendari memiliki visi dan misi pembangunan yang harus tetap berjalan. Karena itu, penyelesaian utang tidak boleh membuat pelayanan publik maupun pembangunan daerah terhenti.

“Di sisi lain ada utang yang tentu juga prioritas dan tidak bisa kita abaikan. Itulah tantangannya kepala daerah harus terus berinovasi,” ujarnya.

Siska menyebut, ketika pemerintahannya mulai masuk pada 2026, posisi utang yang menjadi tanggungan Pemkot Kendari berada di kisaran Rp522 miliar.

“Utang itu berkisar Rp522 miliar. Per hari ini, detailnya seperti apa nanti tanya di BKAD, kurang lebih Rp300-an miliar,” jelasnya.

Artinya, dalam perjalanan pemerintahannya, Pemkot Kendari telah membayar kewajiban dalam jumlah ratusan miliar rupiah.

“Coba bayangkan berapa ratus miliar yang kami sudah bayar,” kata Siska.

Siska menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pembayaran utang. Anggaran daerah juga harus dibagi untuk memastikan pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

“Berusaha menata ini agar supaya semua ini tetap berjalan. Utang jalan, pembangunan tetap jalan dan kebutuhan masyarakat tetap jalan,” tuturnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Karena itu, inovasi dan pengelolaan anggaran yang cermat diperlukan agar kewajiban daerah dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Siska menegaskan penyelesaian utang menjadi pekerjaan yang ingin dituntaskan secepat mungkin. Meski demikian, proses tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Secepatnya,” tegasnya ketika ditanya sampai kapan utang Pemkot Kendari akan diselesaikan.

Pemerintah Kota Kendari sendiri dalam penyusunan perubahan APBD 2026 tengah menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi fiskal daerah, evaluasi program serta kebutuhan pembangunan masyarakat. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan